1 IMPLEMENTASI AJARAN FIKIH KEBANGSAAN ALA JOKO WIDODO Moh Dahlan Dosen ...

16 Pages·2016·0.1 MB·Indonesian

1
IMPLEMENTASI AJARAN FIKIH KEBANGSAAN
ALA JOKO WIDODO
Moh Dahlan
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu
Email: [email protected]/ HP.08179403094
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Abstrak: Wawasan kebangsaan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai universal
fikih Islam, sehingga fikih tersebut mampu mendorong lahirnya kehidupan
berbangsa dan bernegara yang baik, adil dan makmur.Berdasarkan uraian tersebut,
kajian ini merumuskan pokok masalah; bagaimana akar historis wawasan
kebangsaan dalam ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan kebangsaan dalam
ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya? Dari dua masalah tersebut,
kajian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami wawasan kebangsaan dalam
ajaran fikih Islam dan wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia
dan implementasinya. Adapun metode kajian ini menggunakan dua pendekatan,
yaitu pendekatan normatif dan pendekatan pendekatan deskriptif historis. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa wawasan fikih kebangsaan menjadi landasan yang
mampu mewarnai dan mendorong lahirnya semangat nasionalisme atas empat
pilar berbangsa dan bernegara, juga telah memberikan landasan dalam
membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berbasis pada
asas-asas atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana praktik ‘urf pembangunan
pasar dan pemindahan pasar serta pembangunan budaya masyarakat Islami ala
JokoWidodo di Solo.
Kata kunci: wawasan, fikih, kebangsaan dan Jokowi
Pendahuluan aksentuasi pemikiran dan gerakannya, tetapi
juga karena paham kebangsaan memiliki
Dalam sejarah kehidupan berbangsa
unsur dan elemen kompleks yang
dan bernegara, begitu rumit menjalin dan
mempersatukan,yaituadanya kesamaan asal-
merajut hubungan paham kebangsaan dan
usul, bahasa, ideologi, agama, dan yang
hukum Islam/fikih. Kesulitan itu terjadi
terpenting juga adanya kesamaan semangat
karena orientasi dan dasar pemikiran serta
dalam perjuangan menuju masa depan yang
gerakannya memiliki aksentuasi yang
sama. Dalam paham kebangsaan,terpatri
berbeda.Dalam sejarah pergulatan mencari
adanya rasa keterikatan yang berasal dari hati
identitas nasional, bangsa Indonesia
dan pikiran untuk bersama-sama berjuang dan
mengalami pertentangan yang pelik dan
mempertahankan nasib masa depan yang
cukup panjang, sehingga menguras energi dan
hendak diperoleh.1
pikiran untuk mencari titik persamaan dalam
membangun tata kehidupan berbangsa dan
bernegara yang sejahterah, adil dan makmur.
1Otho Hadi,Nation and Character Building
Bagi Hatta, kesulitan itu tidak hanya
Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan,
disebabkan adanya perbedaan orientasi dan
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/,
2
Dalam upaya mencari titik temu dan nilai fikih memiliki kecenderungan
persamaan paham kebangsaan, kalangan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan
nasionalis dan kalangan agamawan Muslim paham kenegaraan Indonesia, Undang-
mengalami perdebatan yang hangat. Salah Undang Dasar Negara Republik Indonesia
satu contoh kasusnya adalah kasus Sudan (UUD-NRI) Tahun 1945 yang menjamin
yang mayoritas Muslim, tetapi begitu rumit kebebasan dalam berpikir, berpendapat,
ketika hendak menerapkan identitas berorganisasi dan beragama serta persamaan
kebangsaannya sebagai bangsa yang di muka hukum. Jika formalisasi hukum fikih
berlandaskan paham agama Islam sebagai diwujudkan dalam tata kehidupan kenegaraan,
agama mayoritas. Demikian juga kasus yang maka warga negara non-Muslim akan menjadi
sama terjadi sejak masa awal kemerdekaan di warga negara kelas dua, tidak hanya itu,
Indonesia, kalangan nasionalis menghendaki nantinya akan ada paham/madzhab fikih
implemenasi nilai-nilai luhur budaya dalam dominan yang akan mendominasi kelompok
tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan agama Islam tertentu lainnya, semisal
dengan tidak terikat pada paham agama Organiasi Keagamaan Al-Irsyad atau al-
tertentu. Garis perjuangan mereka adalah Ishlah. Paham keagamaan ini dalam wacana
untuk mendirikan negara bangsa yang ushul fiqih dengan paradigma imajenatif
sekuler, yaitu negara yang berdasarkan asas (wahmiyyah),3misalnya, mereka memiliki
rasional dan nilai-nilai luhur budaya di negeri imajenasi, jika negara tegak dan berdiri
yang dianutnya. Mereka menolak berdasarkan fikih Islam, hal itu dianggap akan
implementasi nilai-nilai tekstual agama menjadi jalan pintas untuk mewujudkan
tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemakmuran rakyat. Walaupun
kebangsaan/kenegaraan. Sementara itu, faktanya, Alwi Shihab menyebutkan,
kalangan agamawan Muslim menghendaki imajenasi itu tidak benar, banyak negara-
implementasi nilai-nilai hukum/agama Islam negara yang mengklaim sebagai negara Islam,
atau fikih dalam tata kehidupan berbangsa dan tetapi justru tidak lebih baik dari negara
bernegara. Paham kaum agamawan Muslim sekuler.4 Bahkan sebaliknya, kasus
menghendaki penerapan nilai-nilai fikih peperangan yang terjadi pada dekade akhir-
secara tekstual yang tidak jarangan dapat akhir ini menandakan adanya perpecahan di
bertentangan secara diametral dengan paham kalangan sesama kelompok
kebangsaan.2 Muslim.Sementara itu, UUD-NRI
Adanya arus gerakan formalisasi nilai- menandaskan adanya persamaan di muka
nilai fikih yang dilakukan oleh kalangan hukum serta kebebasan beragama dan
agamawan Muslim itu telah memicu beroganisasi. Fenomena ini menjadi masalah
pertentangan dan penolakan dari kalangan krusial yang harus dipecahkan dan dicari jalan
nasionalis. Sebab, gerakan formalisasi nilai- keluarnya. Jika tidak, maka hanya akan
menimbulkan masalah dan konflik
diakses tanggal 11-12-2011, hlm.4; bandingkan dengan
Moh Dahlan, Paradigma Ushul Fiqih Multikultural
Gus Dur, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press dan 3Nurcholish Madjid dkk, Fiqih Lintas Agama:
Penerbit Kaukaba Yogyakarta, 2013), hlm.195. Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta:
2Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 9.
