POLITIK HUKUM DI BALIK SUKSES UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH ...

20 Pages·2015·0.24 MB·Indonesian

POLITIK HUKUM DI BALIK SUKSES UU NO. 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARI’AH
Oleh: Akmal Bashori
Alumnus magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
Email: [email protected]

Abstrak
Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh tiga
sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum
Islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum
Indonesia. Dari ketiganya secara objektif dinilai bahwa kedepan hukum Islam
lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional karena
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adanya hubungan yang cukup
baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal
Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, mempunyai implikasi yang
baik. Maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru
kurang responsif bahkan memarginalkan hukum Islam, sedikit demi sedikit atau
pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai
dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan
landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah
dengan UU No.10 tahun 1998 dan di undangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah. Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam
telah menjadikan positvisasi UU No. 21 Tahun 2008 menarik untuk di dalami.
Setelah sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum
nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber
hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu
hukum perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Politik, Perbankan Syari’ah.

A. Pendahuluan kecil peluang hukum Islam diterapkan
Hukum Islam dan politik adalah dua (Halim, 2002: xiii-xiv).
sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam Qardlowi (1998: 53) melihat politik
suatu masyarakat Islam. Hukum Islam ini dengan mengerjakan sesuatu yang
tanpa dukungan politik sulit digali dan mendatangkan kemaslahatan baginya.
diterapkan. Politik yang mengabaikan Politik adalah aksi dari para politikus,
hukum Islam akan mengakibatkan sehingga dikatakan “dia memolitisasi
kekacauan dalam masyarakat. Semakin binatang untuk kendaraan jika dia berdiri
baik hubungan Islam dan politik semakin di atasnya dan menundukannya. Saat
besar peluang hukum Islam umat Islam kuat secara politik, dengan
diaktualisasikan, dan semakin renggang city state Madinah,(Syadzali, 1990: 9-16)
hubungan Islam dan politik, semakin hukum Islam dan poltik merupakan satu
Vol. I No. 01, Mei 2015
kesatuan yang tidak terpisahkan, meski tentang Perbankan Syari’ah. Lahirnya
tanpa menyebut secara tegas hukum UU. No. 21 Tahun 2008 tengtang bank
Islam sebagai pedoman negara. Negara syariah di Indonesia berjalan begitu
Madinah dengan piagam madinah-nya panjang samapi lahirnya UU tersebut—
(Sukarja, 1995: 47-57) malah tidak yang sebenarnya proses transformasi
disebut sebagai negara Islam. Namun, melalui adaptasi dan harmonisasi fiqh
konstitusi Negara tersebut, sanggup muamalah ke dalam peraturan perbankan
mengakomodasi seluruh kepentingan syariah—terjadi antara tahun 1992-2008.
masyarakat yang majemuk. Dalam paper ini penulis akan menkaji
Konteks Indonesia, dalam UUD pertama, Bagaimana latar belakang
1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas politik lahirnya UU Perbankan Syari’ah
mengatakan bahwa Negara Indonesia dan kedua, bagaimana keadaan politik
adalah Negara hukum, ketentuan ini hukum di Indonesia sehingga melahirkan
merupakan pernyataan betapa hukum UU. No. 21 Tahun 2008.
akan sangat menentukan dalam
pelaksanaan kenegaraan. Selain itu B. Hasil Temuan dan Pembahasan
ketentuan ini juga mengandung I. Politik Hukum (Ekonomi) Islam
pengertian segala sesuatu di negeri ini Pembahasan mengenai politik
mesti berdasarkan hukum—Pasal 1 ayat hukum sesungguhnya ingin menjelaskan
(3) UUD 1945. UUD 1945 merupakan bagaimana kedudukan politik terhadap
konstitusi Negara Indonesia, ini hukum dan sebaliknya. Walupun
merupakan konsekuensi logis bahwa hingga saat ini para ahli masih berbeda
Indonesia adalah neraga hukum pendapat mengenai kedudukan tersebut.
(rechtstaat) yang salah satu cirinya Ada yang berpendapat bahwa
negara harus mempunyai regulasi (UU) kedudukan politik terhadap hukum
yang mengatur disegala bidang— berada dalam posisi interplay (saling
termasuk dalam bidang Perbankan memengaruhi). Namun, di samping
syariah. itu ada pula yang berpendapat
Positifisasi hukum syariah dibidang bahwa posisi hubungan antara politik
Perbankan Syariah telah dimulai sejak dan hukum adalah terpisah sama
ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sekali. Hans Kelsen, misalnya,
yang diamandemen Undang-Undang menegaskan keterpisahan tersebut
No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dengan menyebutkan hukum sebagai
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 unsur yang bersifat otonom. Dengan

