TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 ...

14 Pages·2015·0.4 MB·English

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945

Oleh : Feby Yudianita
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.
Pembimbing 2 : Abdul Gafur S.Ag.
Alamat : Jalan Suka Karya No. 9 Panam, Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan
Email : [email protected]

ABSTRACT

Indonesian is a country consisting of various ethnis groups and
languages starting from Sabang to Merauke. Diversity and pluralism which exist
in Indonesian has established a wide range of cultures and philosophy of life
Indonesian. Therefore the founders of this country. Has thought and formulate
how to unite cultures and philosophy of life is variegated into a single unit.
Pancasila with the motto unity in diversity. Before religion enfered Indonesia,
former Indonesian society has adapted a system of cult, some of which are
animism and dynamism. Flow belief system is not only used in Indonesia alone,
but almost the entire world community earlier. Evidence that the cult was once
lived in Indonesian.
This study uses a method used in this study of primary legal materials ,
ie materials materials science of law that are closely related to the problems
studied, namely , the Constitution of 1945, Act No. 39 of 1999 on Human Rights .
Secondary law material , namely legal materials that explain or discuss matters
that have been investigated on the materials of primary law , the State of Law
Books , Books on Human Rights, various papers , journals , newspapers ,
magazines , documents , and data from the internet relating to the law
penelitian.Bahan Tertiary , ie materials that give an explanation of the ingredients
of primary and secondary law , namely Indonesian Dictionary and Dictionary of
Law.
The first study results , is the existence of cult pursuant to Article 29
paragraph 2 of the Constitution of 1945. Second , the factors difficulty cult gained
recognition from the state . Third , an ideal concept cult pursuant to Article 29
paragraph 2 of the 1945 Constitution Suggestion writer , First , synchronize the
legislation relating to religious freedom so that communities are able to implement
the values of diversity to strengthen the morale of the nation . Secondly , should
get a clear recognition of the state . Third , the state is not entitled to restrict and
prohibit every citizen.

Keywords : Judicial -Review - Beliefs

1
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
PENDAHULUAN Sudah diakui secara umum
oleh para pengkaji bahwa semua
A. Latar Belakang Masalah masyarakat yang dikenal di dunia
ini bersifat religius. Bangsa
Indonesia adalah negara yang Indonesia juga merupakan
terdiri dari berbagai suku bangsa dan masyarakat yang religius yang
bahasa mulai dariSabang sampai mana hal ini juga tertulis pada
Merauke. Kemajemukan dan dasar negara yaitu Pancasila, sila
Pluralisme yang ada di masyarakat Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal
Indonesia telah membentuk berbagai tersebut tercermin baik dalam
macam kebudayaan dan falsafah kehidupan bermasyarakat maupun
hidup masyarakat Indonesia.1 dalam kehidupan bernegara.
Keberagaman suku bangsa Dalam lingkungan masyarakat
dan agama di Indonesia adalah terlihat terus meningkat
sumber kekayaan yang tidak ternilai kesemarakan kegiatan keagamaan
harganya, sebelum masuknya agama- baik dalam bentuk ritual, maupun
agama besar ke Indonesia ternyata di dalam bentuk sosial keagamaan.2
Indonesia sendiri telah ada agama Di Indonesia sendiri
yang menjadi nilai luhur yang di terdapat 6 agama yang diakui
pedomani dan diikuti oleh para keberadaannya antara lain Islam,
pengikutnya dan terbukti mampu Kristen, Katolik, Hindu, Budha
mendorong pengikutnya menuju dan Khonghucu. Masih banyak
kehidupan yang lebih baik dan juga lagi aliran kepercayaan. Dengan
ajarannya mampu menggiring para banyaknya agama maupun aliran
pengikutnya mengikuti kepercayaan yang ada di
perkembangan zaman sehingga para Indonesia, tidak jarang juga
pengikutnya mampu hidup dan terjadi konflik. Baik antar agama
bersaing secara sosial dan ekonomi maupun intern umat beragama
dengan pemeluk agama besar dengan munculnya aliran-aliran
lainnya. Indonesia adalah negara atau golongan sendiri. Malah
yang sangat kaya akan keberadaan yang sering muncul di setiap
suku bangsa, secara horizontal dalam agama adalah penyimpangan
struktur masyarakat Indonesia agama.3
ditandai oleh kenyataan adanya
kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan Keberadaan agama di Indonesia
perbedaan-perbedaan agama, adat telah ditetapkan pemerintah yang
dan perbedaan kedaerahan. Salah mengacu pada Ketetapan Presiden
satu unsur dari keberagaman bangsa Nomor 1 Tahun 1965 dalam
Indonesia adalah keberagaman penjelasannya disebutkan bahwa
keagamaan. agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu
dan Budha. Tetapi saat ini sudah ada
enam agama yang diakui di
Indonesia yaitu Islam, Kristen,

