Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia PDF
Preview Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia
PROSIDING Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia Prosiding ini disusun berdasarkan seminar riset yang dilaksanakan di The Aryaduta Lippo Village, Tangerang 17 November 2011 Editor: Nuning Akhmadi The SMERU Research Institute Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU 2012 DAFTAR ISI Kata Sambutan iii LAPORAN PANITIA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA v REMARKS BY THE UNICEF DEPUTY REPRESENTATIVE AT A CONFERENCE ON RESEARCH ON CHILDREN IN EDUCATION vii SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA ix SAMBUTAN WAKIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA xi SESI PLENO ‐ Pidato dan presentasi Utama: Peran Penting Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ‐ Prof.Dr. Lukman Hakim (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) xiii SESI PLENO ‐ Presentasi Utama: Inisiatif Global Studi Anak Tidak Sekolah: Studi di Indonesia Dr. Suhaeni Kudus (UNICEF) xvii REKOMENDASI PLENO I xxvii Tema 1: Akses Pelayanan Pendidikan 1. Penyusunan Kebijakan dan Program Untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah dan Siswa Rawan Drop Out di Provinsi Jawa Timur 2 Drs. Bagong Suyanto, M.Si. 2. Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar 25 Nasruddin, S.Pd. 3. Pembelajaran Berbantuan Komputer untuk Anak Berkesulitan Belajar (Learning Disability) pada Usia Dini 45 Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.; Drs. Setiadi C.P., M.Pd., M.T 4. Akses Pelayanan, Informasi, dan Edukasi pada Remaja Putri 67 dr. Satyawati Hanna Nurarif, MPH. Notulensi Tema 1 94 Tema 2: Manajemen dan Keuangan Pendidikan 1. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah: Analisis Data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 2000 dan 2007 103 Felix Wisnu Handoyo 2. Struggling to Improve: A case Study of the Indonesia’s International Standard School in Improving its Capacity Building 127 Bambang Sumintono, Ph.D. dan Nora Mislan, Ph.D. 3. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs (Studi Kasus: Jawa Tengah) 149 Dina Agustina, SE. 4. Kesiapan Sekolah dan Faktor‐Faktor yang Mempengaruhinya 169 Prof. Irwanto, Ph.D, Dr. Weny Savitry S. Pandia, Psi., M.Si, Yapina Widyawati, M.Psi., dan Ancilla Yini Sakanti Irwan, M.App.Soc.Res. Notulensi Tema 2 195 Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia i Tema 3: Mutu Pendidikan 1. Peningkatan Kinerja Guru dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Melalui Lesson Study 201 Dr. Ulfa Maria, M.Pd. 2. Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends 220 Mohamad Fahmi, SE., M.T., Achmad Maulana,SE., dan Dr. Arief Anshory Yusuf 3. Manajemen Proses Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Pulau Terpencil, Kasus: Peningkatan Mutu SD di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) 237 Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M.Sc.Ed. 4. Penerapan Pembelajaran Salingtemas Melalui Pembuatan Papan Komposit Sabut Kelapa sebagai Keterampilan Proses Sains 283 Nurmaulita, S.Pd. M.Si. Notulensi Tema 3 303 Tema 4: Pendidikan, Kesehatan, dan Isu‐isu Baru 1. Manfaat Asupan Zat Gizi, Dampak Kebiasaan Menonton TV dan Bermain Game terhadap Prestasi Belajar Siswa SD/MI 314 Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika, M.Sc. 2. Pengembangan Model Pelatihan Respect bagi Guru untuk Mencegah Kekerasan di Sekolah Dasar 336 Ariefa Efianingrum, M.Si. 3. Studi Kebijakan Terkait Keberadaan Guru Pembimbing Khusus dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia 351 Emilia Kristiyanti, Bambang Basuki, Juang Sunanto, M. Arief Firdaus, Roy Tjiong, Silvana Faillace, Tolhas Damanik 4. Gambaran Aktifitas Kegiatan Sehari‐Hari Dasar (ADL Dasar) Anak dengan Retardasi Mental Berat di SLB Wilayah Kabupaten Bandung 367 dr Siti Aminah SpS(K), M.Si.Med. Notulensi Tema 4 387 Tema 5: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Internalisasi Nilai‐Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Kemitraan Antara Sekolah dan Keluarga pada Siswa Taman Kanak‐Kanak Islam Sabilillah, Malang 396 Dr. Mohammad Maskan, M.Si., Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si. 2. Pentingnya Pendidikan Gizi Seimbang Sejak Usia Dini melalui Sekolah Dasar dan PAUD 411 Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si. 3. PAUD: Beroperasinya Modal Budaya dan Kesiapan Sekolah di Banten 434 Drs. Priyono Sadjijo, M.Si. 4. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus dalam Pemahaman Pendidik Taman Kanak‐Kanak 461 Mardha Tresnowaty Putri, S.Psi. dan Yanti Dewi Purwanti S.Psi. Notulensi Tema 5 474 REKOMENDASI SESI PLENO II 479 HASIL DISKUSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI LIMA TEMA 482 Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ii KATA SAMBUTAN Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat penting bagi perkembangan seseorang karena pendidikan memberikan berbagai potensi manfaat, baik untuk perorangan maupun masyarakat. Karena itu hak untuk mendapat pendidikan bagi semua anak secara hukum dijamin oleh hampir semua negara di dunia ini dan diakui dalam berbagai konvensi internasional. Konvensi Hak Anak (KHA), ayat 28, menyatakan bahwa negara‐negara peserta konvensi bertanggung jawab membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma‐cuma untuk semua anak. Millenium Development Goals (MDGs) telah mendorong kita memberikan perhatian lebih besar pada partisipasi pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas). Sebagai salah satu negara yang meratifikasi KHA dan mengadopsi MDGs, Indonesia telah meletakkan dasar dari semua upayanya untuk memenuhi pendidikan bagi semua anak berdasarkan komitmen internasional ini. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan pendidikan bagi semua anak dengan menandatangani Dakar Framework for Action on Education for All. Dengan menandatangani kerangka kerja tersebut Indonesia mentargetkan bahwa Wajar Dikdas bagi semua anak akan dapat dicapai pada tahun 2015. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Upaya pemenuhan tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi tata kelola pendidikan untuk menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Mengingat Undang‐undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak luas terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia, dengan demikian perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui perubahan paradigma yang sebelumnya berorientasi pada sisi pasokan menjadi berdasarkan kebutuhan. Perubahan tersebut berimplikasi pada peran pemerintah dan penyelenggara pendidikan yang harus memberikan layanan pendidikan secara prima sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Layanan prima tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan ketersediaan, memperluas keterjangkauan, meningkatkan kualitas dan relevansi, mewujudkan kesetaraan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. (Renstra Kemendiknas 2010‐2014) Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, para pembuat kebijakan menyadari pentingnya pemanfaatan hasil‐hasil penelitian yang relevan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut, terutama dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan perencanaan program yang menyangkut pendidikan anak. Layanan pendidikan ini diharapkan dapat menjamin tersedianya, terjangkaunya, serta terwujudnya kepastian bagi semua anak–termasuk anak dari keluarga miskin, terpinggirkan, dan anak yang memiliki kebutuhan khusus–untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Lebih dari itu, upaya peningkatan pelayanan pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitf. Seminar riset yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), UNICEF, dan Lembaga Penelitian SMERU ini adalah bagian dari upaya untuk memanfaatkan hasil‐hasil penelitian sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan, strategi dan perencanaan program yang dapat mendorong peningkatan pelayanan pendidikan. Melalui pemaparan dan publikasi hasil‐hasil penelitian kebijakan pendidikan yang terpilih diharapkan akan dihasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia iii LAPORAN PANITIA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA Hotel Arya Duta Karawaci, Tangerang: 17 Nopember 2011 Assalamualaikum Warahmmatulohi Wabarokatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Selamat Pagi Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangn saya hormati; Ibu Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, atau yang mewakili yang saya hormati; Representative of Unicef Indonesia yang saya hormati; Bapak Direktur Lembaga Penelitian SMERU yang saya hormati; Bapak‐bapak dan Ibu‐ibu Pejabat di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang saya hormati, Yang mulia para Anggota DPR RI, Bapak/Ibu perwakilan dari lembaga internasional; NGO nasional dan internasional; Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Balitbangda/Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbahagia, Para peserta seminar, dan hadirin yang saya banggakan. Pertama‐tama, marilah kita memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan ridhoNya sehingga kita dapat hadir pada Seminar Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ini. Seminar ini dapat terselenggara berkat kerja keras teman‐teman dari Lembaga Penelitian SMERU, staf Puslitjak, teman‐teman dari Bappenas, dan dari Unicef Indonesia. