Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Pagar, Garasi dan Boxculvert pada PT. Mega

15 Pages·2016·0.21 MB·Indonesian

Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Pagar, Garasi
dan Boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti Sawit antara Antonius Robinsar
dan Askariadi di Kabupaten Indragiri Hulu

Abstract

Okky Elsa Priadi

Pembimbing I : Maryati Bachtiar dan Pembimbing II : Rahmat Hendra
Alamat : Jalan Karya I Marpoyan

Email: [email protected]
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

This study will be conducted in Indragiri Hulu on an agreement between
Antonius Robinsar and Koprizal as First Party with Askariadi and Berlin
Manurung as the Second Party in contracting construction projects fences,
garages and boxculvert. This study aims to determine the construction project
contracting agreement fences, garages and boxculvert at PT. Mega Nusa Palm
Kernel advance of Antonius Robinsar and Askariadi in Indragiri Hulu. And the
next goal to determine the rights and obligations under the construction project
contracting agreement fences, garages and boxculvert at PT. Mega Nusa Palm
Kernel between Antonius Robinsar and Askariadi in KabupatenIndragiri Hulu.
The population in this paper are stakeholders in making this agreement between
Antonius Robinsar and Askariadi in Indragiri Hulu. Research data collection
system using direct interviews with respondents and data analysis using
descriptive methods.
From these results it can be concluded that the agreement chartering a
tie to a job in which the rights and obligations of each party made a pact
chartering include also the consequences to be borne by each party when there is
a breach of contract or breach of contract , For authors suggest that it is time for
providers of goods / services and the goods / services to be able to understand
about the agreement chartering to be made so hopefully with the understanding
that has been owned by each of these parties, the agreement chartering formed
will cover the interests of all parties and in its implementation no disputes.

Key words : Construction Project Chartering Agreements, garage and Boxculvert

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 1
PENDAHULUAN mengadakan suatu perjanjian berupa
apa saja, baik bentuknya, isinya dan
Pembangunan yang semakin pada siapa perjanjian itu ditujukan.
meningkat dari setiap aspek baik yang Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal
bersifat pembangunan secara fisik 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
maupun pembangunan mental berbunyi : Semua persetujuan yang
terhadap sumber daya manusianya, dibuat secara sah berlaku sebagai
tetapi tidak terkecuali dengan Undang-undang bagi mereka yang
pembangunan yang ada di Pekanbaru membuatnya.2
yang termasuk salah satu daerah yang Dalam perkembangannya
mempunyai potensi sebagai daerah hukum kontrak atau perjanjian telah
yang strategis dan menjadi incaran tumbuh dan berkembang dengan pesat
bagi investor asing untuk memasuk mengikuti perkembangan yang terjadi
kan modalnya dalam pembangunan dalam masyarakat. Perjanjian-
yang ada didaerah tersebut, dan juga perjanjian baru yang belum diatur
provinsi Riau pada umumnya banyak dalam undang-undang khususnya
membutuhkan pembangunan yang KUHPerdata tumbuh dan hidup dalam
akan membantu bagi kelancaran dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-
hal transportasi. perjanjian tidak bernama inilah (diluar
Kitab undang-undang hukum KUHPerdata) yang sering muncul
perdata disebut adanya perjanjian dalam hubungan-hubungan hukum
pemborong uang dikenal dengan dewasa ini, salah satunya adalah
istilah pemborong pekerjaan. Perjanjian Pengadaan Barang dan
Perjanjian pemborong adalah Jasa. Untuk sah suatu perjanjian yang
perjanjian timbak balik antara hak dan dibuat oleh para pihak yang
kewajiban yang menurut pasal 1601 melakukan pekerjaan tersebut,
huruf b Kitab Undang Hukum Perdata haruslah memenuhi semua persyaratan
menyebutkan perjanjian pemborong yang telah ditentukan dalam undang-
adalah persetujuan dimana pihak I undang hukum perdata, sebagaimana
sebagai pemborong mengikatkan diri yang telah ditetapkan pada pasal 1320.
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Perjanjian tersebut akan
bagi pihak lain yang memborongkan menimbulkan suatu hak dan kewajiban
dengan menerima suatu harga yang antara pihak yang mengikat perjanjian
telah ditentukan. Perjanjian tersebut, yaitu diantaranya adalah bagi
pemborong adalah perjanjian pihak pemborong melaksanakan
berbentuk bebas yang dapat dibuat pekerjaan yang telah disepakati hingga
secara lisan maupun tulisan, dan sifat selesai, sedangkan pihak yang
dari perjanjian ini adalah konsensuil memberikan pekerjaan harus
yakni pemborongan ada sejak adanya membayar prestasi yang telah mereka
kata sepakat antara kedua belah pihak kerjakan. Dengan telah setujunya para
yang terkait dalam perjanjian pihak baik dari pihak yang meberikan
tersebut.1 pekerjaan maupun pihak yang
Dalam hukum perjanjian menerima pekerjaan, maka pekerjaan
dikenal asas kebebasan berkontrak, yang menjadi prestasi dari pihak yang
maksudnya adalah setiap orang bebas menerima pekerjaan sudah harus
dimulai, dan permasalahan

