universitas indonesia tinjauan penerapan ajaran sifat melawan

241 Pages·2012·2.1 MB·Indonesian

UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN PENERAPAN AJARAN
SIFAT MELAWAN HUKUM MENURUT PASAL 3
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

HALIMAH HUMAYRAH TUANAYA
0906496730

Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Jakarta
Juli 2012
Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN PENERAPAN AJARAN
SIFAT MELAWAN HUKUM MENURUT PASAL 3
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

HALIMAH HUMAYRAH TUANAYA
0906496730

Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Jakarta
Juli 2012

Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Halimah Humayrah Tuanaya
NPM : 0906496730

Tanda Tangan :
Tanggal : 13 Juni 2012

ii
Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
iii
Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling tepat untuk Penulis ucapakan selain kata “puji
syukur kepada Allah SWT.”. Atas kehendak-Nya penulisan tesis ini bisa Penulis
selesaikan. Tidak dapat dipungkiri, selama proses penulisan tesis ini, banyak
sekali ujian yang dihadapi, namun sungguh kehendak-Nya tidak ada yang mempu
menghalangi.

Penulisan tesis ini tidak mutlak hasil kerja keras Penulis semata. Dalam
Penulisan tesis ini banyak sekali sumbangsih dan dukungan dari banyak pihak.
Tanpa bimbingan, dukungan, masukan serta dorongan banyak pihak penulisan
tesis ini tidak akan terselesaikan. Karena itulah Penulis menyampaikan terima
kasih yang tulus kepada:
1. Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang sangat
berharga bagi Penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu
Hukum di Universitas Indonesia.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana
Universitas Indonesia.,
4. Heru Susetyo, S.H., M.S.i., LLM. selaku Sekretaris Program Pascasarjana
Universitas Indonesia.
5. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Hukum
dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
6. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang di tengah
kesibukannya meluangkan banyak waktu untuk membimbing selama dalam
proses penulisan tesis ini.
7. Para Pengajar Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program
Pascasarjana Universitas Indonesia.

iv
Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang dapat Penulis sebutkan satu per satu namanya.
Akhirnya Penulis berharap semoga tesis ini menjadi sumbangsih dalam rangka
penegakan hukum dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Juni 2012

Penulis

v

Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
vi

Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
ABSTRAK

Nama : Halimah Humayrah Tuanaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Menurut Pasal
3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan
Tindak Pidana Korupsi

Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya
proses kriminalisasi terhadap perbuatan „penyalahgunaan kewenangan‟ bukan hal baru,
sejak tahun 1957 terminologi „penyalahgunaan kewenangan‟ telah digunakan pada
beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur „penyalahgunaan
kewenangan‟ belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam
menafsirkan unsur „penyalahgunaan wewenang‟ melahirkan disparitas putusan yang
layak untuk terus dikaji, baik dari sudut pandang Hukum Pidana maupun dari dimensi
lain termasuk Hukum Administrasi. Mengingat pegawai negeri merupakan personifikasi
dari wewenang publik, sehingga Hukum Administrasi sangat relevan untuk membantu
memahami konsep penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan parameter tertentu sebagai acuan dalam menentukan ada tidaknya
perbuatan penyalahgunaan kewenangan; meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan
kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut
Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU PTPK); serta menganalisis beberapa putusan tindak pidana korupsi yang
terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) yang bertujuan untuk
mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam perundang-
undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan
pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer maupun
data sekunder yang akan dianalisis dengan menghubungkannya pada putusan-putusan
pengadilan yang sebelumnya telah lebih dulu melakukan penafsiran terhadap unsur
penyalahgunaan wewenang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh
perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan menurut Hukum
Administrasi merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana. Terkait dengan
kewenangan yang sifatnya terikat, maka parameter penyalahgunaan kewenangan adalah
peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan terhadap kewenangan bebas
parameternya didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur). Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa putusan
pengadilan, parameter yang digunakan hakim untuk menilai adanya perbuatan
penyalahgunaan kewenangan sangat beragam. Penelitian ini merekomendasikan agar
Mahkamah Agung menentukan satu Yurisprudensi Tetap yang dapat dijadikan acuan
hakim ketika menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK
untuk menghindari disparitas putusan pengadilan yang berlebihan guna mengembalikan
eksistensi hukum pidana yang identik dengan prinsip legalitas.

