Socio Legal Studies

262 Pages·2012·2.48 MB·Indonesian

KAJIAN SOSIO-LEGAL
Editor
Adriaan W. Bedner
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Theresia Dyah Wirastri
KAJIAN SOSIO-LEGAL

SERI UNSUR-UNSUR PENYUSUN BANGUNAN NEGARA HUKUM
KAJIAN SOSIO-LEGAL
Editor
Adriaan W. Bedner
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Theresia Dyah Wirastri
Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka
Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas
Groningen, 2012
xiv, 246 hlm. : 24x15.5 cm.
ISBN 978-979-3790-95-4
Kajian sosio-legal
© 2012
All rights reserved
Penulis:
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Sebastiaan Pompe
Adriaan W. Bedner
Jacqueline Vel
Suzan Stoter
Julia Arnscheidt
Editor:
Adriaan W. Bedner
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Theresia Dyah Wirastri
Penerjemah:
Tristam Moelyono
Pracetak:
Team PL
Edisi Pertama: 2012
Penerbit:
Pustaka Larasan
Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B
Denpasar, Bali 80116
Telepon: [phone]
Ponsel: [phone]
Pos-el: [email protected]
Laman: www.pustaka-larasan.com
Bekerja sama dengan
Universitas Indonesia
Universitas Leiden
Universitas Groningen
iv
PENGANTAR
Proyek “the Building Blocks for the Rule of Law” (Bahan-bahan
pemikiran tentang Pengembangan Rule of Law/Negara Hukum)
diprakarsai oleh Universitas Leiden dan Universitas Groningen
dari Belanda, serta Universitas Indonesia. Proyek ini dimulai pada
Januari 2009 dan sesuai jadual akan diakhiri pada September 2012. Ke-
seluruhan rangkaian kegiatan dalam proyek ini terselenggara berkat
dukungan finansial dari the Indonesia Facility, diimplementasikan oleh
NL Agency, untuk dan atas nama Kementerian Belanda untuk Urusan
Eropa dan Kerja sama Internasional (Dutch Ministry of European Affairs
and International Cooperation).
Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah memperkuat ikhtiar
pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indo-
nesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good gover-
nance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development)
dan keadilan sosial (social justice).
Sejak awal proyek dirancang rangkaian pelatihan terinci yang
mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana,
hukum keperdataan dan studi sosio-legal. Sebagai perwujudan rencana
tersebut antara Januari 2010 dan Juli 2011, tigabelas lolakarya yang
mencakup bidang-bidang kajian di atas diselenggarakan di sejumlah
lokasi berbeda di Indonesia. Lokakarya-lokakarya demikian melibatkan
pengajar-pengajar hukum terkemuka, baik dari Universitas Leiden dan
Groningen maupun dari fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Peserta
lokakarya adalah staf pengajar dari kurang lebih delapanpuluh fakultas
hukum dari universitas-universitas di seluruh Indonesia. Proyek ini
akan dituntaskan dengan penyelenggaraan pada pertengahan 2012
konferensi internasional di Universitas Indonesia.
Rangkaian buku pegangan dengan judul “Seri Unsur-Unsur Pe-
nyusun Bangunan Negara Hukum” yang merupakan kumpulan tulisan
dari para instruktur dari pihak Belanda dan Indonesia serta masukan-
masukan berharga dari peserta kursus merupakan hasil konkret dari
proyek tersebut di atas.
v
PENGANTAR EDITOR
Kajian sosio-legal, seperti yang tercantum dalam judul buku ini,
biasanya digunakan sebagai konsep payung. Kajian ini mengacu
pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian
pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik
penting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya
yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan
metodologi-metodologi dalam kajian sosio-legal disusun berdasarkan
penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda.
Disiplin keilmuan yang digunakan sangat beragam, mulai dari sosiologi
dan antropologi sampai ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi,
tetapi juga psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya,
tidak ada batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan.
Banyak peneliti dalam bidang sosio-legal juga memasukkan
anasir-anasir penelitian hukum doktriner pada kajian-kajian mereka.
Sesungguhnya, hal ini telah menjadi ciri khas dari pendekatan yang
dikembangkan oleh para penulis buku ini dan membentuk sebagian dari
tradisi panjang pemikiran sosio-legal di Indonesia yang berakar pada
zaman kolonial. Menurut hemat kami pendekatan ini menjadi penting
dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner
tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk
melakukan penelitian hukum semacam itu, misalnya: studi kasus,
notulensi rapat anggota dewan perwakilan rakyat, jurnal yang dibaca
oleh seluruh komunitas hukum, dll. Seperti yang terjadi di sebagian
besar negara Barat dan di banyak negara berkembang, melakukan
penelitian hukum di situasi terkini Indonesia mensyaratkan para
peneliti untuk melakukan penelitian lapangan demi mengumpulkan
data-data yang relevan.