1Pasal 1601 Kitab Undang Hukum
Perdata 2 Pasal 1338 KUH Perdata

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 2
pembiayaan awalnya ini yang 2012. 3) Pembayaran III sebesar Rp.
bertanggung jawab adalah pihak yang 40.000.000 dibayar setelah selesai
menerima pekerjaan tersebut. pekerjaan 1 unit Box Culvert dan
Pada tanggal 6 September telah diperiksa dan diterima oleh pihak
2012 dilakukan perjanjian antara pemberi pekerjaan. 4) Pembayaran IV
Antonius Robinsar dan Koprizal atau pelunasan akan dibayar segera
sebagai Pihak Pertama dengan pekerjaan selesai seluruhnya dan
Askariadi dan Berlin Manurung diterima oleh Pihak Pemberi
sebagai Pihak Kedua. Dalam perjanjin Pekerjaan.
Pihak Pertama mendapat pekerjaan Sampai pekerjaan telah selesai
sebagai berikut : 1) Pembuatan pagar dilakukan dan diterima oleh pemberi
bata sepanjanag 278 M di Pabrik Indra pekerjaan, pembayaran yang telah
Sakti Mill. 2) Pembuatan garasi Alat dilakukan oleh Pihak Pertama kepada
Berat ukuran 6 x 21 M dan Pos jaga Pihak Kedua baru sampai tahap kedua
ukuran 2 x 2 M di PT. Mega Nusa Inti dengan total pembayaran Rp.,
Sawit. 3) Pembuatan 2 unit Box 45.000.000. Pihak Kedua dan Pertama
Culvert ukuran 1,5 x 1,5 X 5 M di telah melakukan upata musyawarah
PT. Indra Lestari. namun tidak ada kejelasan mengenai
Dalam perjanjian tersebut, sisa pembayaran selanjutnya. Saat ini
Pihak Kedua bersedia untuk Pihak Kedua telah melakukan upaya
mengerjakan pekerjaan tersebut dari pelaporan ke Polres Indragiri Hulu.
tanggal perjanjian (6 September 2012) Maka dari latar belakang inilah
sampai dengan tanggal 30 Oktober penulis sangat tertarik untuk
2012. Dalam Pasal 2 disepakati harga mengangkat sebuah judul dalam
pekerjaan yakni : 1) Pembuatan pagar penelitian ini yaitu sebagai berikut
bata sepanjanag 278 M di Pabrik Indra ‡Perjanjian Pemborongan Proyek
Sakti Mill sebesar Rp. 700.000 per Pembangunan Pagar, Garasi dan
meter. 2) Pembuatan garasi Alat Berat Boxculvert pada PT. Mega Nusa
ukuran 6 x 21 M dan Pos jaga ukuran Inti Sawit antara Antonius
2 x 2 M di PT. Mega Nusa Inti Sawit Robinsar dan Askariadi di
sebesar Rp. 55.000.000. 3) Pembuatan .DEXSDWHQ,QGUDJLUL(cid:3)+XOX·(cid:17)
2 unit Box Culvert ukuran 1,5 x 1,5
X 5 M di PT. Indra Lestari sebesar Rumusan masalah pada
Rp. 88.000.000. Jumlah seluruh harga penelitian ini adalah sebagai berikut: :
pekerjaan yang disepakati adalah 1) bagaimana perjanjian pemborongan
sebesar Rp. 337.600.000 proyek pembangunan pagar, garasi
Selanjutnya dalam Pasal 3 dan boxculvert pada PT. Mega Nusa
dalam perjanjian tersebut, untuk Inti Sawit antara Antonius Robinsar
pekerjaan tersebut para pihak telah dan Askariadi di Kabupaten Indragiri
saling setuju dan sepakat dibayar oleh Hulu? 2) apa yang menjadi hak dan
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua kewajiban dalam perjanjian
dengan tahapan sebagai berikut : p e mborongan proyek pembangunan
1) Pembayaran I sebesar Rp. pagar, garasi dan boxculvert pada
15.000.000 telah dibayar sebelum PT. Mega Nusa Inti Sawit anatar
penandatangan perjanjian tersebut. A ntonius Robinsar dan Askariadi di
2) Pembayaran II sebesar Rp. KabupatenIndragiri Hulu ?
30.000.000 telah dibayar selambat-
lambatnya tanggal 17 September

