studi pada komunitas Masjid Pathok Negoro Plosokuning Keraton Yogyakarta

79 Pages·2015·3.38 MB·Indonesian

BAB V
IDENTITAS KOMUNITAS
MASJID PATHOK NEGORO PLOSOKUNING

5.1. Selayang Pandang Plosokuning
Dari sisi geo-sosial yang berada di tengah pusat
politik dan kebudayaan Jawa kuno, dahulu daerah
Plosokuning dikenal sebagai tanah perdikan setingkat
kecamatan yang disebut Kepanewonan dengan pangkat
pejabatnya yang bergelar Raden Mas Panewu dalam
struktur wilayah Negaragung Kesultanan Yogyakarta
Hadiningrat.1 Di pulau Jawa sejak zaman Kerajaan
Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak,
Kerajaan Pajang dan dilanjutkan Kerajaan Mataram baru
di Yogyakarta, tanah perdikan semula merupakan tanah
yang dibebaskan atas pembayaran pajak (upeti) yang
biasanya dibebankan kepada masyarakat dan pemimpin
lokal untuk menunjukkan loyalitasnya sebagai warga
kerajaan.2
Tanah perdikan yang secara harafiah berarti
wilayah yang dimerdekakan, tidak hanya bermakna
ekonomi yang menunjukkan kebijakan pembebasan dari

1 Suratmin, dkk., Laporan Akhir Studi Aset Wisata Kabupaten
Bantul (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
dan Lembaga Prapanca Yogykarta, 2009), 1.
2 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, diterjemahkan oleh
Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2005), 24.
226 Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi
pembayaran pajak pertahun kepada kerajaan dalam rupa
penyerahan hasil-hasil pertanian atau barang berharga
lain sebagaimana yang harus dibayarkan oleh daerah-
daerah yang ditaklukkan, akan tetapi juga bermakna
konstitutif, dalam arti pemimpin lokal tanah perdikan
karena jasa-jasanya yang luar biasa kepada kerajaan
diberi kewenangan khusus mengatur sendiri kehidupan
masyarakatnya.3
Oleh karena itu tanah perdikan pada masa lalu
merupakan wilayah otonomi khusus kerajaan yang
kemudian memperoleh dana subsidi yang dapat
dimanfaatkan, antara lain untuk membiayai pemeliharaan
tempat ibadah atau tempat-tempat suci yang dihormati,
seperti candi, vihara, sthana, dharmma, prasada, caitya,
dan parhyangan, dan ia juga dipakai untuk membiayai
ritus dan upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh
masyarakat. Dalam sistem kekuasaan monarkhi

3 Istilah tanah perdikan juga terdapat pada Prasasti Plumpungan yang
berangka tahun 750 M. Prasasti ini ditemukan di Dusun Plumpungan
Kelurahan Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah. Sejarawan
sekaligus ahli epigraf; Dr. J.G. de Casparis mengalihkan bahasa prasasti itu
yang selanjutnya diindonesiakan oleh Prof. R. Ng Poerbatjaraka. Prasasti
Plumpungan berisi ketetapan raja tentang status tanah perdikan yang
disebut tanah “swatantra” bagi suatu daerah yang bernama Hampra
(Salatiga). Pemberian tanah perdikan dipandang istimewa oleh raja dan tidak
setiap daerah dapat ditetapkan sebagai tanah perdikan. Dasar pemberian
tanah perdikan ditetapkan raja berdasarkan jasanya terhadap
kerajaan. Prasasti Plumpungan ditulis oleh seorang Citraleka atau pujangga
yang dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi, dan dalam bahasa Jawa kuno
diberi kata sesanti (penanda), "Srir Astu Swasti Prajabyah" yang berarti
"Semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian". Sejarawan memperkirakan,
masyarakat Hampra telah berjasa kepada Raja Bhanu (Kalingga) di zaman
Mataram Kuno yang pernah memerintah di Jawa Tengah pada abad ke-8 M.
Lih. http://www.kemendagri.go.id. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2015.
Identitas Komunitas Masjid Pathok… 227

