Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto

14 Pages·2016·0.51 MB·Indonesian

by  Haryanto Musi

Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 8, Nomor 2, Juli 2015 (59-72)
ISSN 1979-5645
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto

Gede Indra Pramana
(Mahasiswa Pascasarjana Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada)
Email: [email protected]

Abstract
This paper tries to see the phenomenon of “politik aliran” in party politics in Bali. The key
concept in the analysis of this paper begins from the understanding of the social cleavage on
how the structure of society becomes the locus of the emergence of the party. After mapping
the social locus where the social base of the party grows, attention will then be given to how the
fundamental social conflict is manifested in the choices the party as a channel of interest. The
research showed that the choice at the local level illustrates the pattern of choice at the
national level, so that the configuration of local politics can be understood as a reflection of
national politics. Issues and campaigns at the national level to influence the pattern of choice at
the local level.

Keywords:politikaliran, political party, social cleavage, voting behavior

Abstrak
Tulisan ini berusaha melihat fenomena aliran dalam politik kepartaian dalam politik lokal di
Bali.Konsep kunci dalam analisis tulisan ini berangkat dari pemahaman terhadap social
cleavage atas bagaimana struktur masyarakat menjadi lokus kemunculan partai. Setelah
memetakan lokus sosial masyarakat dimana basis sosial partai tumbuh, perhatian kemudian
akan diberikan kepada bagaimana konflik sosial yang fundamental ini termanifestasi dalam
pilihan-pilihan partai sebagai penyalur kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pilihan di tingkat lokal menggambarkan pola pilihan di tingkat nasional, sehingga konfigurasi
politik lokal dapat dipahami sebagai cermin dari politik nasional.Isu dan kampanye di tingkat
nasional dapat memengaruhi pola pilihan ditingkat lokal.