1Nicola Colbran, Tantangan Yang Dihadapi
Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak 2http://konghocuindonesia.blogspot.com/201
dan Bekepercayaan, Pusham UII 2/05/makalah-kelompok.html?m
Yogyakarta:2007.hlm.4 3ibid
2
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
Katolik, Hindu, Budha dan memeluk agamanya masing-
Konghucu. Hal tersebut berdasarkan masing dan untuk beribadah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun menurut agamanya dan
1969.4 NHSHUFD\DDQQ\D(cid:3)LWX¶¶(cid:15)(cid:3)\DQJ(cid:3)EHUDUWL(cid:3)
keberadaan aliran kepercayaan
Pemerintah mempunyai
diakui di Indonesia, dalam
kewajiban untuk mendorong dan
prakteknya sering menyusahkan
membantu perkembangan agama- penghayat aliran kepercayaan.7
agama tersebut. Negara memiliki
Kemudian dipasal 29 ayat 2
tugas memberikan perlindungan,
dipaparkan bahwa negara
pelayanan, membantu
menjamin kebebasan setiap orang
pembangunan dan pemeliharaan
untuk memeluk agama dan
sarana peribadatan serta
beribadat karena dasar negara
mendorong pemeluk agama yang
yang percaya konsep Ketuhanan.
bersangkutan agar menjadi
Jadi, logika yang tepat adalah
pemeluk agama yang baik.5
negara memberi kebebasan

beragama karena negara
Kepercayaan terhadap
berdasarkan Ketuhanan Yang
Tuhan Yang Maha Esa telah ada
Maha Esa, dan bukan agama yang
sejak dahulu kala. Sebagian aliran
menyebabkan Indonesia
kepercayaan ini membawa berdasarkan Ketuhanan.8
dampak, yaitu adanya usaha agar
Berdasarkan uraian tersebut
aliran kepercayaan tersebut
di atas maka penulis tertarik untuk
disejajarkan sebagai agama.
melakukan penelitian dengan
Sebelum agama-agama mengangkat judul : ‡7,1-$8$1(cid:3)
kepercayaan asli, seperti Sunda YURIDIS TERHADAP ALIRAN
Wiwitan yang kini tersisa pada KEPERCAYAAN
etnis Baduy di Kanekes (Banten), DIHUBUNGKAN DENGAN
Sunda Wiwitan aliran Madrais, 3$6$/(cid:3)(cid:21)(cid:28)(cid:3)$<$7(cid:3)(cid:21)(cid:3)88’(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:23)(cid:24)(cid:3)·
juga dikenal sebagai agama

cigugur di kuningan, agama
B. Rumusan Masalah
Buhun di Jawa Barat, Kejawen di
Jawa Tengah dan Jawa Timur, Berdasarkan latar belakang
agama Parmalim di Sumatera permasalahan yang telah
Utara, dan lain sebagainya.6 dikemukakan maka dengan ini
penulis merumuskan apa yang
Meski UUD 1945 pasal 29 menjadi masalah pokok dalam
D\DW(cid:3) (cid:21)(cid:3) PHQ\HEXWNDQ(cid:3) EDKZD(cid:3) ‡(cid:3) penelitian ini yaitu :
Negara menjamin kemerdekaan 1. Bagaimana
tiap-tiap penduduk untuk keberadaan aliran kepercayaan
ditinjau dari pasal 29 ayat 2 UUD

1945 ?
4ibid
2.Apa faktor-faktor penyebab
5ibid
sulitnya aliran kepercayaan
6Moh. Soehadha, KebijakanPemerintah

