Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16

14 Pages·2017·2.34 MB·Indonesian

ISSN 0125-1790 (print) ISSN 2540-945x (online)
Majalah GISeSoNg r0a1fi2 5In -d 1o7n9e0s (iap rVinotl)., 3I1SS, NN o2.5 24,0 S-9e4p5teXm (boenrl i2n0e1)7 (8 - 21)
DOI: httpMs:a//jadloaih.o Grgeo/1g0ra.2fi2 I1n4d6o/nmegsiia.2 V5o4l9. 33,1 w, Nebo.:1 h, tMtpasr:e//t j2u0r1n7a l(.1u g- m11.)ac.id/mgi
© 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)
© 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia.
Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16 - 17
dan Dampaknya pada Pertumbuhan Kota
Hafid Setiadi1, Hadi Sabari Yunus2, dan Bambang Purwanto3
1Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Indonesia
2Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia
3Fakultas Ilmu Budaya, Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia
Email koresponden: [email protected]
Diterima : Juni 2017 ; Direvisi : Juli 2017; Dipubikasikan: September 2017
© 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia.
Abstrak Studi ini membahas keterkaitan antara tradisi kekuasaan, produksi ruang, dan pertumbuhan kota. Tujuan utama
penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan dan implikasinya
pada pertumbuhan kota. Lingkup penelitian mencakup situasi geopolitik di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga ke-17 ketika
Kesultanan Mataram memegang dominasi kekuasaan berlandaskan tradisi sawah. Metode analisis yang diterapkan mengacu
pada pemikiran hermeneutika yang mengedepankan metode pembacaan teks. Data penelitian berasal dari sumber-sumber
sekunder terutama hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, peta maupun makalah seminar.
Hasil analisis memperlihatkan bahwa selama rentang waktu tersebut pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan
didominasi oleh netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran sebagai konsekuensi dari absolutisme kekuasaan raja. Modus
produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota,
terutama di wilayah pesisir.
Kata kunci: Produksi Ruang Kekuasaan, Kesultanan Mataram, Tradisi Sawah, Identitas Kota, Pertumbuhan Kota
Abstract This study discusses the relations between the tradition of power, the production of space, and city growth. This study
primarily aimed to comprehend the spatial pattern and process of the production of authority space and its implications for city
growth. It covers the geopolitical situation in Java during the 16th and 17th centuries when the Mataram Sultanate ran a dominant
power based on ricefield tradition. The analysis method applied in this study referred to hermeneutical thinking, which foregrounds
a text reading method. The research data was obtained from secondary resources, especially published research in the forms of
articles, books, maps, and seminar papers. The analysis results showed that the spatial pattern and process of authority space
production within these centuries were dominated by neutralization and the formation of peripheries, i.e., the consequence of the
king’s absolute power. This production mode resulted in the political liquidation of certain cities and, thereby, changed the identity
of the said cities, especially those located in coastal areas.
Key words: Production of Authority Space, Mataram Sultanate, Ricefield Tradition, City Identity, City Growth
PENDAHULUAN Salah satu tema utama dalam Neo-Marxian adalah
Sejak tahun 1980-an, kajian geografi diramaikan produksi ruang yang dilandasi oleh pemikiran Henry
oleh aliran baru yang dikenal sebagai aliran Neo- Lafebvre. Menurut Lefebvre (1991), produksi ruang
Marxian (Ritzer and Goodmann, 2003). Berbeda sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan
dengan gagasan awal Marxisme yang memandang oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut
manusia sebagai makhluk pekerja, aliran Neo- berinteraksi dengan unsur-unsur ruang baik yang dapat
Marxian lebih memandang manusia sebagai makhluk dideteksi oleh indera maupun yang terkonsepsi dalam
budaya yang berpikir (Adian, 2006). Cara pandang pikiran manusia. Produksi ruang juga terkait dengan
ini mendorong kelahiran aliran geografi humanistik subjektivitas dan persaingan kekuasaan (Johnston
yang berkembang di bawah tradisi pemikiran kritis dkk., 2000). Proses-proses keruangan dipahami sebagai
(Johnston, 1983; Blomley, 2006). Kemunculan aliran wujud dari dialektika antara sistem politik, ekonomi,
baru ini merupakan salah satu momentum penting dan sosial (Smith and O’Keefe, 1980; Cox, 2005). Soja
dalam perkembangan disiplin geografi yang menandai (1980) menyebut proses ini sebagai socio-spatial dialetic
semakin besarnya perhatian terhadap peranan unsur yang dapat menyebabkan perubahan struktur keruangan
subjektivitas dan konstruksi sosial dalam membentuk secara radikal sebagai cermin dari perubahan-perubahan
gejala keruangan (Buttimer, 2003). Ruang tidak lagi fundamental situasi sosial politik masyarakat. Perubahan
dipahami sebagai sebuah wujud fisik; melainkan sebagai fundamental tersebut merupakan implikasi dari adanya
representasi dari kesadaran, pengetahuan, dan perasaan pola-pola dominasi dan resistensi di tengah masyarakat
manusia (Tuan, 1977; Cavalaro, 2001; Milun, 2007). (Johnston dkk., 2000).
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
Dalam kajian geografi politik, salah satu implikasi pada fakta historis bahwa pada masa itu kekuasaan
penting dari perkembangan di atas adalah munculnya politik dan ekonomi di Pulau Jawa telah beralih dari
geopolitik kritis yang meyakini gejala-gejala geopolitik Kesultanan Demak yang berbasis perdagangan maritim
sebagai konsekuensi dari berbagai praktek keruangan ke Kesultanan Mataram yang berbasis persawahan
dan jejaring kekuasaan dalam suatu struktur sosial (Lombard, 2005b; Mulyana, 2003). Perbedaan basis
politik tertentu (Agnew, 1998; O’Tuathail and Dalby, kekuasaan menunjukkan perbedaan sistem nilai,
1998). Ruang kekuasaan pun dipahami sebagai wujud pandangan, kepentingan, serta cara dalam menciptakan
kesadaran manusia dalam suatu konstruksi politik yang dan mengelola wilayah kekuasaannya. Salah satu produk
dinamis serta berperan penting dalam membentuk dari perbedaan itu adalah kemunculan dan keruntuhan
identitas politik, budaya dan sosial. Berbagai gejala kota. Dalam hal ini, kota berkedudukan sebagai simbol
keruangan yang terkait dengan kekuasaan dipandang sekaligus titik konsolidasi kekuasaan politik yang
sebagai sebagai wujud eksistensi dan identitas kekuatan tidak tumbuh di sembarang tempat (Evers and Korff,
politik tertentu yang sarat dengan makna. Tema-tema 2002; Gilbert dan Gugler, 2007). Pertumbuhan kota
yang terkait dengan produksi ruang seperti pemaknaan, senantiasa terkait dengan pembentukan negara (Field,
komodifikasi, pencitraan, dan simbolisasi lokasi 1999). Kota merupakan bagian dari sebuah lingkungan
semakin mengemuka (Mammadouh, 1998). lebih luas di mana kekuatan-kekuatan politik saling
Sebagai bagian dari geografi kritis, studi ini bersaing demi memperkokoh eksistensinya. Ulasan
menelaah mengenai produksi ruang kekuasaan di di atas menunjukkan bahwa gejala pertumbuhan kota
Pulau Jawa abad ke-16 hingga abad ke-17. Merujuk mengandung dimensi geopolitik yang sangat kental
pada Soja (2000), produksi ruang kekuasaan dapat (Dikshit, 1982; Agnew, 2001). Oleh sebab itu, studi
dipahami sebagai teritorialitas. Berlandaskan pada ini bertujuan untuk menelaah gagasan serta praktek
pendapat Deleuze dan Guattari, Soja menjelaskan kekuasaan tertentu yang terkait dengan penguasaan dan
teritorialisasi sebagai restrukturisasi identitas pengendalian teritorial di balik pembentukan kota.
teritorial yang dipengaruhi oleh hubungan antara
ruang, pengetahuan, dan kekuasaan. Restrukturisasi METODE PENELITIAN
identitas dapat berupa “deteritorialisasi” atau
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
“reteritorialisasi”. Jika deteritorialisasi memperlihatkan
yang merujuk pada pemikiran geografi interpretatif.
gejala pelemahan ikatan antara identitas dan teritori,
Hoggart dkk. (2000) menyatakan geografi interpretatif
maka reteritorialisasi justru memperlihatkan gejala
senantiasa berupaya mencari dan menemukan makna
penguatan. Restrukturisasi identitas juga terkait dengan
dari suatu fenomena tertentu. Data yang digunakan
konsepsi ulang (re-conception) terhadap teritori baik
adalah data kualitatif berupa teks dan peta yang
dengan cara perombakan batas, pemberian penafsiran
dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya-
baru, atau pun penyematan simbol-simbol baru. Soja
karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti buku,
(2000) juga berkeyakinan bahwa deteritorialisasi dan
laporan penelitian, dan makalah seminar. Terkait
reteritorialisasi merupakan dua proses teritorial yang
dengan keperluan klarifikasi dan validasi, penelitian
saling terkait, bahkan dapat terjadi pada saat yang
ini menerapkan teknik triangulasi terhadap data atau
bersamaan.
informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Unit
Pandangan Soja (2000) dapat dikombinasikan analisis yang digunakan mencakup unit analisis non-
dengan pendapat Taylor (1993) tentang geopolitical spasial yaitu aktor kekuasaan dan unit analisisi spasial
code dan geopolitical order untuk menjelaskan produksi yaitu kota. Aktor kekuasaan dipandang sebagai subjek
ruang kekuasaan. Kode geopolitik (geopolitical yang aktif melakukan praktek-praktek politik didasari
code) mencerminkan konsep ruang yang dianut oleh oleh kesadaran, harapan, motif, serta kepentingan
suatu kekuasaan berdasarkan sistem nilai tertentu. yang khas. Adapun mengenai kota, penelitian ini
Konsep ini merepresentasikan subjektivitas penguasa memahaminya sebagai produk sekaligus simbol suatu
dalam teritorialisasi. Kode geopolitik mempengaruhi kekuasaan yang bekerja menurut tradisi tertentu dalam
pemaknaan, penafsiran, dan perlakuan penguasa suatu sistem regional.
terhadap tempat-tempat tertentu. Sementata itu,
Penelaahan dilakukan berdasatkan suatu
tatanan geopolitik (geopolitical order) mencerminkan
pemikiran bahwa produksi ruang kekuasaan
jaringan spasial suatu kekuasaan yang terangkai antar-
merupakan hasil tindakan para penguasa berdasarkan
tempat. Tatanan geopolitik merupakan produk dari
pemaknaan dan imajinasi spasialnya. Kemunculan serta
pemberlakukan kode geopolitik tertentu oleh rezim
keruntuhan kota-kota merupakan jejak dari tindakan
kekuasaan. Peralihan kekuasaan dari satu rezim ke
tersebut yang tercermin melalui perubahan identitas
rezim yang lain akan diikuti oleh pergantian kode
kota demi membangun eksistensi suatu kekuasaan.
geopolitik dan berujung pada perubahan tatanan
Pemikiran ini memposisikan kota sebagai sebuah teks.
geopolitik.
Berdasarkan pemikiran tersebut, langkah berikutnya
Penetapan situasi Pulau Jawa pada abad ke-16 adalah memperdalam pemahaman dengan menerapkan
hingga ke-17 sebagai cakupan utama studi ini didasarkan metode penafisran berdasarkan prinsip hermeneutika
https://jurnal.ugm.ac.id/mgi |9
ilmiah yang telah dipublikasikan seperti buku, laporan penelitian, dan makalah seminar. Terkait
dengan keperluan klarifikasi dan validasi, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi terhadap
data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Unit analisis yang digunakan
mencakup unit analisis non-spasial yaitu aktor kekuasaan dan unit analisisi spasial yaitu kota.
Aktor kekuasaan dipandang sebagai subjek yang aktif melakukan praktek-praktek politik
didasari oleh kesadaran, harapan, motif, serta kepentingan yang khas. Adapun mengenai kota,
penelitian ini memahaminya sebagai produk sekaligus simbol suatu kekuasaan yang bekerja
menurut tradisi tertentu dalam suatu sistem regional.

