perspektif dan kajian hukum dari beberapa tokoh dalam bidang antropologi hukum

18 Pages·2011·0.55 MB·Indonesian

PERSPEKTIF DAN KAJIAN HUKUM DARI BEBERAPA TOKOH
DALAM BIDANG ANTROPOLOGI HUKUM
Yusnita Eva*
Abstract Abstrak
As a newly-born branch of knowledge, an- Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang
thropology of law is still in formulating stage. independen dan relatif baru, antropologi hu-
Basically, anthropology of law examines the kum masih berada dalam tahap perumusan.
empirical and mutual relation between law Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti
and various social phenomena. This research hubungan empiris timbal-balik antara hu-
aims to learn what is the principle and mean- kum dengan fenomena sosial di masyarakat.
ing of law as understood and affixed by the Penelitian ini bertujuan mengetahui hakikat
society. hukum sebagaimana disematkan oleh ma-
syarakat.
Kata Kunci: hukum, antropologi hukum.
A. Pendahuluan perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-
Antropologi hukum itu adalah ilmu ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum
pengetahuan (logos) tentang manusia adat; atau hukum dalam arti dan bentuk
(antropos) yang bersangkutan dengan hukum. kaidah peraturan dan bentuk kaidah peraturan
Manusia yang dimaksud adalah manusia perundangan; jika demikian hukum dengan
yang hidup bermasyarakat, bergaul antara pendekatan yang normatif. Tetapi juga
yang satu dan yang lain, baik masyarakat masalah hukum yang dilihat dari segi-segi
yang masih sederhana budayanya (primitif) kecendikiawan (intelektual), filsafat, ilmu
maupun yang sudah modern (maju) jiwa dan lainnya yang melatar belakangi
budayanya. Budaya yang dimaksud adalah hukum itu serta cara-cara menyelesaikan
budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku sesuatu perselisihan yang timbul dalam
budaya manusia yang mempengaruhi atau masyarakat.2
yang berkaitan dengan masalah hukum.1 Sasaran pokok dalam antropologi
Masalah hukum yang dimaksud ialah adalah manusia, baru kemudian perilaku
bukan saja hukum dalam arti dan bentuk budayanya, tidaklah sebaliknya sebagaimana
* Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang (Jalan Rumah Tiga Ruang Nomor 19 Lubuk-Lintah Pa-
dang).
1 Hilman Hadikusuma, 2004, Pengantar Antropologi Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hlm. 4.
2 ibid.
Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh 171
dalam ilmu yang lain. Dikarenakan perbedaan sasaran pokok dalam penelitian antropologi
tempat dan lingkungan, perbedaan sejarah hukum.5
dan asal-usulnya, perbedaan semangat Antropologi hukum sebagai ilmu
dan jiwanya, perbedaan akal dan cara tidak mungkin dibatasi pada suatu bentuk
berpikirnya, perbedaan budaya dan agama atau bidang khusus hukum. Bentuk-bentuk
yang mempengaruhinya, maka perilaku seperti hukum negara, hukum adat atau
budaya manusia itu berbeda-beda antara hukum agama, serta bidang-bidang seperti
yang satu dan yang lain. Jadi tidak ada suatu hukum publik atau hukum privat yang
sistem pola perilaku manusia yang seragam, terdiferensiasi dalam ilmu-ilmu hukum
dan oleh karenanya tidak ada pula sistem dogmatik. Penelitian antropologi hukum
pola kepribadian manusia itu yang sama.3 berhubungan dengan semua hukum yang
Antropologi melihat hukum itu hanya relevan bagi masalah penelitian khusus
sebagai suatu aspek dari kebudayaan yaitu yang dikaji. Dalam mengkaji hukum
suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan dalam masyarakat, antar hubungan serta
masyarakat yang teratur dalam mengatur interdependensi berbagai bentuk normatif
perilaku manusia dan masyarakat agar ti- serta lembaga-lembaga, serta hubungan-
dak terjadi penyimpangan dan agar penyim- hubungannya dengan perilaku, manusialah
pangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang merupakan tema pusat dalam penelitian
yang telah ditentukan dapat diperbaiki. De- antropologi hukum.