Tentang Agama Resmi serta Implikasinya
dalam jurnal ESENSIA,vol., No.1 Januari 7ibid
2004, hlm.101 8ibid
3
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
mendapat pengakuan dari negara D. Kerangka Teori
berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1. Teori Konstitusi
1945 ? Secara etimologis antara
kata konstitusi, konstitusional,
3.Bagaimana konsep ideal
dan konstitusionalisme inti
keberadaan aliran kepercayaan
maknanya sama, namun
berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD
penggunaan atau penerapannya
1945 ?
berbeda. Konstitusi adalah segala
ketentuan dan aturan mengenai
C. Tujuan dan Kegunaan
ketatanegaraan. 9
Penelitian:
Istilah konstitusi berasal
1. Tujuan Penelitian
dari bahasa Perancis (constituer )
1. untuk mengetahui
yang berarti membentuk.
keberadaan aliran kepercayaan
Pemakaian istilah konstitusi yang
ditinjau dari pasal 29 ayat 2 UUD
dimaksudkan ialah pembentukan
1945.
suatu Negara atau menyusun dan
2. untuk mengetahui faktor-
menyatakan suatu Negara.
faktor penyebab sulitnya aliran
Pengertian Konstitusi
kepercayaan mendapat pengakuan
menurut para ahli tentu saja
dari negara berdasarkan pasal 29
melibatkan pendapat para ahli
ayat 2 UUD 1945
ketatanegaraan di dalamnya. Para
3. Bagaimana konsep ideal
ahli tersebut diantaranya :
keberadaan aliran kepercayaan
1.K.C Wheare
berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD
Konstitusi adalah
1945
keseluruhan sistem
2. Kegunaan Penelitian
ketatanegaraan suatu Negara yang
1.Untuk menambah
berupa kesimpulan peraturan yang
pengetahuan dan pemahaman
membentuk, mengatur atau
penulis di bidang hukum
memerintah dalam pemerintahan
khususnya mengenai hak asasi
suatu Negara.
manusia, serta hendaknya mampu
2.L.J Van Apeldoorn
memberikan motivasi dan
Konstitusi memuat baik
semangat kepada penulis untuk
peraturan tertulis maupun
mengembangkan disiplin ilmu
peraturan tak tertulis.
hukum tersebut.

2.Tulisan ini diharapkan
2. Teori Negara Hukum
bisa memberikan sumbangsih
Ubi Societas ibi ius, dimana
pemikiran dalam karya ilmiah
ada masyarakat, disitu ada hukum.
kepada Fakultas Hukum
Setiap negara didunia ini memiliki
khususnya, dan dapat dijadikan
hukumnya masing-masing, yakni
bahan rujukan bagi rekan–rekan
hukum yang dibuat oleh
yang ingin meneliti dengan
masyarakatnya sendiri dan harus
permasalahan yang sama.
pula dipatuhi oleh masyarakat itu

sendiri. Persoalan lagi adalah

9http://.teori negara hukum.blogspot.com.
4
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
apakah hukum yang berlaku adalah kesejahteraan bersama dan
tersebut responsif ataukah hukum bahwa pemerintah dibentuk untuk
yang elitis/ represif (menindas) memberikan jaminan kepada
yang erat kaitannya dengan sistem warga untuk dapat menikmati
pemerintahan yang dilaksanakan hak-hak kodrati dan hak-hak yang
di negara tersebut.10 tidak bisa diubah yaitu kesetaraan,
Dalam Konsep Negara kebebasan, keamanan dan harta.13
Hukum Klasik, negara hanya
mempunyai tugas pasif, baru E. Kerangka Konseptual
bertindak apabila hak-hak 1. Tinjauan Yuridis adalah
manusia dilanggar atau ketertiban penyajian data yang dilakukan
dan keamanan umum terancam. secara sistematis dan
Negara hukum merupakan istilah objektif untuk memecahkan suatu
yang meskipun kelihatan persoalan
sederhana, namun mengandung 2. Aliran kepercayaan
muatan sejarah yang relatif adalah paham yang mengakui
panjang. Negara hukum adalah adanya Tuhan Yang Maha Esa,
istilah Indonesia yang terbentuk tetapi tidak termasuk atau tidak
dari dua suku kata, Negara dan berdasarkan ajaran salah satu dari
Hukum. Tujuan negara adalah keenam agama yang resmi (Islam,
untuk memelihara ketertiban Katolik, Kristen Protestan, Hindu,
hukum. Oleh karena itu, negara Buddha, dan Konghucu)
membutuhkan hukum dan 3. Pasal 29 ayat 2 UUD
sebaliknya pula hukum dijalankan 1945 adalah Negara menjamin
dan ditegakkan melalui otoritas kemerdekaan tiap-tiap penduduk
negara.11 untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk
3.Teori Hak Asasi Manusia beribadat menurut agama dan
Hak untuk hidup, kebebasan kepercayaannya itu.
dan harta kekayaan seperti yang
diajukan oleh John Locke. F. Metode Penelitian
Pengakuan tidak diperlukan bagi 1. Jenis Dan Sifat Penelitian
HAM, baik dari pemerintah atau Jenis penelitian yang
dari suatu sistem hukum, karena digunakan oleh penulis adalah
HAM bersifat universal. penelitian hukum normatif yaitu
Berdasarkan alasan ini, sumber penelitian hukum kepustakaan.
HAM sesungguhnya semata-mata karena menjadikan bahan
berasal dari manusia.12 kepustakaan sebagai tumpuan
Dalam pasal 1 disebutkan utama. Sedangkan sifat penelitian
bahwa tujuan dari masyarakat yang digunakan penulis adalah
penelitian deskriptif, dimana