Penelaahan dilakukan berdasatkan suatu pemikiran bahwa produksi ruang kekuasaan
merupakan hasil tindakan para penguasa berdasarkan pemaknaan dan imajinasi spasialnya.
Kemunculan serta keruntuhan kota-kota merupakan jejak dari tindakan tersebut yang tercermin
melalui perubahan identitas kota demi membangun eksistensi suatu kekuasaan. Pemikiran ini
memposisikan kota sebagai sebuah teks. Berdasarkan pemikiran tersebut, langkah berikutnya
adalah memperdalam pemahaman dengan menerapkan metode penafisran berdasarkan prinsip
hermeneutika yang memposisikan peneliti sebagai penafsir teks. Sebagaimana dijelaskan oleh
Ricoeur (2008), teks adalah tindakan manusia yang meninggalkan jejak, sehingga terbuka
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
ditafsirkan. Kegiatan penafsiran dilakukan dalam dua tahap yang masing-masing tahap
yang memposisikan peneliti sebagai penafsir teks. kekuasaan sebagai pelaku tindakan, (2) produksi ruang
menggambarkan pembentukan teks dan proses dialogis antara penafisr dan teks (Gambar 1).
Sebagaimana dijelaskan oleh Ricoeur (2008), teks kekuasaan sebagai wujud tindakan, (3) kota sebagai
Tahapan tersebut mencakup empat unsur utama yaitu (1) pemegang kekuasaan sebagai pelaku
adalah tindakan manusia yang meninggalkan jejak, jejak tindakan, dan (4) peneliti sebagai penafsir. Hasil
tindakan, (2) produksi ruang kekuasaan sebagai wujud tindakan, (3) kota sebagai jejak tindakan,
sehingga terbuka ditafsirkan. Kegiatan penafsiran pemahaman dan penafsiran terhadap teks selanjutya
dadni la(k4u)k apne dnaelalmiti dusea btaahgaapi y apnegn maafssiinrg. -m Hasainsgi lt aphaepm ahdaibmerai n mdaaknn a pespnaasifasli raunnt utke rhmaednaupnj utkekkasn sbealhawnaju tya
dibmeernig mgamakbnarak asnp paesmiable nutnuktuank t emkse dnaunn pjruokseks adnia lbogaihs wap rpordoudkusik rsuia nrgu akenkgu aksaeaknu maseanaimnb mulkeanni mjejbaku lbkearunp aj ejak
antara penafisr dan teks (Gambar 1). Tahapan tersebut pola spasial pertumbuhan kota.
berupa pola spasial pertumbuhan kota.
mencakup empat unsur utama yaitu (1) pemegang

Tahap 1
Tahap 2

Kekuasaan bertradisi sawah Teks Pra-pemahaman =
kerangka teoritis
Pelaku : Tindakan: Jejak tindakan : Penafsir:
Pemegang Produksi Kota Peneliti
kekuasaan ruang

Pembentukan teks

Penafsiran sebagai proses dialogis antara penafsir dan teks
Gambar 1. Tahap Penafsiran