ngan demikian adat masyarakat yang menjadi Antropologi hukum pada dasarnya
suatu sistem kontrol sosial itu akan mempu- mempelajari hubungan timbal-balik antara
nyai kekuatan hukum, apabila ia digunakan hukum dengan fenomena-fenomena sosial
oleh kekuasaan masyarakat. Sebagaimana secara empiris dalam kehidupan masyarakat;
dikatakan Hoebel: “Hukum itu ada pada ma- bagaimana hukum berfungsi dalam kehi-
syarakat yang sederhana dengan hukumnya dupan masyarakat, atau bagaimana hukum
yang sederhana atau primitive law, hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial
itu ada pada masyarakat purba dengan hu- (social control) atau sarana untuk menjaga
kumnya yang purba atau archaic law, dan keteraturan sosial (social order) dalam
hukum itu ada pada masyarakat yang telah masyarakat.
maju dan hukumnya yang modern.”4
Maka sebagaimana telah diuraikan di B. Perspektif Antropologi Hukum
atas dapatlah diketahui bahwa antropologi Awal kelahiran antropologi hukum
hukum adalah ilmu tentang manusia dalam biasanya berkaitan dengan karya klasik Sir
kaitannya dengan kaedah-kaedah sosial yang Henry Maine yang bertajuk “The Ancient
bersifat hukum, sedangkan kaedah-kaedah Law”, yang secara ringkas menyatakan
sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah hukum berkembang seiring dan sejalan
3 Hilman Hadikusuma, 1986, Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 4.
4 ibid., hlm. 8.
5 ibid., hlm. 10.
172 MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, Halaman 1 - 200
dengan perkembangan masyarakat, dari lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan
masyarakat yang sederhana (primitive), masyarakat (customary law/folk law),
tradisional, dan kesukuan (tribal) ke termasuk pula di dalamnya mekanisme-
masyarakat yang kompleks dan modern, mekanisme pengaturan dalam masyarakat
dan hukum yang inheren dengan masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai
semula menekankan pada status kemudian sarana pengendalian sosial (legal order).8
wujudnya berkembang ke bentuk kontrak.6 Menurut pandangan antropologi,
Manusia sebagai pelaku-pelaku hukum tempat hukum di dalam budaya masyarakat
dan objek hukum tidak lagi memiliki iden- adalah sangat luas. Hukum mencakupi
titas alami yang lama, melainkan berubah suatu pandangan masyarakat tentang
menjadi (hasil) konstruksi. Hasil konstruksi kebutuhannya untuk survival, hukum juga
tersebut adalah seperti subjek hukum, hak merupakan aturan yang mengatur produksi
hukum, asas hukum, proses hukum, hubung- dan distribusi kekayaan dan metode untuk
an hukum dan akibat hukum. Kendati de- melindungi masyarakat terhadap kekacauan
mikian, masyarakat tempat hukum itu ada internal dan musuh dari luar.
dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkons- Oleh karena itu, para antropolog
truksi bahkan untuk sebagian besar tetap mempunyai pengertian tersendiri tentang
menjalani kehidupannya yang biasa, yaitu apa yang mereka pandang sebagai hukum,
yang alami.7 yaitu antara lain:
Hukum dalam perspektif antropologi 1. Any rule of conduct likely to be enforced
dipelajari sebagai bagian yang integral by the courts (Schapera).
dari kebudayaan secara keseluruhan, dan 2. The whole reservoir of ruler on
karena itu hukum dipelajari sebagai produk which judges draw for their decisions
dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh (Gluckman).
aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti 3. That bodies of binding obligation, which
politk, ekonomi, ideologi, religi, struktur has been reinstitutionalised whithin, the
sosial, dan lain-lain atau hukum dipelajari legal institutions (Bohannan).
sebagai proses sosial yang berlangsung 4. Rules or modes of conduct made
dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena obligations by same sanction which
itu, hukum dalam perspektif antropologi is imposed and enforced for their
bukan semata-mata berwujud peraturan violations by controling authority
perundang-undangan yang diciptakan oleh (Pospisil).
negara (state law), tetapi juga hukum dalam Dewasa ini ada kecendrungan luas
wujudnya sebagai peraturan-peraturan untuk membatasi ruang lingkup antropologi
6 I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Tema Kajian, Metodologi dan Model Penggunaannya Untuk Memahami
Fenomena Hukum di Indonesia”, http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/, diak-
ses 3 Januari 2009.
7 Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Uki Press, Jakarta, hlm. 142
8 I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, http://huma.or.id/document/I.03.
Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf, diakses 2 Janu-
ari 2009.
Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh 173
hukum pada masalah sengketa yang terjadi di sistem hukum yang satu dan yang
dalam suatu masyarakat, baik itu mengenai lain.9
pola-pola sengketa, bagaimana reaksinya Oleh karena itu masalah-masalah yang
dalam masyarakat dan bagaimana cara menjadi pusat perhatian erat hubungan-
mengatasi sengketa-sengketa tersebut, yang nya dengan lembaga pengendalian sosial
pada mulanya hanya bersifat menguraikan di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.
laporan tentang norma-norma hukum dalam Pendapat Leopold Pospisil mengenai ciri-
masyarakat sederhana yang dikumpulkan ciri hukum yang diutarakan dalam buku-
dari para penulis pegawai pemerintahan nya “Anthropology of Law: A Comparative
kolonial dan para misionaris. Seperti Theory”, sebagaimana yang diutarakan pada
pernyataan Laura Nader dalam bukunya halaman sebelumnya, oleh karena pada saat
“The Anthropological Study of Law”, ini ciri-ciri yang dikemukakan olehnya di-
antara lain dikemukakan masalah pokok anggap sudah cukup lengkap untuk dapat
yang merupakan ruang lingkup antropologi menggambarkan hukum dan membedakan-
hukum sebagai berikut: nya dari gejala-gejala sosial budaya lainnya
1. Apakah dalam setiap masyarakat ter- di dalam masyarakat.10
dapat hukum, dan bagaimana karakte- Studi-studi antropologis mengenai hu-
ristik hukum yang universal. kum diawali dengan munculnya pert anyaan-
2. Bagaimana hubungan antara hukum pertanyaan mendasar: apakah hukum itu?
dengan aspek kebudayaan dan organ- Dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap
isasi sosial. bentuk masyarakat? Untuk menjawab per-
3. Mungkinkah mengadakan tipologi tanyaan di atas diungkapkan oleh dua ahli
hu kum tertentu, sedangkan variasi antropologi ternama, yaitu Radcliffe-Brown
karakteristik hukum terbatas. dan Bronislaw Malinowski.
4. Apakah tipologi hukum itu berguna Hukum menurut Radcliffe-Brown:
untuk menelaah hubungan antara “Suatu sistem pengendalian sosial yang
hukum dan aspek kebudayaan dan hanya muncul dalam kehidupan masyarakat
organisasi sosial. Mengapa pula hukum yang berada dalam suatu bangunan negara,
itu berubah. karena hanya dalam suatu organisasi sosial
5. Bagaimana cara mendeskripsi sistem- seperti negara terdapat pranata-pranata
sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum se perti polisi, pengadilan, penjara,
hukum dan subsistem hukum antara dan lain-lain. Sedangkan dalam masyarakat-
masyarakat dan kebudayaan yang masyarakat bersahaja yang tidak ter-
saling berhubungan, dan bagaimana organisasi secara politis sebagai suatu
kemungkinan untuk membandingkan negara tidak mempunyai hukum. Walaupun
9 Hilman Hadikusuma, 2004, op. cit., hlm. 7.
10 Soerjono Soekanto, 1984, Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, C.V. Rajawali, Ja-
karta, hlm. 160.
174 MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, Halaman 1 - 200
tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial.12
dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga Dalam perkembangannya pendapat
oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga Malinowski memperoleh komentar dan
masyarakat secara otomatis spontan.”11 kritik dari Bohannan, yang menyatakan:
Hukum menurut Bronislaw Malinowski: 1. Mekanisme resiprositas dan publisitas
“Hukum tidak semata-mata terdapat dalam sebagai kriteria untuk mengatur hak
masyarakat yang terorganisasi suatu neg- dan kewajiban dalam kehidupan
ara, tetapi hukum sebagai sarana pengen- masyarakat pada dasarnya bukanlah
dalian sosial (legal order) terdapat dalam merupakan hukum seperti dimaksudkan
setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam Malinowski, tetapi hanya merupakan
kehidup an masyarakat bukan ditaati karena suatu kebiasaan (custom) yang di-
adanya tradisi ketaatan yang bersifat oto- gunakan masyarakat untuk menjaga
matis spontan, seperti dikatakan Radcliffe- keteraturan sosial.
Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal- 2. Pengertian hukum harus dibedakan
balik dan prinsip pu blisitas.” dengan tradisi atau kebiasaan, atau
lebih spesifik norma hukum mempu-
Pendapat dua ahli antropologi di atas nyai pengertian yang berbeda dengan
dapat dikatakan bahwa apabila hukum ke biasaan. Norma hukum adalah per-
diberi pengertian yang sempit, hanya aturan hukum yang mencerminkan
sebagai sistem pengendalian sosial yang tingkah laku yang seharusnya (ought)
diciptakan oleh lembaga legislatif dan dilakukan dalam hubungan antar indi-
diterapkan oleh aparat penegakan hukum vidu. Sedangkan kebiasaan me ru pakan
seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau seperangkat norma yang diwujudkan
penjara dalam kehidupan organisasi negara, dalam tingkah laku dan berlangsung
maka hukum diartikan bahwa masyarakat- dalam kurun waktu yang lama. Kadang-
masyarakat yang sederhana yang tidak kala kebiasaan bisa sama dengan norma
terorganisasi sebagai suatu negara tidak hukum, tetapi bisa juga bertentangan.
memiliki hukum, tetapi bila hukum diberi 3. Kebiasaan terwujud sebagai institusi
pengertian yang luas, yaitu sebagai proses- non hukum sedangkan peraturan meru-
proses pengendalian sosial yang didasarkan pakan institusi hukum, di dalam ma-
pada prinsip resiprositas dan publisitas yang syarakat ditemukan keduanya. Norma-
secara empiris berlangsung dalam kehidupan norma hukum cenderung mengabaikan
masyarakat, maka semua bentuk masyarakat bahkan sebaliknya memfungsikan ke-
betapapun sederhananya memiliki hukum beradaan kebiasaan-kebiasaan dalam
dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang penyelesaian kasus-kasus sengketa
diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
11 ibid.
12 ibid.
Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh 175
4. Peraturan-peraturan hukum juga me- peristiwa yang sama secara uni-
ngem bangkan kebiasaan-kebiasaan se- versal (attribute of intention of
bagai institusi hukum melalui proses universal application).
pelembagaan ulang (reinstitutionalized) c. Atribut obligasio (attribute of obli-
dan dinyatakan ulang (restated) sehing- gatio), yaitu keputusan-keputusan
ga peraturan hukum juga sebagai suatu dari pihak pemegang otoritas me-
kebiasaan yang telah dilembagakan ngandung suatu pernyataan bahwa
kembali untuk tujuan-tujuan yang ingin pihak pertama memiliki hak untuk
dicapai hukum tersebut.13 menagih sesuatu dari pihak ke-
Komentar dan kritik terhadap Mali- dua, dan pihak kedua mempunyai
nowski juga dilontarkan oleh Pospisil, yang ke wajiban untuk memenuhi hak
pada pokoknya menyatakan: pihak pertama tersebut sepanjang
1. Pengertian hukum yang dikemukakan mereka masih hidup.
Malinowski dipandang terlalu luas, d. Atribut sanksi (attribute of sanc-
sehingga hukum yang dimaksudkan tion), yaitu keputusan-keputu s an
juga mencakup pengertian kebiasaan- dari pihak pemegang otoritas
kebiasaan, dan bahkan semua bentuk tersebut juga disertai dengan pen-
kewajiban-kewajiban yang berhubu- jatuhan sanksi-sanksi, baik berupa
ngan dengan aspek religi dan juga ke- sanksi yang bersifat fisik, seperti
wajiban yang bersifat moral dalam ke- hukuman badan dan penyitaan
hidupan masyarakat. harta benda, atau sanksi non fisik
2. Hukum pada dasarnya adalah suatu seperti dipermalukan di depan
aktivitas kebudayaan yang mempunyai orang banyak, diasingkan dari
fungsi sebagai alat untuk menjaga pergaulan sosial, dibuat menjadi
keteraturan sosial atau sebagai sarana ketakutan, dan lain-lain.
pengendalian sosial dalam masyarakat.