Agama, dan Kebudayaan,(Jakarta: Desantara, 2001), 4 Alwi Shihab adalah seorang cendekiawan
hlm. 86; Y Suyitno dkk (Penyusun), Panduan Muslim Indonesia-alumnus Doktor Universitas Ains
Pelaksanaan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan di Shams, Kairo, Mesir, 1990 dan Doktor Universitas
Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas RI 2009, Temple, Amerika Serikat 1995-ketika mengisi seminar
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEDAGOGIK/1 nasional dan bedah buku yang berjudul “Membedah
95009081981011- Islam di Barat: Menepis Tudingan, Meluruskan
Y._SUYITNO/PANDUAN_SIAP_DIKWASBANG_J Kesalahpahaman”, di STAIN Bengkulu tanggal 13
ADI.pdf, diaksespadatanggal 11-12-2011, hlm. 30 Desember 2011.
3
berkepanjangan yang tidak ada manfaatnya, kebangsaan umat Islam dapat berkembang
hanya menguras energi dan tenaga.5 seiring dengan semangat nasionalisme bangsa
Perjalangan sejarah hidup berbangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan yang lahir
dan bernegara yang tidak ternilai harganya dari spirit keberagamaan Islam atau fikih
adalah umat Islam sebagai mayoritas telah Islam, semestinya tidak hanya didasarkan
melapangkan dada dan pikiran dalam pada asas legalitas formal-tekstual,tetapi
mewujudkan wawasan fikih atau paham seharusnya juga mencerminkan nilai-nilai
hukum Islam yang inklusif, sehingga universal fikih Islam yang bersifat
walaupun umat Islam mengamalkan ajaran kemaslahatan di negara yang
fikihnya, tetapi mereka tetap dengan setia majemuk.7Berdasarkan uraian tersebut, kajian
berada dalam kerangka wawasan kebangsaan ini merumuskan pokok masalah; bagaimana
atau NKRI. Bahkan ruhul jihadnya semakin akar historis wawasan kebangsaan dalam
kokoh untuk mendukung dan ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan
mempertahankan NKRI sebagai hal yang kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di
final. Diakaui atau tidak, pada awal Indonesia dan implementasinya? Dari dua
kemerdekaan telah muncul upaya formalisasi masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk
fikih, tetap dalam perjalanannya telah terjadi memahami dan mendalami wawasan
proses transformasi. kebangsaan dalam ajaran fikih Islam dan
Arus gerakan formalisasi hukum Islam wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam
di Indonesia tidak hanya terjadi pada sejarah di Indonesia dan implementasinya. Adapun
awal kemerdekaan Indonesia, tetapi juga terus metode kajian ini menggunakan dua
berlanjut hingga masa kini, misalnya trend pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang
perda syariat Islam. Walaupun dalam trend itu mengisyaratkan nas-nas fikih tentang
ada anomali, Imam Suprayogo, Guru Besar wawasan kebangsaan dan fikih Islam yang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam dilengkapi dengan pendekatan ushul fiqih,
suatu acara seminar di STAIN Malikul Saleh yaitu paradigma ‘urfberdasarkan kaidah; al-
Lhokseumawe,menyatakan bahwa semangat tsabit bi al-‘urf ka al-tasbit bi al-nash (hal-hal
untuk mengamalkan nilai-nilai fikih Islam yang menjadi ketetapan dalam suatu tradisi,
secara kaffah di wilayah itu sangat tinggi maka status hukumnya sama dengan
dengan keyakinan nantinya akan ketetapan nas fikih),8 sedangkan pendekatan
mendapatkan keadilan dan kemakmuran kedua menggunakan pendekatan deskriptif
berkat pelaksanaan fikih/syariat Islam, tetapi historis yang menguraikan mengenai
fakta di lapangan bahwa formalisasi fikih masalah-masalah fakta sejarah masa lalu dan
Islam hanya dimaksudkan untuk memerangi masa kini secara dialektis.9
maksiat dan penindakan hukum parsial seperti
hukum cambuk, potong tangan atau rajam, Akar Historis Wawasan Kebangsaandalam
bukan berusaha menyelesaikan permasalahan Ajaran Fikih Islam
besar umat Islam seperti kemiskinan dan Wacana mengenai bangsa muncul
keterbelakangan dalam segala bidangnya.6 berdasarkan relasi intrinsik antara penguasa
Paradigma sosial-budaya untuk dan rakyat. Relasi intrinsik itu lahir karena
memahami dan menerapkan fikih Islam adanya faktor kesamaan budaya, ideologi, ras,
memiliki arti penting,sehingga wawasan suku, bahasa, adat-istiadat dan agama. Sejarah
5Wahid,Pergulatan Negara…., hlm. 87. 7Wahid,Pergulatan Negara…., hlm. 87.