HASIL DAN PEMBAHASAN Pulau Jawa baik dari segi ekonomi, budaya, maupun
Tradisi Sawah Sebagai Basis Geopolitik Pulau Jawa politik (van Setten van der Meer, 1979; Lombard, 2005c;
Abad XVI - XVII Santoso, 2008).
Pulau Jawa sering dihubungkan dengan sebuah Dalam hal budidaya padi, pada masa lalu
tempat bernama Yavadvipa (Coedés, 2010). Istilah penduduk Pulau Jawa juga mengenal adanya tradisi
Yava merujuk pada biji-bijian yang menyerupai ladang berpindah (huma) selain tradisi sawah. Jika
padi. Adapun dvipa dapat berarti “pulau”. Jadi Pulau tradisi sawah berasosiasi dengan orang Jawa (Wong

Jawa dapat diartikan sebagai pulau padi atau pulau Jowo), maka tradisi ladang berasosiasi dengan orang
penghasil beras. Selain Yavadvipa, nama Jawa juga Sunda (urang Sunda). Secara fisiografi, batas spasial
sering dikaitkan dengan istilah jewawut. Raffles (1817) antara kedua tradisi tersebut adalah Lembah Ci Tanduy.
dalam buku History of Java, memberikan catatan kaki Sebelah barat lembah ini terdapat wilayah dataran
yang menjelaskan jewawut sebagai tanaman rumput tinggi dengan puncak-puncak gunung yang sangat
berspecies panicum italicum. Hasil utama tanaman rapat, tertutup hutan lebat, dan bercurah hujan tinggi.
ini adalah biji-bijian yang dapat diolah sebagai bahan Sebelah timurnya terdapat wilayah dengan puncak-
makanan. Nama-nama di atas mengindikasikan bahwa puncak vulkanik yang saling terpisah, lembah-lembah
Pulau Jawa adalah wilayah yang kaya akan sumber sungai besar, dan curah hujan relative lebih sedikit.
makanan yang selalu dikaitkan dengan padi. Kondisi fisiografi di sebelah timur Lembah Ci Tanduy
lebih sesuai bagi kegiatan persawahan daripada sebelah
Sebenarnya padi bukanlah tanaman endemik
barat. Oleh sebab itu, tradisi sawah sebenarnya lebih
Pulau Jawa (Bellwood, 2000). Oleh sebab itu, bagi Pulau
merujuk pada wilayah bagian tengah hingga ujung
Jawa budidaya padi juga dapat dikatakan sebagai tradisi
timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai Tanah Jawa
asing. Sawah-sawah pertama di Pulau Jawa dibuka di
(Gambar 2). Geertz (1983) menyebut wilayah ini
Dataran Kedu dan Lembah Brantas (Geerzt, 1983).
sebagai “Indonesia Dalam”. Adapun bagian barat Pulau
Namun pada akhirnya tradisi sawah pun menjadi
Jawa yang kental dengan tradisi ladang lebih dikenal
cultural core bagi kehidupan penduduk di Pulau Jawa.
sebagai Tanah Pasundan.
Tradisi sawah turut menentukan corak kehidupan di
10| https://jurnal.ugm.ac.id/mgi
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21

