peraturan daerah kabupaten ogan komering ilir nomor 12 tahun 2011 tentang rencana

126 Pages·2016·3.44 MB·English

1.
2.
PERATURAN DAERAH
3.
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 4.
NOMOR 12 TAHUN 2011 5.
6.
7.
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2005-2025
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir2005 – 2025 - 1 -
8. DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI - 1 -
DAFTAR GAMBAR - 3 -
DAFTAR TABEL - 4 -
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN - 5 -
BAB I PENDAHULUAN - 7 -
1.1. Latar Belakang - 7 -
1.2. Dasar Hukum Penyusunan - 8 -
1.3. Hubungan RPJPD Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya - 13 -
1.4. Sistematika Penulisan - 16 -
1.5. Maksud dan Tujuan - 17 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - 18 -
2.1. Aspek Geografi dan Demografi - 19 -
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat - 22 -
2.3. Aspek Pelayanan Umum - 29 -
2.4. Aspek Daya Saing Daerah - 56 -
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS - 61 -
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah - 61 -
3.2. Isu – Isu Strategis - 70 -
BAB IV VISI DAN MISI - 77 -
4.1. Visi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2025 - 77 -
4.2. Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2025 - 78 -
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN - 83 -
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ogan Komering Ilir
5.1. - 83 -
2005-2025
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ogan Komering
5.2. - 84 -
Ilir 2005-2025
5.3. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang - 86 -
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN -89-
6.1. Prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan -89-
6.2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi -90-
BAB VII PENUTUP -102-
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 2 -
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar. G-1.1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah - 14 -
Gambar. G-1.2 Hubungan Antara Perencanaan Makro dan Sektoral - 15 -
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan
Gambar. G-1.3 - 16 -
Komering Ilir dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Jumlah Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan dalam
Gambar. G-1.4 - 22 -
Kabupaten Ogan Komering IlirTahun 2009
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-
Gambar. G-1.5 - 23 -
2009 (Persen)
Capaian Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten
Gambar. G-1.6 Ogan Komering Ilir Tahun 2009 terhadap Capaian Nasional dan - 27 -
Target MDGs 2015
Gambar. G-1.7 Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir - 28 -
Gambar. G-1.8 Cakupan Penyakit Kabupaten Ogan Komering Ilir (kejadian) 2005 - 28 -
Capaian Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten
Gambar. G-1.9 - 31 -
Ogan Komering Ilir
Proporsi Jalan Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Gambar. G-1.10 - 31 -
menurut Kondisi Baik, Sedang, dan Rusak
Perbandingan Proporsi Jalan dalam Kondisi Rusak Antara Jalan
Gambar. G-1.11 - 32 -
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Sanitasi, dan
Gambar. G-1.12 - 34 -
Listrik
Gambar. G-1.13 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Ogan Komering Ilir - 41 -
Persentase Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir Ber-Akses
Gambar. G-1.14 - 43 -
Air Minum
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Ogan
Gambar. G-1.15 - 44 -
Komering Ilir
Gambar. G-1.16 Angka Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2009 - 45 -
Gambar. G-1.17 Kinerja Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ilir - 45 -
Gambar. G-1.18 Jumlah Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2009 - 46 -
Gambar. G-1.19 Jumlah Seluruh UKM Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2009 - 47 -
Persentase Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Telah
Gambar. G-1.20 - 48 -
Memanfaatkan FasilitasTelepon
Gambar. G-1.21 Jumlah PopulasiTernak Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir - 50 -
Gambar. G-1.22 Persentase Luas Areal Komoditi karet dan kelapa Sawit - 51 -
Gambar. G-1.23 Produksi Komoditi Karet dan kelapa Sawit - 52 -
Gambar. G-1.24 Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir - 57 -
Gambar. G-1.25 Rasio Ketersediaan Listrik Kabupaten Ogan Komering Ilir - 58 -
Waktu yang Dibutuhkan dalam Pengurusan Perizinandi
Gambar. G-1.26 - 59 -
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Jumlah Pajak dan Retribusi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun
Gambar. G-1.27 - 60 -
2009
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 3 -
9. DAFTAR TABEL
Halaman
Perbandingan Kinerja Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap
Tabel. T-1.1 - 71 -
MDGs
Tabel. T-1.2 Tahapan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025 -72-
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPD Provinsi Sumatra Selatan 2005-
Tabel. T-1.3 - 74 -
2025
Tabel. T-1.4 Sasaran Pokok Pembangunan Ogan Komering Ilir - 87 -
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
Tabel. T-1.5 -91-
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tabel. T-1.6 Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD -98-
Tabel. T-1.7 Formulir Evaluasi terhadap Hasil RPJPD -100-
Tabel. T-1.8 Skala Nilai Peringkat Kinerja -101-
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 4 -
10. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah
dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh
(20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu
pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW
kabupaten,serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM,
adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5)
tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota,
memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota
lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas
SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke
dalamstruktur dan pola ruang wilayah.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.