6Imam Suprayogo,Mungkinkah Syari'ah 8Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fikih,
Bukan Berkonotasi Cambuk, Potong Tangan dan (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.),,hlm. 90.
Bahkan Pancung,http://www.facebook.com/note. 9 M Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam
php?note_id=10150421146178880, diakses tanggal 11- menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press,
12-2011. 2000), hlm. 49.
4
perjalanan hidup berbangsa dan bernegara agar mampu mendorong kemajuan
tidak terlepas dari faktor pengaruh itu, penganutnya dalam negara.12
sehingga pergulatan politik dan hukum di Perjalanan paham kebangsaan
Indonesia berjalan dalam arena tarik-menarik mengalami dinamika di kalangan agamawan
antara unsur sosial-budaya dan unsur legal- Muslim sepanjang abad ke-20. Kalangan
formal.10 agamawan Muslim begitu semangat untuk
Setiap negara memiliki rasa menentang paham kebangsaan di sejumlah
kebangsaan yang tertanam kokoh dalam jiwa negara dengan alasan tidak berdasarkan
setiap individu penduduk atau warganya, hukum Allah ataupun alasan lainnya, seperti
walaupun faktanya sulit untuk diberikan kasus yang terjadi di Saudi Arabia, Pakistan,
definisi atau penjelasan. Darimana kaum Melayu di Malaysia, dan Sudan. Nilai-
lahirnyarasa kebangsaan?Adanya kesadaran nilai yang bukan langsung berasal dari fikih
berbangsa lahir dari proses hidup alamiah Islam ditentangnya dan dianggap sebagai
berdasarkan ikatan sosial dan emosional yang regulasi kafir.13
sama, yaitu perjuangan masa lalu dan rasa Rumitnya membangun hubungan yang
kebersamaan dalam memperjuangkan serasi antara paham kebangsaan dan paham
tegaknya cita-cita hidup berbangsa dan hukum keislaman dapat dilihat dengan
bernegarauntuk mewujudkan kesejahteraan gamblang pada kasus yang menimpa kaum
lahir dan batin. Dengan wawasan kebangsaan Muslim di India. Walaupun warga Muslim
itu, bangsa ini akan mampu mewujudkaan jati menempati urutan kedua terbesar dari segi
diri yang dimiliki dan nilai-nilai luhur budaya jumlahnya atas penduduk secara keseluruhan
bangsa yang khas dan unik yang berbeda setelah Indonesia, yaitu berjumlah sekitar
dengan bangsa lainnya sebagai identitas seratus juta jiwa, tetapi mereka sedang
bersama sebagai pembeda dengan bangsa mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan
lainnya.11 meskipun mereka harus mengintegrasikan diri
Rasa kebangsaan tidak hanya dimiliki ke dalam kelompok sekuler, tetapi mereka
oleh suatu bangsa tertentu, tetapi semua masih saja memiliki kesulitan yang luar biasa
bangsa memiliki hak dan ikatan yang untuk mengembangkan wawasan
mempersatukan mereka. Tidak hanya kebangsaannya dalam regulasi kehidupan
Indonesia yang mengakui adanya identitas mereka secara kolektif.14
kebangsaannya, tetapi semua bangsa di dunia
Barat maupun Timur juga mengakui dan Problematika relasi paham kebangsaan
menganut identitas kebangsaannya sebagai dan paham keagamaan Islam menjadi
identitas nasional yang dijunjung tinggi dan perdebatan yang hangat dan tidak pernah
dipertahankan. Karena sejarah hidup berhasil diselesaikan dengan tuntas, selalu
berbangsa dinamis, maka wawasan muncul gerakan dan arus untuk
kebangsaan sebagai paham yang menjadi memberlakukan fikih Islam secara literlek dan
identitas nasional juga harus dikembangkan tekstual yang kemudian tidak jarangan dapat
menimbulkan konflik dan pertentangan di
kalangan masyarakat pada umumnya yang
10Olaf H Schumann, Menghadapi Tantangan,
berbeda agama atau paham ideologi. Belajar
Memperjuangkan Kerukunan, (Jakarta: PT BPK
Gunung Mulia, 2004),hlm. 283. dari sejumlah kasus-kasus di berbagai negara,
11Otho Hadi,Nation and Character Building telah memberikan pelajaran yang cukup
Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan,
12Hadi,Nation and Character Building…, hlm.
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, 3.
13Wahid,Pergulatan Negara…., hlm. 84-85
diakses tanggal 11-12-2011, hlm. 3. 14 Dahlan, Paradigma Ushul Fiqih ...,
hlm.195.