Gambar 2. Wilayah kultural sebagai basis tradisi kekuaaan
Berbeda dengan para peladang, masyarakat sawah pegunungan tengah dan dari situ mereka memperluas
adalah masyarakat yang hidup menetap, membentuk wilayah sampai ke seluruh pulau, tapi barulah menjelang
permukiman-permukiman besar, mengembangkan 1300 muncul dinasti Majapahit yang berhasil bertahan
ikatan sosial, serta memelihara kolektifitas. Tempat- di tengah sambil menjaga hubungan dengan daerah
tempat yang cocok untuk menanam padi dipandang persawahan dan pelabuhan yang ramai di tengah
sebagai tempat strategis untuk menyemai suatu (Furnival, 2009:8).
masyarakat yang terorganisasi (Ricklefs, 2005). Dalam
Tradisi sawah merupakan basis geopolitik penting
kaitan tersebut, Sumardjo (2007) menyatakan bahwa
bagi Kerajaan Hindu Majapahit ketika mencapai masa
konsep ruang dalam budaya sawah terwujud sebagai
kejayaannya di abad ke-13. Penguasaan Majapahit atas
“kesatuan besar yang dikendalikan oleh satu pusat
wilayah subur di Lembah Madiun dan Lembah Brantas
utama”. Menurutnya, fungsi utama “pusat” adalah
merupakan faktor penentu bagi kekuatan perdagangan
untuk mengatur dan mengendalikan organisasi sosial
maritimnya yang mencakup sebagian besar kawasan Asia
dan sumberdaya yang sangat besar.
Tenggara (Rahardjo, 2011; Mulyana, 2005; Lombard,
Masuknya tradisi India di Pulau Jawa yang 2005b). Pola serupa dilanjutkan oleh penguasa Islam
diperkirakan sejak abad ke-5 mempertegas peran pada masa Kesultanan Demak yang berkuasa di Pulau
penting pusat. Ajaran Hindu-Budha yang terkandung Jawa pada abad ke-15. Reputasi Demak sebagai pewaris
dalam tradisi India turut memperkenalkan konsep kejayaan maritim Majapahit juga ditentukan oleh
tentang “gunung suci”. Konsep ini terkait dengan penguasaannya atas wilayah produsen beras di Pengging-
keyakinan akan kedudukan Gunung Meru di India Pajang dan Dataran Kedu (de Graff dan Pigeuad,
sebagai poros utama yang menghubungkan dunia dewa 2003). Berbasis pada perdagangan beras, Kesultanan
dan dunia manusia (Heine-Geldern, 1942). Puncak Demak menjadi aktor utama di balik “kebangkitan
gunung menjadi simbol eksistensi kesucian dewa di politik daerah pantai” di Pulau Jawa (Lombard, 2005b).
tengah kehidupan manusia. Melalui poros tersebut, Kejayaan maritim tersebut berakhir pada abad ke-16
kesucian dewa dapat diraih dan diturunkan kepada seiring dengan runtuhnya Kesultanan Demak. Penguasa
figur-figur tertentu, sehingga melahirkan gagasan baru yang berkedudukan di Pajang tampaknya tidak
“raja sebagai titisan dewa” (Moertono, 1985; Sumardjo, tertarik untuk mengembangkan perdagangan maritim.
2007; Santoso, 2008). Pada masyarakat sawah di Pulau Kesultanan Pajang memutar orientasi kekuasaan di
Jawa, gagasan ini mempertegas pentingnya sentralisasi Pulau Jawa untuk kembali sepenuhnya ke pedalaman
kekuasaan (van Setten van der Meer, 1979; Lombard, (Ricklefs, 2005). Akhirnya menjelang abad ke-17
2005b). Gagasan juga ini memberi andil besar bagi Kesultanan Mataram menghentikan sama sekali politik
berlangsungnya mekanisme penggabungan wilayah perdagangan maritim dan menggantinya dengan politik
di Pulau Jawa melalui konsep kerajaan yang berbasis persawahan (Reid, 1993; Burhanudin, 2012).
pada sistem kekuasaan terpusat (Lombard, 2005b).
Dalam politik agraris Kesultanan Mataram,
Berkenaan dengan itu, peneliti asal Belanda, J.S.
desa-desa ditempatkan sebagai sumber pembiayaan
Furnival (2009) menyatakan:
pemerintahan melalui sistem lungguh dengan
Di Jawa kita melihat dinasti susul menyusul naik cara “membagi desa-desa di antara para penguasa”
ke puncak kekuasaan mulai dari daerah persawahan (Moertono, 1985). Sistem ini mengendalikan tingkat
di timur kemudian bergerak ke barat ke daerah produksi padi dan mengatur jumlah uang yang akan
https://jurnal.ugm.ac.id/mgi |11
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
disetor ke kas kerajaan (Lombard, 2005c). Sebagai Rahardjo (2007) menjelaskan kecenderungan ini
sumber kekayaan kerajaan, para petani dan keluarganya dengan istilah yang berbeda. Jika Geertz menggunakan
dipandang sebagai “makanan negara” (Moertono, istilah “kecenderungan introversif”, maka Rahardjo
1985). Mereka tersebar di desa-desa dan ditempatkan menggunakan istilah “sentripetal”. Keduanya
pada hirarki terbawah. Jumlah mereka dijadikan menggambarkan bahwa tradisi sawah memiliki
sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran pajak kecenderungan untuk lebih mementingkan hubungan
yang akan disetorkan oleh setiap desa ke kas kerajaan. ke dalam dari pada ke luar.
Melalui system lungguh, Kesultanan Mataram telah Eksistensi dan peran penting pusat menegaskan
mengembalikan modal kekuasaan di Pulau Jawa pada karakter mancapat sebagai suatu tatanan kerja
penguasaan tanah dan penduduk setelah sebelumnya masyarakat sawah. Dalam tatanan tersebut terdapat
pada masa Kesultanan Demak sempat beralih ke struktur sosial hirarkis yang dikendalikan oleh suatu
kekuasaan berbasis kekayaan uang yang diperoleh dari otoritas tertentu (Wittfogel, 1957; Braudel, 1979). Setiap
jaringan perdagangan maritim. upaya untuk meningkatkan produksi selalu menuntut
otoritas terpusat yang semakin kuat (van Setten van
Konsep Ruang Tradisi Sawah der Meer, 1979). Setiap pelaksanaan tugas bukan hanya
dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi diri, tetapi
Kalangan masyarakat sawah Pulau Jawa mengenal
juga untuk menciptakan manfaat bagi kepentingan
adanya konsep mancapat yang merupakan unsur pokok
bersama. Meminjam istilah yang disampaikan oleh
bagi mentalitas masyarakat sawah Pulau Jawa (Lombard,
Mulder (2001), tatanan mancapat mencerminkan
2005b). Melalui hasil kajiannya yang dipublikasikan
totalitas kehendak yang dibangun berdasarkan semangat
ada tahun 1917, F.D.E van Ossenbruggen berpendapat
kerukunan. Setiap elemen melaksanakan tugas dan
bahwa arti suku kata pat dalam kata mancapat adalah
kewajiban sesuai dengan hirarkinya masing-masing
satuan ruang, sedangkan suku kata manca merujuk pada
tanpa menimbulkan gangguan pada keseluruhan
kelima titik yang membentuk ruang tersebut (Santoso,
tatanan. Jakob Sumardjo (2002) dan Nigel Mulder
2008). Mancapat dengan demikian dapat disebut sebagai
(2001) mendeskripsikannya sebagai berikut:
konsep kesatuan lima (Sumardjo, 2002). Kesatuan lima
merujuk pada eksistensi empat mata angin ditambah Masyarakat sawah adalah masyarakat kerja.
titik kelima yang terletak tepat di tengah (Lombard, Setiap orang mempunyai tempatnya yang tepat dalam
2005c; Santoso, 2008). Secara keseluruhan, konsep kelompoknya. Etika kerajinan, etika profesi, dan etika
mancapat atau kesatuan lima mengandung prinsip dan kerjasama (solidaritas) menjadi dasar moralitas ruang.
pola dasar produksi ruang kekuasaan di dalam tradisi Hirarki ruang menjadi penting. Dan setiap ruang
sawah. memiliki nilainya sendiri. .... Masyarakat ini sangat
mementingkan sifat komunalnya (dependen-kolektif),
Bagi masyarakat sawah di Pulau Jawa, konsep
solidaritas yang kuat, produktif, dan lokalitas yang kuat
mancapat merupakan wujud pemberlakuan hukum
(Sumardjo, 2002:23-24)
dan tatanan alam semesta pada kehidupan manusia.
Jadi, tatanan yang berlaku pada kehidupan manusia Gagasan mengenai kesederajatan...sama sekali
merupakan replika dari tatanan alam semesta (Heine- asing...bahkan mengganggu. Hingga batas di mana
Geldern, 1942; Mulder, 2001; Santoso, 2008). Dalam orang tidak sederajat secara moral, hingga batas itu pula
Macapat terdapat satu kekuasaan absolut yang menjadi ada hirarki yang menjadi tulang punggung organisasi
titik pertemuan keempat elemen lainnya. Titik absolut sosial....hirarki organisasi yang jelas menjamin
itu adalah pusat. Sebagai titik pertemuan, pusat berperan ketertiban, hirarki yang kondusif untuk menghindari
penting untuk memadupadankan berbagai varian yang konflik terbuka dan mempertahankan keseimbangan...
muncul dalam kehidupan. Pusat adalah wujud sintesis Ketidaksedarajatan moral muncul secara alamiah
dari segala unsur kehidupan guna menciptakan energi (Mulder, 2001:99)
bagi keseluruhan sistem kehidupan (Lombard, 2005b). Bagi masyarakat sawah, petani identik dengan
Konsep mancapat menekankan perilaku aktif sawahnya (Sumardjo, 2002). Menghimpun para
dari suatu pusat. Pusat adalah pemegang, pelaksana, petani berarti menghimpun petak-petak sawah yang
dan sekaligus pemelihara kekuasaan (Lombard, 2005c). terbentang luas pada beberapa desa. Meskipun
Pusat akan menarik elemen-elemen luar untuk masuk setiap petani memiliki sawah, namun keberhasilan
ke dalam lingkaran pengaruhnya. Jadi konsep mancapat pengusahaannya ditentukan oleh kebersamaan,
tidak mengenal adanya elemen luar. Konsep ini keharmonisan, serta keseimbangan sosial para petani
memahami bahwa “semua ruang adalah ruang dalam” dalam suatu kesatuan besar (Sumardjo, 2007). Ukuran
(Sumardjo, 2002). Setiap elemen luar selalu diupayakan dari kesatuan tersebut akan terus membesar seiring
untuk ditarik ke dalam. Selain harus menunjukkan dengan upaya peningkatan produksi. Teritori pun
loyalitasnya kepada pusat, setiap elemen luar tersebut akan semakin meluas. Masyarakat tipe ini menuntut
dituntut untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan kehidupan ekonomi dan politik yang stabil (Rahardjo,
kedudukannya dalam hirarki. Geertz (1983b) dan 2007). Organisasi keruangan para petani pun dicirikan
oleh ikatan sosial yang kuat dan luas hingga melampaui
12| https://jurnal.ugm.ac.id/mgi
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
batas-batas kekerabatan dalam suatu tatanan hirarkis- mengalami penguatan bersamaan dengan kembalinya
konsentris. Ikatan sosial jauh lebih penting dari pada primordialisme tradisi sawah. Peleburan antara ajaran
ketegasan batas teritorial. Islam, warisan Hindu-Jawa, dan tradisi sawah akhinya
Tatanan konsentris-hirarkis (Gambar 3) yang melahirkan konsep manunggaling kawula gusti. Pada
berlaku pada tradisi sawah tidak dapat dilepaskan dari masa ini penataan kekuasaan politik berjalan bersama-
konsep manunggaling kawula gusti yang bermakna sama dengan apa yang disebut oleh Burhanudin (2012)
“kemanunggalan antara hamba dan Tuhan” (Mulder, sebagai “upaya penerjemahan Islam ke dalam inti
2001; Sunyoto, 2012), atau “manusia di dalam Tuhan” budaya Jawa”. Para penguasa berupaya mensintesiskan
(Zoetmulder, 2000), atau “kesatuan yang sesungguhnya Islam dengan budaya Jawa dan merangkulnya ke dalam
dengan Tuhan” (Moertono, 1974). Konsep ini pusat kekuasaan (Reid, 1993). Melalui sintesis tersebut,
berakar dari gagasan “raja sebagai titisan dewa” yang konsep kekuasaan Islam yang diusung oleh Kesultanan
menempatkan raja sebagai agen utama keselarasan Mataram “harus dapat menyesuaikan diri dengan
dan kesejajaran antara dunia dewa (makrokosmos) konsep raja sebagai poros dunia” (Lombard, 2005b).
dan dunia manusia (mikrokosmos). Meskipun konsep Kesempurnaan dan kesucian raja dengan demikian
ini dilandasi oleh asumsi kesamaan derajat manusia menjadi kode geopolitik terpenting dalam pola