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 3
Tujuan penelitian ini adalah p e rsetujuan. 3Subekti mengemukakan
1) untuk mengetahui perjanjian SHUMDQMLDQ(cid:3) DGDODK(cid:3) ‡VXDWX(cid:3) SHULVWLZD(cid:3)
pemborongan proyek pembangunan dimana seorang berjanji kepada orang
pagar, garasi dan boxculvert pada l a in atau di mana dua orang itu saling
PT. Mega Nusa Inti Sawit anatar berjanji untuk melaksanakan sesuatu
Antonius Robinsar dan Askariadi di hal.4 Menurut K.R.M.T.
Kabupaten Indragiri Hulu. 2) untuk Tirtodidiningrat: ‡3HUMDQMLDQ(cid:3) DGDODK(cid:3)
mengetahui hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum berdasarkan
perjanjian pemborongan proyek kata sepakat diantara dua orang atau
pembangunan pagar, garasi dan lebih untuk menimbulkan akibat-
boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti akibat hukum yang diperkenankan
Sawit antara Antonius Robinsar dan oleh undang-XQGDQJ·5
Askariadi di KabupatenIndragiri Hulu Dari pengertian-pengertian di
atas dapat dilihat beberapa unsur-
Adapun manfaat dari unsur yang tercantum dalam kontrak,
penelitian ini adalah : 1) untuk yaitu : a) Adanya hubungan hukum
memperluas pengetahuan penulis Hubungan hukum merupakan
tentang hukum kontrak dibidang hubungan yang menimbulkan akibat
kontruksi khususnya dan terhadap hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya
hukum kontrak yang lainya pada hak dan kewajiban. b) Adanya subjek
umumnya. 2) sebagai bahan bacaan hukum Subjek hukum yaitu
dan acuan bagi peneliti selanjutnya pendukung hak dan kewajiban.
yang berminat melakukan penelitian Subyek dalam hukum perjanjian
tentang hukum kontrak dan juga termasuk subyek hukum yang diatur
sebagai bahan pegangan bagi dinas- dalam KUH Perdata, Sebagaimana
dinas pemerintahan yang akan diketahui bahwa Hukum Perdata
melakukan kontrak kerja dalam suatu mengkualifikasikan subjek hukum
kegiatan proyek. 3) sebagai syarat terdiri dari dua bagian yaitu manusia
untuk memenuhi persayaratan dalam dan badan hukum. Sehingga yang
menyelesaikan dan mendapatkan gelar membentuk perjanjian menurut
Sarjana Hukum. Hukum Perdata bukan hanya manusia
secara individual ataupun kolektif,
tetapi juga badan hukum atau
TINJAUAN UMUM rechtperson, misalnya Yayasan,
Koperasi dan Perseroan Terbatas.
Pengertian Perjanjian c) Adanya prestasi Prestasi menurut
Kata perjanjian berasal dari Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas
WHUMHPDKDQ(cid:3) ‡overeenkomst·(cid:15)(cid:3) \DQJ(cid:3) untuk memberi sesuatu, untuk berbuat
diterjemahkan dengan menggunakan
LVWLODK(cid:3) ‡SHUMDQMLDQ·(cid:3) PDXSXQ(cid:3)

‡SHUVHWXMXDQ·(cid:17)(cid:3) 0HQJHQDL(cid:3) NDWD(cid:3)
perjanjian ini ada beberapa pendapat 3Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata
Tentang Persetujuan-Persetjuan Tertentu,
yang berbeda. Wiryono Projodikoro
Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal
mengartikan perjanjian dari kata
11
verbintenis, sedangkan kata 4R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT.
overeenkomst diartikan dengan kata Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 47
5Tirtodiningrat, K.R.T.M, Ihtisar
Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
Pembangunan, Jakarta, 1966, hal 83

