Untitled - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

535 Pages·2010·5.56 MB·Indonesian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2016
ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………... i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………… ii
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 22 TAHUN 2016………………………... 1
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 22 TAHUN 2016…………………………………………………………………. 9
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 11
1.1. Latar Belakang .................................................................................. 11
1.2. Dasar Hukum .................................................................................... 11
1.3. Maksud dan Tujuan. .......................................................................... 14
1.4. Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya. ..................................................................... 14
1.5. Sistematika ........................................................................................ 19
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ................... 21
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................................... 21
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .............................................. 21
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .......................................... 21
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana ....................................................... 21
2.1.1.3. Demografi ............................................................................. 22
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................... 23
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................... 23
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ....................................................... 38
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................... 38
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ............................................. 60
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015 ...................................................... 66
2.2.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD
Sampai dengan Tahun 2015 ................................................. 68
2.3. Permasalahan Pembangunan ........................................................... 130
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ........................................... 130
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar ................................................................. 132
iii

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ............................................. 135
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN ................................................ 138
3.1 Arah Kebijakan EkonomiDaerah ...................................................... 138
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah ............................................ 139
3.1.2 Tantangan dan Prospek Pengembangan
Perekonomian Daerah ......................................................... 144
3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah ............................................. 145
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................... 145
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................... 155
4.1 Visi dan Misi RPJP Kabupaten Kendal ............................................. 155
4.2 Prioritas Pembangunan .................................................................... 158
4.2.1. Prioritas Pembangunan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2017 .. 159
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2017 ...... 162
4.3 Target Pembangunan Tahun 2017 ................................................... 166
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2017 ..................................................................... 184
5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar ......................................................... 184
5.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .................................................. 185
5.3 Urusan Pilihan .................................................................................. 187
5.4 Urusan Penunjang………………………………………………………………..188
BAB VI PENUTUP………………………………………………………………………….529
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal
26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jo
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan beberapa kali dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan
3

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor
6 Seri E No.4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor
3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupoaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Desaw
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
5

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 80);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2011 Nomor 17 Seri D Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 82);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor
19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 83);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan

pembangunan di Daerah.
6

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pedapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJP daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.