di hadapan Tuhan (Sunyoto, 2012), namun manusia- kekuasaan di Pulau Jawa abad ke-17 di bawah Kesultanan
manusia tertentu dapat “bergerak naik” hingga tingkat Mataram. Raja memegang kendali penuh atas semua
tertinggi selama mereka mampu mempertajam aspek kehidupan sehingga melahirkan absolutisme

kemampuan batin, memperdalam intuisi, dan kekuasaan. Absolutisme tersebut menjadikan istana
menemukan kesejatian eksistensi dirinya sebagai raja atau kraton menjadi titik sentral bagi seluruh aspek
hamba Tuhan (Mulder, 2001). Ketika sudah berada kehidupan. Istana menjalankan dua fungsi sekaligus,

pada tingkat tertinggi pun, seorang hamba Tuhan juga yaitu fungsi sakral dan fungsi profan. Jika fungsi sakral
harus “bergerak turun” untuk memberikan bimbingan, merujuk pada kesempurnaan, kesucian, kemuliaan,
perlindungan, serta kasih sayang kepada mereka yang kewibawaan, kesaktian serta keunggulan batin sang raja,

berada di tingkat bawah (Moertono, 1974). maka fungsi profannya lebih terkait dengan perannya
sebagai penghubung antara raja dan para pejabat,
bangsawan, serta penguasa daerah yang berkedudukan
Makrokosmos di luar istana (Santoso, 2008). Kedudukan istana
sebagai “pusat tunggal yang dominan” pun mencapai
tingkat yang paling sempurna. Istana tidak dapat
didirikan pada sembarang lokasi karena lokasi istana
Mikrokosmos harus merepresentasikan kesempurnaan dan kesucian
kekuasaan raja. Berdasarkan hal tersebut, pengkultusan
terhadap figur raja harus didukung oleh pengkultusan
terhadap lokasi istananya. Pengkultusan ganda ini
menjadi landasan penting bagi berlangsungnya proses
dan pola produksi ruang kekuasaan.
Pengkultusan ganda tersebut tidak dapat
dilepaskan dari apa yang disebut oleh Wessing (2008)
sebagai proses pendewaan terhadap tanaman padi.
Tanaman padi tidak hanya dipandang sebagai sumber
Pinggiran Pinggiran makanan pokok, melainkan juga sebagai lambang
kemuliaan dan kesuburan alam. Eksistensi Dewi
Pusat Sri sebagai lambang kesuburan dalam kehidupan
masyarakat sawah di Pulau Jawa menunjukkan adanya
kesetaraan derajat kemuliaan antara kesuburan tanah
dan kesuburan wanita (Ricklefs, et al, 2013). Tanah
subur dipandang memiliki tingkat kesucian yang
tinggi seperti kesuburan rahim wanita. Padi itu sendiri
dipandang sebagai benih kehidupan yang akan disemai
Gambar 3. Tatanan Ruang Konsentris-Hirarkis dan ditanam di dalam rahim. Dalam perspektif
Gambar 3. Tatanan Ruang Konsentris-Hirarkis Masyarakat Sawah
Masyarakat Sawah geopolitik, kepercayaan di atas dapat dimaknai “di
mana padi dapat ditanam, di tempat itu pula kekuasaan
Seiring dengan menguatnya pengaruh ajaran
dapat berkembang”. Penghormatan, pemujaan, serta
Seiring dengan menguIsalatmn,y gaa gapseann g“raajar usheb aagajia tritaisnan Idselwaam” a,k hgirangyaa san “raja sebagai titisan dewa”
pemuliaan terhadap tanah-tanah subur merupakan
berubah menjadi “raja sebagai Wakil Allah SWT”.
akhirnya berubah menjadi “raja sebagai Wakil Allah SWT”. Dbaagilaan mpen tkineg kbaugia ksebaearlnan juKtane skeuhlidtuapnana.n
Dalam kekuasaan Kesultanan Mataram gagasan tersebut
Mataram gagasan tersebut mengalami penguatan bersamaan dengan kembalinya primordialisme
tradisi sawah. Peleburan antara ajaran Islam, warisan Hindu-Jawa, dan tradisi sawah akhinya
https://jurnal.ugm.ac.id/mgi |13
melahirkan konsep manunggaling kawula gusti. Pada masa ini penataan kekuasaan politik
berjalan bersama-sama dengan apa yang disebut oleh Burhanudin (2012) sebagai “upaya
penerjemahan Islam ke dalam inti budaya Jawa”. Para penguasa berupaya mensintesiskan Islam
dengan budaya Jawa dan merangkulnya ke dalam pusat kekuasaan (Reid, 1993). Melalui sintesis
tersebut, konsep kekuasaan Islam yang diusung oleh Kesultanan Mataram “harus dapat
menyesuaikan diri dengan konsep raja sebagai poros dunia” (Lombard, 2005b).