5
berarti, formalisasi hukum/fikih Islam dalam waktu itu yang menjelma menjadi kelompok
tata kehidupan kenegaran telah membawa sosial dan memiliki kekuatan tersendiri pasca
permalasahan pelik dan konflik Periode Makkah. Dasar-dasar terbentuknya
berkepanjangan yang tidak ada hentinya, dimulai dari adanya perjanjian umat Islam
sebab ada jarak antara paham fikih Islam yang dari suku Aus dan Khazraj pada Musim haji
bernilai universal dan rahmatal lil alamin tahun 621 dan 622 M. Mereka terdiri dari
dengan fakta sejarah politik hukum di negara- tujuh orang laki-laki dan dua orang
negara Islam serta lemahnya kemampuan perempuan yang menyatakan perjanjian setia
menerjemahkan nilai-nilai fikih Islam yang kepada Nabi Muhammad saw. Pada tahun
diajarkan Nabi Muhammad Saw. 621, mereka berjanji tidak menyembah selain
Pembangunan wawasan kebangsaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan meninggalkan
dalam sejarah fikih Islam, tepatnya masa Nabi segala bentuk kejahatan yang dikenal dengan
Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi Bai’at Aqabah Pertama, sedangkan Bai’at
yang luar biasa dan membanggakan. Nabi Aqabah Kedua tahun 622 dijalankan dengan
Muhammad saw sebagai Rasulullah dan misi untuk memasukkan Nabi Muhammad
Penguasa Madinah telah berhasil membangun saw sebagai bagian dari bangsa yang satu dan
negara Madinah berdasarkan ikatan perjanjian bersaudara serta sekaligus melindungi Nabi
untuk tidak saling menyerang di antara Muhamamd saw. Mereka hendak bersama-
kabilah. Hasil penelitian W Montgomery sama berjuang menegakkan keadilan.
Watt dalam karyanya The Majesty That Islam Perjanjian tersebut mengantarkan Nabi
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Muhammad saw untuk hijrah ke Madinah dan
Indonesia berjudul Kejayaan Islam: Kajian membangun Negara Madinah.16
Kritis dari Tokoh Orientalis menandaskan, Sistem negara bangsa yang dikenalkan
Nabi Muhammad saw akhirnya menuntut oleh sistem negara modern tidaklah
seluruh kabilah dan warga masyarakat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai agama/fikih
bangsa yang satu dan tidak boleh saling Islam. Al-Qur’an sebagai sumber hukum dan
bertengkar, mereka harus tunduk kepada falsafah hidup umat Islam tidak mengatur
ikatan perjanjian damai. Ikatan perjanjian secara rigid dan rinci mengenai sistem dan
kebangsaan di Madinah yang terwujud dalam bentuk negara. Fikih Islam hanya
dokumen yang terpelihara hingga sekarang mengajarkan pembangunan kehidupan umat
dikenal dengan “Konstitusi Madinah” atau manusia dalam masalah dunia dan akhirat.
“Piagam Madinah”. Dengan perjanjian itu Oleh sebab itu, nilai-nilai fikih Islam bersifat
dibentuklah federasi kabilah-kabilah menurut universal dan dapat dijadikan sebagai dasar
asas-asas umumnya yang diterima oleh pijakan dalam membangun sistem
bangsa Arab di Madinah. Dokumen perjanjian ketatanegaraan tertentu, misalnya sistem
itu tidak didasarkan kepada naskah regulasi negara bangsa. Nabi Muhammad saw sebagai
agama tertentu,terutama nilai-nilai fikih pemimpin negara telah berhasil mendirikan
Islam, tetapi berdasarkan pertimbangan sistem ketatanegaraan yang bersifat majemuk
rasional dan nilai-nilai luhur kebangsaan.15 dan inklusif, sehinga seluruh elemen warga
Secara historis, terbentuknya Negara masyarakat dapat diakomodir dalam payung
Madinah, akibat dari perkembangan wawasan sebagai bangsa yang satu dan dalam ikatan
kebangsaan masyarakat Arab Islam pada perjanjian yang kokoh yang diterima semua
golongan dan kelompok atau kabilah di
15 W Montgomery Watt dalam karyanya The
Majesty That Islam yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia berjudul Kejayaan Islam: Kajian
Kritis dari Tokoh Orientalis, terj. Hartono
Hadikusumo, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), 16 Amiruddin, Konsep Negara Islam .., hlm.
hlm. 5-7. 49-50.