tradisional di Jawa masa lalu, tanah perdikan diberikan
juga di atas dasar pertimbangan politik raja. Terdapat tiga
kepentingan raja dalam mempertahankan kekuasaan
monarkhinya berkaitan dengan pemberian tanah
perdikan. Pertama, dengan pemberian tanah perdikan,
raja dapat memperoleh keuntungan-keuntungan
langsung dalam rupa martabat (gelar dan kehormatan),
dan perlindungan protektif raja kepada penguasa lokal
dan penundukan lawan-lawannya yang potensial, seperti
para pangeran dan pemimpin daerah sebagai imbalan
atas dukungan mereka kepada raja dalam pola hubungan
patron-client. Kedua, raja dapat memelihara kultus
pemujaan mengenai diri dan kerajaannya yang
mencerminkan sanksi-sanksi gaib yang akan mendukung
kebesaran dirinya sebagai dewa raja (maharaja) karena
kekuasaannya yang bersifat ilahiah. Ketiga, raja memiliki
tambahan kekuatan militer yang besar yang sewaktu-
waktu dapat digunakan untuk menaklukkan daerah lain
dalam rangka memperluas wilayah.4
Pada masa Kerajaaan Mataram diperintah oleh
Sultan Agung, kebijakan menghadiahkan tanah perdikan
juga diberikan kepada para pemimpin agama, terutama
rohaniawan yang mengasuh pondok pesantren. Hal ini
bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan ajaran
agama Islam secara mandiri di wilayah Kerajaan Mataram

4 Lih., Soekmono, Candi: Fungsi dan Pengertiannya (Semarang: IKIP
Semarang Press, 1977), 230-231; M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern.....,
24-25.
228 Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi
pada waktu itu.5 Namun dalam perjalanan waktu di
kemudian hari, daerah Plosokuning tidak lagi menjadi
tanah perdikan yang memiliki otonomi khusus dari
Kerajaan Mataram, ia hanya menjadi salah satu nama
dusun yang menjadi bagian dari struktur Desa
Minormartani. Desa Minomartani berlokasi di sebelah
selatan Gunung Merapi, tepatnya menjadi bagian dari
daerah administrasi Pemerintahan Kecamatan Ngaglik
dalam lingkup Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
distrik tertua kedua yang ditetapkan oleh Presiden
Soekarno setelah Provinsi Jawa Timur dalam penentuan
awal luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
modern.6
Secara geografis, daerah Yogyakarta terletak
diantara 7033’-8012’ Lintang Selatan, dan 110000’-
110050’ Bujur Timur dengan luas wilayah yang dimiliki
sebesar 3.185,80 km2. Daerah Istimewa Yogyakarta
terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadia yang masing-

5 Ahmad Adabi Darban, “Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal
Humaniora UGM, Vol. 16, Nomor 1, Februari 2004, 31.
6 Lutfiana Devi Kurniawati, Sejarah Perkembangan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013,
Makalah tidak diterbitkan. Sementara itu, kata modern di sini merujuk pada
negara Indonesia yang lahir sebagai negara yang berjiwa demokratis dengan
sistem pemerintahan republik, bukan monarkhi (absolut) seperti kenyataan-
kenyataan pemerintahan yang pernah ada di masa lampau. Oleh karena itu
Indonesia modern adalah Indonesia sabagai suatu fenomena negara yang
dibentuk per-17 Agustus 1945. Lih., John A. Titaley, “Strategi Pengembangan
Kebudayaan Nasional dan Peran Agama-Agama di Indonesia”, dalam
Djam’annuri, dkk., 70 Tahan H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), 271.
Identitas Komunitas Masjid Pathok… 229

masing mempunyai luas wilayah yang berbeda, yaitu
Kabupaten Kulonprogo dengan luas wilayah 586, 27 km²,
Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506,85 km²,
Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah terbesar
1.485,36 km², Kabupaten Sleman dengan luas wilayah
574,82 km² dan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah
yang terkecil, yaitu 32,50 km².7 Sebagai daerah setingkat
provinsi, letak geografis Yogyakarta berbatasan dengan
wilayah Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di
Semarang, tepatnya di sebelah utara Gunung Merapi
berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, di
sebelah timur perbukitan Gunung Sewu (Gunung Kidul)
berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Klaten, di
sebelah barat Pegunungan Menoreh berbatasan dengan
Kabupaten Purworejo dan Magelang, dan di sebelah
selatan berbatasan dengan pantai selatan Samudera
Hindia (Indonesia).8

5.1.1. Nama Desa dan Dusun
Pada masa awal kemerdekaan, daerah Plosokuning
sebelumnya merupakan nama suatu desa sekaligus
dusun, kemudian dipaksa berubah status menjadi daerah
setingkat dusun yang dikepalai oleh seorang kepala

