teori hukum ekonomi syariah m. cholil nafis

266 Pages·2013·7.53 MB·Indonesian

TEORI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
M. CHOLIL NAFIS
Penerbit Universitas Indonesia
(UI-Press), 2011
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cholil Nafis, H.M.
Teori hukum ekonomi Islam / H.M. Cholil
Nafis. –– Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), 2011.
xvi, 283 hlm.; 15,5 × 23 cm.
Bibliografi : hlm.264
ISBN 978-979-456-456-1
1. Islam dan ekonomi. I. Judul.
297.63
© Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-Undang
Cetakan Pertama, 2010
Ditulis ulang dari disertasi berjudul:

Pengarang: Cholil Nafis, H.M.
Penerjemah: Ahmad Haris, Lc.
Editor: Asrori S. Karni
Design Grafis: Zuabidi Al-Ahmad
Dicetak oleh: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Jalan Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. 31935373,
Fax. [phone], e-mail: [email protected]
PRAKATA
H
anya di Indonesia yang menggunakan istilah “Ekonomi Syariah”,
“Bank Syariah”, “Asuransi Syariah,” “Pasar Modal Syariah,” dan se-
terusnya. Di negara lain disebut dengan istilah “Ekonomi Islam”,
“Islamic Economic”, atau “Islamic Banking”. Hal ini dikarenakan
pada tahun 90-an, pada masa berkuasanya Orde Baru pemerintah
terjangkit “Islam Phobia” terhadap gerakan Islam politik. Maka
setiap isu atau gerakan yang menyebut nama Islam dikhawatirkan
akan mengancam stabilitas nasional dan mengganggu kewibawa-
an pemerintah. Oleh sebab itu, gerakan ekonomi yang berbasis ajar-
an Islam harus menghindari kata “Islam” dalam penyebutannya
demi keberlangsungannya. Maka dipilihlah istilah “syariah” untuk
menyebut perilaku ekonomi dan keuangan yang berbasis ajaran
Islam.
Ekonomi Syariah sekarang telah memasyarakat dan khas
menjadi istilah di Indonesia untuk menggantikan sebutan “Ekonomi
Islam”. Kini telah muncul istilah Bank Syariah, Asuransi Syariah,
Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan bahkan muncul juga
istilah Hotel Syariah dan Travel Syariah.
Dalam praktiknya, di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah
harus mematuhi ketentuan hukum Islam. Hukum Islam ini di-
tentukan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional
(DSN). Jika DSN belum mengeluarkan fatwanya tentang suatu
masalah maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan
DSN dapat mengeluarkan opini sementara sampai keluarnya fatwa.
Karakteristik fatwa yang sifatnya tidak mengikat kepada siapapun,
kemudian menjadi mengikat kepada praktisi ekonomi syariah
karena fatwa dikuatkan dan ditetapkan menjadi standar kepatuhan
syariah (Syariah compliance) oleh peraturan perundang-undangan.
Buku ini adalah Disertasi Program Doctor of Philosophy
(Ph.D.) di Universitas Malaya, Malaysia yang mencoba menggali
metode penetapan hukum (thuruq istinbath al-ahkam) ekonomi
iii
iv Teori Hukum Ekonomi Syariah
syariah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebab se-
mua produk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara otomatis
menjadi sumber hukum nasional tentang ekonomi syariah. MUI
merupakan lembaga yang merepresentasikan berbagai corak pe-
mikiran keislaman di Indonesia karena kepengurusannya berasal
dari berbagai organisasi keislaman. Maka corak pemikiran hukum
dalam fatwa MUI mencerminkan kebhinekaan masyarakat Islam
di Indonesia. Kemudian, isi kajian buku ini mengulas tentang
penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam hukum nasional.
Akhirnya, saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah
memberi ma’unah sehingga saya dapat menyelesaikan program
Doktor saya di Universitas Malaya, Malaysia. Penghargaan tidak
terhingga kepada keluarga, khususnya Abah alm. H. Hasanuddin,
Bunda Hj. Nafisah, isteri tercinta Fairuz, S.Ag., anak-anakku
tersayang Najma, Najwa, Hasby Cholili dan ’Aisyah Farhana serta
saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan semangat
dan dorongan yang tinggi untuk menyelesaikan disertasi yang
kemudian menjadi buku ini, yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc.,
M.HI, Abdul Wadud Nafis, Lc., M.EI, Hj. Siti Rahmah, H. Hasyim
Toraji, Sholihah, dan Khodijah Nafis, S.HI.
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga
saya sampaikan kepada pembimbing Prof. Dr. Ahmad Hidayat bin
Buang, yang telah memberikan bimbingan dan ajaran dalam
penulisan disertasi ini. Terima kasih pula kepada KH. Ma’ruf Amin
dan Dr. Maulana Hasanuddin. Teman-teman yang telah banyak
memberikan dorongan, bantuan serta motivasi dalam menyelesaikan
buku ini, terutama Saudara Asrori S. Karni, Ahmad Haris, Mohd.