6
seluruh Madinah, yaitu Konstitusi Proses pembangunan masyarakat dan
Madinah/Piagam Madinah.17 wawasan kebangsaan yang berbasiskan nilai-
Kebijakan politik Nabi Muhammad nilai fikih Islam tidak hanya berlangsung
saw dalam membangun dan menata hubungan mulai masa kemerdekaan hingga masa
keharmonisan antara pemeluk agama dan reformasi,tetapi juga sudah bermula sejak
seluruh elemen warga masyarakat dimulai para pedagang Arab Muslim datang ke
dengan menata hubungan sosial keagamaan Indonesia, khususnya setelah Abad ke-8, yang
yang harmonis dan rukun diantara pemeluk bertujuan untuk menyebarkan Islam di
agama dan komunitas sosial, yaitu komunitas Nusantara. Walaupun demikian, upaya
Arab Muslim dari Makkah, komunitas Arab Kolonial Belanda untuk membendung
Muslim dari Madinah, komunitas Yahudi dan pengaruh agama Islam dari orang-orang Arab
komunitas Arab Paganis. Mereka kemudian Muslim bukan rahasi lagi. Hasil penelitian
dipersatukan dalam satu ikatan internal Alwi Shihab menyebutkan, pemerintah
keagamaan dan lintas agama dan suku dalam kolonial Belanda telah berusaha melestarikan
tata kehidupan kebangsaan masyarakat di kekuasaannya di bumi Nusantara dengan
Madinah. Dalam Konsitusi Madinah membendung pengaruh nilai-nilai agama/fikih
ditegaskan, seluruh elemen bangsa memiliki Islam. Hubungan orang-orang Nusantara
hak dan kewajiban serta kesamaan di muka dengan orang-orang Arab Muslim dianggap
hukum. Secara rinci, prinsip-prinsip yang sebagai bahaya laten oleh pemerintah kolonial
terkadung dalam Piagam/Konstitusi Madinah Belanda. Belanda menerapkan kebijakan
di antaranya adalah umat Islam dan non- politik devide et impera. Penelitian ini juga
Muslim adalah satu bangsa yang memiliki didukung oleh pernyataan Harry Benda, Guru
kesamaan hak dan kewajiban.18 Besar Ilmu Sejarah asal Amerika, yang
Madinah sebagai pusat pemerintahan menyebutkan bahwa pada abad ke-19, orang-
pada masa Nabi Muhammad saw hingga 661 orang Belanda yang berada di negerinya
M memiliki tradisi kajian dan intelektual yang maupun di Indonesia berusaha keras untuk
lebih dibandingkan dengan Makkah. Ilmuwan menghilangkan pengaruh nilai-nilai
terkemuka di Madinah di antaranya adalah agama/fikih Islam dari bangsa Indonesia
Zaid bin Sabit yang telah menulis surat-surat dengan segala cara. Interaksi orang-orang
al-Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Arab Muslim di Nusantara telah memberikan
Muhammad saw dan bertindak sebagai warna tersendiri dalam perjalanan dan
sekretaris Nabi. Peran Zaid bin Sabit begitu perkembangan dalam kehidupan berbangsa
penting dalam menjaga ontentisitas al-Qur’an, dan bernegara. Ciri khas dan sifat penyebaran
Zaid telah menjadi ketua komisi untuk Islam yang menggunakan pendekatan
menetapkan naskah baku al-Qur’an pada perdangan dan pendidikan telah
masa Khalifah Usman bin Affan. Perabadan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi
manusia kemudian berkembang dengan bangsa yang ramah dan toleran, tidak
sinaran ajaran-ajaran al-Qur’an hingga masa menunjukkan sikap keras dan radikal,
kini, bahkan ketika umat manusia walaupun pada awal pendirian negara
menentukan identitas nasionalnya sebagai Indonesia sempat muncul keinginan untuk
bangsa, ajaran al-Qur’an juga mengafirmasi mendirikan negara Islam, tetapi dengan
dan tidak menolaknya.19 pemikiran dan gerakan keagamaan yang
bijaksana dan toleran, akhirnya diambil
keputusan untuk mendirikan bentuk negara,
17 Amiruddin, Konsep Negara Islam .., hlm.
48.
18 Amiruddin, Konsep Negara Islam .., hlm. bahasa Indonesia berjudul Kejayaan Islam: Kajian
51. Kritis dari Tokoh Orientalis, terj. Hartono
19 W Montgomery Watt dalam karyanya The Hadikusumo, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990),
Majesty That Islam yang diterjemahkan ke dalam hlm. 88.
7
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan NKRI, misalnya KH
(NKRI) dengan Pancasila sebagai Ideologi Wahid Hasyim, KH Wahib Wahab,KH
Negaranya. Jasa-jasa orang-orang Arab Saifuddin Zuhri, KH Mohammad Dahlan,
Muslim Hadramaut telah menunjukkan Idham Khalid dan Subhan ZE.22
bekasnya, misalnya pendirian sejumlah Keputusan itu dapat dicapai dengan
Yayasan Islam al-Irsyad dan juga Yayasan al- paradigma ijtihad politik NU yang
Khairat.20 berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu (a)
Hasil penelitian M C Ricklefs, A kebijaksanaan dalam mengambil keputusan,
History of Modern Indonesia Since 1200 yang sehingga jika terjadi pertentangan antara dua
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemafsadatan, maka yang diambil yang lebih
dengan judul Sejarah Indonesia Modern ringan, mengutamakan menolak kemafsadatan
1200-2008 menyebutkan bahwa perjungan daripadamendatangkan kemanfaatan, dan
untuk membangun negara yang bernafaskan menutup jalan kebinasaan. (b) keluwesan
religius terus bergulir dan berkembang menjadi kaidah yang digunakan untuk
walaupun sempat terjadi pertentangan meminimalisir resiko yang akan menimpanya,
ideologis, tetapi akhirnya dicapai kesepatakan misalnya darurat dapat membolehkan yang
bentuk negara, yaitu NKRI. Cikal bakal tidak dibolehkan dan prinsip jika tidak bisa
berdirinya NKRI dimulai sejak bulan Oktober dicapai semua, hendaknya dilakukan
1928, kegiatan-kegiatan budaya dan politik ke semampunya.(c) moderatisme adalah sikap
arah persatuan Indonesia secara resmi pada politik yang diambil dalam mengambil
Kongres Pemuda yang diadakan di Batavia kebijakan atau keputusan hukum untuk
mendeklarasikan Sumpah Pemudah, Kongres menghindari ekstrim kanan dan ekstrim kiri.23
menyetujui tiga pengakuan; satu tanah air,
Indonesia, satu bangsa, Indonesia, dan satu Wawasan Kebangsaan dalam Ajaran Fikih
bahasa, bahasa persatuan Indonesia.21 Islam di Indonesia
Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam Nabi Muhammad saw mengajarkan
terbesar juga memberikan sumbangan nyata persatuan kemanusiaan. Ini tercermin dari
dalam memperjuangkan Kemerdekaan firman Allah yang menandaskan, Allah swt
Republik Indonesia. Hasil kajian Greg Fealy menciptakan laki-laki dan perempuan,
dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk
1952-1967 terbitan LKiS, 1996 menandaskan saling mengenal (untuk kemudian saling
bahwa NU telah menggerakan resolusi jihad bekerjasama) (Q.S. al-Hujurat [49]:13).