7Lih., Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2007 (Yogyakarta: Pemerintah DIY,
2007).
8 Lih., Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan DIY, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan
Rakyat, Sekretariat Negara RI. di Jakarta, Tahun 2012.
230 Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi
dukuh, disebut Pedukuhan Plosokuning. Pedukuhan
Ploskuning memiliki stuktur pemerintahan sampai ke
bawah dari tingkat RW (Rukun Warga) hingga ke yang
terkecil, yaitu kampung atau RT (Rukun Tetangga)
sebagaimana struktur pemerintahan tingkat pedukuhan
se-DIY. Ciri khas sistem pemerintahan DIY, selain
kedudukan gubernur yang tidak dipilih secara langsung
oleh masyarakat, melainkan ditetapkan dengan sistem
konsensus representatif setiap 5 tahun oleh parlemen
daerah (DPRD) karena statusnya sebagai raja yang
kemudian dikeluarkan SK (Surat Keputusan)
pengangkatannya oleh presiden, adalah pada status
kepala dukuh yang dijabat hampir sama dangan
gubernur, seperti di Dusun Plosokuning.9
Apabila jabatan gubernur dibatasi sampai usia tua
yang mununjukkan sudah tidak mampu lagi bekerja,
mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sedangkan
jabatan dukuh dibatasi berusia 60 tahun. Berbeda dengan

9 Gubernur Yogyakarta adalah jabatan kepala daerah yang
membawahi empat kabupaten dan satu kotamadia. Status keistimewaan
Yogyakarta tidak serta merta menjadikan jabatan bupati atau walikota
ditetapkan seperti gubernur, melainkan dipilih langsung melalui Pilkada.
Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akhir masa
jabatan Gubernur DIY periode 2003-2008, Pemerintah DIY dibentuk
berdasarkan UU. Nomor 3 Tahun 1950 yang berisi tentang posisi DIY sebagai
daerah istimewa setingkat provinsi, yang diamandemen oleh UU. Nomor 19
tahun 1950, dengan penambahan kewenangan. Sedangkan status
keistimewaan, diatur dalam UU. Nomor 22 Tahun 1948. Aturan ini
mengandung konsekuensi hukum dan politik, terutama dalam hal
pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Tetapi tata pemerintahan DIY
telah berjalan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu berbentuk monarkhi
termasuk Kadipaten Pakualaman. Moch. Faried Cahyono dan Lukman Hakim,
Laporan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi di Yogyakarta (Yogyakarta:
Pemerintah DIY., 2008), 20.
Identitas Komunitas Masjid Pathok… 231

jabatan lurah atau kepala desa yang dipilih setiap 5 tahun
dengan sistem demokrasi langsung; masyarakat yang
terlibat sendiri secara individu dalam menentukan siapa
pimpinan yang paling banyak mendapat dukungan
dengan menentukan pilihannya di bilik suara pada saat
pencoblosan. Pada setiap pemilihan kepala desa atau
lurah, sang calon membentuk “organisasi partai
sementara” dengan menggunakan lambang-lambang
tanaman hasil pertanian, seperti jagung, ketela dan padi
dalam masa berkampanye. Dari organisasi partai-partai
bersifat tentatif itu, tim sukses berkampanye mengusung
keunggulan calon dan memperkenalkan program kerja
yang hendak dilaksanakan dalam membangun desa
apabila menang dalam pemilihan kepala desa. Sementara
kepala dukuh diangkat dan diberhentikan langsung oleh
gubernur, terutama pengangkatannya melalui usulan dari
hasil konsensus tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Sistem pengangkatan gubernur dan dukuh model
konsensus representatif ini tidak ditemui di daerah-
daerah lain di Indonesia sejak era reformasi, ia hanya ada
di Yogyakarta.
Pada masa sekarang, Plosokuning merupakan
bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Minomartani.
Desa Minomartani secara administratif membawahi enam
dusun yang meliputi daerah Plosokuning yang terbagi
menjadi empat wilayah pedusunan, yaitu Dusun
Plosokuning I, Plosokuning II, Plosokuning III, dan
232 Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi
Plosokuning IV, ditambah dengan Dusun Gantalan dan
Dusun Mlandangan.10
Pada fase sebelum Indonesia lahir sebagaimana
telah disebutkan, Dusun Plosokuning merupakan nama
daerah setingkat kecamatan yang disebut Kepanewonan.
Ibukota kecamatan ini ditetapkan oleh raja sebagai
daerah pembatas ibukota negara dalam struktur
pemerintahan monarkhi, yang berpusat di Keraton.11
Sesudah masa kemerdekaan, nama Plosokuning berubah
menjadi nama desa sekaligus nama dusun bersamaan
dengan Keraton bergabung dengan RI. Seiring dengan laju
kepadatan penduduk yang berpusat di derah
Minormatani yang terletak di sebelah selatan Plosokuning
bertambah meningkat, sebagai konsekuensi dari
pembangunan besar-besaran perumahan baru bagi para