Pendekatan eklektik yang menandai banyak penelitian sosio-legal,
menghadirkan baik kekuatan maupun tantangan bagi para peneliti.
Kekuatan dari pendekatan inter- atau multidisiplin semacam itu adalah
peneliti dapat menghasilkan beragam temuan-temuan penelitian
yang baru, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah para peneliti
harus menguasai kompetensi ganda yang dibutuhkan untuk dapat
menghasilkan penelitian sosio-legal yang sesuai dengan standard
metodologi dan teori dari inti disiplin ilmu yang mereka gunakan.
Akademisi dalam kajian sosio-legal harus selalu menyadari bahwa
mereka dituntut untuk mampu membuktikan keahliannya dalam
suatu bidang tertentu dengan standar kualitas yang tidak diragukan
vi
Kajian sosio-legal
lagi. Oleh karena itu, jika seorang akademisi sosio-legal memasukkan
penelitian hukum dalam karyanya maka ia harus dapat memastikan
bahwa penelitian itu adalah pemikiran hukum yang berkualitas.
Arti penting pemikiran sosio-legal sangat jelas dirasakan oleh
banyak pihak. Selain karena kontribusinya kepada ilmu sosial,
namun juga karena kajian sosio-legal sangat diperlukan untuk dapat
meningkatkan kinerja sistem-sistem hukum. Para ahli hukum tidak
dapat bergerak sendirian untuk mengemudikan sistem-sistem hukum
menuju penerapan yang efektif, kepastian hukum dan keadilan sosial.
Kebutuhan akan penelitian interdisplin dalam kajian hukum dan
proses hukum telah ada sejak dulu. Banyak orang sudah tidak asing
dengan legasi kajian hukum adat yang begitu terkenal dari Cornelis
Van Vollenhoven, yang turut melibatkan ilmuwan-ilmuwan ulung,
seperti Soepomo dan Hazairin. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa
salah satu laporan penelitian pertama yang diminta oleh Thomas
Raffles ketika ia menjabat sebagai Letnan Jenderal pada tahun 1811
adalah mengenai hukum adat dan sistem hukum. Kebutuhan akan
kajian semacam itu sesungguhnya tidak pernah pudar dan sekarang
kebutuhan demikian juga datang dari kalangan pembentuk legislasi,
akademisi, para aktivis LSM dan banyak lainnya.
Kerumitan yang menarik dalam kajian sosio-legal di Indonesia
adalah permusuhan langsung dengan beberapa ahli hukum yang
memaknai kajian ini secara berbeda. Memperdebatkan untuk ‘ilmu
hukum yang murni’, beberapa ahli hukum tersebut memaknai kajian
sosio-legal sebagai pelanggaran atas lahan mereka, atau bahkan
sebagai bentuk serangan terhadap bidang keilmuan yang mereka
tekuni. Padahal, dalam praktiknya hampir tidak ada akademisi sosio-
legal yang menyatakan bahwa mereka dapat menggeser kedudukan
ilmu hukum. Tidak terbantahkan bahwa analisis terhadap produk-
produk legislasi dan kasus hukum bertempat di studi-studi hukum.
Ini mungkin akan menyertakan analisis yang melampaui pemahaman
ilmu hukum doktriner, misalnya ketika kita ingin menentukan apa yang
dimaksud dengan ‘peraturan yang layak untuk perilaku sosial’ ketika
mendefinisikan sebuah undang-undang yang tidak jelas substansinya.
Pada dasarnya pemikiran sosio-legal menambahkan (perspektif
yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi,
penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, studi ini juga
mampu menyajikan fakta-fakta yang penting jika kita ingin melakukan
pembaharuan hukum, bagaimana penerapan hukumnya atau
bagaimana hukum diterapkan di pengadilan dalam proses penyelesaian
sengketa. Mengingat acap rumitnya relasi antara hukum dan realitas
vii
Kajian sosio-legal
sosial di Indonesia sehingga kajian sosio-legal menjadi semakin relevan
dibandingkan di negara-negara di mana hukum dan masyarakat dapat
menyatu dengan lebih baik.
Buku ini bertujuan untuk menambah koleksi buku ajar yang
telah ada di berbagai universitas di Indonesia dalam bidang sosio-
legal. Namun demikian, buku ini tidak dimaksudkan sebagai
introduksi sistematis terhadap kajian sosio-legal atau kajian-kajian
hukum, pemerintahan dan pembangunan. Karya ambisius semacam
itu berada di luar jangkauan kami dalam proyek ini, namun sangat
layak untuk diwujudkan di masa mendatang. Berbagai artikel yang
digunakan dalam pengajaran sosio-legal pada saat ini berbeda dari
satu universitas dengan universitas lainnya dan menyajikan berbagai
karya yang menarik. Namun, tersedianya buku ajar yang baik dan
komprehensif, yang berfokus pada persoalan di Indonesia dan sesuai
dengan kebutuhan pengajaran di Indonesia akan dapat membantu
mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai
kajian sosio-legal serta kegunaannya.