melawan penjajah, menjadi barisan terdepan Namun demikian, persatuan itu tidak berarti,
menuntut pembubaran PKI, dan penerima umat beragama melebur menjadi satu, tetapi
asas Pancasila. Prestasi NU itu menunjukkan umat manusia hendaknya menghargai adanya
bahwa para kiai yang selama ini hanya perbedaan dan memahaminya sebagai fakta
dianggap sebagai broker politik tidaklah historis yang harus dihormati, sebab masing-
benar, bahkan sebaliknya para kiai/ulama NU masing umat atau golongan memiliki jalan
telah berjuang total demi tegakkan NKRI. Hal yang berbeda-beda walaupun mereka tetap
itu juga ditopang dengan semangat dan memiliki tujuan yang sama (Q.S. al-Maidah
komitmen kebangsaan kiai-kiai NU yang kuat [5]: 48). Untuk itu, umat manusia dituntut
untuk berbuat adil kepada siapa pun (Q.S. al-
Maidah [5]:8). Oleh sebab itu, hasil kajian
20 Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Bandung:
Mizan, 2007), hlm. 321-323 dan 327-328.
21 M C Ricklefs, A History of Modern 22 Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur:
Indonesia Since 1200 yang diterjemahkan ke dalam Analisis Wacana Kritis, (Yogyakarta:LkiS, 2010), hlm.
bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Indonesia 105.
Modern 1200-2008, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT 23 Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur..., hlm.
Serambi, 2008), hlm. 399. 106-107.
8
Awi Shihab menyatakan bahwa ajaran fikih Ibn Abi Rabi’ al-Farabi, al-Mawardi, al-
Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibnu Khaldun, al-
merupakan ajaran yang agung dan mulia yang Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla,
akan mampu merajut dan menyatukan elemen Ali Abd Raziq, Abu al-A’la al-Maududi, dan
bangsa yang berbeda-beda latarbelakangnya.24 Muhammad Husein Haikal, Munawir
Dalam sejumlah pandangan ilmuwan, Syadzali menyimpulkan bahwa tidak ada
Fazlur Rahman, Guru Besar Pemikiran Islam, satupun dari pemikiran dan kajian tokoh
Chicago University, dan Dr Lawrence tersebut yang menemukan bentuk baku
Sullivan, Kepala Pusat Kajian agama-agama identitas kebangsaan atau kenegaraan yang
di Harvard University, menyebutkan bahwa mengharuskan berdasarkan ajaran fikih Islam
ajaran fikih Islam yang toleran dan moderat dengan versi tertentu.27
dari Nabi Muhammad saw lahir dan Ketiadaan regulasi khusus mengenai
menyingsing di bumi Indonesia dan juga identitas kebangsaan yang mengharuskan
menjadi model alternatif yang tidak dijumpai berdasarkan pada norma agama tertentu
di negara-negara Eropa atau Amerika. Ajaran menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia
fikih Islam di Indonesia mencerminkan wajah untuk membangun tata kehidupan kebangsaan
yang ramah dan rahmatal lil alamin, jauh dari dan kenegaraan yang majemuk.Bangsa
sikap radikal dan ekstrimis, dan Indonesia Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa
dapat menjadi model dalam membangun majemuk, tetapi kemajemukan bukan menjadi
kerukunan umat beragama dan membangun penyebab perpecahan tetapi justru
rasa kebangsaan.25 Alwi Shihab mengulasnya memperkuat persatuan di NKRI. Ideologi
dengan jelas: agama yang berbeda-beda dan aliran berbeda-
Indonesia, tandasnya “Is a model of beda tidak menjadi penghalang untuk bersatu,
religious tolerance that other tetapi justru perbedaan agama atau
countries could do well to emulate” aliran/madzhab agama/fikih menjadi
(Indonesia merupakan contoh dalam pemersatu. Fenomena ini berbeda dengan
toleransi keagamaan yang patut ditiru kasus di Timur Tengah dimana agama Islam
oleh dunia). Tidak heran, karena atau ajaran fikih Islam lahir, mereka tidak bisa
menurut Prof Muhammad Ayoub, bersatu walaupun memiliki kesamaan kitab
Profesor pada Universitas Temple suci atau agama, tetapi mereka terpecah-belah
Philadelphia: “Pengalaman agama berdasarkan madzhab hukum atau akidah
dalam masyarakat Indonesia masing-masing, misalnya aliran Syi’ah tidak
dibanding dengan masyarakat Islam bisa bersatu dengan aliran Sunni. Demikian
lainnya, merupakan model yang paling juga aliran Wahabi selalu mencurigai aliran
dekat dengan nilai al-Qur’an dan Sunni, bahkan berupaya membasmi situs-situs
Sunnah Nabi Muhammad saw”.26 bersejarah yang menjadi tempat kunjungan
aliran Sunni. Salah satu kasus aktual adalah
Secara konseptual, Bahtiar Eeffendy rencana pemindahan makam Nabi
menandaskan bahwa ajaran fikih Islam Muhammad saw. Mereka tidak memiliki
menetapkan sejumlah prinsip-prinsip dalam wawasan keislaman yang inklusif-pluralis,
kehidupan bernegara dan berbangsa, tidak ada tetapi justru ekslusif di antara aliran-aliran
regulasi khusus yang menentukan bentuk
negara tertentu. Setelah meneliti karya-karya
27 Bahtiar Effendy, “Islam dan Negara di
Indonesia: Munawir Sjadzali dan Pengembangan
24 Alwi Shihab, Islam Inklusif..., hlm. 334- Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam”, dalam
335. Muhammad Wahyuni Nafis dkk (eds),Kontekstualisasi
25Alwi Shihab,Islam Inklusif..., hlm. 335 Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir
26 Alwi Shihab, Islam Inklusif..., hlm. 335- Sjadzali, M.A., (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995),
336. hlm. 414.