Kata Kunci: Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, melawan hukum

vii
Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
ABSTRACT
Name : Halimah Humayrah Tuanaya
Study Program : Legal Studies Program
Judul : Application of Unlawful Doctrine Review Stipulated in Article 3
of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption

Criminalization process of a do that is assumed reprehensible by people to be a rule
of criminal legislation is essential in the criminal law. Basically criminalization
process of abuse of authority abuse is not a new thing in the history of enforceability
of criminal legislation rule in Indonesia. Since 1957 terminology of authority abuse
has been used on some criminal legislation, but thus far matter of „authority abuse‟
has not clear definition on criminal legislation. The independency of judge to define
the elements of authority abuse has born disparity of judgment that is reasonable to
be reviewed. It‟s not only to review it by point of view of criminal legislation but
also by other dimensions, such as administration law. Because civil servant and
public official are personification of public authority, so administration law is
relevant object of study to comprehend further the concept of authority abuse. This
resource aims to discover the certain parameter that can be used as the reference of
determining whether there‟s the authority abuse or not. Then this resource is delving
further about the doings of authority abuse that are unlawful things based on Article
3 of Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. As the application
review of unlawful things based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the
Eradication of Corruption, this recourse is also analyzing some court decisions
related to corruption actions of authority abuse. This resource is normative resource
with analytical approach that aims to know the meaning of names that are used in the
legislation conceptually, and to know its applications in the practice and law
judgments. The dates used in this resource are included primer and secondary date
that are analyzed by linking the court judgments that previously interpreted the
authority abuse on the corruption criminal action eradication. The result of this
resource showing that not all action assumed as authority abuse on administration
law is action which is unlawful on criminal law as being regulated on Article 3 of
Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. Related to the bound
authority, authority abuse parameter is written rules, whereas on the authority which
parameter is free based on general pinciple of good government (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur). However, from the review result of some court
judgments is founded that the parameters used by judge to assess whether there‟s the
authority abuse are so diverse. This resource recommends that the Supreme Court
determine a constant case law to be a judges benchmark when interpreting the
elements of authority abuse based on Article 3 of Law No. 31 Year 1999 on the
Eradication of Corruption to prevent disparity of excessive court judgment to return
the existence of criminal law as guidance of the way to behave in the society which
is identical to the legality.

Key Words: Corruption, abuse of authority, unlawful.

viii

Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL _____i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS _____ii
LEMBAR PENGESAHAN _____iii
KATA PENGANTAR _____iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI _____vi
ABSTRAK _____vii
ABSTRACT _____viii
DAFTAR ISI _____ix
DAFTAR TABEL _____xii
BAB I PENDAHULUAN _____ 1
1.1. Latar Belakang Permasalahan _____1
1.2. Pernyataan Permasalahan (Statement Of The Problem) _____8
1.3. Pertanyaan Penelitian (Research Question) _____10
1.4. Tujuan Penelitian ______10
1.5. Metode Penelitian ______11
1.5.1. Metode Pengumpulan Data ______11
1.5.2. Analisa Data ______12
1.6. Kerangka Teori ______13
1.7 Kerangka Konseptual ______22
1.8. Sistematika Penulisan ______27
BAB II TINJAUAN TEORETIS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ______29
2.1. Norma Materiil Dan Hukum Pidana ______29
2.2. Sejarah Ajaran Sifat Melawan Hukum ______32
2.3. Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana ______38
ix

Universitas Indonesia

Tinjauan penerapan..., Halimah Humayrah Tuanaya, FH UI, 2012