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga. Perlu kami sampaikan pula bahwa kegiatan seminar/konferensi ini, yang merupakan kolaborasi berbagai pihak yang peduli dan aktif melakukan penelitian tentang anak di Indonesia yang dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pendidikan, digagas oleh Bapak Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Pertemuan saat ini merupakan pertemuan yang ke dua, setelah pertemuan yang pertama dilakukan pada tahun 2010. Bapak‐bapak dan Ibu‐ibu peserta seminar yang berbahagia Anak, seringkali dikatakan sebagai pewaris bangsa atau penerus bangsa ini. Keberlangsungan sebuah bangsa yang maju dan mandiri tergantung kepada keberhasilan bangsa tersebut mempersiapkan anak‐anaknya. Pendidikan anak seringkali dikatakan sebagai titik sentral dalam strategi pembangunan sumber daya manusia, mengingat pembentukan karakter bangsa dan kehandalan sumber daya manusia ditentukan oleh penanganan anak sejak usia dini. Sebagai salah satu upaya untuk melindungi serta mewujudkan anak Indonesia yang bermartabat secara keseluruhan, khususnya bagi anak‐anak yang terpinggirkan, miskin, dan rentan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan UNICEF dan Lembaga Penelitian Semeru serta BAPPENAS mengadakan Seminar/Konferensi ini. Seminar ini bagian dari upaya untuk memanfaatkan hasil‐hasil penelitian sebagai dasar pengembangan kebijakan, strategi, dan perencanaan program yang dapat mendorong Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia iv peningkatan pelayanan pendidikan terhadap anak. Sekaligus sebagai upaya untuk membangkitkan dan memperkuat keyakinan kita bahwa penelitian dan pengembangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam perumusan kebijakan bagi anak Indonesia. Seminar ini juga bertujuan untuk membahas berbagai temuan utama penelitian kebijakan tentang pendidikan anak ditinjau dari berbagai aspek, mencakup perencanaan dan pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi, serta upaya penjaminan kualitas pendidikan anak di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, konferensi ini diharapkan bisa menyediakan rekomendasi dan advokasi kebijakan berbasis bukti dan inisiatif‐inisiatif baru sebagai masukan untuk perbaikan program pendidikan yang dilakukan pemerintah, sekaligus mempublikasikan hasil konferensi kepada pihak terkait dan masyarakat luas sebagai bagian upaya penyebarluasan informasi dan kegiatan advokasi. Dari 80‐an makalah yang masuk dari para peneliti, 20 makalah lolos untuk dipresentasikan. Di antara 20 makalah tersebut terdapat 2 makalah yang dikirim oleh peneliti dari luar Indonesia, yakni dari Malaysia dan Kenya. Namun demikian, peneliti dari Kenya pada akhirnya tidak bisa hadir di tengah kita karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ada lima tema yang akan dibahas dalam seminar ini, yaitu: 1) Akses Pelayanan Pendidikan; 2) Manajemen dan Keuangan Pendidikan; 3) Mutu Pendidikan; 4) Pendidikan, Kesehatan, dan Isu‐isu Baru; dan 5) Pendidikan Anak Usia Dini. Kelima tema ini akan dibahas secara parallel. Di samping itu, terdapat dua makalah utama yang akan dipresentasikan oleh pembicara dari LIPI dan dari Unicef. Pada seminar ini diundang berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan tentang anak dan pendidikan baik dari lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah, legislative, UN agencies, funding agencies, NGO nasional dan internasional, lembaga penelitian organisasi professional dan anggota jaringan penelitian anak Indonesia. Jumlah keseluruhan peserta kurang lebih adalah 200 orang. Bapak Ka Balitbang, dan para hadirin yang berbahagia; Akhir kata kami berharap Seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi sesuai yang diharapkan. Kepada Bapak Kepala Balitbang Kemdikbud kami mohon perkenan Bapak untuk secara resmi membuka acara Seminar Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ini. Akhirul kata, wassalamualaikum waroh matulohi wabarohkatuh. KEPALA PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN, BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HENDARMAN Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia v REMARKS BY THE UNICEF DEPUTY REPRESENTATIVE AT A CONFERENCE ON RESEARCH ON CHILDREN IN EDUCATION 17 November 2011 It is a great pleasure to join you all at this second Conference on Research on Children, organized through the leadership of the Ministry of Education and Culture and Bappenas, in partnership with UNICEF and SMERU. Strengthening access to learning, and improving the delivery and management of education, are critical priorities for the Government of Indonesia, and are vital to the achievement of the Millennium Development Goals by 2015. Today, policy‐makers, policy‐shapers and policy implementers gather in this room to deliberate on how recent evidence can inform and further improve the work of the education sector. Conferences such this create a knowledge bridge between those who generate evidence – the researchers and academics – and those who put that evidence to work – the policymakers and programme managers. We know that one of the most important components of effective policy‐making and planning is a sound research‐based foundation. To obtain such evidence, it is also critical to encourage relevant and quality research by more established as well as younger researchers and provide opportunities for it to be presented and discussed by policy‐makers and practitioners. It is also important to strengthen networks amongst researchers and link these to end‐users through systematic channels. One follow‐up to last year’s conference which will be launched later today is the Network for Research and Evaluation on Children’s Issues, something to which I hope you will all lend your support. Today’s Conference sets out a number of objectives. It aims to facilitate the link between researchers, development practitioners and policy‐makers on children’s education issues. It will highlight key research undertaken recently in Indonesia on children’s education and the resulting recommendations of the research. Together, we will further foster a network of researchers working on children’s education issues. A common theme is the sense of collective action that this conference generates. To build on the commitment and success of the Government and people of towards all child rights and to address the remaining challenges and gaps, especially those of the poorest and most marginalized, we need to work together and move forward in different ways. I must thank Kemdikbud and Bappenas for their strong support and leadership in organizing this Conference, and also SMERU for their unwavering commitment and hard work in the past months to bring the Conference to its current state. This partnership is a very tangible example of what can be achieved when we work with a common goal. The dedication of these partners is matched by the inputs of the researchers who have contributed to this Conference. It is highly encouraging that more than 80 papers were received Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia vi this year, of which 30 have been selected for today’s Conference through a very rigorous process involving Kemdikbud, Bappenas, UNICEF and SMERU. These papers cover a wide‐range of issues in various provinces and at the national level, including access, education quality and management, early childhood development, and emerging issues for the sector. The quality of the contributions underlines just how much Indonesia has much to offer to the world in terms of high‐level educated human resource base, its academics and researchers and the quality of their work. UNICEF commits itself to matching that contribution through further strengthening the links between researchers in Indonesia, their work and others in the region and beyond. I hope very much that today’s discussions enable and inspire practitioners, policy‐makers and researchers to enhance equitable access to quality education as a right for all Indonesian children , as well as ensure a stronger human resource base for the future of Indonesia. Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia vii SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA Hotel Arya Duta Karawaci, Tangerang: 17 Nopember 2011 Assalamualaikum Warahmmatulohi Wabarokatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Selamat Pagi Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yangn saya hormati; Saudara‐saudara Para Pejabat di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang saya hormati, Yang mulia para Anggota DPR RI, Para perwakilan dari lembaga internasional; NGO nasional dan internasional; para Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Balitbangda/Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbahagia, Para peserta seminar, dan hadirin yang saya banggakan. Pertama‐tama, marilah kita bersama‐sama mengucapkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat perkenan dan rahmat NYA kita dapat bersama‐sama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan Seminar Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ini. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyiapkan dan menata pelaksanaan Seminar ini, sehingga Seminar ini dapat diselenggarakan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Secara khusus, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan staf Puslitjak, Bappenas, Unicef, dan Lembaga Penelitian SMERU yang telah bekerjasama dengan baik ditengah‐ tengah kesibukan pekerjaan saat ini, sehingga Seminar ini dapat terselenggara sesuai dengan yang telah direncanakan. Bapak Wakil Menteri, dan para hadirin yang berbahagia; Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini masih banyak isu‐isu nasional dan regional yang dihadapi dan mempengaruhi kehidupan anak‐anak di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, seminar ini diselenggarakan dalam rangka membahas berbagai temuan penelitian berbasis bukti tentang pendidikan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang berpijak pada kepentingan anak sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak. Sebagai Kepala Balitbang, Kemdikbud, saya berharap kegiatan Seminar semacam ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang karena dengan seminar, sinergi dari berbagai lembaga sejenis yang digariskan dalam kebijakan Kemdikbud dapat dilaksanakan. Melalui berbagai kesempatan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi arahan bahwa hasil‐hasil penelitian perlu dijadikan dasar kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang berdampak luas tidak hanya pada dunia pendidikan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang begitu luas dan mengena pada bidang kehidupan yang lain, maka penelitian‐penelitian yang dilakukan harus berorientasi masa depan dan berdimensi sebagai berikut: 1. FUTURISTIC, dalam pengertian penelitian yang dilakukan harus bisa memprediksi kedepan, kebijakan apa yang relevan beberapa tahun ke depan yang didukung oleh hasil penelitian. Misalnya ketika Kemdikbud mengeluarkan kebijakan SBI/RSBI, apakah kita sudah melihat kedepannya, bagaimana masa depan lulusannya, bagaimana tingkat persaingan psikologis Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia viii anak pada kelas yang tidak atau yang masuk SBI/RSBI, dampaknya pada masyarakat/orang tua siswa, dan sebagainya. 2. ANTISIPATIF, kita harus mampu mengantisipasi permasalahan pendidikan, contohnya kebijakan biaya pendidikan gratis, apakah peneliti balitbang bisa mengantisipasi reaksi masyarakat tentang pengertian gratis, sejauhmana kesiapan pemerintah dengan ketersediaan dana negara kalau masyarakat mengartikan gratis bebas tidak membayar sama sekali, dsb. 3. RESPONSIF, dalam pengertian, bagaimana penelitian dan pengembangan merespon masalah, contoh bagaimana merespon posisi Indonesia dengan HDI pada urutan ke 124 yang dirilis akhir‐akhir ini. Kenapa hal itu terjadi, apa masalahnya, apakah penduduk yang melek aksara masih rendah, apakah sarana prasarana tidak memadai?, kondisi geografis yang sulit sehingga anak tidak bersekolah atau putus sekolah? Faktor guru? dll 4. ANALITIS, Penelitian harus bersifat analitis, sehingga penelitian mampu menganalisa masalah kebijakan pendidikan yang sedang terjadi. Dengan tenaga yang dimiliki Balitbang saat ini, rasanya Balitbang sulit untuk memenuhi harapan‐ harapan Menteri tersebut, apabila hanya dilakukan sendiri. Oleh sebab itu dengan kegiatan yang bersifat kolaboratif yang di antaranya dilakuakn melalui kegiatan Seminar yang melibatkan banyak pihak seperti ini, saya berharap Balitbang mampu memenuhi harapan Pak Menteri. Akhir kata kami berharap Seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi sesuai yang diharapkan. Kepada Bapak Wakil Menteri kami mohon perkenan Bapak untuk secara resmi membuka acara Seminar Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ini. Akhirul kata, wassalamualaikum waroh matulohi wabarohkatuh. KEPALA BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KHAIRIL ANWAR NOTODIPUTRO Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia ix
Description:The list of books you might like