8. Permasalahan pembangunan daerah adalah“gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau dibutuhkan
dan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan sedang disusun.
9. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.
12. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu ke mana prioritas
pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan.
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 5 -
13. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah pedoman untuk
menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua
puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan pada akhir periode perencanaan selama 20
(dua puluh) tahun.
15. Sasaran pokok adalah minimal target yang disepakati untuk dicapai pada setiap
akhir tahapan lima tahunan RPJPD.
16. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar
(strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian
dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah
pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat, atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian suatu program atau kegiatan.
21. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan
pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu
yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan/pelaksanaan pembangunan.
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 6 -
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan
pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik
pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan
berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan.
Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengalami pemekaran wilayah menjadi
dua kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir (Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan Ogan Ilir
(OI). Pemekaran wilayah menjadi dua kabupaten dimaksudkan untuk mempermudah
rentang kendali dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan wilayah.
Dengan pemekaran tersebut, diharapkan terjadi pemerataan dan percepatan
pembangunan di seluruh wilayah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi,
dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi, serta
memperhatikan RPJPD kabupaten/kota sekitar. Selanjutnya, RPJPD ini harus dijadikan
pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode dan
pedoman penyusunan visi misi calon Kepala Daerah sesuai tahap berkenaan maupun
penjabarannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 7 -
Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perencanaan nasional dan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun RPJPDTahun 2006 – 2025 yang
telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2006 tentang RPJPD
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Dalam perkembangannya, perubahan dan dinamika penting terjadi dan
mempengaruhi beberapa asumsi pokok perencanaan pembangunan dalam 20 (dua
puluh) tahun ke depan bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di samping itu, dengan
telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
mengakibatkan perlunya revisi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk
disesuaikan dengan periode RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu yang
semula periode 2006-2025 menjadi periode 2005-2025. Revisi RPJPD Kabupaten Ogan
Komering Ilir ini dimaksudkan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan
pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun
pembangunan antar daerah dan untuk lebih memaksimalkan berbagai potensi
sumber daya alam dan menjelaskan kondisi existing Kabupaten Ogan Komering Ilir,
visi-misi, dan arah pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir selama kurun waktu
20 tahun kedepan.
Dokumen revisi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025
disusun sesuai prinsip-prinsip, sebagai berikut:
1. Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif melalui berbagai tahapan
musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan daerah.
2. RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang.
3. RPJPD sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis
dan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan, kesatuan nasional, dan berorientasi ke masa depan.
4. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan fleksibel.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir berlandaskan pada
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah
sebagai berikut:
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 8 -
1.2.1. Undang – Undang
Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah
sebagai berikut:
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56)
dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang–Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3470);
8. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3479);
9. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045);
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 9 -
11. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
12. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
13. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
18. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
20. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan
Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025 - 10