Description:Buku ini memaparkan perkembangan skema REDD di tingkat internasional, tanggapan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan pemerintah Indonesia atas perkembangan skema tersebut serta melihat kesiapan dan kerentanan masyarakat atas implementasi skema REDD (dalam bentuk Demonstration Activities REDD). Walaupun skema di tingkat internasional belum jelas, namun pemerintah Indonesia memandang penting untuk menyediakan berbagai kebijakan dan kelembagaan terkait dengan pelaksanaan skema REDD. Selain itu, buku ini memaparkan bagaimana bentuk tanggapan kebijakan dan kelembagaan itu, baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) dalam kurun waktu antara tahun 2007 – 2010. Di tingkat nasional, tanggapan itu sangat cepat sehingga tampak dilakukan secara ad hoc dan sektoral sehingga tidak didukung oleh kesiapan birokrasi dan mekanisme kerja yang terkoordinasi antara lembaga pemerintah. Tanggapan tersebut belum seutuhnya masuk ke dalam kebijakan sehari-hari pemerintah. Hal yang sama terjadi juga di tingkat pemerintah daerah. Bahkan, dari segi kelembagaan, pembentukan lembaga tidak disertai dengan alokasi anggaran, karena pembentukan lembaga itu tidak direncanakan dan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah. Tanggapan pemerintah yang hanya melihat kepada perkembangan internasional itu sedikit melupakan bagaimana kesiapan dan kerentanan masyarakat di akar rumput yang akan menerima baik buruknya pelaksanaan REDD tersebut dan memang konsekuensinya, kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang diteliti. Buku ini mencoba menyajikan kondisi masyarakat yang berada di wilayah Demonstration Activities (DA) REDD (2 desa di Kapuas, Kalimantan Tengah dan 1 desa di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat). Masyarakat yang berada di wilayah DA REDD tersebut sudah lama menggantungkan hidupnya dari hutan dan masih memegang adat leluhurnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menafsir dan merespon berbagai hal yang datangnya dari luar yang menunjukkan kelenturan pranata sosial mereka. Terlalu dini untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap DA REDD, namun berkaca dari pengalaman, terutama program-program pembangunan dan konservasi yang pernah dan sedang mereka alami, ada program konservasi yang membuat mereka traumatik dan bahkan sampai merubah mata pencaharian agar tidak dianggap ‘merambah hutan”. Di sisi lain, program pembangunan pemerintah terkadang tidak menyelesaikan masalah, namun malah menambah masalah yang diakibatkan kurangnya pemahaman akan struktur masyarakat desa tersebut serta tidak diakomodasinya aspirasi warga.