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 4
sesuatu, dan untuk tidak berbuat yang akan ada (kecuali warisan),
sesuatu. asalkan dapat ditentukan jenis dan
Adapun secara sederhana, dapat dihitung; dan (2) obyek yang
masing-masing syaratnya sahnya dapat diperdagangkan (barang-barang
perjanjian dapat diterangkan sebagai yang dipergunakan untuk kepentingan
berikut :6 1) Tentang sepakat atau umum tidak dapat menjadi obyek
konsesus yakni keseuaian, kecocokan, perjanjian). 4) Tentang suatu sebab
pertemuan kehendak dari yang yang halal, adalah isi perjanjian itu
mengadakan perjanjian atau sendiri atau tujuan dari para pihak
pernyataan kehendak yang disetujui mengadakan perjanjian (1337
antara pihak-pihak. Di mana unsur KUHPerdata), dan konsepsi halal
kesepakatan ada dua, yaitu : offerte menjadi bagian dalam pasal ini yang
(penawaran) adalah pernyataan pihak dapat diartikan sebagai tidak
yang menawarkan, dan acceptasi bertentangan dengan undang-undang,
(penerimaan) adalah pernyataan pihak ketertiban umum, dan kesusilaan.
yang menerima penawaran. Jadi Unsur-unsur perjanjian adalah
kesepakatan itu penting diketahui sebagai berikut: ada beberapa Para
karena merupakan awal perjanjian. pihak, ada persetujuan antara para
kesepakatan ini juga dapat dilihat dari pihak, adanya tujuan yang hendak
Pasal 1321 yang mana menyatakan dicapai, adanya prestasi yang akan
bahwa kata sepakat harus diberikan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu
secara bebas, dalam arti tidak ada lisan atau tulisan serta adanya syarat-
paksaan, penipuan, dan kekhilafan. s y arat tertentu sebagai isi perjanjian.7
2) Tentang kecakapan ini menyangkut
dengan keberadaan subyek hukum Wanprestasi dalam Perjanjian
pelaku perjanjian, yakni pendukung Suatu perjanjian yang sudah
hak dan kewajiban. Yang dimaksud saling disepakati sudah selayaknya
dengan cakap dalam Pasal 1320 ini untuk dihormati dan dilaksanakan oleh
adalah bahwa pihak yang melakukan para pihak. Prinsip melaksanakan
perbuatan hukum memenuhi perjanjian adalah mewujudkan atau
kualifikasi sebagaimana pada Pasal melaksanakan apa yang menjadi isi
1330 KUHPerdata, atau setiap orang dalam perjanjian, atau mewujudkan
adalah cakap untuk membuat prestasi dalam perjanjian. Adapun
perikatan-perikatan, apabila ia oleh bentuk-bentuk prestasi dalam
undang-undang tidak dinyatakan tidak perjanjian menurut ketentuan pasal
cakap, apabila orang tersebut telah 1234 KUHPerdata adalah : memberi
berusia 18 tahun atau sebelumnya sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu
telah melangsungkan perkawinan atau dan tidal berbuat sesuatu, dengan
mereka yang tidak berada di bawah syarat prestasi tersebut harus
pengampuan. 3) Tentang obyek/suatu diperkenankan, harus tertentu atau
hal tertentu yang menjadi objek dapat ditentukan dan harus mungkin
perjanjian, dapat dilihat pada Pasal dilaksanakan. Jika seseorang telah
1332, 1333, dan 1334 KUHPerdata, ditetapkan prestasi sesuai dengan
yakni terdiri atas dua hal: (1) obyek perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-

6Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di 7Abdul Kadir Muhammad, Hukum
Indonesia. Pustaka Yustitia; Yogyakarta, Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,1990,
2009. Hal. 51. hal 80