124 Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
ajaran hukum murninya, Kelsen - pembinaan para penegak hukum
sebagaimana dikutip oleh Satjipto (Mahfudz MD, 9).
Rahardjo- menegaskan, “alles Pembangunan hukum di sini
ausscheiden mochte, was nicht zu dimaksudkan segala usaha yang
dem exakt als Recht bestimmten dilakukan oleh kelompok sosial dalam
Gegenstande gehort” (semua hal yang suatu masyarakat yang berkenaan dengan
tidak berhubungan dengan hukum bagaimana hukum dibentuk,
harus di keluarkan) (Rahardjo, 2009: 7). dikonseptualisasikan, diimplementasikan,
Hukum adalah entitas yang sangat dilembagakan dalam suatu proses politik.
kompleks, meliputi kenyataan Sedangkan kebijaksanaan lebih
kemasyarakatan yang majemuk yang menunjukkan kepada tindakan formal
mempunyai aspek, dimensi dan fase. yang diambil oleh pemegang kekuasaan
Hukum berakar dan terbentuk dalam politik (Nusantara, 1986: 155).
proses interaksi berbagai aspek Dalam hal relasi hukum dan politik,
kemasyarakatan, meliputi aspek politik, arbi sanit mengatakan bahwa politik
ekonomi, sosial keagamaan dan lainnya. mempunyai hubungan tolak tarik dengan
Hukum dibentuk dan membentuk tatanan hukum, perkembangan hukum senantiasa
masyarakat, bentuknya ditentukan oleh dipengaruhi oleh perkembangan peranan
masyarakat dengan berbagai sifatnya, politik, hukum merupakan produk dari
namun sekaligus ikut menentukan sifat proses politik. Perkembangn hukum
masyarakat itu sendiri (Sidarta, 1999: dapat dilihat dari dua dimensi yaitu
116). dimensi struktur hukum dan fungsi
Politik hukum dimaksudkan di sini hukum. Jika dikorelasikan dengan
adalah sebagai kebijaksanaan hukum perkembangan proses politik maka
legal policy yang akan atau telah struktur hukum dapat berkembang dalam
dilaksanakan secara nasional oleh suatu segala bentuk dan konfigurasi politik dan
negara. Oleh karena itu ruang lingkup sistem pemerintahan. Sedangkan fungsi
politik hukum mencakup; pertama, hukum hanya dapat berkembang secara
pembangunan hukum yang berintikan baik pada saat peluang yang leluasa bagi
pembuatan dan pembaharuan terhadap partisipasi politik massa, sehingga peran
meteri-materi hukum agar sesuai dengan politik didominasi oleh elit kekuasaan,
kebutuhan. Kedua, implementasi maka fungsi hukum berkembang secara
ketentuan hukum yang telah ada lamban (Sanit, 1986: 39-85). Sehingga
termasuk penegasan fungsi lembaga dan entitas hukum tidak lagi dilihat sebagai