Kata kunci:politik aliran, partai politik, pembelahan sosial, perilaku memilih

PENDAHULUAN Golongan Karyanya secara mencolok
mengubah peta politik di Bali.Hampir selalu
Tulisan ini berusaha melihat fenomena dalam setiap Pemilu pada masa Orba, Golkar
aliran dalam politik kepartaian. Dengan hampir selalu menang.Akan tetapi, secara
mengambil setting Bali, akan dilihat signifikan hal ini berubah sejak runtuhnya
bagaimana transformasi konflik dalam sistem Orde Baru.Partai Demokrasi Indonesia
kepartaian dalam satu wilayah lokal. Pada Perjuangan (PDI Perjuangan) muncul sebagai
Pemilihan Umum (Pemilu) yang partai yang dominan. Dari sini muncul
diselenggarakan pada 1955 di Bali, Partai anggapan bahwa Bali merupakan basis
Nasionalis Indonesia (PNI) muncul sebagai tradisional dari PDI Perjuangan. Padahal jika
partai dominan, disusul Partai Sosialis kita lihat ke latar sejarah, pada masa Orde
Indonesia (PSI), lalu Partai Komunis Indonesia Baru Soeharto misalnya, Golongan Karya
(PKI). Kemunculan Orde Baru dengan (Golkar) hampir selalu menang Pemilu sejak
59
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto (Gede Indra Pramana)
1971 hingga 1997. Bagaimana konfigurasi sosial.Kemudian, fokus akan diberikan
aliran dalam politik kepartaian di Bali?faktor- kepada bagaimana partai-partai politik di Bali
faktor apa saja yang menyebabkan memobilisasi social cleavage yang ada demi
pergeseran pilihan partai politik ini? meraih suara.
Kajian tentang partai politik di Indonesia
dengan menggunakan kerangka cleavage METODE PENELITIAN
sosial sudah banyak dilakukan (Uffen, 2008,
2012; Baswedan, 2004; King, 2003). Dalam penulisan artikel ini digunakan
Semuanya melihat bagaimana hasil Pemilu metode studi literatur.Data-data bersumber
1999 dalam derajat tertentu memunculkan kepada berbagai sumber yang dapat diakses,
nuansa yang sama dengan hasil Pemilu 1955. seperti media, baik cetak maupun digital
Dalam konteks politik nasional, pembacaan terkait sepak terjang partai-partai politik di
kontemporer teoritisi tersebut membantu Bali.Data-data tentang hasil Pemilu diambil
kita melihat konteks politik aliran hari-hari melalui KPU dan juga dikumpulkan dari
ini. Meski demikian, apabila diterjemahkan sumber-sumber sekunder yang relevan,
dalam konteks lokal, dalam kerangka seperti hasil penelitian, buku, dan laporan
desentralisasi hari ini, pembacaan mereka akademik.
hanya memperlihatkan kecenderungan
umum dari orientasi pilihan partai politik. HASIL DAN PEMBAHASAN
Padahal, justru dalam konteks lokal akan
terlihat detail yang menguraikan politik Dalam memahami politik aliran, konsep
kepartaian dalam suatu wilayah. social cleavage yang ditawarkan Seymour M.
Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang Lipset dan Stein Rokkan membantu kita
menimbulkan orientasi pilihan partai politik, memahami bagaimana dasar pembentukan
ada beberapa konsep kunci yang dapat partai dipengaruhi oleh struktur sosial
membantu kita.Pertama, pemahaman masyarakat. Struktur cleavage ini terbentuk
terhadap social cleavage memberikan kita berdasarkan perjalanan historis dengan
gambaran atas bagaimana struktur menekankan terhadap konflik sosial yang
masyarakat yang menjadi lokus kemunculan fundamental.Lipset dan Rokkan (1967)
partai. Setelah memetakan lokus sosial menerjemahkan kerangka konflik ini dalam
masyarakat dimana basis sosial partai kaitannya dengan dua periode besar yang
tumbuh, perhatian kemudian akan diberikan mengubah sosial masyarakat.Peristiwa
kepada bagaimana konflik sosial yang pertama adalah revolusi nasional, dimana
fundamental ini termanifestasi dalam pilihan- terjadi pertentangan antara pendukung
pilihan partai sebagai penyalur kepentingan. kebudayaan yang tersentralisasi dan
Dalam melihat formasi pembentukan partai pendukung kebudayaan lokal. Periode ini
ini, penekanan akan diberikan kepada juga ditandai dengan terbentuknya
periode-periode menentukan yang cleavage“agama-sekuler” dalam kerangka
memengaruhi pembentukan pola orientasi perlawanan yang sama terhadap kerangka
sistem kepartaian. dominasi gereja, terutama dalam bidang
Karena itu, studi ini mempertimbangkan pendidikan. Peristiwa kedua adalah revolusi
beberapa hal. Fokus perkembangan historis industri, yang memengaruhi pembentukan
akan berusaha menunjukan transformasi kerangka ekonomi primer (Urban) dan
cleavage sosial menjadi partai di Bali. Hal ini ekonomi sekunder (Rural). Pertentangan ini
dilakukan dengan menguraikan konteks berlangsung antara kelas tuan tanah dan
historis yang memunculkan cleavage pengusaha yang membutuhkan lahan, satu
60
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015