Buku yang kami sajikan ini merupakan langkah awal untuk
mewujudkan hal tersebut. Buku ini menjadi bagian dari tradisi kerja
sama antara akademisi Indonesia dan Belanda yang telah terjalin sejak
lama. Meskipun edisi ini hanya menghadirkan beberapa tulisan dari
orang-orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut, namun artikel-
artikel yang ada juga dibangun dari karya-karya yang telah dihasilkan
dalam kerangka kerja sama sebelumnya oleh Soetandyo Wignjosoebroto,
Satjipto Rahardjo, T.O. Ihromi, Keebet dan Franz von Benda-Beckmann,
Karen dan Herman Slaats dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Hal ini
semakin mempertegas hubungan yang spesial antara Indonesia dan
Belanda dalam bidang ini. Terlepas dari tujuan kerangka kerja sama
yang secara eksplisit ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan
pembangunan sosial melalui hukum, kami berharap agar kerja sama
ini terus berlangsung, tidak hanya dengan semakin banyaknya generasi
muda Indonesia yang datang ke Belanda untuk menyelesaikan studi
doktoral dalam kajian sosio-legal tetapi juga mahasiswa Belanda yang
mengambil topik penelitian tentang Indonesia. Program Building Blocks
for the Rule of Law yang ditindaklanjuti dengan penerbitan buku telah
memperkuat tradisi kerja sama Indonesia dan Belanda tersebut.
Buku sosio-legal ini disusun dalam beberapa bab yang diawali
dengan tulisan pengantar – karya Sulistyowati Irianto – berjudul
‘Memperkenalkan studi sosio-legal dan implikasi metodologisnya’.
Tulisan ini menjelaskan mengenai sifat dasar kajian sosio-legal dan
memberikan landasan untuk pembahasan selanjutnya. Bab kedua –
viii
Kajian sosio-legal
karya Jan Michiel Otto dan Sebastiaan Pompe – berjudul ‘Aras hukum
oriental’ merupakan kajian sejarah yang membahas sejarah studi sosio-
legal dan hukum di Indonesia pada masa kolonial. Bab ini menjelaskan
bagaimana hukum pada masa kolonial dibentuk sebagai sebuah alat
yang diperlukan oleh pemerintah untuk membangun sebuah sistem
hukum yang efektif. Hal tersebut terkadang tidak hanya membawa
akibat-akibat yang negatif bagi penduduk Indonesia namun juga
akibat-akibat positif.
Dalam setiap bab, dari bab tiga sampai bab enam, akan dibahas
mengenai konsep utama yang ada dalam kajian sosio-legal dalam
pendekatan kami. Konsep yang pertama adalah tentang konsep negara
hukum (the rule of law) yang dibahas oleh Adriaan Bedner dalam karya
yang berjudul ‘Suatu pendekatan elementer terhadap negara hukum’.
Konsep negara hukum selalu muncul dalam hampir semua diskusi
mengenai sistem hukum di Indonesia yang berujung pada banyaknya
kesalahpahaman dan perdebatan yang sesat. Tulisan ini menawarkan
sebuah kerangka analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih
baik mengenai apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum dan
bagaimana kita dapat menggunakan konsep itu dengan baik dalam
penelitian sosio-legal. Bab empat ditulis oleh Adriaan Bedner dan
Jacqueline Vel yang memaparkan konsep akses terhadap keadilan
(access to justice) dengan tulisan berjudul ‘Sebuah kerangka analisis
untuk penelitian empiris mengenai akses terhadap keadilan’. Bab ini
memberikan sebuah pendekatan yang komprehesif bagi para peneliti
untuk memahami apakah dan untuk alasan apa individu dan kelompok
mampu memformulasikan permasalahan-permasalahan yang mereka
hadapi menjadi berbagai bentuk keluhan. Selanjutnya mereka dapat
membawa keluhan-keluhan tersebut ke dalam forum-forum yang layak
yang dapat memberikan pemulihan. Persoalan tentang pemulihan inilah
yang menjadi inti perhatian dari bab lima, yang berjudul ‘Kepastian
hukum yang nyata di negara berkembang’ dan ditulis oleh Jan Michiel
Otto. Tulisan ini akan membawa kita kepada konsep selanjutnya,
yaitu kepastian hukum yang nyata. Konsep tersebut dibangun di
atas konsep kepastian hukum, dengan tidak semata-mata membahas
persoalan hukum. Kepastian hukum yang nyata adalah titik akhir dari
setiap sistem hukum yang mampu memberikan kesempatan kepada
setiap warga negara untuk dapat memperoleh pemulihan yang efektif
melalui sistem hukum yang ada dan bahwa hasil seperti ini seyogianya
sudah dapat diperkirakan sejak awal. Melalui tulisannya penulis
menyajikan gambaran mengenai bagaimana interaksi antara hukum,
politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan aktor-aktor kelembagaan
ix