TAK ADA pILIHAN - Amnesty International

77 Pages·2011·1.66 MB·Indonesian

TAK ADA
pILIHAN
RINtANgAN AtAS KESEHAtAN
REPRoDUKtIf DI INDoNESIA
KESEHATAN ADALAH
HAK ASASI MANUSIA
Amnesty International adalah gerakan global 2,8 juta orang di lebih dari 150 negara
dan wilayah, yang melakukan kampanye untuk hak asasi manusia (HAM).
Visi kami adalah setiap orang bisa menikmati semua hak-hak yang diabadikan dalam
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan instrumen HAM internasional lainnya.
Kami adalah organisasi yang independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan
ekonomi atau agama apa pun dan didanai pada pokoknya oleh anggota dan sumbangan
masyarakat.
Amnesty International publications
pertama diterbitkan pada tahun 2010 oleh
Amnesty International publications
Sekretariat Internasional
peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org
© Amnesty International publications 2010
Indeks: ASA 21/013/2010 Indonesian
Bahasa asli: Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, Inggris
Semua hak dilindungi undang-undang. penerbitan ini memiliki
hak cipta, tetapi bisa direproduksi dengan cara apa pun tanpa
bayaran untuk tujuan advokasi, kampanye dan pengajaran,
namun bukan untuk diperjualbelikan. pemilik hak cipta
meminta agar penggunaan semacam itu dilaporkan
kepada mereka untuk penilaian dampak. Untuk penyalinan
dalam keadaan lain apa pun, atau untuk pemakaian di
penerbitan lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin
tertulis harus didapatkan terlebih dahulu dari penerbit, dan
mungkin ada biaya yang harus dibayar.
Untuk meminta izin, atau untuk pertanyaan apa pun lainnya,
harap hubungi [email protected]
Foto sampul : Seorang perempuan hamil duduk di depan pusat
kesehatan masyarakat di Jakarta, Indonesia, Maret 2010.
© Amnesty International
Tak Ada Pilihan 3
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif di Indonesia

DAFTAR ISI
Glosarium....................................................................................................................6
Dalam Bahasa Inggris................................................................................................6
Dalam Bahasa Indonesia............................................................................................7
Peta Indonesia..............................................................................................................8
1. PENDAHULUAN DAN RINGKASAN............................................................................9
1.1 Metodologi dan ucapan terima kasih....................................................................12
2. PENSTEREOTIPAN GENDER DAN AKIBATNYA.........................................................16
2.1 Peran perempuan didefinisikan melalui Perkawinan dan kelahiran anak..................16
2.2 Sikap terhadap seksualitas perempuan................................................................18
2.3 Para korban kekerasan seksual............................................................................20
2.4 Kriminalisasi perilaku pribadi..............................................................................22
3. RINTANGAN-RINTANGAN ATAS KESEHATAN REPRODUKTIF....................................25
3.1 Diskriminasi terhadap perempuan dan gadis yang tak menikah...............................25
3.2 Korban pelanggaran seksual yang tidak menikah...................................................29
3.3 Batasan pada pilihan reproduktif perempuan dan gadis yang menikah.....................30
3.4 Halangan lain atas hak-hak seksual dan reproduktif..............................................32
4. ABORSI TAK AMAN DAN ANCAMAN KRIMINALISASI................................................36
4.1 Pengecualian hukum yang tidak diketahui............................................................36
4.2 Kriminalisasi aborsi dan konsekuensinya..............................................................40
5. STUDI KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI KELOMPOK YANG RENTAN.......42
5.1 Dampak kegagalan melindungi hak-hak seksual dan reproduktif pekerja..................43
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
4 Tak Ada Pilihan
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif di Indonesia
5.2. Rang Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.....................................................47
6. UPAYA MEMENUHI SASARAN MDG DAN KONSISTENSI DENGAN HAK ASASI MANUSIA
................................................................................................................................48
7. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA....................................51
7.1 Hak atas kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi...............................................51
7.2 Hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai.........................................52
7.3 Pelarangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.............................................54
7.4 Hak untuk hidup...............................................................................................54
7.5 Akuntabilitas dan pemulihan hukum...................................................................55
8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI........................................................................57
8.1 Basmi diskriminasi gender dalam segala bentuknya..............................................57
8.2 Cabut rintangan atas informasi dan layanan kesehatan reproduktif.........................58
8.3 Dekriminalisasi aborsi guna menjamin akses terhadap layanan yang aman..............60
8.4 Memastikan akuntabilitas negara untuk melindungi hak-hak kesehatan reproduktif..61
8.5 Berikan kepada PRT jaminan adanya perlindungan penuh sebagai pekerja..............61
Catatan akhir.............................................................................................................63
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
Tak Ada Pilihan 5
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
6 Tak Ada Pilihan
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia

GLOSARIUM

DALAM BAHASA INGGRIS

ARROW: Pusat Sumber Daya dan Riset Asia Pasifik tentang Perempuan (Asian-Pacific Resource and
Research Centre for Women)
CEDAW: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
CRC: Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the rights of the Child)
ICCPR: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and
Political Rights)
ICESCR: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights)
IDHS: Survei Demografis dan Kesehatan Indonesia (Indonesia Demographic and Health Survey)
ILO: Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization)
IPPF: Federasi Keluarga Berencana Internasional (International Planned Parenthood Federation)
MDG: Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)
MMR: Rasio Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio)
WHO: Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
Tak Ada Pilihan 7
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia
DALAM BAHASA INDONESIA

Bappenas: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BKKBN: Badan Kependudukan 1Keluarga Berencana Nasional
KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP:Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PKBI:Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PIK-KRR: Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu
Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat
UU PKRDT: Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
8 Tak Ada Pilihan
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia

PETA INDONESIA

Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
Tak Ada Pilihan 9
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia
1. PENDAHULUAN DAN RINGKASAN
KASUS MIRIANA
Miriana (21 tahun) adalah pekerja rumah tangga yang berbasis di Jakarta. Dia keluar dari sekolah saat berusia 12
tahun, dan menikah saat dia berusia 14 tahun.
“Waktu nikah saya 14 tahun… kalau saya dulu [sebelum menikah] belum tahu caranya [mengenai keluarga berencana]...
bagaimana caranya... harusnya gimana... saya dulu belum tahu... belum tahu apa-apa soal nikah dulu tentang alat KB
[keluarga berencana]... soal nikah harusnya begini-begini juga kurang... belum tahu.... saya umur 15 tahun baru anak
[pertama] lahir… setelah melahirkan umur tiga bulan, saya tahu tentang KB, cara-caranya itulah... setelah itu.”2
Miriana, seperti banyak perempuan dan gadis dari komunitas miskin dan termarginalisasi di Indonesia,3
menghadapi tantangan besar dalam mengakses informasi serta layanan kesehatan seksual dan
reproduktif. Sejumlah hambatan yang dihadapinya merupakan akibat langsung dari perundang-undangan
dan kebijakan yang diberlakukan oleh negara yang mendiskriminasi kaum perempuan dan para gadis.
Penghalang lainnya muncul dari sikap dan praktek yang mendiskriminasi di kalangan pekerja kesehatan4
serta para anggota komunitas lainnya, yang juga gagal ditangani negara.
Meskipun adanya komitmen Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan gender, kaum perempuan dan
para gadis di seluruh Indonesia masih terus menghadapi hambatan serius dalam pemenuhan Hak Asasi
Manusia (HAM) mereka. Dalam laporan ini, Amnesty International menyoroti berbagai hambatan yang
dihadapi kaum perempuan dan para gadis dalam mewujudkan hak-hak seksual dan reproduktif.
Rintangan yang digambarkan dalam laporan ini merupakan pelanggaran kewajiban Indonesia atas HAM
internasional untuk melindungi perempuan dan gadis dari diskriminasi, serta juga merupakan pelanggaran
atas hak akan kesehatan, khususnya kesehatan reproduktif.
Laporan ini memeriksa hambatan khusus atas kesehatan reproduktif perempuan dan gadis, termasuk
halangan-halangan khusus yang dihadapi oleh perempuan dan gadis yang tidak menikah; perempuan dan
gadis yang menikah, termasuk mereka yang tak memiliki anak; dan para korban pelanggaran seksual. Bab
4 menggambarkan dampak kriminalisasi aborsi pada kesehatan reproduktif. Bab 5 mempelajari kasus
para pekerja rumah tangga (PRT), yang menghadapi halangan dalam mendapatkan hak-hak seksual dan
reproduktif. Laporan ini ditutup dengan serangkaian rekomendasi untuk pihak berwenang Indonesia, yang
jika diimplementasikan, akan banyak memperbaiki pemenuhan HAM bagi perempuan dan gadis di
Indonesia, termasuk kesehatan reproduktif mereka.
Karena perempuan dan gadis bisa hamil, mereka secara tidak proporsional terpengaruh oleh batasan yang
diberlakukan negara atas hak-hak seksual dan reproduktif, dan kegagalan negara melindungi serta
memenuhi hak-hak ini. Pembatasan oleh negara itu termasuk, antara lain, undang-undang yang
mendukung peran berdasarkan stereotip gender, terutama menyangkut perkawinan dan kehamilan dan
kelahiran anak; undang-undang yang mengkriminalkan seks konsensual serta penyediaan informasi
tentang hak-hak seksual dan reproduktif; undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi dengan
landasan status pernikahan dan tidak menyertakan perempuan serta para gadis yang tidak menikah dalam
akses penuh untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduktif; undang-undang yang menuntut adanya
izin suami untuk perempuan dan gadis yang menikah dalam mengakses layanan kesehatan reproduktif
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010
10 Tak Ada Pilihan
Rintangan atas Kesehatan Reproduktif Di Indonesia