untuk mempertahankan pertanian dan yang halus, seni tinggi, dan mistisisme intuitif
perkebunan, yang satunya membutuhkannya dan potensi sosialnya yang memenuhi
untuk mengembangkan industri. kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi
Model pembacaan yang ditawarkan Lipset birokrasi pemerintahannya.
dan Rokkan yang melihat transformasi sistem Berbagai kajian yang mencoba
kepartaian ini akan lebih jelas, apabila menggunakan perspektif aliran bermunculan
terlebih dahulu kita memperhatikan basis pasca karya monumental Geertz.Adalah
sosial mana dari masyarakat yang Herbert Feith yang berusaha menerjemahkan
membentuk pilihan-pilihan tersebut. Disinilah lebih lanjut konteks pembacaan Geertz dalam
kajian Clifford Geertz menemukan kerangka orientasi pilihan politik.Seperti
relevansinya dalam membantu pemahaman Geertz, Feith (1966) menekankan perbedaan
kita.Dalam konteks masyarakat Jawa, Geertz orientasi dasar, atau dalam istilah lain disebut
menunjukan terdapat pola-pola “Weltanschauliche Grundlagen”, yaitu
pengelompokan sosial dalam masyarakat, perbedaan basis ideologi antara satu partai
yang menjadi basis mobilisasi dengan partai lainnya.Basis ideologis itulah
politik.Pengamatan Geertz dilakukan di yang menentukan tujuan, program atau
Mojokuto, tentang bagaimana kaitan antara platform, komposisi kepribadian dalam
profesi, dan penggolongan penduduk politik. Perbedaan basis ideologis di dalam
menurut pandangan masyarakat berdasarkan semua hal tersebut di atas akan menentukan
kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan jarak politik dari kekuatan politik yang ada.
politik.Hasilnya adalah ada tiga inti struktur Pemetaan aliran versi Feith terlihat lebih
sosial yakni desa, pasar dan birokrasi “canggih” dibandingkan dengan model
pemerintah yang mencerminkan tiga tipe trikotomi (abangan, santri dan Priyayi) dari
kebudayaan, santri, abangan, dan Geertz karena tidak seperti Geertz yang
priyayi.Struktur sosial desa “biasanya hanya melihat tradisional-religio-political-
diasosiasikan kepada para petani, pengrajin system, Feith melihat adanya dua sumber
dan buruh kecil –yang penuh dengan tradisi utama pemikiran politik di Indonesia.
animisme upacara selamatan, kepercayaan Pertama, bersumber dari tradisi (kebudayaan
terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, Hindu-Budha maupun Islam). Kedua,
dan sihir menunjuk kepada seluruh tradisi bersumber pada aliran pemikiran barat.
keagamaan abangan. Sementara pasar Peluang bagi munculnya keragaman aliran
“terlepas dari penguasaan etnis Cina yang politik dimungkinkan ketika muncul
tidak menjadi pengamatan Geertz Maklumat Pemerintah yang ditandatangani
diasosiasikan kepada petani kaya dan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta,
pedagang besar dari kelompok Islam tanggal 3 November 1945, yang menyatakan
berdasarkan kondisi historis dan sosial di bahwa “Pemerintah menyukai timbulnya
mana agama Timur Tengah berkembang partai-partai politik, karena dengan adanya
melalui perdagangan dan kenyataan yang partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan
menguasai ekonomi Mojokuto adalah mereka yang teratur segala aliran paham yang ada
memunculkan subvarian keagamaan santri. dalam masyarakat”. Selanjutnya Feith
Yang terakhir adalah subvarian priyayi.Varian menyatakan bahwa berawal dua sumber
ini menunjuk pada elemen Hinduisme utama pemikiran politik di Indonesia inilah
lanjutan dari tradisi Keraton Hindu- kemudian muncul lima aliran politik yaitu:
Jawa.Sebagaimana halnya Keraton (simbol 1) Komunisme yang mengambil konsep-
pemerintahan birokratis), maka priyayi lebih konsep langsung maupun tidak
menekankan pada kekuatan sopan santun langsung dari Barat, walaupun mereka
61
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto (Gede Indra Pramana)
seringkali menggunakan istilah politik 4) Nasionalisme Radikal, aliran yang
dan mendapat dukungan kuat dari muncul sebagai respon terhadap
kalangan abangan tradisional. kolonialisme dan berpusat pada Partai
Komunisme mengambil bentuk utama Nasionalis Indonesia (PNI).
sebagai kekuatan politik dalam Partai 5) Tradisionalisme Jawa, penganut
Komunis Indonesia. tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran
2) Sosialisme Demokrat yang juga ini agak kontroversial karena aliran ini
mengambil inspirasi dari pemikiran tidak muncul sebagai kekuatan politik
barat. Aliran ini muncul dalam Partai formal yang kongkret, melainkan
Sosialis Indonesia. sangat memengaruhicara pandang
3) Islam, yang terbagi menjadi dua aktor-aktor politik dalam Partai
varian; kelompok Islam Reformis Indonesia Raya (PIR), kelompok-
(dalam bahasa Feith) atau Modernis kelompok Teosufis (kebatinan) dan
dalam istilah yang digunakan secara sangat berpengaruh dalam birokrasi
umum yang berpusat pada Partai pemerintahan (pamong Praja).
Masjumi; serta kelompok Islam Kelima aliran itu muncul dalam diagram
konservatif atau sering disebut pemikiran politik antara tahun 1945-1965
tradisionalis yang berpusat pada yang dibuat oleh Herbert Feith (lihat
Nadhadul Ulama. diagram).