Politik Hukum 125
Vol. I No. 01, Mei 2015
suatu yang otonom dan independen, menggantikannya dengan hukum yang
melainkan dipahami secara fungsional sama sekali sekuler, misalnya, Turki. dan
dan dilihat senantiasa berada dalam 3) sistem yang mengompromikan dua
kaitan interdependenci dengan bidang- sistem tersebut, seperti; Mesir, Sudan,
bidang lainnya (Rahardjo, 1983: 16) Libanon, Syuriah, Yordan, Irak, Tunisia
khususnya dalam bidang politik. dan maroko. (J.N.D Anderson, 1975: 82-
Memang, bisa saja terjadi 83).
persinggungan atas bidang atau aspek Sementara itu, istem hukum yang
hukum lainnya, namun dalam tulisan ini mewarnai hukum nasional di Indonesia
dibatasi dengan apa yang dikatakan oleh dipengaruhi oleh tiga sistem hukum,
Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami yaitu sistem hukum barat, sistem hukum
hukum di tengah-tengan transformasi adat dan sistem hukum Islam, yang
politik harus diamati dari bawah dan masing-masing menjadi subsistem
dilihat peran sosial politik apa yang hukum dalam sistem hukum Indonesia.
diberikan orang kepadanya (Lev, 1972: Dari ketiganya secara objektif dinilai
2). Dalam kesimpulan J. N. D Anderson bahwa kedepan hukum Islam lebih
(1976: 42) dan John L. Eposito (1982: berpeluang memberi masukan bagi
94-102) mengatakan, metode yang pembentukan hukum nasional karena
umumnya dikembangkan oleh mayoritas penduduk Indonesia beragama
pembaharu Islam dalam menangani isu- Islam. Ada beberapa pertimbangan yang
isu hukum masih bertumpu pada prinsip menjadikan hukum Islam layak menjadi
takhayyur dan talfîq. Akan tetapi terlepas rujukan dalam pembentukan hukum
benar atau tidaknya kesimpulan kedua Nasional.
tokoh tersebut perlu diteliti bagaimana Undang-undang yang sudah ada saat
kecenderungan hukum dinegara-negara ini; UU perkawinan UU peradilan agama,
muslim masa kini. UU pengelolaan zakat, dan beberapa UU
Sistem hukum di duinia Islam lainnya yang langsung maupun tidak
dewasa ini, secara garis besar dibagi langsung memuat hukum Islam seperti
menjadi tiga kelompok; 1) sistem yang UU Nomeor 10 Tahun 1998 tentang
masih mengakui syari’ah sebagai hukum perbankan yang diakui keberadaanya
asasi dan kurang lebihnya masih bank syari’ah dengan prinsip
manerapkan secara utuh. Miasalnya; syari’ahnya, atau UU no. 3 taun 2006
Arab Saudi dan Nigeria Utara. 2) Sistem tentang Peradilan agama yang semakin
yang meninggalkan syari’ah dan luas kewenangannya, dan UU nomeor 21

126 Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. merupakan dua konsep yang berbeda.
Perubahan hukum tidak mengubah
1. Jumlah penduduk Indonesia yang
ketentuan formal, sedangkan
mayoritas beragama Islam.
pembaharuan hukum mengubah
2. Kesadaran umat Islam untuk
ketentuan formal. Konsep pembaharuan
menjalan syariat Islam dalam
hukum Islam ialah pembaharuan hukum
kehidupan sehari-hari
Islam ijtihâdi, mengembangkan hukum
3. Political will dari pemerintah
yang ditetapkan Allah dan Rosul. Dan
Dalam perspektif sejarah,
penuangan nilai-nilai hukum Islam ke
pembaharuan hukum Islam menurut Noel
dalam sistem hukum nasioanal melalui
J. Coulson, menempatkan diri dalam
penggalian dari sumbernya (al-Qura’n
empat bentuk:
dan al-Hadis). (Abdullah, 1996: 214).
1. Dikodifikasikannya (pengelompokan
Perubahan dan pembaharuan
sejenis ke dalam kitab Undang-
menurut Coulson, bentuk 2 dan 3 sudah
undang) hukum Islam menjadi
dimulai sejak dikodifikasikannya hukum
perundang-undangan hukum Negara,
fiqh ke dalam undang-undang Negara
yang disebut sebagai doktrin siyâsah.
oleh Sultan Turki Usmani (Majallah) dan
2. Tidak terikatnya umat Islam pada satu
secara berturut-turut diikuti oleh Suriah,
madzhab hukum tertentu, yang
Mesir, dan lain-lain. Pembaharuan untuk
disebut doktrin eklektik yaitu
bentuk 4 coulson atau pembaharuan
pendapat mana paling dominan
Friedman dalam arti yang diubah adalah
dimasyarakat.
hukum fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad
3. Perkembangan hukum dalam
madzhab, baru dimulai sejak munculnya
mengantisipasi perkembangan
gerakan pembaharuan di penghujung
peristiwa hukum yang baru timbul,
abad XIX Masehi dan nuansanya
yang disebut doktrin tatbiq.
semakin meningkat pada abad XX, untuk
4. Penerapan hukum dari yang lama
menjawab tantangan dan perkembangan
kepada yang baru yang disebut
sosial yang semakin gencar sebagai
doktrin tajdîd. (N.J. Coulson, 1994:
akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan
149-158)
tekhnologi modern.
Dari hal tersebut tampaknya Coulson
Dengan diundangkannya Undang-
mengartikan perubahan sama dengan
undang nomor 21 Tahun 2008 tentang
pembaharuan. Friedmen dalam soerjono
perbankan syari’ah, sepanjang
Soekanto kedua istilah tersebut
menyangkut regulasi (pengaturan)