Arif Abdurrazaq, Nadisya, dan Murtadho Ridwan sehingga dapat
menyusun dan menyelesaikan disertasi ini dan kemudian diterbitkan
menjadi buku.
Jakarta, 29 Maret 2011
H.M. Cholil Nafis
PENGANTAR
KH. MA’RUF AMIN
P
ertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) di Indonesia, khususnya bank syariah, sampai dengan akhir
tahun 2010 semakin menunjukkan grafik kenaikan, khususnya
setelah disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Undang-undang tersebut sedikit-banyak mempunyai efek
berantai (multiplier effect) kepada sektor lainnya, misalnya asuransi,
finance, dan pasar modal syariah.
Semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi
dengan sistem syariah memunculkan permasalahan-permasalahan
baru, terutama yang terkait dengan aspek kesyariahan. Selama ini
aspek kesyariahan yang terkodifikasi di berbagai kitab fiqih pada
umumnya merujuk pada opini syariah terhadap kejadian/kasus
(qadhaya/hawadits) yang terjadi di masa buku fiqih tersebut ditulis,
yakni di abad pertengahan. Sedangkan permasalahan ekonomi,
khususnya lembaga keuangan terus muncul dan berkembang yang
belum direspons dalam kitab-kitab fiqih. Ketika ingin mengaplikasi-
kan kaidah-kaidah fiqih ke dalam permasalahan ekonomi kon-
temporer boleh jadi tidak pas. Oleh karenanya diperlukan ijtihad
dalam masalah ini. Sebagaimana disampaikan oleh Qharadawi (1995),
bahwa bidang ekonomi dan keuangan merupakan salah satu la-
pangan ijtihad yang relatif baru pada masa kini. Kehadiran ijtihad di
bidang ini memiliki makna signifikan tersendiri karena di bidang
inilah telah terjadi perubahan yang cukup intens dan berskala besar.
Semakin modernnya dunia bisnis, munculnya berbagai lembaga
keuangan dengan beragam jasa yang ditawarkan memunculkan
pertanyaan seputar keabsahan berbagai transaksi yang terjadi antara
nasabah dengan pihak pengelolanya.
Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan
ataupun nonbank, dalam menjalankan operasionalnya harus sejalan
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-
v
vi Teori Hukum Ekonomi Syariah
produk yang dikeluarkannya. Dengan kata lain produk-produk
LKS tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan
tuntunan syariat. Semakin berkembangnya model-model akad yang
dipergunakan oleh LKS dan belum tercovernya model-model akad
tersebut ke dalam pendapat para fuqoha terdahulu menjadi per-
soalan tersendiri. Menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada masing-
masing LKS untuk merumuskan hukumnya, tentu membawa
konsekuensi tersendiri, yakni potensi terjadinya perbedaan hukum
dalam kasus yang sama, disebabkan oleh karakteristik fiqih itu
sendiri yang demikian lentur. Kesimpulan hukum dalam fiqih di-
pengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya dipengaruhi oleh kon-
teks yang melingkupi dirumuskannya hukum tersebut (‘illat).
Perbedaan konteks (‘illat) dalam satu kasus dapat menimbulkan
perumusan hukum yang berbeda. Sehingga hukum suatu masalah
bisa menjadi relatif sepanjang konteksnya (‘illat) berbeda. Kondisi
ini tentu saja menjadi tidak kondusif bagi dunia ekonomi dan
keuangan disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam
satu kasus yang sama. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah
lembaga yang mempunyai otoritas merumuskan hukum, misal-
nya dalam bentuk fatwa, yang dapat dijadikan pegangan bagi LKS
dalam menjalankan transaksi akadnya.
Problemnya, lembaga yang mempunyai otoritas mengatur
lembaga keuangan, baik bank ataupun nonbank tidak dilengkapi
dengan otoritas dalam bidang kesyariahan, karena Negara Indonesia
bukanlah negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Sebagai
contoh, Bank Indonesia yang selama ini oleh undang-undang di-
berikan mandat sebagai otoritas mengatur perbankan, tidak mem-
punyai kompetensi untuk menentukan apakah operasional atau-
pun produk yang dikeluarkan oleh LKS belum atau telah sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga lembaga pemerintahan
lainnya, yaitu Kementerian Keuangan sebagai regulator bidang
asuransi, dan Bapepam LK sebagai regulator bidang pasar modal.
Karena memang lembaga pemerintah tersebut tidak didesain
untuk mengurusi aspek kesyariahan. Penentuan kesesuaian produk
dan atau operasional LKS terhadap nilai syariah harus ditetapkan
Pengantar vii
oleh sebuah lembaga yang mempunyai otoritas di bidang keaga-
maan.