Diagram Lima Aliran Politik di Indonesia

Seperti dinyatakan dalam diagram diatas, menyediakan model pembacaan politik aliran
perspektif inilah yang menjadi kerangka dengan melihat hasil Pemilu 1999 dan Pemilu
umum pembacaan model politik aliran di 2004. Uffen (2008) menggunakan cleavage
Indonesia. Andreas Uffen (2008) lebih jauh sosial ala Lipset dan Rokkan untuk
62
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015

membandingkan kiprah partai-partai pada 1955, Uffen sampai pada kesimpulan bahwa
Pemilu 1999 dan 2004, kemudian terdapat kontinuitas dalam aliran politik di
membandingkannya dengan hasil Pemilu Indonesia (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Perspektif CleavagesPartai Politikdi Indonesia
Golkar PDI-P PKB PPP PD PK/PKS PAN
Election 22.5 (1999); 33.8 (1999); 12.6 (1999); 10.7 (1999); 7.5 (2004) 1.4 (1999); 7.1 (1999);
results 21.6 (2004) 18.5 (2004) 10.6 (2004) 8.2 (2004) 7.3 (2004) 6.4 (2004)
(in %)
Center- stronger on Java, Hindu especially relatively Java Java and Java
Periphery Outer Bali, East nonspecific (Jakarta), several (especially
Islands (most Christian and Central otherwise Muslim Yogyakarta)
notably regions Java nonspecific dominated and
Sulawesi), regions numerous
also on Outer Muslim-
West Java Islands dominated
regions on
Outer
Islands
State-Church secular but Secular moderately Islamism secular Islamism moderately
(secularist vs strong, politicized politicized
moderately especially Islam Islam
politicized modernist
Islamvs Muslim wing
Islamism)
Urban-Rural nonspecific Nonspecific rural, mostly rural, urban urban, urban,
(primarily traditionalist modernist modernist modernist
expressed Islam Islam, Islam Islam
as modernist with
Islam vs strong
traditionalist traditionalist
Islam) branch
Capital- administrativ administrativ ulama (often Muslim professional, students and professional,
Labor e elites, e elites, owners and elites, mostly professional; Muslim
professional; professional; principals of strong middleclass mostly elites;
nonspecific strong Islamic support base middleclass mostly
regarding support boarding from base middleclass
support from from lower schools), lower classes base
middle and classes strong
lower support from
classes rural
lower classes
Status mostly reformasi, reformasi in mostly reformasi in reformasi in initially
quoreformas status quo mostly specific status specific specific reformasi;
i status quo policy areas quo policy policy areas today in
since areas specific
about 2001 policy areas
Sumber: King (2003); Ananta, Arifin and Suryadinata (2004); Ananta, Arifin and Suryadinata (2005); Sherlock(2005); Johnson
Tan (2005); Tomsa (2006); Mujani and Liddle (2007). Dikutip dari Uffen, 2008, hal. 14.

