Untitled - Institutional Repository of UIN Ar-Raniry Banda Aceh

244 Pages·2017·7.13 MB·Indonesian

F I K I H
HAK MILIK
ATA S TA N A H N E G A R A

Dr. Mahli Ismail, M. Ag.
F I K I H
HAK MILIK
ATA S TA N A H N E G A R A

KATA PENGANTAR
Al-hamdu lillah buku ini adalah bagian dari disertasi tahun 2012 yang
penting dimiliki dan dibaca oleh praktisi, pemerintah, mahasiswa dan
masyarakat. Buku ini membahas masalah mekanisme perolehan hak
milik atas tanah negara dalam pandangan fiqh, Ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan Pertanahan Nasional dan praktik masyarakat
Aceh. Secara struktural ulama fiqh menetapkan cara perolehan hak milik
atas tanah negara dengan menggarap, memanfaatkan dan perolehan izin
dari pemerintah, tiga hal ini menjadi landasan perolehan hak milik atas
tanah dan sekaligus mendapat legalitas dalam fiqh. Dalam fiqh klasik
hak milik atas tanah negara dari hasil garapan dan pemanfaatan secara
maksimal dan telah dipagar keempat sisi mendapat legalitas hak milik
abadi. Sementara dalam fiqh modern hak milik atas tanah yang telah
dimanfaatkan dan kemudian ditinggalkan dalam waktu tiga tahun kembali
menjadi tanah yang dikuasai oleh negara setelah diverifikasi dengan
penggarap pertama. Ulama fiqh, menitikberatkan pada penggarapan dan
membangun lahan secara sempurna untuk dapat dinikmati oleh makhluk
Allah terutama manusia itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan,
sekaligus bentuk teknis penggarapan sebagai syarat untuk dapat dimiliki
sebagai hak milik. Hal ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam
penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang penggarapan dan
pemberian hak milik atas tanah mati atau tanah terlantar. Permasalahan
persyaratan penggarapan dan menghidupkan lahan agar menjadi hak
milik, persyaratan yang ditetapkan oleh ulama fiqh lebih komprehensif dan
spesifik.
Tanah negara (tanah mati) dalam fiqh adalah tanah bebas dari sesuatu
hak yang terletak di suatu daerah tertentu, belum dibangun oleh seseorang,
v
tanah yang jauh dari pemukiman manusia, bukan salah satu sarana umum
dan sosial. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan
hak oleh negara selama 3 (tiga) tahun tidak digarap dan tidak dimanfaatkan,
kembali menjadi tanah yang dikuasai negara dan diputuskan hubungan
hukum dengan pemegang hak. Jadi yang dimaksudkan dengan tanah
negara (tanah mati) di sini adalah tanah bebas hak dan bekas tanah hak
yang ditelantarkan. Sementara tanah negara dalam hukum tanah nasional
(HTN) adalah tanah hak dan tanah bebas hak atau tanah yang dikuasai
oleh negara. Sedangkan tanah hak milik negara adalah tanah yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lainnya yang
sah, dan dapat dibuktikan dengan sertifikat. Sementara konsep tanah
terlantar dalam ketentuan Perundang-undangan pertanahan nasional
(KPPN) adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara selama tiga
tahun tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya. Jadi yang dimasudkan dengan tanah negara di sini adalah
tanah bebas hak termasuk bekas tanah yang ditelantarkan.
Sementara praktik masyarakat Aceh, hak milik atas tanah negara dapat
diperoleh penduduk dengan membuka tanah baru atau tanah alas hak yang
ditelantarkan. Persyaratan ada izin pemerintah. Menggarap secara terus-
menerus selama tiga tahun (ukuran dua kali masa tanam padi), batas waktu
dan luas tanah yang digarap longgar, tergantung kepada kondisi lahan
dan penduduk setempat atas keputusan bersama. Surat bukti hak milik
longgar, karena pada umumnya mereka memperoleh hak milik secara adat,
yang penting ada pengakuan dari tetangga tanah/lahan dan pengakuan
pemerintah setempat. Pemahaman masyarakat Aceh terdapat tanah hak
umum dan tanah terlantar. Tanah hak umum/tanah negara adalah tanah
bebas yang tidak dimiliki sesuatu hak, sedangkan tanah terlantar adalah
tanah yang sudah ada simbol (alamat/tanda batas) tidak digarap dan tidak
dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak ditanam tanaman keras
jadilah tanah terlantar setelah mendapat pengakuan pemerintah. Secara
normatif, memanfaatkan sebidang tanah diperlukan sejumlah prosedur
dan persyaratan tertentu sehingga mendapat legalitas untuk dimiliki. Islam
memberi garansi hak milik atas sejumlah harta termasuk tanah dari hasil
usaha yang sah secara normatif.
Pembahasan perolehan hak milik atas tanah negara (tanah mati/
terlantar) menjadi penting. Tanah di samping sebagai aset, tempat
beraktivitas dan sekaligus lahan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
harus dibangun dan dimanfaatkan. Menelantarkan tanah merupakan hal
vi Dr. Mahli isMail, M.ag