Untuk itu cara membedakan peraturan C. Kritik terhadap Paradigma dan Pers-
hukum dengan norma-norma lain, pektif Antropologi Hukum
peraturan hukum dicirikan ada 4 atribut Antropologis mengenai hukum juga
hukum, yaitu: memberi perhatian pada fenomena kema-
a. Atribut otoritas (attributes of au- jemukan hukum (pluralisme hukum) dalam
thority), keputusan berdasarkan kehidupan masyarakat. Ini berarti secara
pemegang otoritas untuk menye- empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum
lesaikan sengketa atau ketegangan yang berlaku dalam masyarakat selain ter-
sosial dalam masyarakat. wujud dalam bentuk hukum negara (state
b. Atribut dengan maksud untuk law), juga berwujud sebagai hukum agama
diaplikasikan terhadap peristiwa- (religious law), dan hukum kebiasaan (cus-
13 ibid.
176 MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, Halaman 1 - 200
tomary law). Namun demikian, secara 3. Kekuatan mengikat itu terwujud dari
antropologis bentuk mekanisme-mekanisme adanya hubungan timbal balik karena
penga turan sendiri (inner order mechanism proses tukar menukar jasa.
atau self-regulation) dalam komunitas-ko- 4. Kekuatan mengikat itu didasarkan pada
munitas masyarakat juga merupakan hukum adanya hak untuk saling menuntut
yang secara lokal berfungsi sebagai sarana dalam hubungan yang bersifat ganda.
untuk menjaga keteraturan sosial.14 5. Kekuatan mengikat itu bertambah kuat
dengan adanya upacara dalam proses
D. Asumsi-asumsi Para Sarjana Antro- transaksi, karena dengan diadakan
pologi Hukum tentang Hukum upacara berarti umum mengetahui dan
Di bawah ini akan diuraikan pandangan terbuka mengemukakan pendapatnya.
beberapa sarjana tentang apakan hukum itu, Dengan demikian yang pertama,
berdasarkan hasil-hasil penelitian mereka di bukan rasa kebersamaan atau tanggung
berbagai suku-suku bangsa atau masyarakat jawab bersama yang menjadi sebab dan
yang kehidupan budayanya masih sederhana, menjamin ketaatan terhadap adat sehingga
di antaranya: timbul sifat mengikat, sehingga adat itu
menjadi hukum adat. Kedua tidaklah benar
1. Bronislaw Malinowski jika dikatakan dengan adanya kepercayaan
Sarjana Antropologi hukum bernama yang supernatural dan kemungkinan
Bronislaw Malinowski (1884-1942) yang terhadap si pelaku pelanggaran hukum
pernah melakukan pada masyarakat Trobian akan dikucilkan, merupakan tindakan yang
di Kepulauan Solomon Papua Nugini sudah cukup untuk mencegah seseorang
mengemukakan bahwa untuk membedakan melakukan pelanggaran. Ketiga bahwa
antara aturan hukum dengan aturan setiap pelanggaran adat itu dijatuhi pidana,
kemasyarakatan yang lain ialah dilihat dari bahkan menurut mekanisme yang berlaku
mekanisme kekuatan mengikat. Bahwa dapat diketahui yang mana yang merupakan
ciri-ciri aturan hukum itu dapat dirinci hukum pidana dan yang mana yang hukum
pengertiannya sebagai berikut: perdata.
1. Dikatakan aturan-aturan hukum apabila Begitu pula halnya dengan masyarakat
aturan itu dirasakan dan dianggap Melanesia menurutnya:
menimbulkan kewajiban di satu pihak 1. Hukum itu tidaklah berproses dalam
dan hak-hak di lain pihak. lembaga yang mandiri.
2. Aturan hukum itu mempunyai sanksi 2. Hukum itu adalah suatu aspek dari
negatif atau sanksi positif berdasarkan kehidupan masyarakat sederhana yang
kejiwaan dan adanya mekanisme (cara sekaligus sebagai bagian dari susunan
bekerja) kekuatan yang mengikat. masyarakat, dan tidak terpisahkan se-
bagai lembaga sendiri.