Jika perspektif seperti yang telah masyarakat Indonesia umumnya, apalagi jika
dipaparkan di bagian sebelumnyadigunakan dibandingkan dengan masyarakat Jawa.
dalam melihat pembentukan aliran di Bali, Kedua, seperti yang akan kita lihat nantinya,
akan memunculkan beberapa problem. hasil pemilihan ditingkat nasional
Pertama, konteks historis masyarakat lokal berpengaruh dalam konfigurasi politik lokal.
seperti Bali, tentunya berbeda dengan Karenanya, untuk lebih menyelami konteks
63
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto (Gede Indra Pramana)
historis dari orientasi partai ini, diperlukan politik, ekonomi, atau apa saja (1977: 89).
kajian lain dalam melihat dinamika politik Geertz bahkan lebih jauh meletakan sekaa ini
aliran di tingkat lokal. Lebih lanjut, perlu sebagai suatu pranata sosial yang mengatur
dilihat konteks mobilisasi dalam kampanye pengorganisasian masyarakat di Bali. Banjar,
yang dilakukan oleh partai-partai tersebut, Desa, Subak, bahkan koperasi dibangun
sehingga berhasil dalam mentransformasi dalam kerangka Sekaa ini. Prinsip utama yang
struktur sosial masyarakat dalam memungkinkan semua proses ini disebut oleh
Pemilu.Geertz (1977: 22) memberikan uraian Geertz sebagai kolektivisme pluralistis.
bagaimana pengorganisasian masyarakat Bali Persekutuan-persekutuan sosial yang silang
dalam kaitannya dengan ekspresi pilihan menyilang itu berarti bahwa hampir tak ada
partai politik. seorang yang sepenuhnya terikat pada satu
Pada umumnya di Bali, afiliasi politik itu lembaga yang sungguh-sungguh
cenderung mengikuti kesetiaan-kesetiaan komprehensif, tanpa kemungkinan kesetiaan
tradisional, sehingga kelompok kekerabatan, pada yang lain, tempat orang mencari
desa, dan kelompok kasta yang bersaingan perlindungan dari tekanan-tekanan
berada di pihak-pihak yang secara politis kelompoknamun tak pernah ada orang yang
saling bertentangan, dan dengan demikian merasa perlu bertindak sendiri, lepas dari
hanya merupakan refleksi dari posisi mereka agregasi sosial yang terang batas-batasnya
di dalam struktur sosial setempat. Sampai (Geertz, 1977: 89).
sekarang, daya tahan bentuk-bentuk sosial Puri merupakan pusat dimana kegiatan-
tradisional masih cukup kuat untuk memaksa kegiatan ini menemukan bentuknya yang
proses politik nasional terealisasi menurut paling utama.Puri adalah bagian dari suatu
pengertian yang ada pertaliannya dengan sistem keseluruhan masyarakat yang
keadaan di Bali sebenarnya. memungkinkan masyarakat itu melakukan
Meskipun Geertz sampai pada kesimpulan pembagian kerja (produksi).Terdapat ikatan-
bahwa politik aliran belum terbentuk di Bali, ikatan yang menentukan hak dan kewajiban
tetapi hasil Pemilu menunjukan dalam susunan masyarakat.Disini hierarkhi
pengelompokan masyarakat dalam pola yang dipandang sebagai fungsi, bukan konsekuensi
mengikuti aliran dalam konteks dari pengaturan-pengaturan ini.Bentuk
nasional.Geertz juga menguraikan bagaimana keseluruhannya hanya mungkin bisa berjalan
pengorganisasian sosial masyarakat Bali jika semua bagian menyadari posisi, dan
dalam sekaa. Sekaa adalah suatu kelompok melakukannya. Jika tidak, maka seluruh
sosial, dibentuk berdasarkan satu kriteria keseimbangan dari proses ini akan hancur.
yang tunggal dan eksklusif, kriteria Hal ini mungkin dapat ditemukan lebih jelas
keanggotaan, dan dicurahkan untuk jika kita melihat hasil pemilihan umum
mencapai tujuan sosial yang tertentu dan pertama, tahun 1955 di Bali.
biasanya agak khusus, misalnya keagamaan,

Tabel 2.
Kursi DPRD Bali yang diduduki Partai-Partai dan Kelompok-kelompok Fungsional, 1950, 1956,
dan 1960
Tahun KPNI PNI PSI PKI PRI BP MAS NU PK MUR IRMI GF Total
1950 11 9 - - - - 6 - - - 3 7 36
1956 - 16 9 2 1 1 1 - - - - - 30
1960 - 7 - 1 - 1 - 1 1 1 - 13 25
Ket. KPNI= Kesatuan Pemuda Republik Indonesia; PNI= Partai Nasionalis Indonesia; PSI=Partai Sosialis Indonesia;
PKI= Partai Komunis Indonesia; PRI= Partai Rakyat Indonesia; BP= Biro Pancasila; MAS= Masyumi; NU= Nahdlatul
64
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015

Ulama; PK= Partai Katolik; MUR= Partai Murba; IRMI= Ikatan Rakyat Murba Indonesia;GF= Golongan Fungsional:
pada 1950, Petani (2), Perempuan (3), Buruh (1); pada 1960, Petani (2), Peremouan (1), Buruh (2), Pemuda (1),
pemimpin Agama (2), Veteran (1), Bisnis (1), Seniman (1), Militer (2). (Sumber: Untuk 1950, Berataputra,
“Perwakilan Rakjat di Bali”, 17 Februari 1951; untuk 1956, “Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955”, Bali Post, 6
April 1977; untuk 1960, Suara Indonesia, 9 Desember 1960. Dikutip dari Robinson, 2006, hal. 296-297.)