10Dokumen Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman Kode 34.04, Tahun 2010.
11Dahulu Keraton sebagai pusat kekuasaan monarkhi, juga menjadi
istana, tempat kediaman resmi raja, keluarga dan para menteri. Disusul
dengan wilayah Kutanegara (Kepatihan), yang terletak di luar Keraton,
disebut juga Negara atau Nagari, ditandai dengan tugu pembatas (Pathok
Negoro). Di lingkungan Kutanagara tinggal para abdi dalem (pegawai negeri)
yang menjalankan tugas dan perintah raja. Wilayah di luar Kutanagara,
disebut Nagari Agung atau Negaragung yang merupakan tanah lungguh
(penghidupan) bagi abdi dalem yang tinggal di wilayah Nagari. Sementara
lingkungan paling luar kerajaan, disebut Mancanegara dan Pesisiran yang
diperintah oleh bupati yang ditunjuk oleh raja. Pada zaman kolonial, Keraton
menjadi negara bagian dari pemerintahan Gubernur Jendral di Batavia dan
Calcutta di India. Namun sejak timbul era kebangsaan, kedudukan monarkhi
ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno menjadi bagian dari pemerintahan
demokratis, yakni berada setingkat dengan gubernuran, di mana raja
sekaligus gubernur yang diangkat berdasarkan konsensus, namun ia tidak
lagi memiliki kewenangan (depolitisasi) untuk mengangkat adipati (bupati
atau walikota). Adipati-adipati itu dipilih dengan sistem demokrasi liberal
(baca: langsung) oleh masyarakat. Bdk., Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di
Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), 28-30.
Identitas Komunitas Masjid Pathok… 233

pendatang yang dilakukan oleh pemerintah setempat
pada masa awal Orde Baru, yang menggantikan
Pemerintah Orde Lama, Desa Plosokuning berubah
menjadi nama dusun yang statusnya lebih rendah
setingkat di bawah pemerintahan desa. Sedangkan nama
Minomartani ditetapkan sebagai nama desa. Meskipun
demikian karena nilai historisnya yang tinggi yang
melahirkan kebanggaan lokal, penduduk di sekitar
Minormatani, banyak yang menghendaki mengubah nama
dusunnya menjadi Dusun Plosokuning V dan VI.12

Plosokuning dari dulu itu masih menjadi satu
dengan Minomartani, jadi daerah Plosokuning
itu kalau sekarang sudah menjadi Desa
Minomartani. Dulu Plosokuning itu adalah
nama dusun dan juga nama desa, akan tetapi
berubah menjadi nama Desa Minomartani itu
setelah Indonesia merdeka. Jadi sejarahnya
daerah Plosokuning itu adalah daerah yang
tidak mau digabung dengan daerah yang lain
setelah kemerdekaan dan oleh sebab itu
diganti namanya dengan Desa Minomartani.
Jadi nama Minomartani dulu itu tidak ada.
Minomartani itu hanya ada satu kelurahan saja,
yaitu Desa Plosokuning, lalu menjadi Desa
Minomartani.13

12 Wawancara Rr. Salma Mumtaza, Komunitas Plosokuning Jero, pada
tanggal 24 Januari 2015.
13 Hasil FGD. pandangan Bapak Saelan, Komunitas Plosokuning Jobo,
pada tanggal 5 Desember 2014.
234 Identitas Komunitas Masjid Di Era Globalisasi
5.1.2. Nama Pohon Ploso
Istilah Plosokuning itu sendiri semula bukan nama
desa atau dusun, bukan pula nama kota kecamatan,
melainkan nama sebuah pohon, yaitu pohon Ploso. Pohon
Ploso yang mempunyai bunga berwarna kekuning-
kuningan itu kemudian oleh penduduk dianggap sebagai
pohon keramat. Dalam manuskrip sejarah disebutkan
pohon Ploso pada zaman dahulu tumbuh sekitar 300
meter di sebelah selatan bangunan Masjid Pathok Negoro
sekarang. Dari nama pohon Ploso dan warna bunganya
yang kuning ini yang memberikan inspirasi pemimpin
Keraton waktu itu untuk menyebut daerah ini dengan
nama Plosokuning.14

Sejarah nama Plosokuning itu berasal dari nama
pohon Ploso yang bunganya berwarna kuning,
dan itu sebabnya daerah tersebut dinamakan
daerah Plosokuning dan pohon Ploso yang
bunganya berwarna kuning itu hanya satu-
satunya pohon keramat yang berada di daerah
sini. Tempat pohon tersebut itu berada di dalam
Masjid Sultoni itu, akan tetapi pohon itu
ditebang untuk dijadikan masjid dan itu atas
perintah dari Keraton.15

Namun pohon Ploso yang dikeramatkan dan
menjadi saksi bisu sejarah berdirinya masjid itu, kini

14 Andi Andriyanto, Masjid Pathok Negoro Plosokuning; Sebuah
Reportase, Rumah Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Institute Yogyakarta, 2010),
56.
15 Hasil FGD, pandangan Bapak Saelan.....