Politik Hukum 127
Vol. I No. 01, Mei 2015
perbankan syariah dengan beberapa tentang Bank Bagi hasil. Respon
peraturan pelaksanaannya dapat pemerintah yang lebih atasa perkembangan
dipandang sebagai pembaharuan hukum bank syariah ditanah air semakin bisa kita
(ekonomi) Islam di indonesia dalam teori rasakan dengan di sahkannya UU RI No.
Coulson termasuk dalam bentuk 1, 2 dan 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU
3. Ketentuan regulasi produk-produk No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
perbankan syariah didalamnya dapat (Yafie, 2007: ix-x).
dipandang sebagai hukum yang berfungsi Hal itu menunjukkan, pemberlakuan
sebagai social engineering karena baik hukum Islam di bidang muamalat dapat
al-Qur’an maupun hadis tidak dikatakan telah mempunyai kedudukan
menyertakan secara eksplisit. Sedangkan tersendiri. Sebelum berlakunya UU
sanksi pidana merupakan ketentuan tentang perbankan tahun 1992, ketentuan
hukum yang berfungsi sebagai social hukum Islam dibidang perbankan belum
control. Sedangkan Kompilasi Hukum diakui kerangka sistem hukum Nasional.
Ekonomi Syariah (KHES) untuk (Supriyadi, 2008: 401). Latar belakang
pegangan para hakim Pengadilan Agama politik menyangkut sikap dan hubungan
Indonesia merupakan pembaharuan antara pemerintah dan umat Islam pada
bentuk 2 (doktrin eklektik) dan bentuk 4 masa dan pasca Orde baru, terutama
(doktrin taṭbîq). menjelang dan saat kelahiran perbankan
syariah dan penerapan peraturannya.
II. Latar Belakang Politik Berdirinya
Masa orde baru, hubungan antara umat
Perbankan Syariah
Islam dan pemerintah mengalami tiga
Sejak digagasnya sebuah bank Islam
dekade.
yang bersih dari sitem riba (usury-interest)
Pertama, hubungan antagonistik
pada tingkat international, yaitu pada
(1966-1981); pada tahun ini muncullah
konverensi Negara-negara Islam sedunia,
harapan umat Islam untuk kembali
21-27 April 1969, ternyata perkembangan
memainkan perannya seperti pada
bank Islam diberbagai negara cukup
demokrasi parlementer (1950 s/d 1959),
menggembirakan. Di indonesia sendiri atas
karena secara de facto mereka turut serta
prakarsa MUI bersama kalangan
dalam menumbangkan pemerintah orde
pengusaha umat Islam sejak 1992 telah
lama dan naiknya pemerintahan orde
beroperasi sebuah bank syariah yang
baru. Harapan itu tidak menjadi
bernama Bank Muamalat Indonesia
kenyataan karena dekade ini terjadi
(BMI) yang mengacu pada PP no 72
benturan antara harapan orang Islam