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 5
pihak untuk melaksanakan atau jika 1. Pernyataan lalai tersebut harus
tidak memenuhi atau melaksanakan berbentuk surat perintah atau akta
kewajiban sebagaimana ditetapkan lain yang sejenis, yaitu suatu
dalam perikatan atau perjanjian salinan daripada tulisan yang telah
tersebut sesuai dengan ketentuan- dibuat lebih dahulu oleh juru sita
ketentuan yang berlaku maka disebut dan diberikan kepada yang
wanprestasi. bersangkutan.
Wanprestasi adalah 2. Berdasarkan kekuatan perjanjian
pelaksanaan perjanjian yang tidak itu sendiri.
tepat waktunya atau dilakukan tidak Jika teguran kelalaian sudah
menurut selayaknya atau tidak dilakukan barulah menyusul
dilaksanakan sama sekali. Dengan peringatan atau anmaning yang
demikian wanprestasi dapat biasa disebut sommasi.
berbentuk: 8 Didalam Pasal 1238 KUH
1. Tidak melaksanakan apa yang 3HUGDWD(cid:3) PHQ\DWDNDQ(cid:3) EDKZD(cid:3) ‡6L(cid:3)
disanggupi akan dilakukannya. berutang tadi, apabila ia dengan surat
2. Melaksanakan apa yang perintah atau dengan sebuah akta
dijanjikannya, tetapi tidak sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah
sebagaimana mestinya. jika ia menetapkan, bahwa si berutang
3. Melakukan apa yang dijanjikannya akan harus dianggap lalai dengan
tetapi terlambat. OHZDWQ\D(cid:3)ZDNWX(cid:3)\DQJ(cid:3)GLWHQWXNDQ·(cid:17)9
4. Melakukan sesuatu yang menurut Jadi pernyataan lalai atau alpa
perjanjian tidak boleh adalah suatu peringatan dari pihak
dilakukannya. Apabila debitur debitur tentang selambat-lambatnya
melakukan wanprestasi, maka dia pada perjanjian rawat inap, apabila
dapat dituntut untuk: pasien melampaui batas waktu
1. Pemenuhan perjanjian. pembayaran dan tidak membayar
2. Pemenuhan perjanian ditambah biaya perawatan yang telah
ganti rugi. ditentukan, pasien itu dapat
3. Ganti rugi. dinyatakan wanprestasi. Terhadap
4. Pembatalan perjanjian timbal kelalaian atau kealapaan debitur untuk
balik. melakukan sesuatu sebagaimana yang
5. Pembatalan dengan ganti rugi. telah ditentukan dalam perjanjian akan
Kewajiban membayar ganti mempunyai akibat-akibat yang tidak
rugi (schade vergoeding) tersebut enak bagi pihak debitur sebagaimana
tidak timbul seketika terjadi kelalaian, berikut ini :10
melainkan baru efektif setelah debitor a. Debitur harus membayar ganti
dinyatakan lalai (ingebrekestelling) kerugian yang telah diderita oleh
dan tetap tidak melaksanakan kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata)
prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal b. Perikatan tetap ada, kreditur masih
1243 KUHPerdata, sedangkan bentuk menuntut kepada debitur
pernyataan lalai tersebut diatur dalam pelaksanaan prestasi, apabila ia
Pasal 1238 KUHPerdata yang pada terlambat memenuhi prestasi. Di
pokoknya menyatakan: samping itu, kreditur berhak untuk

9 Pasal 1238 KUH Perdata
10Salim HS, Pengantar Hukum Perdata
8Subekti, Hukum Perjanjian, PT Tertulis (BW), Penerbit: Sinar Grafika,
Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 45 Jakarta, 2011, hlm. 180.