Kesempurnaan dan kesucian raja dengan demikian menjadi kode geopolitik terpenting
dalam pola kekuasaan di Pulau Jawa abad ke-17 di bawah Kesultanan Mataram. Raja memegang
kendali penuh atas semua aspek kehidupan sehingga melahirkan absolutisme kekuasaan.
Absolutisme tersebut menjadikan istana raja atau kraton menjadi titik sentral bagi seluruh aspek
kehidupan. Istana menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sakral dan fungsi profan. Jika
fungsi sakral merujuk pada kesempurnaan, kesucian, kemuliaan, kewibawaan, kesaktian serta
keunggulan batin sang raja, maka fungsi profannya lebih terkait dengan perannya sebagai
penghubung antara raja dan para pejabat, bangsawan, serta penguasa daerah yang berkedudukan
di luar istana (Santoso, 2008). Kedudukan istana sebagai “pusat tunggal yang dominan” pun
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
Proses dan Pola Produksi Ruang Kekuasaan di religius sejak berabad-abad sebelumnya sebagai “tempat
Bawah Tradisi Sawah suci yang ideal bagi kekuasan”. Kemunculan tersebut
Pada abad ke-16 pusat kekuasaan politik di Pulau bukan hanya meletakkan kembali nilai geopolitik
Jawa telah berpindah dari pesisir utara (Demak) ke wilayah pedalaman pada tataran tertinggi, tetapi juga
suatu dataran subur di antara Gunung Sumbing dan menjustifikasi proses pemutlakkan raja dan istananya
Gunung Lawu di mana terdapat Dataran Kedu dan sebagai pusat tunggal. Kesempurnaan figur raja pun
Lembah Bengawan Solo. Lombard (2005a) menyebut berpadu dengan kesucian tanah subur di Dataran Kedu.
wilayah ini sebagai “jantung” Pulau Jawa (Gambar 4), Dataran inilah yang berperan sebagai pusat dari segala
yaitu tempat tertanamnya kebudayaan Jawa yang paling proses produksi ruang kekuasaan di Pulau Jawa pada
murni dan paling halus. Jauh sebelum kemunculan abad ke-16 hingga abad ke-17.
Kesultanan Mataram, Dataran Kedu juga pernah Ciri utama dari produksi ruang kekuasaan tersebut
menjadi pusat kekuasaan Dinasti Syailendra pada abad adalah menegakkan kembali kekuasaan terpusat yang
ke-8 yang beraliran Budha Mahayana. Syailendra itu menjadi ciri khas tradisi sawah seraya mengedepankan
sendiri berarti “raja gunung” (Cœdès, 2010). Dinasti politik anti-pesisir. Ciri ini ditandai oleh keputusan
ini meninggalkan karya monumental berupa Candi penguasa Mataram untuk meletakkan istananya
Borobudur. di balik Gunung Merapi sehingga membelakangi
pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa. Penguasa
Mataram memilih untuk menghadapkan istananya
ke Samudera Hindia yang sepi dan berombak ganas
dibandingkan ke arah perairan utara yang tenang dan
ramai di Laut Jawa. Ciri anti-pesisir ini dipertegas
oleh klaim penguasa Mataram bahwa mereka bukan
pedagang seperti raja-raja Jawa lainnya (Burhanudin,
2012), terutama raja-raja Banten dan Surabaya (Vlekke,
2008). Raja Mataram yang bernama Sultan Agung pun
memutuskan hubungan dengan dunia perdagangan
yang berkembang di pesisir (Reid, 1993; Burhanudin,
2012). Vlekke (2008) mendeskripsikan politik anti-
pesisir tersebut sebagai berikut:
KKoottaaggeeddee Bagaimanapun keadaannya, kita bisa dengan
pasti menyimpulkan bahwa pada pergantian abad ke-
16 menuju abad ke-17, pusat kekuasaan politik Jawa
0 Kilometer 25 telah beralih sekali lagi ke pedalaman. Konsekuensinya
bagi daerah-daerah pantai adalah bencana. Penguasa-
GambaGra 4m.b Dar a4t. aDraatanra nK Keedduu sseebbagaagi aJain Jtaunngt uPunlagu PJauwlaa u Jawa
penguasa di pedalaman itu dan para bangsawan terus

Tidak jauh dari Candi Borobudur, terdapat Candi Hindu Prambanan. Santoshoi d(2u0p0 8m) engikuti tradisi kuno dan tidak ada tempat bagi
menilai Candi PramTbiadnaank jlaebuihh dmaermi Cpearlnihdaitk Bano rkoebausldiaunr ,b tuedradyaap aJatw Caa ndadrii padpaa rCaa snadui dagar di dunia kesatriaan itu (Vlekke, 2008:117).
Borobudur. Menurutnya, Candi Prambanan menandai peleburan antara budaya Jawa dan tradisi
Hindu Prambanan. Santoso (2008) menilai Candi
India. Candi ini merupakan replika dari struktur makrokosmos yang selalu dikaitkan dengPano litik anti-pesisir ini mencerminkan imajinasi
eksistensi GunPurnagm Mberaun dain I ndlieab siehb agmai epmuspate drulinhiaa.t Nkailnai kkeseaaksralilaann Prbamudbaanyaan terlestpaka spiaadl a penguasa Mataram yang meyakini pesisir
representasinyJaa wseaba dgaair i“ rpumadaha” Cpaarna ddie wBao ryoabngu dmuern.g Matuer nkuerhuidtunpyaan , dCunaina d(Ji ordan, 2009).
sebagai wilayah tercemar yang penuh dengan konflik
Keberadaan Candi Prambanan juga sering ditafsirkan sebagai “pembenaran atas penguasaan
Prambanan menandai peleburan antara budaya Jawa dan
tanah untuk membangun suatu sistem kekuasaan” (Santoso, 2008). Ditinjau dari pdearsnp ekkteift idakstabilan (Lombard, 2005b). Pesisir dan
geopolitik, pentraafidsriasni Itnerdseibau. t Cmaenmdpie ritneig ams eidreunptiataksa Dna rtaerpalni kKae ddua rsie sbtarguaik tteumrp at ipdeearld baaggai ngan maritim dipandang sebagai elemen
berkembangnyma saukartuo kkeoksumasoaasn ybaesnagr. s elalu dikaitkan dengan eksistensi
luar yang mengancam kemantapan dan kesucian
Gunung Meru di India sebagai pusat dunia. Nilai
Kemunculan pusat kekuasaan Kesultanan Mataran di jantung Pulau Jawak edkeungaasna an. Nilai kemuliaan dan kesucian pesisir jauh
kesakralan Prambanan terletak pada representasinya
demkian bukan suatu kebetulan. Pusat kekuasaan Islam ini muncul pada suatu tempat ylaenbgi hte lraehn dah dari pada pedalaman. Begitu pula dengan
terlegitimasi sseecabraa gkauil tu“rraul-mrealihgi”u sp saerjaak d beewraaba yd-aanbgad mseebnelguamtnuyra kseebhaigdaui p“taenm pat suci yang
nilai ke”jawa”annya. Oleh sebab itu, ketika pedalaman
ideal bagi kekduuasnania”. ( JKoermduannc,u la2n0 0te9rs)e. bKut ebbuekraand haaannya Cmaenledtaik kParna kmembbaanlia nni lai geopolitik
wilayah pedalaman pada tataran tertinggi, tetapi juga menjustifikasi proses pemutlakkand riapjoa sdiasni kan sebagai pusat, maka pesisir dipandang
juga sering ditafsirkan sebagai “pembenaran atas
istananya sebagai pusat tunggal. Kesempurnaan figur raja pun berpadu dengan kesucsiaenb taagnaahi mancanegara atau daerah luar yang secara
subur di Datarpane nKgeudua.s aDaanta ratan ninaihla h uynantgu kbe rmpereamn sbeabnaggaui npu ssaut adtauri ssegisatlea mpr osesk porondsuekpsit ual sama dengan pinggiran. Kategorisasi ini
ruang kekuasakane kdiu Pauslaaaun J”a w(aS paandtao asboa,d 2ke0-0186 )h.i n gDgai taibnajda uke -d17a.r i p erspektif
merupakan anti-tesis terhadap praktek kekuasaan

geopolitik, penafisran tersebut mempertegas identitas
Ciri utama dari produksi ruang kekuasaan tersebut adalah menegakkan Kkeesmubltaalin an Demak dua abad sebelumnya. Sesuai
kekuasaan terpDuasatta ryaanng K medenuja sdei bcairgi aki htaesm trpaadtis iid seaawla bha sgeir bayear kmeemngbeadnepgannkyaan polditeikn ganatni- kategori itu berkembang pula anggapan bahwa
pesisir. Ciri insi udaittaun dkaei kouleahs kaeapnu tbuseasna pr.e n guasa Mataram untuk meletakkan istananya di balik
pesisir – terutama kota-kota pelabuhan yang memiliki
Kemunculan pusat kekuasaan Kesultanan kemandirian ekonomi – merupakan elemen yang
Mataran di jantung Pulau Jawa dengan demkian bukan mudah melepaskan diri. Anggapan ini berarti bahwa di