Tabel 3.
Persentase Jumlah Suara dan Jumlah Kursi di DPRD yang dimenangkan oleh
Tiga Partai Besar (PNI, PKI, PSI) dalam Pemilu 1955
PNI PKI PSI Lain-lain (a)
Kabupaten Total Kursi
% Jml. % Jml. % Jml. % Jml.
Buleleng 15 63,2 10 6,0 2 1,9 0 18,9 3
Jembrana 10 56,0 6 21,5 2 0,3 0 22,2 2
Tabanan 15 41,5 6 2,9 1 51,9 8 3,7 0
Badung 15 31,7 5 7,2 1 47,3 7 13,8 2
Gianyar 15 47,4 7 3,8 1 46,1 7 2,7 0
Bangli 12 67,2 8 0,4 0 30,0 4 2,4 0
Klungkung 11 68,8 8 8,9 1 10,8 2 11,5 0
Karangasem 15 57,7 9 6,1 1 27,6 4 8,6 1
Seluruh 108 51,4(b) 59 7,9 (b) 9 30,6 (b) 32 10,2 8
Kabupaten
Ket.(a) Partai-partai lain yang memperoleh sejumlah suara termasuk Biro Pancasila, Masyumi, Partai Rakyat
Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, PPPRI, NU, dan Partai Murba; (b) Pengambilan suara untuk
Konstituante, pada Desember 1955, menunjukkan penurunan mencolok dalam dukungan untuk PSI sampai sekitar
25% dari suara yang sah, dan peningkatan persentase suara PNI (sampai 6%) maupun PKI (sampai 8,5%) (Sumber:
Angka-angka ini dihitung berdasarkan “Daftar Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakjat Nusa Tenggara
Barat”. Sumber lain, “Bunga Rampai Pemilihan Umum 1955”, Bali Post, 6 April 1977, menunjukan sedikit
perbedaan dalam jumlah total suara – dan persentase yang lebih besar untuk PKI. Dikutip dari Robinson, 2006, hal.
299).

Masing-masing partai terbesar di langgam anmisalnya, PNI mengupayakan
nasional menjadi pilihan utama di Bali, PNI dihapuskannya pembatasan tertentu dalam
dan PSI, kemudian PKI.PNI pada khususnya perkawinan lintas kasta (Robinson, 2006:
dianggap merupakan partai Soekarno yang 316). Meski demikian, kaum bangsawan, yang
menarik kaum Republikan di Bali.Ada secara tradisional memiliki basis massa yang
beberapa hal yang memungkinan kuat diterima sebagai anggota karena melihat
kemenangan PNI, pertama PNI sudah potensi dukungan massa bagi partai. Ketiga,
terlanjur diidentikan dengan sosok Soekarno, PNI juga dikenal sebagai partai pemerintah,
presiden pertama RI. Soekarno yang secara sehingga keuntungan-keuntungan struktural
terbuka mengakui dirinya setengah berdarah ini menjadi pertimbangan dalam memilih
Bali, karena ibunya merupakan seorang partai.Kecenderungan bangsawan-
Brahmana dari Singaraja, turut mendongkrak bangsawan ini untuk masuk ke PNI pada
popularitas PNI di tingkat massa. akhirnya memengaruhi arah perkembangan
Kedua, PNI di Bali secara resmi menentang partai menjadi lebih konservatif, dimana
berlanjutnya pelbagai lembaga dan praktik ketegangan dengan PKI yang melancarkan
feodal. Pada awal dasawarsa 1950-
65
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto (Gede Indra Pramana)
kebijakan Land Reform berdasarkan UUPA Semenjak Pemilu 1971, Orde Baru mulai
1960. mengontrol partisipasi dan kegiatan politik.
Kemenangan yang diperoleh PSI di Tahun 1972, Pemerintah menekan jumlah
beberapa daerah seperti Tabanan, Badung, peserta Pemilu hanya dibatasi melalui fusi
dan bersaing secara ketat di Gianyar, tak yang menghasilkan tiga kontestan, pertama
lepas dari dukungan yang diberikan puri-puri Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hasil fusi
lokal terhadap partai ini.Walaupun awalnya lima partai politik yang ada sejak masa
menimbulkan polemik, masuknya keluarga pemerintahan Soekarno (PNI, IPKI,
Puri di Gianyar secara signifikan PARKINDO, Partai Katolik, dan Partai
mendongkrak perolehan suara partai ini MURBA). Kedua Partai Persatuan
dalam Pemilu.Posisi PSI yang semakin dikenal Pembangunan (PPP) fusi partai berdasar
sebagai pengkritik pemerintah mendapat Islam. Dan ketiga, Golongan Karya, suatu
sambutan yang luas dalam konteks golongan fungsional yang dikembangkan oleh
lokal.Sebelum akhirnya dilarang, akibat pemerintah Soeharto.
dicurigai dalam peristiwa-peristiwa Partai pemerintah, Golkar, hampir selalu
pemberontakan di daerah pada akhir dekade menang mutlak dalam setiap Pemilu di
1950-an, partai ini merupakan menjadi Bali.Usaha-usaha untuk memuaskan
penantang PNI yang kuat di Bali. pemerintah pusat juga dijalani secara
Periode otoriter Orde Baru ditandai mencolok, dengan menyukseskan program-
oleh kampanye Soeharto guna mendongkel program pembangunan pemerintah yang
Soekarno, dengan memobilisasi Angkatan dijalankan melalui Golkar.Praktis tidak ada
Darat untuk menyapu habis basis dukungan oposisi.Rakyat digerakan melalui kampanye
yang terutama berasal dari PKI. Kampanye ini pembangunan, dan terutama industri
berhasil membunuh kurang lebih 500.000 pariwisata. PDI hanya bertahan di beberapa
hingga 1.000.0000 simpatisan dan anggota daerah, dimana Puri Satria di Denpasar
Partai Komunis Indonesia, yang merupakan memang telah dikenal sebagai simpatisan PNI
partai legal yang berpartisipasi dalam Pemilu sejak tahun 1950-an (Dwipayana,
1955. PKI dilarang, dan banyak tahanan 2004).Ketika rezim Orde Baru runtuh,
politik korban keganasan Orde Baru dibuang seketika arus perubahan ini mengubah
ke Pulau Baru. konfigurasi partai politik di Bali.