9
mereka walaupun kemudian isu itu kemudian Muslim Moderat, NU atau Muhammadiyah.
redah. Oleh sebab itu, organisasi Islam moderat
Imam Suprayogo, Guru Besar UIN harus mampu menjaga ajaran universal itu
Maulana Malik Ibrahim Malang, menjelaskan yang dapat menjadi penyokong tegaknya
bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah NKRI.29
beragama Islam, tetapi bukan berarti agama Dalam menyikapi berbagai tantangan
Islam dominan di seluruh wilayah Indonesia, dari garis Islam keras atau radikal, Nahdlatul
sebagian dominan, sebagian minoritas, Ulama sebagai ormas Islam terbesar di
misalnya di Bali, mayoritas Hindu/Budha, Indonesia menyatakan dengan tegas
Muslim adalah minoritas. Sedangkan di Nusa keabsahan eksistensi bangsa Indonesia dalam
Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku NKRI adalah final dan sah secara agama. NU
adalah mayoritas Nasrani/Kristen. Diakui atau menandaskan bahwa setiap bentuk perlawan
tidak, di antara mereka sesekali terjadi terhadap eksistensi bangsa Indonesia yang
kompetisi dalam menyebarkan agama, tetapi berada dalam wadah NKRI adalah tindakan
tidak kemudian menyebabkan konflik fisik, bughat (pemberontakan yang boleh
bahkan mereka bisa saling menjaga diperangi). Sikap pembelaan terhadap
sebagaimana Anshor atau Banser (Badan eksistensi bangsa Indonesia sebagai hal yang
Otonom dari Nahdlatul Ulama) seringkali final dipertegas setelah Muktamar NU ke 27
membantu menjaga Geraja ketika hari-hari di Situbndo Jawa Timur tahun 1984. KH
besar diperingatinya.28 Ahmad Siddiq menegaskan bahwa NKRI
Walaupun demikian, diakui atau tidak, sebagai wadah kehidupan berbangsa bagi
sejarah membuktikan, ada sejumlah gerakan bangsa Indnesia adalah final dan sah secara
formalisasi ajaran fikih Islam, tetapi hal itu hukum agama, Islam, tidak boleh ada
tidak dapat mengalahkan arus mayoritas yang pernyataan yang menentang eksistensinya,
menghendaki tegaknya NKRI dengan tetap sebab hukum-hukum yang berlaku di negara
memperhatikan nilai-nilai ajaran hukum ini tidak bertentagan dengan fikih Islam,
agama, termasuk fikih Islam. Salah satu bahkan menjadi sumber hukum nasional yang
gerakan yang muncul di zaman Orde Baru khas bagi umat Islam, yaitu Undang-Undang
adalah gerakan Darul Islam (DI). Gerakan DI Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang
hendak mengubah nation state (negara hukum perkawinan. NU yang berada di bawa
bangsa)yang berdasarkan ideologi kepemimpinan KH Said Aqiel Siraj juga
Pancasilamenjadi negarayang berdasarkan menghadapi tantangan liberalisme dan
ideologi agama tertentu, yaitu agama Islam, radikalisme yang semakin canggih gaya dan
bahkan hendak mengubah NKRI menjadi gerakannya.30 Walaupun demikian, bangsa
Khilafah Islamiyah. Gerakan Darul Islam Indonesia masih bisa menjadi uswatun
tersebut tentu saja bertentangan dengan hasanah bagi bangsa lainnya, berbeda dengan
ideologi Pancasila, UUD-NRI Tahun 1945 bangsa Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai
dan NKRI. Tidak hanya itu, akhir-akhir ini, luhur ajaran fikih Islam.
sedang semarak gerakan Hizbut Tahrir Negara-negara Arab harus mengkui
Indonesia (HTI) dan Majlis Mujahidin bahwa praktik politik mereka selama ini jauh
Indonesia (MMI) yang jelas-jelas dari nilai-nilai dasar (pen. hukum) Islam dan
bertentangan dengan Ideologi Negara demokrasi. Kebenaran, keadilan, kesetaraan,
Indonesia. Ironisnya gerakan ini kemudian musyawarah, pembangunan peradaban dan
berusaha menguasai masjid-masjid yang
selama ini didirikan dan diperlihara oleh
29Wahid, Sekedar Mendahului…, hlm. 144-
147.