128 Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
dengan strategi pembangunan orde baru, 2010: 134-135).
yaitu marjinalisasi peranan partai-partai Kebijakan tersebut, berimplikasi
politik dan menabukan ideologi lain terjadinya ketegangan anatara umat Islam
selain pancasila, terutama yang bersifat dan pemerintah Orde baru pada dekade
keagamaan (Hakim, 2011). ini, disamping penolakan pemerintah
Beberapa aspirasi kalangan Islam terhadap aspirasi umat Islam, diantaranya
saat itu tidak ada yang dipenuhi oleh adalah; 1) draft rencana GBHN yang
pemerintah, bagi pemerintah, keinginan akan dibahas dalam sidang umum MPR
mereka tidak sejalan dengan agenda dan Tahun 1973. Draft ini antara lain memuat
strategi pembangunan pemerintahan orde pergantian pelajar agama dengan
baru yang menekankan pada pendidikan Moral Pancasila. 2)
pembangunan ekonomi, sementara masuknya aliran kepercayaan kedalam
stabilitas politik diarahkan untuk GBHN sebagai bagian agama resmi yang
mengawal dibidang ekonomi. Format kedudukannya setingkat dengan Islam,
politik orde baru antara tahun 1968- Kristen, Katholik, Hindu, Budha yang
1980an, memelihara koalisi yang sangat disahkan tahun 1978; 3) menghambat
baik antara pemerintah dengan kekuaatan pendirian bank Islam. 4) rancangan
abangan, kecuali kalangan Soekarnois, Undang-undang yang diajukan tahun
dan kalangan Kristen/Katolik. Sementara 1973; 5). Pembangunan yang bersifat
Islam dalam posisi pinggiran, bahkan pragmatik yang hanya mementingkan
menjadi kekuatan diluar sistem. Dengan aspek material dan mengesampingkan
demikian, peran agama dalam politik aspek moral agama. 6) ketentuan pakaian
menjadi termarjinalkan (Gaffar, 132). sekolah yang dikeluarkan oleh menteri
Hal tersebut dikarenakan beberapa kependidikan dan kebudayaan Daoed
faktor; pertama, arah kebijakan Yoesoef tahun 1978 tentang larangan
pemerintah Soeharto dalam rangka mengenakan jilbab disekolahan
menata sistem politik Indonesia, menengah. 7) keluarga berencana.
cenderung tidak demokratis. Kedua, Ketujuh Kebijakan ini disinyalir oleh
kecenderungan kuat rezim Soeharto kalangan Islam sebagai upaya rezim orde
untuk memonopoli tafsir ideologi negara baru untuk mengahapus Islam dari bumi
(pancasila) sebagai kebenaran tunggal Indonesia sehingga mereka memberikan
dan menggunakan untuk membungkam perlawanan. Indikasi ini bertambah
suara kritis lawan politiknya maupun dengan semakin menguatnya ekonomi
suara kritis warga masyarakat. (Hasan, golongan cina, leluasanya kristenisasi,