Tabel 4.
Persentase Jumlah Suara Partai Golkar dan PNI pada Pemilu 1971 di Bali
Partai Golkar PNI
1971 83 13,5
Sumber: Disadur dari Dwipayana, 2004, hal. 103

Tabel 5.
Persentase Jumlah Suara Golkar dan PDI periode Pemilu 1977-1997 di Bali
Partai Golkar PDI
1977 85 13
1982 88 10
1987 88 11
1992 78 20
Sumber: Disadur dari Dwipayana, 2004, hal.103

66
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015

Runtuhnya Orde Baru mengantarkan keputusan dan pedoman–pedoman partai
rakyat Indonesia ke transisi menuju lainnya.
demokrasi.Pemilu 1999 ditanggapi dengan Dalam upaya piagam perjuangan tersebut
gegap gempita.PDI Perjuangan muncul secara tersirat meneguhkan kembali
sebagai pemenang mutlak dalam Pemilihan komitmen Ideologi PDI Perjuangan sebagai
Umum kali ini.Dengan membandingkannya partai politik yang mengusung gagasan-
dengan pola pilihan pada Pemilu 1955, King gagasan pemikiran Soekarno. Hal ini bisa
(2003) menyatakan bahwa pola aliran ini dilihat dari azas partai yang digunakan yakni
kembali muncul di masyarakat. Pancasila yang bercirikan kebangsaan,
Perubahan situasi politik inilah yang kerakyatan dan keadilan sosial (sosio
kemudian direspon secara cepat oleh nasionalisme-sosio demokrasi=Marhaenisme)
berbagai kelompok, termasuk PDI yang serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat
mengadakan kongres kelima di Denpasar Bali di bidang politik, berdikari bidang ekonomi
8 – 10 Oktober 1998, dan merekomendasikan dan berkepribadian didalam berbudaya
untuk mengganti nama partai menjadi Partai (Trisakti).
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Sosok Megawati juga semakin dekat
Perjuangan). dengan masyarakat Bali, ketika dirinya, dalam
Sejak menyelenggarakan Kongres PDI masa kampanye Presiden, dinyatakan tak
Perjuangan di Bali tahun 1998, sosok partai layak karena bersembahyang di Pura.
baru ini menggambarkan dirinya sebagai Statemen ini dikeluarkan oleh AM Saefuddin,
partai Wong Cilik. PDI Perjuangan Mentri Pangan dan Holtikultura (ketua PPP)
dibandingkan sebagai PNI, partai yang waktu itu, yang menyatakan bahwa Mega
identik dengan Soekarno, ayahanda bukanlah kandidat presiden yang kuat,
Megawati. Hal ini tak lepas dari sosok karena selain dia perempuan, dia juga Hindu.
Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno Statemen ini mendapatkan reaksi keras,
yang selama tahun-tahun terakhir Orde Baru terutama dari umat Hindu di
mengalami represi. Megawati digambarkan Bali.Pertentangan yang akut diantara
sebagai sosok oposisi populer terhadap Orde pendukung Golkar dan PDI Perjuangan, yang
Baru dengan dukungan kelompok-kelompok mewarnai periode akhir 1998, menjadi
yang lemah secara ekonomi dan politik sejak mereda dan berbalik bersatu mengecam AM
periode pemerintahan Soeharto. Saefuddin. Dalam suatu rapat akbar di
Pada tahun 2000 dengan bekal Lapangan Puputan Renon Denpasar Bali yang
kemenangan pada pemilu 1999, maka PDI diselenggarakan pada Oktober 1998,
Perjuangan pada tanggal 27 Maret – 1 April pendukung Golkar dan PDI Perjuangan makan
2000 mengadakan Kongres pertama di bersama. Peristiwa ini menandai suatu
Semarang yang menghasilkan piagam rekonsiliasi umum, dan mengancam
perjuangan PDI Perjuangan sebagai haluan pemerintah Pusat dengan gerakan
politik bagi partai guna menyusun AD/ART, kemerdekaan Bali.Sebagaimana terlihat
program-program partai, keputusan- dalam tabel 5, pada Pemilu 1999, PDI
Perjuangan menang mutlak di Bali.