tertentu; dan kriminalisasi aborsi dalam semua kasus kecuali jika kesehatan ibu atau janin dalam bahaya,
atau dalam kasus korban pemerkosaan.
Hak-hak seksual dan reproduktif di Indonesia makin terganggu oleh kegagalan negara untuk mengatasi
sikap dan praktek yang mendiskriminasi perempuan serta memperkuat peran stereotip untuk lelaki dan
perempuan. Misalnya, para pekerja kesehatan sering menolak memberikan layanan penuh atas layanan
kontrasepsi yang tersedia kepada para perempuan dan gadis yang menikah tapi tak mempunyai anak,
sebagian besar karena adanya pandangan khusus mengenai peran gender dan pentingnya memiliki anak.
Negara juga tidak berhasil menjamin bahwa semua perempuan dan gadis yang menjadi korban
pemerkosaan bisa secara efektif mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduktif. Meskipun
aborsi secara sah tersedia untuk perempuan dan gadis yang mengandung karena pemerkosaan, fakta ini
tidak banyak diketahui, bahkan di lingkungan pekerja kesehatan sekalipun, dan para korban pemerkosaan
yang menjadi hamil bisa menghadapi halangan besar dalam mengakses layanan aborsi yang aman.
Konteks keseluruhan ini membuat banyak perempuan dan gadis di Indonesia berisiko mengalami
kehamilan yang tak diinginkan, yang pada gilirannya membuat mereka rentan terhadap beragam masalah
kesehatan dan pelanggaran HAM, termasuk dipaksa untuk menikah muda atau keluar dari sekolah.
Sejumlah dari mereka mungkin berusaha mendapatkan aborsi, sering kali dalam kondisi yang tak aman
seperti halnya kasus Sharifah yang meninggal dua hari setelah melakukan aborsi gelap dalam kondisi
yang tak aman.
KASUS SHARIFAH
Sharifah meninggal dua hari setelah melakukan aborsi gelap. Dia berusia 17 tahun dan tak menikah.
“Punya temen, [Sharifah], sempet pernah mau nganterin masih SMA kelas 2... , [Umur dia] 17 tahun... temen saya
pacarnya anak kuliahan jadi udah dewasa banget... udah lama [pacaran] sih 1,5 tahun, awet sih... kalo temen [saya]
mah pertamanya pake buat HP apa namanya kondom, terus katanya “nggak enak tau ”... Saat [Sharifah] hamil
[pacarnya] tidak mau bertanggung jawab… ... temen [saya] dikeluarin [dari sekolah]... dia nangis…bilang sama
mamah [saya] katanya... Cuma [Sharifah]mau ke warung ternyata bohong ke pondok cabe anterin tapi nggak ikut
kedalemnya, kayanya sih aborsi gitu, serem tempatnya, gubuk lagi... banyak banget pohon singkong... Saya rasa dia
menggugurkan kandungan di sana… tapi dia jadi sakit... udah nggak mau makan, terus dibawa ke dokter katanya
kekurangan darah ... setelah dua hari [aborsi] dia meninggal...”5
Undang-undang dan praktek yang membatasi akses terhadap informasi serta layanan seksual dan
kesehatan reproduktif, dikombinasikan dengan pengkriminalan aborsi, mungkin merupakan faktor
signifikan dalam tingginya jumlah aborsi secara tak aman di Indonesia setiap tahun.6 Sebuah studi tahun
2001 yang dilakukan Universitas Indonesia memperkirakan bahwa mungkin ada sekitar dua juta kasus
aborsi secara sengaja per tahunnya di Indonesia – 30 persen di antaranya di antara perempuan yang tidak
menikah.7 Banyak dari aborsi ini dilakukan dalam kondisi tidak aman. Menurut angka resmi pemerintah,
aborsi secara tak aman bertanggung jawab atas antara lima sampai 11 persen kematian ibu di Indonesia.8
Sejumlah kelompok perempuan dan gadis menghadapi ancaman tambahan terhadap hak-hak seksual dan
reproduktif mereka, sering kali karena negara tak mampu mengambil tindakan memadai guna melindungi
mereka dalam konteks jika para perempuan dan gadis ini masuk kelompok yang rentan. Satu kasus
contoh adalah kondisi buruk yang dialami para PRT – yang diperkirakan berjumlah 2,6 juta orang, dengan
mayoritas besar kaum perempuan dan gadis. Mereka menghadapi risiko khusus penganiayaan karena
mereka tidak secara penuh dilindungi hukum sebagai pekerja; pekerjaan mereka dilakukan di rumah
Amnesty International Nopember 2010 Indeks: ASA 21/013/2010