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 6
menuntut ganti rugi akibat dalam menilai kerugian akibat
keterlambatan melaksanakan wanprestasi.
prestasinya, hal ini disebabkan b. Teori Adequate Veroozaking, yang
kreditur akan mendapat mengajarkan bahwa suatu
keuntungan apabila debitur peristiwa dianggap sebagai akibat
melaksanakan prestasi tepat pada dari suatu peristiwa yang lain,
waktunya. apabila peristiwa yang pertama
c. Resiko beralih kepada debitur secara langsung diakibatkan oleh
sejak saat terjadi wanprestasi peristiwa kedua dan menurut
(Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. pengalaman dalam masyarakat
Ketentuan ini hanya berlaku bagi dapat diduga akan terjadi. Teori ini
perikatan untuk memberikan yang diikuti oleh para hakim.
sesuatu. Selain dua teori tentang ajaran
d. Jika perikatan lahir dari perjanjian penggantian kerugian seperti di atas,
timbal balik, kreditur dapat di dalam proses peradilan seorang
membebaskan diri dari hakim diberi kewenangan
kewajibannya memberikan kontra ‡GHVFUHFLRQDLUH·(cid:15)(cid:3) yaitu suatu
prestasi dengan menggunakan kewenangan hakim untuk menilai
Pasal 1266 KUH Perdata. seberapa besar kerugian yang dialami
Menurut pendapat Slamet pihak kreditur sebagai akibat dari
Muljono, Orang yang melakukan wanprestasi tersebut.
wanprestasi, terhadapnya dapat Kata hapus berarti hilang,
dikenai sanksi berupa: lenyap; menghapuskan berarti
a. Pemenuhan perjanjian; menghilangkan, meniadakan,
b. Pemenuhan perjanjian disertai menyatakan tidak berlaku lagi, jadi
dengan ganti kerugian; hapusnya perikatan, artinya tidak
c. Ganti kerugian; berlaku lagi dikarenakan sesuatu hal,
d. Pembatalan perjanjian timbal atau sesuatu perbuatan.12 Di dalam
balik; hukum suatu perikatan itu hapus
e. Pembatalan perjanjian disertai dikarenakan adanya beberapa
dengan ganti kerugian. perbuatan hukum. Menurut pendapat
Untuk menilai besarnya Slamet Muljono, Orang yang
kerugian yang dialami oleh kreditur melakukan wanprestasi, terhadapnya
akibat wanprestasi ini ada dua teori dapat dikenai sanksi berupa:13
yang dapat dipergunakan:11 a. Pemenuhan perjanjian;
a. Teori Conditio Sine Quanon, yan b. Pemenuhan perjanjian disertai
mengajarkan bahwa seluruh akibat dengan ganti kerugian;
yang muncul, karena ditimbulkan c. Ganti kerugian;
oleh suatu sebab, baik itu d. Pembatalan perjanjian timbal
merupakan akibat yang langsung balik;
ataupun sebagai akibat yang tidak e. Pembatalan perjanjian disertai
langsung dari suatu sebab. Teori dengan ganti kerugian.
ini tidak diikuti oleh para hakim
12Eka Suniarti, Tesis : Tanggung Jawab
PT Pos Indonesia (Persero) dalam Perjanjian

Pengangkutan Paket Pos, Universitas
11Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Bengkulu, 2012, Hlm. 20
Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, 13Slamet Muljono, Hukum Perjanjian,
hlm. 60. Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 24

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 7
HASIL PENELITIAN DAN dipersiapkan oleh Antonius Robinsar
PEMBAHASAN serta dilakukan dihadapan dan
diketahui oleh Notaris. Menurut
Perjanjian pemborongan proyek Antonius Robinsar, mereka membuat
pembangunan pagar, garasi dan perjanjian dalam bentuk baku adalah
boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti juga untuk mempermudah dan
Sawit antara Antonius Robinsar mempercepat realisasi pelaksanaan
dan Askariadi di Kabupaten perjanjian karena dengan sudah
Indragiri Hulu dibakukannya perjanjian tersebut
Pelaksanaan perjanjian ini dalam bentuk point-point perjanjian,
diawali adanya penunjukkan PT. maka memudahkan pihak pelaksana
Mega Nusa Inti Sawit kepada Bapak pekerjaan untuk melaksanakan
Antonius Robinsar dan Koprizal untuk pekerjaannya dilapangan.14 Dalam
pembangunan pagar, garasi dan KUHPerdata yang menyangkut
boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti perjanjian untuk melakukan
Sawit dan oleh Bapak Antonius pemborongan pekerjaan diatur dalam
Robinsar. Selanjunya pada tanggal 6 Pasal 1601 sampai dengan pasal 1609
September 2012 Bapak Antonius KUHPerdata dan dalam peraturan
Robinsar dan Koprizal melakukan standar sebagaimana yang tercantum
perjanjian dengan Askariadi dan dalam AV tahun 1941 khususnya
Berlin Manurung untuk melakukan mengenai persyaratan umum atau
pekerjaan tersebut. Dalam perjanjian peraturan standar atas dasar penetapan
Pihak Pertama mendapat pekerjaan penguasa. Perjanjian pemborongan
sebagai berikut : dalam bentuk tertulis maupun lisan
1. Pembuatan pagar bata sepanjanag dalam praktek apabila perjanjian
278 M di Pabrik Indra Sakti Mill. pemborongan menyangkut biaya yang
2. Pembuatan garasi Alat Berat besar, biasanya perjanjian
ukuran 6 x 21 M dan Pos jaga pemborongan dibuat secara tertulis
ukuran 2 x 2 M di PT. Mega Nusa yang ditungkan dalam bentuk
Inti Sawit. formulir-formulir tertentu. Perjanjian
3. Pembuatan 2 unit Box Culvert yang dibuat dengan formulir-formulir
ukuran 1,5 x 1,5 X 5 M di PT. tertentu disebut perjanjian standar.
Indra Lestari Perjanjian pemborongan dibuat
Perjanjian tersebut dilakukan dengan perjanjian standar, karena hal
dihadapan dan diketahui oleh Notaris ini menyangkut keuangan negara yang
Desy Arisanti, SH, M.Kn pada tanggal besar jumlahnya dan untuk melindungi
6 September 2012. Dari hasil keselamatan umum. Arti perjanjian
penelitian penulis bahwa bentuk standar adalah perjanjian yang dibuat
perjanjian pemborongan proyek berdasarkan peraturan standar.15
pembangunan pagar, garasi dan Dalam pasal 1320
boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti KUHPerdata menentukan syarat-
Sawit antara Antonius Robinsar dan syarat sahnya suatu perjanjian. Bahwa
Askariadi di Kabupaten Indragiri Hulu
adalah dalam bentuk perjanjian baku 14Hasil Wawancara dengan Bapak
(standart) dimana sebelum perjanjian Robinsar selaku Pemberi Kerja pada tanggal
tersebut ditandatangani oleh pihak 4 November 2015
pelaksana pekerjaan dalam hal ini 15Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka
Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1994,
(Bapak Askariadi), perjanjian sudah
hlm. 3