penelitian deskriptif dimaksudkan
10 http://.teori negara hukum.blogspot.com.
11 1L¶PDWXO(cid:3)+XGD(cid:15)(cid:3)+XNXP(cid:3)7DWD(cid:3)1HJDUD(cid:3)
Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta:2006, hlm. 69.
12http://www.teori HAM diakses pada
tanggal 14 september 2014. 13Masrizal Mahmud, loc.cit.
5
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
untuk memberikan data yang Bahasa Indonesia dan Kamus
seteliti mungkin.14 Hukum.15
2.Metode dan Alat
Pengumpulan Hukum 3. Teknik Pengumpulan
Metode yang digunakan Data
dalam penelitian ini adalah Berkenaan data yang
melalui studi kepustakaan / studi digunakan hanya data sekunder
dokumen, sehingga penelitian ini jadi teknik pengumpulan data
disebut penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian
(legal research), sehingga data kepustakaan, studi ini dilakukan
yang digunakan dalam penelitian dengan jalan meneliti dokumen-
ini adalah data sekunder yang dokumen yang ada, yaitu dengan
dibedakan menjadi 3 (tiga) mengumpulkan data dan
bagian, yaitu : informasi baik yang berupa buku,
a. Bahan hukum primer, karangan ilmiah, dan bahan
yakni bahan – bahan ilmu hukum tertulis lainnya yang berkaitan
yang berhubungan erat dengan dengan penelitian ini, yaitu
permasalahan yang diteliti, yaitu : dengan cara mencari,
1) Undang-Undang Dasar mempelajari, dan mencatat serta
1945 menginterprestasikan hal-hal yang
2) UU nomor 39 tahun 1999 berkaitan dengan objek penelitian.
Tentang Hak Asasi Manusia
b. Bahan Hukum Sekunder, 4. Analisis Data
yakni bahan–bahan hukum yang Berdasarkan sifat penelitian
memberikan penjelasan atau yang menggunakan metode
membahas lebih hal-hal yang penelitian bersifat deskriptif
telah diteliti pada bahan-bahan analitis, maka analisis yang
hukum primer yaitu : dipergunakan adalah analisis
1. Buku Negara Hukum secara pendekatan kualitatif
2. Buku mengenai HAM terhadap data sekunder yang
3. Berbagai makalah, didapat. Data yang dianalisis
jurnal, surat kabar, majalah, secara kualitatif akan
dokumen, dan data-data dari dikemukakan dalam bentuk uraian
internet yang berkaitan dengan secara sistematis dengan
penelitian. menjelaskan hubungan antara
c. Bahan Hukum Tertier, berbagai jenis data, selanjutnya
yakni bahan-bahan yang semua data diseleksi dan diolah,
memberikan penjelasan terhadap kemudian dinyatakan secara
bahan-bahan hukum primer dan deduktif yaitu menarik
sekunder, yakni Kamus Besar kesimpulan dari yang bersifat
umum ke yang bersifat khusus.16

14Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,

Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
15ibid
Singkat, PT Raja Grafindo Jakarta, 2003,
hlm. 23. 16ibid
6
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
PEMBAHASAN negara sekular ingin bebas dan
tidak mempedulikan agama?
KEBERADAAN ALIRAN
Pertanyaan-pertanyaan di atas
KEPERCAYAAN DITINJAU
muncul lebih karena
DARI PASAL 29 AYAT 2 UUD
kesalahpahaman dalam
1945
memahami negara sekular,
Suka atau tidak suka
sehingga jawaban dari pertanyaan
realitas kehidupan beragama di
tersebut tidak sepenuhnya
Indonesia tidak bisa dilepaskan
"benar". Secara konseptual salah
sama sekali dengan entitas
karena bukan itu yang dimaksud
Negara. Keduanya saling
negara sekular, dan secara faktual
berhubungan, meskipun pola
ia keliru karena hal itu tidak
hubungan keduanya tidak selalu
pernah terjadi dalam praktik
berjalan lurus. Pada saat tertentu
negara sekular.
keduanya kelihatan begitu mesra,
Yang dimaksud negara
pada saat yang lain Nampak
sekular di sini adalah pemisahan
dingin dan saling cuek. Namun
agama dan negara sehingga
hal itu tidak berarti penulis
negara tidak menjadikan agama
memandang agama sebagai
sebagai instrumen politik tertentu.
komunitas tunggal. Artinya, bisa
Karenanya, tidak ada ketentuan-
saja pada saat tertentu satu
ketentuan keagamaan yang diatur
komunitas agama begitu mesra
melalui legislasi negara. Agama
dan dimanja oleh Negara. Agama
adalah urusan pemeluknya
di Indonesia bukan semata-mata
masing-masing yang tidak ada
urusan pribadi, tapi Negara
sangkut-pautnya dengan negara.
memang diberi peluang untuk
Kalau toh ada ketentuan agama
melakukan berbagai macam hal
yang menuntut keterlibatan publik
yang didefinisikan untuk menjaga
(intern pemeluk agama) tidak
stabilitas kerukunan. Ide
perlu meminjam "tangan negara"
pembentukan Negara pada
untuk memaksakan
dasarnya adalah untuk memenuhi
pemberlakuannya, namun cukup
kebutuhan hidup masyarakat guna
diatur sendiri oleh pemeluk agama
mewujudkan kehidupan
yang bersangkutan. Dengan
masyarakat yang bahagia. Tugas
demikian dapat dikatakan, sebuah
Negara adalah mendidik
negara dapat dikatakan sekular
warganya yaitu memberikan
jika negara tersebut tidak
kebahagiaan kepada setiap warga
menjadikan kitab suci sebagai
Negara.17
dasar konstitusinya, dan tidak
Lantas bagaimana posisi
menjadikan hukum agama sebagai
agama dalam negara sekular?
hukum nasional. Atas dasar itu,
Benarkah dalam negara sekular,
semua agama memiliki posisi
yang memisahkan agama dan
yang sama, tidak ada yang
negara, akan membuat agama dan diistimewakan.18
negara itu sama sekali tak boleh