Peraturan perundangan menyebutkan bahwa lembaga yang
mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang
ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya, adalah Majelis Ulama
Indonesia. Rupanya Majelis Ulama Indonesia telah mengantisipasi
tugas konstitusional tersebut. Jauh sebelum adanya peraturan
perundangan yang secara resmi menunjuk MUI sebagai lembaga
yang berwenang memutus aspek kesyariahan di bidang keuangan
syariah, MUI telah membentuk lembaga khusus bernama Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun
1999 M. Tugas dari DSN-MUI adalah menjalankan tugas MUI
dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan
ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga
keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya pem-
bentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan oleh MUI sebagai
upaya efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-
isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Salah
satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan me-
rumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam
bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di
lembaga keuangan syariah.
Sebagaimana amanat peraturan perundangan yang ada,
DSN-MUI merupakan mitra lembaga pemerintah yang menjadi
regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah
menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan
lembaga keuangan syariah kepada DSN-MUI. Misalnya dalam hal
memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian lembaga keuangan
syariah di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek
kesyariahan, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut
betul telah memenuhi aspek kesyariahan atau tidak, sepenuhnya
diserahkan kepada DSN-MUI. Selain itu, dalam hal produk dan
akad-akad yang dipergunakan lembaga keuangan syariah untuk
menjalankan operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan begitu tidak
viii Teori Hukum Ekonomi Syariah
dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mendasarkan
prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak
tercover dalam fatwa DSN-MUI, selagi sudah ada fatwa dari DSN-
MUI tentang hal tersebut.
Wewenang DSN-MUI tidak sampai di situ saja, lembaga ini
juga diberikan kewenangan untuk memastikan diterapkannya fatwa
yang telah ditetapkannya dalam setiap operasional lembaga keuangan
syariah. Dalam melakukan fungsi pengawasan ini DSN-MUI
memberikan kepercayaan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI di lembaga
keuangan syariah. Selain bertugas mengawasi terlaksananya fatwa
DSN di lembaga keuangan syariah, DPS juga bertugas memberi-
kan opini syariah atas permasalahan kesyariahan yang timbul di
lembaga keuangan syariah yang belum tercover oleh fatwa DSN.
Selama belum ada fatwanya dari DSN, dibenarkan bagi lembaga
keuangan syariah untuk mendasarkan operasionalnya di atas opini
syariah dari DPS, dengan catatan permasalahan tersebut harus
segera dikomunikasikan kepada DSN-MUI untuk ditetapkan fat-
wanya. Dengan begitu, keberadaan DSN-MUI bukan hanya sebagai
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa
tentang ekonomi syariah, tapi juga sebagai lembaga yang bertugas
mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut di setiap operasional lem-
baga keuangan syariah.
Fatwa DSN-MUI
Tidak bisa dipungkiri bahwa domain utama Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia adalah pada fatwanya terkait dengan
ekonomi syariah. Apabila ditelaah lebih dalam, fatwa-fatwa yang
ditetapkan oleh DSN-MUI pada umumnya merupakan tindak
lanjut dari kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Merespons ide regulator (misalnya Bank Indonesia, Kementerian
Keuangan, dan Bapepam-LK). Fatwa biasanya dimaksudkan
untuk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis pelaku
usaha.
2. Merespons ide pelaku usaha (lembaga keuangan atau lembaga
Pengantar ix
bisnis syariah). Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar,
proses mirroring (proses cermin/memodifikasi produk konven-
sional) yang biasanya banyak terjadi di Indonesia.
3. Merespons ide Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk
merinci implementasi fatwa DSN-MUI yang telah ada.
4. Ide dari DSN-MUI sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat
ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang mu’tabarah,
lalu ditawarkan kepada pelaku.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut DSN-MUI melanjut-
kannya dengan menetapkan alur penetapan fatwa, yang pada
umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
• BPH DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum
mengenai suatu produk atau permasalahan yang muncul di
lembaga keuangan syariah.
• BPH DSN-MUI membuat memorandum khusus yang berisi
hasil telaahan dan pembahasan terhadap pertanyaan atau usul-
an hukum yang ada.
• BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke
dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama In-
donesia untuk mendapat pengesahan.
• Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat
pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa
tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua
Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris
Umum MUI).
Sebagai sebuah lembaga yang secara resmi mempunyai oto-
ritas di bidang penetapan fatwa ekonomi syariah, DSN-MUI mem-
punyai sistem dan prosedur penetapan fatwa yang baku. Sehingga
dengan begitu, siapapun yang menjadi pengurus DSN-MUI harus
mengindahkan sistem dan prosedur tersebut sebelum menetapkan
suatu fatwa. Secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di
lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:
• Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu
pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan
difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.