Pengaturan Kesaksian Iman Kristiani_Hasudungan Manurung SH MH

97 Pages·2017·9.17 MB·Indonesian

Latar Belakang Seminar
 Sesuai dengan TOR yang disampaikan Panitia
 Ketika Amanat Agung bertemu dengan keberagaman keyakinan dan
tuntutan hukum untuk saling menghormati, bagaimana kekristenan
menempatkan diri dan mampu bersaksi dalam kehidupan di masyarakat?
Dapatkah injil disampaikan secara efektif tanpa melanggar rambu-rambu
yang dipasang untuk melindungi keyakinan seseorang atas pengaruh
keyakinan lain?
 TUJUAN SEMINAR :
 • Memahami Hukum yang berkaitan dengan hidup dalam kebhinekaan.
 • Menghadirkan Kerajaan Allah dalam masyarakat dengan keyakinan
yang heterogen.
 • Menolong jemaat untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat yang
beragam.
Amanat Agung
 Gereja adalah tubuh Kristus yang mendapat amanat
agung dalam Matius 28:18-20 yang bunyinya:
 “Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di
bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah imereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai
kamu jsenantiasa sampai kepada akhir zaman."
Aplikasi Amanat Agung
Realitas Kontemporer
 Wahid Foundation:
 Jaminan Hak atas kemerdekaan beragama atau
berkeyakinan (selanjutnya disingkat KBB) di
Indonesia masih menghadapi setidaknya, 3 level
tantangan: konseptual, sosial dan hukum.
Di level konseptual, konsep ini dianggap sebagai kebebasan tanpa
batas yang justru bertentangan dengan nilai-nilai lokal.
Pada level sosial, sebagian masyarakat seakan tidak siap menerima
dan berinteraksi dengan perbedaan agama dan keyakinan.
Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan
pelanggaran KBB seperti penutupan rumah ibadah, penyerangan
kelompok keagamaan tertentu, penyesatan hingga penyebaran
kebencian atas nama agama: dialami komunitas Ahmadiah dan
Syiah, Eks Gafatar. Dampaknya: kelompok2 minoritas agama tidak
bisa menjalankan kemerdekaan beragama mereka secara aman.
Bahkan tidak sedikit lahir korban jiwa akibat tindakan pelanggaran
KBB dan intoleransi tersebut.
Apakah Benar Penyiaran Agama adalah Hak, berdasarkan
Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia dan Bagaimana
Pelaksanaannya ? Penyiaran agama Disatu sisi adalah Hak
Memanisfestasikan Agama yang pelaksanaanya diatur dalam
berbagai instrumen Hak Asasi Manusia dan Hukum nasional
dan internasional namun disisi lain lebih berat menekankan
pada pembatasan (limitasi) kemerdekaan beragama
Pontifical council for Interreligious Dialogue, PCID (Dewan Kepausan untuk
Dialog Antar Agama), World Council of Churches, WCC (Dewan Gereja se-Dunia)
dan, berdasarkan undangan WCC, World Evangelical Alliance, WEA (Aliansi Injil
se-Dunia)
 Pada awalnya, ada dua konsultasi yang diadakan: Pertama, di
Lariano, Italia pada tahun 2006, dengan judul “Menilai Realitas”
dimana wakil dari pelbagai Agama yang berbeda berbagai
pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalaman mereka
mengenai masalah peralihan agama (conversion). Sebagian
pernyataan dari konsultasi berbunyi: “Kami menegaskan bahwa,
setiap orang memiliki hak untuk mengundang orang lain
untuk memahami iman mereka. Namun hal itu tidak boleh
dilakukan dengan melanggar hak-hak orang lain untuk
memahami iman mereka. Namun hal itu tidak boleh dilakukan
dengan melanggar hak-hak orang lain maupun tanpa kepekaan
agama. Kebebasan beragama menuntut kepada kita semua
tanggungjawab yang sama yang tidak bisa ditawar tawar yaitu
menghormati agama-agama lain selain agama kita sendiri,
dan jangan pernah merendahkan, menjelek-jelekkan
mereka untuk tujuan menunjukkan keuggulan iman kita.
Pandangan Gereja Katolik Indonesia
 Terhadap HAM: di Indonesia hak-hak asasi diakui secara
teoritis, diperjuangkan oleh lembaga-lembaga, oleh Pers
dan tokoh-tokoh pejuang HAM, namun seringkali
diacuhkan dalam kenyataannya (justru) oleh alat-alat
negara. Misalnya Rezim Orde lama berdalih bahwa hak-
hak itu bersifat individualistis dan Orde baru mencapnya
sebagai “bercorak barat”. Pada masa reformasi perjuangan
demi dihormatinya hak asasi masih berjalan terus
(misalnya: Penegakan hak-hak perempuan, peradilan atas
pelanggaran militer di Timtim, Aceh, Papua), kebebasan
memilih sendiri pelajaran agama di sekolah (yang
digagalkan oleh UU Sisdiknas 2003) dll
 Terhadap Hukum: Produk rumusan hukum di Indonesia
sudah sangat (terlalu) banyak,
 namun dalam prakteknya hukum belum menjadi
panglima.