67
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto (Gede Indra Pramana)
Tabel 6.
Jumlah Suara dan Kursi Partai Pemilu Legislatif DPR 1999 di Bali
No Partai Persentase Jumlah
kursi kursi
1 PDI Perjuangan 77,78 7
2 Partai Golkar 11,11 1
3 PKB 11,11 1
Sumber: KPU, 1999 dikutip dari laporan IFES, 2000.

Kemenangan mutlak ini menandai suatu kepada liberal. Kebijakan-kebijakan tersebut
pergeseran orientasi pemilih di Bali.Dalam telah melahirkan berbagai kritikan baik dari
satu kali Pemilu, dukungan yang dulunya internal PDI Perjuangan sendiri, maupun
diberikan kepada Golkar berubah kepada PDI kritikan dari pihak luar yang menganggap
Perjuangan.Ekspektasi masyarakat terhadap bahwa PDI Perjuangan telah meninggalkan
pemerintahan yang baru sangat tinggi di identitasnya sebagai partai perjuangan
tengah perubahan-perubahan yang (koreksi terhadap orde baru) dan partainya
berlangsung dalam bidang sosial, ekonomi, “wong cilik”. Bahkan Putranto, Zae dan
dan politik.Visi partai yang mewakili “wong Simanjuntak menyampaikan bahwa kabar
cilik” ini melekat, hingga Megawati menjadi tentang kisruh antar kader di kandang
presiden pada 2001. Banteng justru lebih sering menghiasi
PDI Perjuangan dianggap sebagai partai halaman surat kabar, dan menjadi berita
pemerintah. Kinerja pemerintahannya penting di radio dan televisi, ketimbang aksi
disorot, dan rakyat menunggu sejauh mana riil PDI Perjuangan dalam mengatasi
keberpihakan partai wong cilik ini kepada kemiskinan atau bencana alam. Misalnya,
rakyat. Euforia kemenangan pemilu 1999 disaat pintu sudah terbuka untuk berperan
yang mengantarkan PDI Perjuangan pada bagi wong cilik dan bangsa Indonesia, PDIP
puncak kekuasaan baik di legislatif maupun justru terbelit oleh urusannya sendiri. Para
eksekutif dengan perolehan suara 35.689.073 elitnya malah saling jegal dan sikat.
suara atau 33,74% telah melahirkan berbagai Kekecewaan di tingkat massa tampak
persoalan baik di tingkat internal (korupsi, dengan penurunan suara perolehan pada
indisipliner, dan elitis) maupun di tingkat Pemilu 2004. Meskipun secara umum PDI
eksternal: kebijakan yang tidak pro rakyat Perjuangan tetap dominan, kegagalan partai
seperti kenaikan BBM & tarif dasar listrik, ini memimpin tampuk pemerintahan, dan
penjualan asset publik (privatisasi BUMN) tiadanya realisasi janji-janji perubahan secara
maupun amandemen terhadap UUD 1945 langsung, menjadikan dukungan terhadap PDI
yang dianggap oleh banyak orang sebagai Perjuangan menurun.
“amandemen kebablasan” dan mengarah

68