SUGIARTO, SE,M.Si Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adm PDF
Preview SUGIARTO, SE,M.Si Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adm
SUGIARTO, S.E,M.Si Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adm. Kewilayahan, Kemendagri 1 1 Pendahuluan Kebijakan Penyederhanaan Perizinan 2 Berdasarkan UU 23/2014 Permendagri 138/2017 3 4 Permasalahan dan Penutup 2 PENDAHULUAN 3 ISU STRATEGIS DESENTRALISASI, OTDA & DAYA SAING, antara lain: ▪ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda (antara lain: penataan kelembagaan perangkat daerah; sinergi perenc & penganggaran; akuntabilitas & tata pemerintahan; peningkatan kualitas pelayanan publik) ▪ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda ▪ Perbaikan Kemudahaan Berinvestasi (EoDB) ▪ Proses perizinan belum efisien ▪ Deregulasi peraturan yang menghambat investasi 4 Harapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik ❖Pelayanan Cepat: ❖Pelayanan Gratis; ❖Pelayanan Bermutu: ❖Pelayanan Transparan; DIPERLUKAN ❖Pelayanan Pasti; SUATU TEROBOSAN UNTUK PERBAIKAN ❖Pelayanan Sederhana; TATA KELOLA PELAYANAN ❖Pelayanan Terjangkau. PUBLIK SEKTOR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 5 Peran Penting PTSP UJUNG TOMBAK ➢ Peningkatan ➢ Kepastian PELAKSANA Investasi dan Hukum; KEWAJIBAN DAN Kemudahan KEWENANGAN ➢ Kepastian untuk Berusaha di DAERAH UNTUK Investasi dan Daerah MENYEDIAKAN Usaha; LAYANAN P&NP ➢ Stimulan ➢ Daya Saing KEPADA Kesejahteraan Daerah MASYARAKAT Masyarakat Kebijakan Strategis Nasional; Fokus Kabinet Kerja; Perhatian ORI, K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), dan Satgas Saber Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha 6 Dasar Hukum Penyelenggaraan PTSP 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (62 pasal 10 bab); 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 5. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang sistem pelayanan terpadu (Bab 3 pasal 11 s/d 21); 6. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 8. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 7 KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/2014 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 23/2014 PERPRES 97/2014 Pasal349 1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan 1) Daerahwajib membentukkelembagaanPTSP. prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu 2) Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non pelayanandandayasaingdaerah. perizinan kepadaPTSP. 2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3) Izin ditandatanganioleh Kepala PTSP. ditetapkandenganPeraturan Daerah. 4) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara 3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi elektronik. dankomunikasidalampenyelenggaraan pelayananpublik. 5) Jangkawaktupenerbitanizin usahapaling lama 7harikerja Pasal 350 wajib 1) Kepala Daerah memberikan pelayanan perizinan PERPRES 91/2017 sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 2) Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 1) Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian, hambatan, 3) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dlm rangka perizinandikenaiSanksiAdministratif. percepatanpenyelesaianperizinanberusaha. 2) Membentuk Satgas pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Sanksi Administratif. Gubernur,BupatidanWaliKota. a. Teguran tertulis dari Mendagri ke Gubernur sebanyak 2 kali berturut- turut. Pedoman Nomenklatur Dinas PERMENDAGRI 100/2016 b. Menteri mengambil alih pemberian Penanaman Modal danPelayanan izin yang menjadi kewenangan TerpaduSatu Pintu Pemerintah Daerah. c. Anggarannya akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk PERMENDAGRI 138/2017 Penyelenggaraan PTSP Daerah Penghilangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengurangan Dana 9 Alokasi Umum (DAU): PERMENDAGRI 138/2017 18
Description:The list of books you might like