Politik Hukum 129
Vol. I No. 01, Mei 2015
dan dipersulitnya gerakan dakwah oleh dibulatkan dan ditegaskan adalah asas
umat Islam. Timbul kekhawatiran yang dianut oleh setiap partai politik dan
Pemerintah bahwa perbankan syariah golongan karya. Semua kekuatan
berkaitan dengan pembantukan Negara politik—terutama yang masih
Islam. Karena isu negara Islam pada menggunakan asas lain selain
waktu iru menjadi problem serius pancasila—seharusnya menegaskan
dikalangan bangsa ini. hal ini yang bahwa satu-satunya asas yang digunakan
menjadi kekhawatiran pemerintah, adalah Pancasila....”.
karena jika dilihat dari sejarah, Berbeda dengan presiden yang
perbankan syariah ini muncul akibat mengajukan pertimbangan politik
gerakan neo-revivalis (gerakan yang kenegaraan, menteri agama Munawir
menggunakan Islam sebagai way of life Sjadzali menyodorkan dalil naqli dan aqli
dan tidak mengiginkan penafsiran al- dalam mendukung asas tunggal.
Qur’an dan Hadis). (Umroh, 2009: 108). Menurutnya, seperti di informasikan oleh
Kedua, hubungan resiprokal kritis Abdul Aziz Thaba, penerimaan asas
(1982-1985); umat Islam dan pemerintah pancasila sebagai satu-satunya asas
berusaha saling mempercayai dan politik tidak bertentangan dengan ajaran
menghilangkan kesan saling mencurigai Islam. Asas tunggal diundangkannya
seperti yang terjadi sebelumnya. dalam bentuk lima paket Undang-undang
Pemerintah memulai dengan political test politik tahun 1985.
menyampaikan gagasan asas tunggal Selama proses sosialisasi sampai
pancasila bagi organisasi politik dan diundangkannya tahun 1985 gagasan asas
semua ormas yang ada di Indonesia. tunggal direspon reaktif oleh kalangan
Gagasan disodorkan oleh presiden orsospol politik, ormas dan kelompok
soeharto dalam pidato kenegaraan di individual. Reaksi dikalangan Islam
depan sidang pleno DPR tanggal 16 terlihat dalam tiga bentuk, 1) menerima
Agustus 1982. Dalam pidatonya presiden tanpa reserve. 2) menerima dengan
menyatakan: “.....jumlah dan struktur terpaksa, karena terpaksa sambil
partai politik seperti yang telah menunggu keluarnya UU keormasan, dan
ditegaskan dalam Undang-undang 3) menolak. Kelompok pertama
tentang partai politik dan golongan karya diantaranya adalah partai persatuan
kiranya sudah memadai, terbukti dari pembangunan (PPP), Perti, dan Dewan
hasil dua kali pemilihan umum yang Mesjid Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU)
diikuti oleh ketiga kontestan. Yang perlu (Lihat Hasan, 2010: 133). Kelompok

130 Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
kedua diantaranya adalah Muhamadiyah pemerintah. Ketiga, aspek permodalan.
dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ini menyangkut siapa yang bersedia
Kelompok ketiga adalah Pelajar Islam menaruh modal di bank tersebut
Indonesia (PII) dan para tokoh Islam sementara pendirian bank baru dari
seperti Deliar Noer, Syafrudin Timur tengah masih dicegah berkaitan
Prawiranegara, dan Yusuf Abdullah Puar. dengan kebijakan pemerintah tentang
Klimaks penolakan adalah meletusnya pembatasan bank asing yang ingin
peristiwa Tanjung priok dibawah membuka kantornya di Indonesia.
pimpinan Amir Biki tahun 1984. Ketiga, hubungan akomodatif
Mencermati hubungan anatara umat Hukum Islam dengan Politik indonesia
Islam dengan pemerintahan orde baru (1985 s/d orde baru). Memasuki tahun
sampai tahun 1985, pendirian bank 1986 sampai berakhirnya
syari’ah masih belum memungkinkan pemerintahanOrde baru hubungan antara
meskipun gagasan pendirian bank syariah umat Islam dengan umat Islam mulai
tersebut telah muncul pada tahun 1970- membaik, apalagi setelah semua ormas
an. Karena gerakan ini dianggap sama Islam menerima asas tunggal pansila.
saja dengan mereka-mereka yang Kesan adanya fobia pemerintah terhadap
memperjuangkan tegaknya syariat Islam gerakan Islam politik seperti yang terjadi
di bidang politik dan hukum di tanah air pada dekade sebelumnya tampak
pada waktu itu (Hamid, 2008: 66). mencair. Malahan dalam beberapa
Dari situ dapat dilihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh
pendirian bank syariah tersebut pemerintah memerlihatkan kesan bahwa
menghadapi banyak persoalan; pertama, pemerintah tengah mencoba bersifat
alasan peraturan. Operasi bank syariah akomodatif terhadap berbagai aspirasi
bebas bunga dan menggunakan prinsip umat Islam. Yang juga tidak kalah
bagi hasil belum memiliki payung hukum penting adalah perilaku elite politik yang
dan karena itu bertentangan dengan menampakkan perilaku yang Islami
peraturan perbankan yang berlaku yakni (Hakim, 2011: 56).
UU no. 14 Tahun 1967. Kedua, aspek Memasuki tahun 1990-an perubahan
politik, artinya bahwa konsep perbankan mulai terasa perubahan sikap pemerintah
syari’ah secara politis berkonotasi kepada Islam menjadi lebih akomodatif.
ideologis. Ia merupakan bagian dan atau Kebijakan pemerintah yang berindikasi
berkaitan dengan konsep negara Islam, kepada adanya sifat akomodatif inilah
oleh karena itu tidak dikehendaki oleh yang dimanfaat oleh Hal itu membuat