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 8
perjanjian baru dapat dikatakan sah keinginan hukum. Pendapat diatas
apabila telah memenuhi syarat-syarat terbantahkan dari hasil penelitian
sahnya suatu perjanjian. Bahwa penulis bahwa dari hasil wawancara
perjanjian baru dapat dikatakan sah penulis dengan Antonius Robinsar dan
apabila telah memenuhi syarat-syarat Askariadi bahwa perjanjian antara
Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :16 keduanya, pihak pelaksana pekerjaan
1. Sepakat mereka yang mengikatkan tidak merasa terpaksa untuk
dirinya membubuhkan tandatangannya dan
2. Kecakapan untuk membuat suatu tidak pula merasa terpaksa untuk
perjanjian melaksanakan isi perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. Pemutusan kontrak karena
4. Suatu sebab yang halal. wanprestasi merupakan pemutusan
Dalam perjanjian tersebut, kontrak yang disebabkan karena
Pihak Kedua bersedia untuk penyedia barang/jasa atau kontraktor
mengerjakan pekerjaan tersebut dari tidak melaksanakan prestasinya,
tanggal perjanjian (6 September 2012) sebagaimana yang telah di tuangkan
sampai dengan tanggal 30 Oktober dalam kontrak/perjanjian. Sanksi yang
2012. Dalam Pasal 2 disepakati harga dapat dikarenakan kepada penyedia
pekerjaan yakni : barang/jasa atau kontraktor yang lalai
1. Pembuatan pagar bata sepanjanag dalam melaksanakan prestasinya
278 M di Pabrik Indra Sakti Mill berupa :
sebesar Rp. 700.000 per meter. a. Jaminan pelaksanaan menjadi
2. Pembuatan garasi Alat Berat milik negara.
ukuran 6 x 21 M dan Pos jaga b. Sisa uang muka harus dilunasi
ukuran 2 x 2 M di PT. Mega Nusa oleh pihak penyedia barang.jasa
Inti Sawit sebesar Rp. 55.000.000. atau kontraktor.
3. Pembuatan 2 unit Box Culvert c. Membayar denda dan ganti
ukuran 1,5 x 1,5 X 5 M di PT. kerugian kepada negara.
Indra Lestari sebesar Rp. d. Penggenaan daftar hitam untuk
88.000.000 jangka waktu tertentu.
Jumlah seluruh harga pekerjaan Pemutusan kontrak secara
yang disepakati adalah sebesar s e p i h a k m erupakan penghentian atau
Rp. 337.600.000. pemutusan perjanjian yang dilakukan
Menurut Pitlo seperti yang secara sepihak oleh pengguna jasa
dikutip oleh Mariam Darus atau kontraktor. Pemutusan ini terjadi
Badrulzaman 17menyatakan bahwa karena denda keterlambatan dalam
perjanjian baku adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan akibat
paksa, walaupun secara teoritis dan kesalahan penyedia barang/jasa atau
yuridis perjanjian standar ini tidak kontraktor sudah melampaui besarnya
memenuhi ketentuan Undang-undang jaminan pelaksanaan.
dan oleh beberapa ahli hokum ada Menurut keterangan Bapak
yang menolak, namun kenyataannya, Robinsar 18menyatakan bahwa tidak
kebutuhan masyarakat berjalan dalam terdapat atau tidak ada hambatan
arah yang berlawanan dengan maupun kendala-kendala yang

