skripsi “ tinjauan yuridis terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman ...

95 Pages·2017·1.35 MB·Indonesian

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE
provided by Hasanuddin University Repository
SKRIPSI

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN MAMUJU “

OLEH
MUHAMMAD RESKI ISMAIL
B111 13 052

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
HALAMAN JUDUL

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN MAMUJU “

OLEH
MUHAMMAD RESKI ISMAIL
B111 13 052

SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
i
PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN MAMUJU

Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD RESKI ISMAIL
B111 13 052

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin 07 September 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian
Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. Naswar Bohari, S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004 NIP. 19730213 199802 1 001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Reski Ismail
Nomor Induk : B111 13 052
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Di Kabupaten
Mamuju

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2017

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum. Naswar Bohari, SH., MH.
NIP. 19640910 198903 1 004 NIP. 19730213 199802 1 001

iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :
Nama : Muhammad Reski Ismail
No. Pokok : B 111 13 052
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI
PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, 2017

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Pengembangan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

iv
ABSTRACT

MUHAMMAD RESKI ISMAIL (B111 13 052), JUDICIAL REVIEW OF
REGIONAL DEVELOPMENT PLAN AS THE GUIDELINES IN REGIONAL
DEVELOPMENT IMPLEMENTATION IN MAMUJU REGENCY, supervised
by Aminuddin Ilmar as the first consultant and Naswar Bohari as the second
consultant.
The aim of the study is to find out the implementation of Domestic Ministry
Regulation Number 54 Year 2010 in regional development plan guidelines
sector in Mamuju regency and the implication on the establishment of a
regional development plan that has no accordance with Domestic Ministry
Regulation Number 54 Year 2010 in regional development plan guidelines
sector.
The study applied normative study. The type of law material in the study are
primary law material and secondary law material. Method of collecting data
used by the writer is literary study. Method of law material analysis used in
the study is qualitative research, which reveals and comprehends the truth
of problems as well as analyzes by interpret the data.
The conclusion of this study shows that first, the establishment of medium
term plan of Mamuju regency is not totally implement the regional
development plan guidelines as arranged in Domestic Minister Regulation
in regional development sector although its arrangement had referred to
medium term plan of West Sulawesi Province. Second, the implication of
regional development plan that is not relevant to the guidelines as arranged
in Domestic Minister Regulation Number 54 Year 2010 is able to be
reviewed and cancelled trough the judicial review procedure of Supreme
Court and also possible to be evaluated by the Government as the executor
of supervision function as well as evaluation of regional regulation product.

Keywords : national plan, regional plan, regional regulation product,
Domestic Minister of Regulation Number 54 Year 2010, RPJMD, RPJPD

v
ABSTRAK

MUHAMMAD RESKI ISMAIL (B111 13 052), TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU, di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar
sebagai Pembimbing I dan Naswar Bohari sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bidang pedoman penyusunan
perencanaan daerah di kabupaten Mamuju dan Implikasi terhadap
pembentukan perencanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bidang
penyusunan perencanaan daerah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis bahan
hukum dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan (literature study).
Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif,
yaitu dengan mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pembentukan perencanaan
jangka menengah daerah kabupaten Mamuju belum melaksanakan
sepenuhnya pedoman pembentukan perencanaan daerah sebagaimana
yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri bidang perencanaan
pembangunan daerah meskipun dalam penyusuanannya telah
memerhatikan perencanaan daerah jangka menengah provinsi Sulawesi
Barat. Kedua, Implikasi pembentukan perencanaan pembangunan daerah
yang tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 ialah dapat diuji dan
dibatalkan melalui prosedur pengujian di Mahkamah Agung dan dapat pula
dievaluasi oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan
evaluasi terhadap produk hukum daerah.

Kata Kunci : perencanaan nasional, perencanan daerah, produk hukum
daerah, permendagri 54 tahun 2010, RPJMD, RPJPD.

vi
KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha
Kuasa dan atas segala kuasa-Nya dan atas segala limpahan Rahmat,
Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju”.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda
Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya dan menjadi
suri tauladan sehingga kita dapat membedakan yang haq dan bathil muka
bumi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari titik
kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan
ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan.
Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritikan, saran, serta masukan
yang sangat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Rampungnya skripsi ini, penulis persembahkan khusus kepada
kedua orang tua penulis Ayahanda Ismail dan Ibunda Aslinda yang
mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, membesarkan, mendidik dan
tak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis
mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga saudara-saudari
vii
penulis Muhammad Ilham Ismail, Muhammad Taufik Ismail, dan Fazirah
Ismail yang juga memberikan peran serta dukungan besar kepada penulis
dalam penyelesaian skripsi ini.
Dalam penulisan skrispi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan,
hambatan yang ditemui penulis. Namun, berkat dukungan dan bimbingan
dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu
menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan serta rintangan yang
ditemui penulis selama perampungan skripsi ini. Olehnya itu, melalui tulisan
ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ucapan terima
kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr.
Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. dan Bapak Naswar Bohari, S.H., M.H yang
senantiasa meluangkan waktunya untuk mebimbing penulis. Serta dari
lubuk hati yang paling dalam penulis juga menghaturkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor
Universitas Hasanuddin,
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Bapak
Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan
pandangan hidup kepada penulis dan Ibu Ariani Arifin, S.H.,
M.H., yang juga tak henti-hentinya menanyakan kapan skripsi ini
selesai, mereka adalah guru, orang tua sekaligus penguji yang
viii
senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian
skripsi ini,
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.H., selaku penasehat
akademik penulis,
5. Bapak Dr. Romi Librayanto, SH., MH. yang telah penulis anggap
sebagai guru dan orang tua selama menempuh pendidikan di
Makassar, Bapak Kasman Abdullah, SH., MH. dan Bapak Dr.
Zulkifli Aspan, SH., MH. yang telah banyak membimbing penulis
baik dalam dunia akademik maupun dalam menjalani dunia
kampus, Bapak Dr. Ari Ilham Ari Saputra, SH., M.Kn yang telah
memberikan banyak sumbangsih pemikiran meskipun kami
mendukung tim bola yang berbeda, Ibu Dian Utami Mas Bakar,
SH., MH yang juga telah mengajarkan makna setia.
6. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (Dosen) khususnya dan
pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang
senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta bantuannya
selama proses perkuliahan,
7. Saudara-saudara di rumah ideologi, seluruh warga Lembaga
Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHaK
UNHAS) khususnya LeDHaK Cangkul (Aldi, Rani, Yunus,
Mizwar, Febri, Cikal, Gusti, Sinrang, Robi, Asfian, Suyudi, Fadel,
dan Akbar)
ix