14 I Nyoman Nurjaya, loc. cit.
Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh 177
3. Hukum tidaklah terdapat dalam ben- lah sekunder, tetapi gunanya bersifat fung-
tuk keputusan yang berkaitan dengan sional.
pelanggaran yang akan terjadi kemu- Dalam buku mereka (Hoebel dan
dian dan kemudian baru diatur penang- Karl Llewellyn) “Cheyenne Way” mereka
gulangannya. mengemukakan adanya empat unsur hakiki
4. Hukum adalah hasil dari susunan dari hukum yang mengelompok sebagai
hak dan kewajiban yang mencegah suatu gejala yang disebut ‘authority’, baik
seseorang untuk menghindari tanggung dalam kelompok masyarakat maupun dalam
jawab dari pelanggaran, oleh karenanya suatu kebudayaan. Unsur-unsur dimaksud
ia harus menanggung akibatnya.15 adalah:
Teori yang dikembangkan Malinowski 1. unsur imperatif (yang memerintah),
terhadap hukum adalah adanya prinsip bahwa hukum itu dibuat atau ditetapkan
timbal-balik (principle of reciprocity) dan oleh pihak yang memerintah, untuk
prinsip publisitas (principle of publicity) yang mengatur warga masyarakat pada suatu
secara empiris berlangsung dalam kehidupan arah tertentu,
masyarakat, maka semua bentuk masyarakat 2. supremasi (yang tertinggi), bahwa
betapapun sederhananya memiliki hukum hukum itu menunjukkan sebagai fakta
dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang dan jika hukum itu diperlukan,
diciptakan untuk menjaga keteratuan sosial 3. sistem, bahwa hukum itu merupakan
atau sebagai sarana pengendalian sosial.16 tata yang bertautan satu sama lain,
4. dan resmi, bahwa hukum itu memiliki
2. E. Adamson Hoebel kualitas umum (publik) yang diakui
Sarjana Antropologi Amerika E. Adam- oleh masyarakat dengan resmi.18
son Hoebel adalah antropolog pertama yang Authority menurut Hoebel dan Karl
melakukan kerja sama antar disiplin sarjana Llewellyn merupakan suatu ringkasan pe-
hukum Karl Llewellyn sehingga melahirkan ngertian ciri hukum yang dikaitkan den gan
antropologi hukum. Mereka antara lain keputusan dari seseorang atau berb agai ke-
melakukan penelitian lapangan terhadap lompok dan kebudayaan. Sehingga kekua-
orang-orang Indian Comanche, Chyenne, saan itu merupakan acara (procedure) atau
Pueblos Keresan (New Mexico).17 merupakan pola kegiatan atau kaedah-kae-
Dia memulai pengertian hukum itu dah kegiatan yang sudah lemah derajatnya
dengan pengertian suatu definisi, karena terhadap seseorang. Misalnya dalam hukum
suatu definisi hanya menguraikan kata-kata yang sudah kuno, terdapat tabu atau panta-
sedangkan fakta-fakta adalah kenyataan ngan yang mempunyai kekuatan tanpa ada
yang terjadi; memang suatu definisi ada- petugas yang memaksakan berlakunya, dan
15 Hilman Hadikusuma, 2004, op. cit., hlm. 47-50.
16 I Nyoman Nurjaya, loc. cit.
17 ibid, hlm. 50.
18 ibid., hlm. 91-92.
178 MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, Halaman 1 - 200
atau suatu cara menyelesaikan kekecewaan officially, atas nama masyarakat
dengan mengadakan perjanjian, sumpah atau secara keseluruhan dan dengan
pertandingan keagamaan yang dilaksanakan penerimaan masyarakat secara
tanpa adanya petugas yang mengawasi. De- umum terhadap legitimasinya.
ngan demikian kekuasaan ini adalah dalam 4. Fungsi hukum yang dikaitkan Hoebel
arti yang abstrak.19 dengan pola-pola budaya, dilihat dalam
Esensi pandangan Hoebel tentang empat lapis, yaitu :
hukum, adalah antara lain: a. The determination and promul-
1. Ia menggunakan metode kasus gation of the mode of relations
dari studinya sebagai alat yang among members of a group,
memungkinkan baginya untuk mela- involving the acceptance or
kukan pendekatan terhadap bahan prohibition of certain declared
hukum dari suatu kebudayaan (“the types of behavior.
law stuff of a culture”). Ia menolak b. The allocation of authority in
investigasi terhadap aturan-aturan yang relation to the prevention and
abstrak, atau abstraksi semata dari punishment of those who ignore
perilaku sosial. norms.
2. Konsep dari beberapa pakar antropologi c. The resolution of disputes so that
tentang “lawless tribal society” social cohesion might continue.