suatu kebetulan. Pusat kekuasaan Islam ini muncul pada pesisir tidak boleh ada dominasi kekuatan sentrifugal;
suatu tempat yang telah terlegitimasi secara kultural- sebagaimana diisyaratkan di bawah ini:
14| https://jurnal.ugm.ac.id/mgi
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
Di dalam negara agraris, gerak atau perubahan Berdasarkan pemaknaan pesisir sebagai “wilayah
hanya mungkin dari pusat ke pinggiran .... Dan gerak tercemar yang harus dinetralkan”, maka produksi
tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh para pegawai ruang kekuasaan di Pulau Jawa pada abad ke-16 hingga
yang merupakan pancaran kekuasaan raja sekaligus ke-17 didominasi oleh netralisasi pinggiran (Gambar
menjamin hubungan antara kraton dan daerah-daerah 5). Selain melalui penaklukan pesisir, produksi
bawahannya (Lombard, 2005b: 143). ruang kekuasaan juga dilakukan melalui mekanisme
Bergerak dalam pusat lingkaran kekuasaan, penggabungan wilayah-wilayah subur ke dalam suatu
para abdi raja berperan memancarkan kekuasaan raja tatanan ruang konsentris yang secara keseluruhan
sampai ke daerah-daerah kekuasaan yang terjauh. berada di bawah kendali istana. Sejalan dengan konsep
Mereka adalah miniatur sang penguasa. Sebagai mancapat, segenap mekanisme tersebut ditujukan
“pancaran” raja, mereka harus menjamin keselarasan di untuk memastikan agar setiap elemen mengakui dan
bagian dunia (mikrokosmos) yang telah dipercayakan setia kepada kedigdayaan pusat. Untuk itu ikatan sosial
kepadanya. Namun dalam batasan ruang gerak yang yang terbangun secara hirarkis-konsentris jauh lebih
dipercayakan kepadanya, para abdi raja juga memiliki penting dari pada batas teritorial. Ikatan tersebut
suatu kekuasaan yang hampir mutlak. Mereka hidup membentuk suatu poros yang bukan saja berfungsi
dari kekuasaannya sebagaimana raja hidup dari sebagai garis kendali, tetapi juga sebagai garis kontak
kerajaannya (Lombard, 2005b: 72). untuk kepentingan komunikasi (Santoso, 2008)
sehingga dapat menjamin terbentuknya ketertiban
yang ideal (Mulder, 2001).
Gambar 5. Proses dan Pola Spasial Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad XVI - XVII
Selama periode abad ke-16 hingga abad ke-17, Kesultanan Mataram memperlihatkan bahwa upaya
sistem dan ideologi Kesultanan Mataram menjadi pola untuk mendirikan struktur kekuasaan yang mantap
dominan di Pulau Jawa yang mana kesempurnaan, tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan senjata
kesucian, dan kemutlakkan kekuasaan raja menjadi kode dan penaklukan penguasa local; tanpa tidak disertai
geopolitik terpenting. Berdasarkan kode geopolitik pemulihan suatu tatanan agraris yang mapan seperti
itu, raja dan istananya diposisikan sebagai “pusat yang digambarkan di bawah ini:
dunia”. Pola ini melandasi proses pemulihan tatanan Di tengah-tengah adalah kraton di mana terdapat
geopolitik bercorak hirarkis-konsentris di Pulau Jawa kediaman raja dengan struktur “pemerintahan dalam”.
sesuai dengan promordialisme tradisi sawah yang telah Di sekitarnya terdapat ibukota atau nagara tempat
diperkaya oleh tradisi India dan Islam. Sebagaimana kedudukan “pemerintah luar” dan para bangsawan. Di
akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, sekitar ibukota terdapat lingkaran nagaragung berupa
netralisasi pinggiran dan pembukaan sawah mewarnai tanah-tanah lungguh yang dipercayakan kepada para
upaya pembentukan tatanan geopolitik ini. Para pangeran…sebagai sumber pajak bagi kraton. Lingkaran
penguasa Mataram mempunyai andil besar dalam terluar dan terakhir adalah mancanagara atau “daerah
pembukaan Tanah Pasundan bagian timur sebagai luar” yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan di mana
bagian dari upaya men”dalam”kan elemen luar. Merujuk raja mengangkat para bupati yang langsung tunduk
pada Lombard (2005b), produksi ruang kekuasaan pada kekuasaan kraton (Lombard, 2005b: 99).
https://jurnal.ugm.ac.id/mgi |15
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
Pertumbuhan Kota Sebagai Implikasi Teritorialisasi bercorak agraris. Beberapa kota di pesisir seperti Pati,
dalam Produksi Ruang Kekuasaan Kudus, dan Grobogan juga segera mengakui kedudukan
Produksi ruang kekuasaan oleh Kesultanan Sultan Mataram sebagai penguasa Pulau Jawa (de Graff
Mataram selama abad ke-16 hingga ke-17 menimbulkan dan Pigeaud, 2003).
teritorialisasi hingga ke seluruh pulau, kecuali ujung Dalam kondisi di bawah politik anti-pesisir,
barat Pulau Jawa. Produksi ruang kekuasaan tersebut identitas kota-kota tersebut sebagai “pembangkit
ditandai oleh penaklukan dan penguasaan beberapa gerakan ke luar” diubah menjadi “pemberi keuntungan
kota penting di Pulau Jawa. Kota-kota di pesisir utara bagi pusat”. Eksistensi mereka tidak lagi identik dengan
mulai dari Demak hingga Surabaya dan Pasuruan aktivitas pelabuhan. Kota-kota pelabuhan ditempatkan
berhasil direngkuh ke dalam kekuasaan Mataram. sebagai titik-titik terluar dan terjauh dari pusat
Begitu pula dengan kota-kota di pedalaman di bagian kekuasaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh istana.
tengah hingga timur yang merupakan pusat produksi Mereka adalah simbol kekuasaan dan kepanjangan
padi. Terakhir, kota dan pusat permukiman pada tangan raja di pinggiran. Kedudukan masa lalu kota-
wilayah-wilayah depresi di Tanah Pasundan bagian kota tersebut sebagai “entitas yang menentukan”
timur. kini menurun menjadi “entitas yang ditentukan”.
Sebagian besar kota-kota di atas adalah produk Perdagangan maritim hanya dipandang sebagai sumber
sekaligus simbol dari rezim kekuasaan sebelumnya. hadiah atau pungutan bagi istana (Reid, 1999).
Beberapa di antaranya seperti Surabaya dan Pasuruan Bersamaan dengan hilangnya peran pelabuhan,
dipandang sebagai kompetitor bagi penguasa Mataram hilang pula gaya-gaya sentrifugal yang digerakan
(de Graaf dan Pigeud, 2003). Kompetitor adalah olehnya. Hal ini berimbas pada melemahnya eksistensi
sumber ketidakstabilan yang tidak dapat diterima masjid sebagai pusat yang menyeimbangkan dan
keberadaannya dalam konsep ruang tradisi sawah. Demi meredam gaya sentrifugal tersebut. Daya tawar
memulihkan tatanan geopolitik agraris, Kesultanan masjid di hadapan istana mengalami penurunan
Mataram menyematkan identitas baru pada kota- drastis. Konsep manunggaling kawula gusti juga turut
kota tersebut demi merepesentasikan kekuasaannya. mengurangi peran penting masjid baik sebagai pemberi
Sesuai dengan konsep “dominasi pusat tunggal”, kota- legitimasi kesucian maupun simpul integrasi sosial
kota tersebut diberi identitas sebagai kota pinggiran. bagi kepentingan kekuasaan raja. Para ulama tidak
Pemberian identitas ini menandakan berlangsungnya lagi sepenuhnya memegang kekuasaan religius. Dalam
netralisasi pinggiran. Dalam proses ini, kota-kota Kesultanan Mataram, ulama adalah pegawai kerajaan
mengalami perubahan status dari elemen luar menjadi (Burhanudin, 2012). Kedudukan mereka terbungkus
elemen dalam. Citra, karakter, serta kekuatan yang dalam absolutisme kekuasaan raja.
melekat pada setiap kota dinetralkan oleh Kesultanan Menurunya peran dan kedudukan politik para
Mataram. Satu-satunya citra yang harus ditampilkan ulama berakibat pada menghilangnya identitas beberapa
adalah kewibawan dan kesempurnaan kekuasaan raja. kota pesisir yang pada abad ke-15 dikenal sebagai
Implikasi terberat dari penyematan identitas baru kota suci atau kota dakwah. Kota-kota tersebut selalu
ini dialami oleh kota-kota pesisir seperti Demak, Jepara, diidentikkan dengan eksistensi para ulama terutama
Tuban, Gresik, dan Surabaya yang pada abad sebelumnya Wali Songo di masa itu. Tempat tersebut menjadi tempat
dikenal sebagai pusat perdagangan maritim. Netralisasi Wali Songo bermukim dan memusatkan kegiatan
pinggiran yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram dakwahnya. Namun saat ini ulama dan masjidnya tidak
berhasil mengakhiri kebebasan serta kemandirian lagi berperan sebagai penentu eksistensi kota. Seiring
ekonomi kota-kota tersebut (Vlekke, 2008). Meskipun dengan itu, runtuh pula simpul-simpul “jaringan orang
tetap diposisikan sebagai pelabuhan, kedudukan Jepara suci” yang sesungguhnya menjadi akses utama para
sebagai pusat perdagangan maritim menurun karena ulama untuk memasuki lingkaran terdalam kekuasaan
berkurangnya kebebasannya untuk bergerak ke luar politik (Burhanudin, 2012).
(Mulyana, 2003). Kota pelabuhan Gresik juga mengalami Implikasi lebih lanjut dari keruntuhan ini adalah
kemunduran akibat adanya pungutan yang relatif tinggi hancurnya dwi-tunggal antara Demak dan Jepara yang
terhadap keuntungan perdagangan maritim (Schrieke, sesungguhnya mencerminkan kolaborasi antara istana
1957). Identitas Gresik pun berganti menjadi kota pasar (kekuasaan politik/raja), masjid (kekuasaan religius/
guna tempat menampung hasil bumi dari pedalaman ulama), dan pelabuhan (kekuasaan ekonomi/pedagang).
melalui Bengawan Solo (Tjiptoatmodjo, 1983). Surabaya Pelabuhan dan masjid tidak lagi menjadi komponen
dijadikan sebagai “pusat di pinggiran” demi mewakili utama pembentuk identitas kekuasaan. Istana dengan
kepentingan raja di bagian timur Pulau Jawa (Lombard, demikian muncul sebagai satu-satunya pusat. Proses
2005b). Penaklukkan Surabaya pada dekade kedua abad pemutlakkan kekuasaan raja pun berlangsung tanpa
ke-17 menjadi tanda berakhirnya netralisasi pesisir. halangan. Pemutlakkan tersebut sesungguhnya tidak
Meskipun dapat terus bertahan sebagai kota pelabuhan terlepas dari proses penterjemahan ajaran Islam ke
(Rutz, 1987), namun kedudukan geopolitik Surabaya dalam tradisi sawah yang berlaku di Pulau Jawa; yang
tidak mampu menandingi reputasi Mataram yang lebih di dalamnya terdapat lapisan tebal unsur-unsur India.
16| https://jurnal.ugm.ac.id/mgi
Hafid Setiadi, dkk/Majalah Geografi Indonesia, Vol. 31, No. 2, September 2017 : 8 - 21
Penterjemahan itu memunculkan kembali mitos persawahan hingga memasuki Tanah Pasundan yang
“gunung suci” yang kemudian dijadikan sebagai salah berakar pada`tradisi ladang. Pembukaan persawahan
satu alasan untuk memunculkan istana pada dataran ini menyelusup ke wilayah-wilayah depresi yang
subur di sekitar kaki gunung. tersembunyi di antara puncak-puncak gunung di
Demi memulihkan tatanan agraris para penguasa wilayah pegunungan Pasundan hingga akhirnya
Mataram juga memerintahkan pembangunan mencapai Dataran Sumedang (Gambar 6). Selanjutnya,
jaringan irigasi seperti di Kali Winonga dan di Kali proses tersebut meluas ke arah barat hingga mencapai
Bedog (Lombard, 2005b). Pembangunan irigasi ini tepi Ci Manuk. Gerakan ini disebut oleh Lombard
merupakan bagian dari strategi Mataram untuk (2005c) sebagai “pembukaan Tanah Pasundan”. Gerakan
memantapkan kehidupan ekonomi demi menopang ini berhasil menjadikan Sumedang sebagai vasal
struktur kekuasannya khususnya ke arah pedalaman Kesultanan Mataram. Penguasa Sumedang diangkat
(Lombard, 2005c). Modus produksi ini memberikan menjadi “koordinator” kekuasaan Mataram di Tanah
keuntungan bagi kota-kota yang terletak di lembah- Pasundan (Muhsin, 2008). Sumedang kini menjadi titik
lembah sungai besar, seperti Lembah Madiun dan pancar utama bagi kekuasaan Raja Mataram di Tanah
Lembah Brantas. Kota Madiun, Kediri, dan Malang Pasundan. Tanah-tanah di wilayah ini pun berada di
yang pernah berjaya secara politik dan ekonomi sebagai bawah penguasaan Sultan Mataram. Sejalan dengan itu,
basis kekuasaan Hindu di Pulau Jawa pada abad ke-10 muncul beberapa pusat permukiman di sepanjang jalur
hingga ke-11; memperoleh momentum untuk muncul persawahan seperti Dayeuh Luhur, Limbangan, Balubur,
kembali meskipun hanya sebagai kota pinggiran. Selain Ciamis, dan Dayeuh Kolot (Rutz, 1987). Kemunculan
ketiganya, pusat-pusat permukiman juga muncul di pusat-pusat permukiman ini dapat dipahami sebagai
Banyumas, Kedu, Ungaran, Salatiga, Wates, Magetan, bentuk teritorialisasi Kesultanan Mataram agar dapat
Grobogan, Nganjuk, Kertosono, Probolinggo, dan mengendalikan secara sekaligus tanah dan tenaga
Besuki (Rutz, 1987). Penguasa Mataram juga membuka kerja.
Gambar 6. Produksi Ruang Kekuasaan di Tanah Pasundan Melalui Pembukaan Sawah