saling mempengaruhi? Benarkah

17nilai-pluralisme-islam.blogspot.com 18ibid
7
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
Pasal 29 ayat 2 lebih faktor Penyebab Sulitnya
memberi titik tekan pada hak Aliran Kepercayaan Mendapat
warga negara. Kata menjamin di Pengakuan Dari Negara
dalamnya mengandung beberapa Berdasarkan Pasal 29 ayat 2
pengertian antara lain melindungi, UUD 1945
memelihara dan melayani. Oleh
karena itu, negara tidak boleh 1. Faktor Yuridis
mendeskriminasi. Pasal-pasal Madrais di Cigugur
yang disebutkan diatas merupakan Kuningan menuntut pengakuan
jaminan tertinggi dalam sistem pemerintah sebagaimana
ketatanegaraan Indonesia. pengakuan terhadap Konghucu
Begitulah kehidupan keagamaan sebagai agama resmi negara.
di Indonesia sesungguhnya saling $QJJDSDQ(cid:3) PHUHND(cid:15)(cid:3) ‡DJDPD(cid:3) DWDX(cid:3)
berdampingan satu sama lain. NHSHUFD\DDQ·(cid:3) ORNDO(cid:3) \DQJ(cid:3) ‡DVOL·(cid:3)
Semuanya terpelihara berkat justru dianak tirikan. Negara
adanya jaminan dari negara mulai dipertanyakan otoritas
melalui Undang-Undang Dasar tunggal dalam mendefinisikan
1945 sebagai fundamen mendasar agama resmi. Sebagai
kewarganegaraan Indonesia. kepercayaan, agama pada dirinya
Karenanya, semua agama dan sendiri hanyalah sebuah ajakan
aliran kepercayaan di Indonesia yang menawarkan pilihan antara
tetap tumbuh subur bersamaan mempercayai atau mengingkari.
dengan semangat religiositas dan Ia sama sekali tidak memuat
realitas sosial keagamaan para paksaan, kecuali sebuah
pemeluknya. UUD 1945 itu konsekuensi logis bagi
ternyata sangat ampuh menepis pemeluknya Sebaliknya, terhadap
dugaan bahwa Indonesia adalah mereka yang tidak
negara Islam atau negara agama. mempercayainya, agama tidak
Dalam penafsiran pasal 29 UUD memiliki hak tuntutan kepatuhan
1945 itu, negara menjamin apapun, apalagi pemaksaan. 20
penduduk untuk menjalankan Yang diakui sebagai agama
ritual keagamaan masing- resmi yakni Islam, Kristen,
masing.19 Katolik, Hindu, Budha, dan
Konfusius (Khonghucu). Dalam
pasal 29 UUD 1945 dinyatakan:
1. Negara berdasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin
kebebasan setiap warga negara
untuk memilih agamanya sendiri,
dan beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.

20http://stasiun-
sosiologi.blogspot.com/2011/07/sekularisasi
19ibid -gagal-agama-sipil-sebagai.html
8
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
.DWD(cid:3) ·NHSHUFD\DDQ·(cid:3) GDODP(cid:3) masyarakat Indonesia yang sangat
pasal 29 ayat 2 itu mengandung banyak. Negara hanya memberi
multi-interpretasi berdampak batasan ada enam agama resmi
tidak sederhana. Bagi aliran yang diakui. Selain enam agama
kebatinan (kepercayaan) seperti itu, dianggap tidak resmi dan
Sapto Dharmo (Sapto Dharmo), tidak diakui. Hal itu dapat dilihat
Sumarah, Subud dan Pangestu dari Undang-Undang No
(aliran kepercayaan yang telah 1/PNPS/1965 pasal 1 dan TAP
ada jauh sebelum kemerdekaan), MPRS No XXVII/MPRS/1966
pasal itu dianggap sebagai yang menyatakan hanya ada enam
kesetaraan pengakuan negara agama resmi yang diakui di
terhadap aliran kebatinan dan Indonesia, yaitu Islam, Katolik,
agama. Sementara itu bagi Kristen, Buddha, Hindu, dan
kelompok ortodok, aliran Khonghucu. Meskipun agama
NHEDWLQDQ(cid:3) KDUXV(cid:3) ·GLELQD·(cid:3) GDQ(cid:3) Konghucu sudah mendapatkan
dikembalikan pada agama pengakuan resmi dan fasilitas
induknya. 21 yang relatif signifikan bagi
Indonesia merupakan penganutnya, namun sebagai
negara besar dengan masyarakat agama yang baru diakui
multikultur yang terdiri atas pemerintah perlakuan
beragam agama, etnis, dan budaya diskriminatif pun masih sering
yang berbeda. Diskriminasi kita jumpai bagi pemeluk agama
SARA (suku, agama, ras dan Konghucu. Sementara itu, bagi
antar golongan) telah mewarnai para penghayat kepercayaan,
bidang kehidupan bermasyarakat, sekalipun diakui didalam UUD
berbangsa dan bernegara sejak 1945, tidak berarti diakui sebagai
zaman Belanda sampai sekarang. keyakinan resmi. TAP MPR No
Undang-Undang yang ada belum IV/MPR/1978 yang ditindak
bebas dari diskriminasi dan ada lanjuti Instruksi Menag No 4
hak-hak manusia yang belum Tahun 1978 justru
dilindungi. Sebagai contoh adalah mendiskriminasikan penghayat
diskriminasi yang diterima oleh kepercayaan terhadap Tuhan
saudara kita dari etnis Tionghoa, Yang Maha Esa. 22
pemeluk agama Konghucu dan 2. Faktor Sosiologis
penganut aliran kepercayaan di Dalam rangka menggalang
Indonesia. integritas nasional, kiranya
Dalam konteks peranan agama mendapat
keanekaragaman agama yang tantangan untuk menanggapinya
dianut masyarakat Indonesia, dan ikut ambil bagian
ternyata negara justru membatasi didalamnya. Dalam hal ini apakah
agama-agama yang diakui secara agama mau ikut arus saja dan
resmi oleh negara. Negara tidak pasif ataukah mau
mengakui secara resmi seluruh menyumbangkan peranannya
keyakinan agama yang dianut sembari menawarkan alternatif-