(masyarakat yang tidak mengenal d. The continue re-examination of
hukum) ditolaknya sebagai suatu mitos. social relationship so that legal
Ketegasannya mengatakan tidak ada system might reflect, and adapt to,
tribal groups. change.20
3. Ada tiga unsur esensial hukum yang Teori yang dikembangkan Hoebel
mungkin digunakan sebagai kriteria dan Karl Llewellyn terhadap hukum adalah
untuk mengidentifikasi yang mana yang Keteraturan hidup (regularity); Otoritas
termasuk fenomena-fenomena hukum, pejabat (official authority); Sanksi, Pada
ketiga unsur esensial itu adalah : akhirnya hukum dirumuskan sebagai
a. Keteraturan hidup (regularity); berikut:
b. Otoritas pajabat (official autho- “Suatu kaedah sosial adalah hukum,
rity); apabila ada kelalaian dalam menta-
c. Sanksi, secara yuridis sanksi ini atinya atau pelanggaran terhadapnya
merupakan aplikasi paksaan secara ditanggulangi dalam bentuk ancaman
fisik yang dilaksanakan secara atau kenyataannya, dengan menerap-
resmi (officially) maupun quasi- kan kekuatan fisik, dilakukan oleh se-
19 ibid.
20 Teguh Prasetyo, 2007, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 115-117.
Eva, Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh 179
seorang atau kelompok yang diakui ma- sarana penegakannya,
syarakat mempunyai hak istimewa”.21 4. hukum dirasakan sebagai gejala yang
berada di luar kehidupan sosial, bersifat
3. Robert Redfield mandiri dan memaksa.22
Robert Redfield menulis beberapa buku Pada masyarakat sederhana sistem
‘La ley primitiva’, Mexicana ed Sociologica hukum yang rumit itu tidak akan dijumpai,
(1941); ‘Maine’s Ancient in the Light of tetapi akan ada aturan-aturan perilaku
Primitive Societies’, Western Political yang mencerminkan bentuk hukum. Dari
Quarterly (1950), ‘the Primitive World and hasil penelitian yang dilakukan terhadap
Its Transformations’ 1953) mengemukakan aturan-aturan dan tata cara yang dilakukan
jika akan membahas hukum sederhana dapat terhadap masyarakat sederhana, jika
memilih tiga jalur, yaitu: dikembangkan akan menjadi suatu sistem
1. Jalur kanan, yaitu jalur yang mengakui hukum yang dikenal dalam masyarakat
adanya hukum apabila ada pengadilan yang sudah maju. Masalah yang penting
dan kitab Undang-undang dalam suatu ialah bagaimana menentukan aturan-aturan
negara. perilaku tadi sebagai hukum, jika tidak ada
2. Jalur kiri, yaitu jalur yang tidak meng- organisasi politik dan lembaga-lembaga
identifikasi hukum dengan pengadilan hukum tertentu seperti pengadilan dan kitab
dan kitab Undang-undang. undang-undang. Dan perlu diperhatikan
3. Jalur tengah, yaitu jalur yang bertitik bahwa hukum sederhana itu tidak hanya satu
tolak dari konsep hukum sebagai gejala dan sama, oleh karena masyarakat sederhana
yang dikenal pada masyarakat yang itu bermacam ragam, dengan aturan dan
sudah beradab (civilized societies) dan lembaga-lembaganya yang berbeda-beda.23
sudah menerapkan kekuatan secara Teori yang dikembangkan Robert
sistematis dan formal oleh negara, di Redfield terhadap hukum adalah Jalur tengah,
dalam melaksanakan aturan-aturan yaitu jalur yang bertitik tolak dari konsep
yang eksplisit. hukum sebagai gejala yang dikenal pada
Hukum pada masyarakat yang maju masyarakat yang sudah beradab (civilized
menunjukkan sebagai berikut: societies) dan sudah menerapkan kekuatan
1. terdapat berbagai kekhususan, secara sistematis dan formal oleh negara,
2. hukum terwujud dalam kerangka yang di dalam melaksanakan aturan-aturan yang
berbeda dari pertimbangan pribadi eksplisit
dan budaya, yang mendorong orang
memilih pola perilaku tertentu dalam 4. P. J. Bohannan
kehidupan sehari-hari, P.J.Bohannan, bukunya berjudul
3. hukum terwujud dalam sendi-sendi dan ”Justice and Judgement Among the Tiv”,
batas-batas dengan berbagai macam mengemukakan sebagai berikut:
21 Hilman Hadikusuma, 2004, op. cit., hlm. 57.
22 ibid., hlm. 57-59.
23 ibid., hlm. 60.