Tahun 1625 sebagian besar pesisir utara Jawa hingga Pasuruan telah berada di bawah kendali Mataram (Rutz,
1987). Hanya Kesultanan Banten dan Cirebon yang hingga menjangkau tempat-tempat penanaman lada di
relatif bebas dari pengaruh kekuasaan Sultan Mataram. bagian selatan Sumatera.
Sejak jatuhnya kekuasaan Demak, kedua kesultanan
Secara keseluruhan, netralisasi dan pembentukan
yang terletak di bagian barat tersebut memperoleh
wilayah pinggiran oleh Kesultanan Mataram telah
keuntungan ekonomi tersendiri dan berkembang
menciptakan integrasi regional yang lebih mantap
sebagai simpul transportasi laut ke arah Selat Sunda
di Pulau Jawa pada abad ke-17, terutama di bagian
dan Selat Malaka. Sejak abad ke-16, Cirebon tetap
tengah hingga timur. Kesultanan Mataram berhasil
bertahan sebagai kota persilangan (Lombard, 2005a).
memulihkan kembali tatanan geopolitik negara agraris
Keuntungan ekonomi yang diterimanya memungkinkan
di Pulau Jawa yang sempat merosot selama abad ke-15
Cirebon untuk membina hubungan dagang hingga ke
hingga ke-16 (Lombard, 2005b). Ibukota Kesultanan
pedalaman. Adapun Banten melakukan hal yang sama
Mataram beserta istananya muncul sebagai geopolitical
https://jurnal.ugm.ac.id/mgi |17