16R. Subekti, Op. Cit, Hal. 85 18Hasil Wawancara dengan Bapak
17Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, Robinsar selaku Pemberi Kerja pada tanggal
Hal. 114 4 November 2015

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 9
menghambat pelaksanaan proyek d. Membayar biaya perkara, kalau
tersebut telah berjalan dengan lancar sampai diperkarakan didepan
sesuai dengan waktu dan jadual yang hakim.
telah disepakati oleh masing-masing Selanjutnya untuk dapat
pihak yang terdapat dalam dokumen menentukan adanya wanprestasi maka
kontrak. Lebih lanjut diungkapkan hal ini dapat dilihat dari ketentuan
kelancaran dan keberhasilan pasal 1238 KUH Perdata sebagai
pembanguna jalan tersebut adalah ketentuan umum perjanjian : Debitur
tidak terlepas dari kerjasama yang dinyatakan Ialai dengan surat perintah,
baik antara para pihak. atau dengan akta sejenis itu, atau
Hak dan kewajiban dalam berdasarkan kekuatan dari perikatan
perjanjian pemborongan proyek sendiri, yaitu bila perikatan ini
pembangunan pagar, garasi dan mengakibatkan debitur harus dianggap
boxculvert pada PT. Mega Nusa Inti Ialai dengan lewatnya waktu yang
Sawit antara Antonius Robinsar ditentukan. Dalam perjanjian
dan Askariadi di Kabupaten pembangunan jalan masing-masing
Indragiri Hulu pihak berkewajiban untuk
Perjanjian merupan salah satu melaksanakan tanggung jawab
bentuk hubungan hukum yang mereka, apabila salah satu dari pihak
mempunyai kekuatan hukum yang tidak melaksanakan tanggung jawab
mengikat bagi para pihak yang mereka maka pihak tersebut dapat
mengadakan suatu hubungan hukum. dikatakan telah melakukan
Sebagai mana layaknya suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak
perjanjian diman si debitur sebagai memenuhi atau lalai melaksanakan
pihak harus memenuhi kewajibannya kewajiban sebagaimana yang
atau memenuhi prestasinya. Jika ada ditentukan dalam perjanjian yang
pihak yang tidak melakukan isi dibuat antara kreditur dengan debitur.
perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Dalam suatu perjanjian salah
Wanprestasi dapat berupa 4 macam: satu pihak baru dikatakan wanprestasi
a. Tidak melakukan apa yang apabila ia telah diberikan soamsi oleh
disanggupi. pihak yang lain. Somasi merupakan
b. Melaksankan apa yang janjikan, teguran dari salah satu pihak terhadap
tetapi tidak sebagaimana pihak yang lain dalam suatu perjanjian
dijanjikan agar dapat memenuhi prestasi sesuai
c. Melakukan apa yang dijanjikan dengan isi perjanjian yang telah
tetapi terlambat desepakati antara keduanya.
d. Melakukan sesuatu yang Selanjutnya dalam Pasal 3 dalam
menyangkut perjanjian tidak boleh perjanjian tersebut, untuk pekerjaan
dilakukannya. tersebut para pihak telah saling setuju
Adapun akibat dari dan hak yang diperoleh Askariadi
wanprestasi itu antara lain: adalah kesepakatan dalam surat
a. Membayar kerugian yang diderita perjanjian bahwa Pihak Pertama dalam
oleh kreditur atau dengan singkat hal ini Robinsar akan membayar
dinamakan ganti rugi. kepada Pihak Kedua dalam hal ini
b. Pembatalan perjanjian atau juga Askariadi atas pekerjaan perjanjian
dinamankan pemecahan pemborongan proyek pembangunan
perjanjian, pagar, garasi dan boxculvert dengan
c. Peralihan resiko tahapan sebagai berikut :

Jom Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Februari 2016 10