28Imam Suprayogo, Persatuan Bangsa, 30 Musthafa Helmy, “Setelah 85 Tahun”,
http://www.facebook.com/note.php?note_id= Opini Redaksi Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan
10150383606043880,diaksestanggal 11-12-2011. dan Menyejukkan, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 8-9.
10
kesejahteraan bersama yang menjadi prinsip mewujudkan sistem tata kelola negara yang
Islam sulit ditemukan dalam praksis adil, makmur dan sejahterah.33
kehidupan bangsa-bangsa Arab Langkah-langkah konkrit dalam
sekarang....Proses revolusi mulai dari Tunisia, menata nilai-nilai fikih Islam universal dalam
Mesir, Yaman, Aljazair, Bharain, Meuritania, kehidupan berbangsa memiliki arti penting
Libya, dan Yordania telah menelan untuk menegakkan NKRI. Oleh sebab itu, KH
korbanya.31 Said Aqiel Siraj menawarkan beberapa
gagasan penanaman nilai-nilai fikih Islam
Praktik hidup berbangsa yang bersifat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
moderat di Indonesia menjadi pelajaran yang yaitu penanaman nilai-nilai pluralitas fikih
sangat berharga bagi bangsa Arab Muslim Islam, penguatan forum komunikasi antar
yang menjadi sumber asli lahirnya agama umat beragama, dan perlunya mengurangi
Islam. Karakter moderat telah mampu merajut simbol-simbol Islam dalam kanca
perbedaan menjadi landasan untuk maju dan perpolitikan nasional.34 Dengan prinsip itu,
bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang maka wawasan kebangsaan dapat menjadi
majemuk, umat Islam sebagai bangsa bagian esensial dari pembangunan
Indonesia mampu hidup bersama dan hukum/fikih Islam.
berdampingan serta bekerjasama untuk Fiqih kebangsaan ini pada dasarnya
kepentingan sosial-politik-ekonomi. Oleh sudah dirumuskan oleh para ulama, seperti
sebab itu, karakter kebangsaan Arab Muslim Abikusno Tjokrosujoso, KH A Kahar
tidak menjadi uswatun hasanah bagi Umat Muzakkir, H Agus Salim, KH A Wahid
Islam di dunia, tetapi justru umat Islam Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman
Indonesia itulah yang dapat menjadi uswatun Singodimejo, Teuku Mohammad Hassan, dan
hasanah (prototype) bagi praktik hidup tokoh-tokoh penting lainnya, walaupun
berbangsa umat Islam di dunia.32 mereka tidak eksplisit menyebutnya sebagai
Hasil kajian KH Said Aqiel Siraj, fiqih kebangsaan, tetapi hal itu kita bisa
Ketua Umum PBNU, menyebutkan bahwa melihat dari upaya-upaya mereka yang tidak
hidup berbangsa adalah kesadaran dari kenal lelah dan tidak putus asa untuk
suatuindividu untuk berada dalam realitas memperjuangkan dan mempertahakan negara
kehidupan sosial suatu bangsa, yang di yang tidak berdasarkan pada dan untuk agama
dalamnya untuk konteks Indonesia tertentu, tetapi negara bangsa yang mengakui
bersemayam pluralitas dan perubahan. dan melindungi segenap agama, keragaman
Fenomena itu tidak perlu ditakuti karena - budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian
sebagaimana dinyatakan Ibnu Burdah- bangsa integral dari eksistensi kehidupan bangsa
Indonesia justru dapat menjadi uswatun Indonesia. Dalam hal ini, fiqih mereka pada
hasanah bangsa-bangsa Muslim lainnya. dasarnya dibangun berdasarkan dan
Pluralitas dan perubahan harus dikelola dikonstektualkan dengan Pancasila itu yang
dengan baik sehingga mampu mendorong sama-sama mempunyai prinsip-prinsip mulia
kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. dan relevan dengan tujuan pembentukan
Pluralitas hidup berbangsa di era reformasi ajaran Islam, yaitu maqasid al-syari’ah, yaitu
telah diperkaya dengan pluralitas partai yang
menjadi instrumen perjuangan politik untuk
33 KH Said Aqiel Siraj, “Wajah Keagamaan
Kita”, Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan
31 Ibnu Burdah, “Pelajaran untuk Dunia Arab Menyejukkan, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 58; Ibnu
dari Indonesia”, Risalah Nahdlatul Ulama: Burdah, “Pelajaran untuk Dunia Arab dari Indonesia”,
Mencerahkan dan Menyejukkan, Edisi 27 Tahun IV Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan
2011, hlm. 97. Menyejukkan, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 98.
32 Ibnu Burdah, “Pelajaran untuk Dunia Arab 34 KH Said Aqiel Siraj, “Wajah Keagamaan
dari Indonesia”, Risalah Nahdlatul Ulama..., hlm. 98. Kita”,Risalah Nahdlatul Ulama..., hlm. 59.