Politik Hukum 131
Vol. I No. 01, Mei 2015
para tokoh kalangan ahli ekonomi seperti keuangan syariah termasuk asuransi
Karnaen, Dawam Raharjo, A.M Saefudin syariah, telah menjadi pemicu
dan M. Amin Aziz. Lebih serius untuk perkembangan ekonomi syariah di negeri
medirikan bank Syariah dengan melalui kita (www.setneg.go.id). Yang
serangkaian diskusi dan seminar., yang sebernarnya jika di analisa secara cepat
akhirnya didirikannya Bank Syari’ah tidak memungkinkan mendirikan sebuah
pertama, yaitu PT. Bank Muamalat Bank yang berbau Islam, terlebih pada
Indonesia tahun 1991, yang disusul era-era sebelumnya dikatakan bahwa
dengan lahirnya UU. No.10 tahun 1992 dengan menghadirkan Bank Syariah
yang didalamnya terdapat ketentuan berdampak ideologis bagi Negara.
diperbolehkannya bank beroperasi Namun demikian kehadiran Bank
dengan system bagi hasil. (Karim, 2006: Syariah tidak semudah membalikan
xxiv). Dari perubahan ini, amat cepat telapak tangan, hubungan pemerintah
hanya berselang beberapa tahun telah dengan dunia Islam amat berpengaruh
merubah sikap pemerintah yang anta- terhadap lahirnya bank syariah di era
gonistik kerah akomodatif. Kebijakan ini orde baru. Masalah masa lalu dan
tidak lepas dari dimensi politik. Ini dapat pancasila sebagai suatu ediologi nagara
dilihat dari keterlibatan Presiden menjadi salah satu perdebatan penting.
Soeharto, BJ Habibie selaku menristek Disamping konsep bank syariah dari
dan ketua ICMI, serta para menteri yang segi politis juga dianggap berkonoasi
duduk dalam kabinet. ideologis, merupakan bagaian atau
Hal yang tampak jelas adalah dengan berkaitan dengan Negara Islam, oleh
lahirnya Bank syariah, Sejarah mencatat karena itu tidak dikhendaki pemerintah
dorongan yang kuat dari Majelis Ulama “Orde Baru”.(Amin, 2009: 76-78).
Indonesia (MUI) dan Ikatan
III. Pergulatan Politik; Terbentuknya
Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
UU No. 21 Tahun 2008
(ICMI) di akhir Orde Baru telah
Pemberlakuan Hukum Islam
membuka pintu lebar-lebar bagi
dibidang muamalat khususnya perbankan
perkembangan ekonomi dan perbankan
syariah mempunyai arti tersendiri bagi
berbasis syariah di tanah air. Kita
umat Islam Indonesia. Sebelum
menyaksikan lahirnya baitul mâl wa at-
berlakunya Undang-Undang Nomor 7
tamwîl, yang digagas dan dikembangkan
Tahun 1992 tentang perbankan,
oleh ICMI, lahirnya Bank Muamalat
ketentuan hukum Islam di bidang
Indonesia, dan berbagai lembaga

132 Politik Hukum