21ibid 22ibid
9
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015
alternatif. Kalau agama tidak suatu agama atau aliran
berperan dan hanya pasif serta kepercayaan yang dianggapnya
hanya ikut arus saja, berarti nilai menyimpang.24
agama kuranglah bermakna.
Tetapi kalau agama bisa berperan Agama tidak bisa
aktif serta menawarkan alternatif dikesampingkan begitu saja.
dan menyumbangkan nilai-nilai Bagaimana pun juga peranan
dari ajarannya serta memberikan agama sampai kemerdekaan
fungsi kritisnya terhadap Indonesia haruslah dijunjung
kemajuan zaman, maka agama tinggi, terutama peranan agama
benar-benar bermakna. 23 Islam. Sebab agama Islamlah
Aliran kepercayaan yang yang banyak sekali ikut ambil
dinilai sebagai titik permasalahan bagian dalam perkembangan
dari berbagai kekerasan hingga negara kita ini hingga
bermunculan terorisme, sangatlah kemerdekaan dan tentunya juga
tidak berkeadilan. Merujuk pada setelah kemerdekaan atau pada
pasal 29 UUD 1945 negara tidak zaman pembangunan ini. Hanya
secara terperinci melakukan pada zaman post kemerdekaan ini
pembatasan atas dasar agama kebanyakan inspirasi agama
yang akan dianut warganya. kuranglah tampak dan yang nyata
’LVDQD(cid:3)KDQ\D(cid:3)WHUWHUD(cid:3)NDWD(cid:3)‡VHVXDL(cid:3) adalah dimensi politis atau
DJDPD(cid:3) GDQ(cid:3) NHSHUFD\DDQQ\D¶¶(cid:3) pemerintah. Walaupun demikian,
disini ialah subjek dari penganut fungsi dan peranan agama dalam
agama. Sehingga sebetulnya pembangunan pun kiranya tidak
apapun agama dan kepercayaan bisa diabaikan. Sebab Indonesia
yang dianut, tidak menjadikan ini bisa merdeka lantaran juga
sebuah diskriminasi oleh yang peranan agama, sekalipun banyak
lain. Orang yang memiliki aliran faktor lain yang ikut ambil bagian.
kepercayaan bukanlah orang yang Jasa agama dalam melahirkan
tidak beragama ataupun bertuhan, negara Indonesia tidak sedikit.25
mereka memiliki Tuhan yang Sehubungan dengn hal ini
mereka percayai. Hubungan Th.Sumartana mengemukakan
seorang umat pada Tuhannya bahwa sejak berabad-abad
merupakan hubungan vertical lamanya agama besar yang datang
yang tidak melibatkan orang lain ke Indonesia ini turut memainkan
atas apa yang mereka anut dan itu peranan yang menentukan
merupakan sebuah hak yang perkembang bangsa. Bahkan
sejatinya sebagai hak mutlak yang babak demi babak dalam sejarah
abadi tidak ada kata tidak untuk kita di masa lampau pun
menghormatinya. Pada dasarnya merupakan jejak pengaruh dan
seseorang bebas untuk peranan agama besar tersebut,
berpandangan subjektif atau sejak kepercayaan animisme yang
objektif apapun sekalipun pada
24Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum
23Affan Gaffar, pemikiran-pemikiran yang bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina
melatarbelakangi kembali ke UUD 1945 Ilmu,Jakarta, 1987, hlm. 72
hlm.28. 25ibid
10
________________________________________________
JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015