PENDAHULUAN Dalam kerangka menjamin terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman ...

16 Pages·2016·0.6 MB·Indonesian

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN RUANG KOTA BERKELANJUTAN
Implementasi Filosofi ‘TRIHITAKARANA’ di Bali.

Disusun oleh : Ida Bagus Rabindra

ABSTRACT
The key of success in sustainable development implementation are: involve in community participation,
understand and imply local wisdom, arrange synergies between local wisdom and the modern life. All of
those keys are include in the process of decision makers policy.
The local wisdom as well as community ideology has been proofed that people could live in harmony
with the natural environment as their mother nature. Local wisdom and community ideology should
synergize with values pattern which accepted by local community.
The concept of Trihitakarana means ‘three elements of harmonious causes’ that philosophically based on
the Balinese community living. This ideological concept was based on Balinese-Hinduism religion, which
believe in ‘harmonious relationship’ human with God, human with human, and human with nature.
This article explained: synergize between the Trihitakarana as ideology, environmental system analysis
(ESA/ KLHS), and current issues in sustainable green city planning and management.

Keywords : implementation, synergize, local wisdom, Trihitakarana, sustainable.

PENDAHULUAN Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Dalam kerangka menjamin
terwujudnya ruang nusantara yang aman, Beberapa solusi cerdas yang
nyaman, produktif dan berkelanjutan, dipaparkan dalam Konferensi Nasional Smart
diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun Green City Planning yang dilaksanakan di
2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Werdhapura Village Center, Bali-November
ini mengatur perencanaan tata ruang wilayah 2010, diantaranya mengenai metode
kota harus memuat rencana penyediaan dan penyusunan program pemanfaatan/
pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas pengendalian penataan ruang, penyusunan
minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah peraturan zonasi, serta penataan ruang yang
kota. Demi efektifnya implementasi undang- berwawasan lingkungan dan berprinsip
undang diatas, maka Kementerian Pekerjaan pembangunan keberkelanjutan melalui
Umum menerbitkan Peraturan Menteri pendekatan Kajian Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Strategis (KLHS).
1
Latar Belakang kearifan lokal adalah adanya kesatuan yang
utuh atau kesenyawaan antara warga dan
Dalam penataan ruang kota, para pakar
lingkungan komunitasnya, serta terbentuknya
sering mengingatkan akan arti penting The
ikatan sosial (social cohesiveness) yang sangat
Hannover Principles 1992, menyangkut ‘Kota
kental diantara para warganya.
Hijau’ yaitu tentang hak kemanusiaan dan
alam agar diakomodasi dalam pembangunan Permasalahan
kota supaya bisa sehat, beragam dan
Implementasi nilai-nilai kearifan lokal
berkelanjutan. Diingatkan juga tentang
kedalam proses analisis dan sintesis peme-
Gerakan Urbanisme Baru (New Urbanism)
cahan masalah perencanaan kota saat ini, tak
sebagai konsep dengan lima prinsip penangkal
semudah yang bisa kita bayangkan dan
kecenderungan urbanisme brutal sebagaimana
harapkan. Dibutuhkan suatu pemahaman
terjadi pada dekade 1980-an. Tak juga kalah
mendalam tentang makna filosofis setiap
pentingnya memasukkan nilai-nilai kearifan
kearifan lokal yang ada, dan kecermatan
lokal (local wisdom) dalam setiap proses
sosiologis serta kepekaan ideologis dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
analisis strategis pendekatan metodologis
dan pengendalian pemanfaatan ruang.
implementasi nilai intrinsiknya; Khususnya
Negeri ini sesungguhnya begitu kaya bagaimana mensinergikannya kedalam pola
dengan kearifan-kearifan lokal yang sangat dan metoda pendekatan analisis modern,
bernilai, namun tak sedikit yang faktanya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
diabaikan dan ditinggalkan oleh komunitasnya
Metodologi Pemecahan Masalah
sendiri, dikarenakan dianggap usang dan tidak
mudah diimplementasikan untuk memecahkan Diperlukan upaya sinkronisasi secara
masalah kekinian. Salah satu kearifan lokal cerdas dan bijak antara dua pola pendekatan
yang dinilai para pakar telah memuat prinsip- yang berbeda asas dan ideologis ini, dengan
prinsip menangkal kecenderungan urbanisme memposisikan keduanya tidak dalam satu aras
brutal adalah falsafah Trihitakarana, yang kategoris, melainkan komposisi saling mengisi
merupakan pandangan sekaligus landasan dan melengkapi; Masing-masing sebagai
segenap segi kehidupan masyarakat Bali. kerangka yang mewadahi (container) dengan
isi yang diwadahi (content) secara padu dan
Sesungguhnya, pelajaran teramat
harmoni. Inti upaya ini adalah mengaktualisasi
penting yang dapat ditarik dari keteladanan
2
potensi nila-nilai intrinsik kearifan lokal yang ruang wilayah kota harus memuat rencana
terpendam, keatas permukaan kompleksitas penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka
masalah saat ini bagi manfaat pemenuhan hijau yang luas minimalnya sebesar 30%
kebutuhan kekinian, dalam kerangka metoda dari luas wilayah kota. Memperkuat
logis yang sedemikian dinamis. amanat isi Undang-undang no. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang tersebut,

diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan
SOLUSI CERDAS PENATAAN RUANG Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang
KOTA Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Penataan ruang merupakan suatu
Perkotaan.
sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian Penyediaan dan pemanfaatan RTH
pemanfaatan ruang. Wujud proses dan hasil dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR
penataan ruang adalah dalam Kebijakan , Kawasan Strategis Kota /RTR Kawasan
Rencana dan Program Tata Ruang (KRP). Perkotaan, dimaksudkan agar menjamin
Untuk menghasilkan rencana tata ruang yang tersedianya ruang yang cukup bagi: (a)
sekaligus dapat menghambat, mengurangi atau Kawasan konservasi untuk kelestarian
bahkan mengatasi dampak-dampak langsung hidrologis, (b) Kawasan pengendalian air
ataupun tak langsungnya terhadap lingkungan larian dengan menyediakan kolam retensi;
alami, maka diperlukan beberapa peraturan (c) Area pengembangan keanekaragaman
atau metoda analisis yang wajib diintegrasikan hayati; (d) Area penciptaan iklim mikro
sebagai solusi cerdas kedalam proses penataan dan pereduksi polutan dikawasan
ruang, antara lain: perkotaan; (e) Tempat rekreasi dan
olahraga masyarakat; (f) Pembatas
1. Menjamin Tersedianya Ruang Terbuka
perkembangan kota kearah yang tidak
Hijau (RTH)
diharapkan; (g) Pengamanan sumberdaya
Patut disyukuri, bahwasanya Pemerintah baik alam, buatan maupun historis; (h)
melalui Kementerian Pekerjaan Umum Penyediaan RTH yang bersifat privat,
cepat menyadari akan arti penting ruang melalui pembatasan kepadatan serta
terbuka hijau sebagai prasyarat kota yang criteria pemanfaatannya; (i) Area mitigasi/
berkelanjutan. Bahwa perencanaan tata evakuasi bencana; dan (j) Ruang
3
penempatan pertandaan (signage) sesuai keberlanjutan kota seperti perlindungan
dengan peraturan perundangan dan tidak tata air, keseimbangan ekologi dan
mengganggu fungsi utama RTH tersebut. konservasi hayati.
Tujuan penyelenggaraan RTH adalah Manfaat langsung Ruang Terbuka
Menjaga ketersediaan lahan sebagai Hijau (RTH)) membentuk keindahan dan
kawasan resapan air, menciptakan aspek kenyamanan serta mendapatkan bahan-
planologis perkotaan melalui keseimbang- bahan bernilai ekonomi, disamping
an antara lingkungan alam dan lingkungan manfaat tidak langsung seperti pembersih
binaan yang berguna untuk kepentingan udara yang sangat efektif, pemeliharaan
masyarakat, serta meningkatkan keserasian kelangsungan persediaan air tanah,
lingkungan perkotaan sebagai sarana pelestarian fungsi lingkungan (konservasi
pengaman lingkungan perkotaan yang hayati atau keanekaragaman hayati).
aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
2. K.L.H.S. sebagai Proses Analisis
Fungsi Utama (intrinsic) RTH adalah
Lingkungan Sistematis
Fungsi Ekologis, yakni memberi jaminan
Devinisi KLHS (Kajian Lingkungan
pengadaan RTH menjadi bagian dari
Hidup Strategis) atau SEA (Strategic
system sirkulasi udara (paru-paru kota),
Environment Assesment) adalah suatu
pengatur iklim mikro agar system sirkulasi
proses sistematis dan komprehensif untuk
udara dan air secara alami dapat
mengevaluasi dampak lingkungan,
berlangsung lancer, sebagai peneduh,
pertimbangan sosial dan ekonomi, serta
produsen oksigen, penyedia habitat satwa,
prospek keberlanjutan dari usulan
penyerap polutan media udara, air dan
kebijakan rencana, dan program
tanah, serta penahan angin.
pembangunan. KLHS adalah rangkaian
Adapun fungsi tambahan (extrinsic)
analisis yang sistematis, menyeluruh dan
RTH adalah fungsi sosial dan budaya,
partisipatif untuk memastikan bahwa
fungsi ekonomi sebagai sumber produk
prinsip pembangunan berkelanjutan telah
yang bisa dijual, fungsi estetika untuk
menjadi dasar dan terintegrasi dalam
meningkatkan kenyamanan dan keindahan,
pembangunan suatu wilayah dan atau
fungsi-fungsi ini dapat dikombinasikan
kebijakan, rencana dan program (KRP).
sesuai dengan kebutuhan, kepentingan,
4
KLHS dibutuhkan untuk menginte- hidup dan kendala pembangunan di
grasikan pertimbangan lingkungan hidup wilayah studi; Menganalisis implikasi
dan keberlanjutan melalui penyusunan berbagai opsi perencanaan terhadap
Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) lingkungan dan memberi rekomendasi
untuk meningkatkan pembangunan; untuk optimasi atau pengembangan
memperkuat proses pengambilan keputus- berbagai alternative yang berkelanjutan;
an atas KRP, mengurangi kemungkinan Merekomendasikan langkah untuk
kekeliruan dalam membuat prakiraan/ meminimalisasi resiko lingkungan dan
prediksi pada awal proses perencanaan, sekaligus memaksimalisasi manfaat
kebijakan, rencana atau program termasuk rekomendasi desain proyek dan
pembangunan. studi AMDAL proyek bersangkutan,
penataan kelembagaan, dan inisiatif untuk
Tujuan KLHS adalah menghasilkan
mengendalikan dampak kumulatif.
Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)
yang berwawasan lingkungan hidup. KLHS minimal memuat kajian, antara
Pembangunan berkelanjutan yang lain: Kapasitas daya dukung dan daya
berwawasan lingkungan hidup adalah tampung lingkungan hidup, perkiraan
upaya sadar dan terencana, yang memadu- mengenai dampak dan risiko lingkungan
kan lingkungan hidup, termasuk sumber hidup, kinerja layanan jasa ekosistem,
daya, kedalam proses pembangunan untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
menjamin kemampuan kesejahteraan dan serta tingkat kerentanan dan kapasitas
mutu hidup generasi kini dan generasi adaptasi terhadap perubahan iklim.
masa depan. Sedangkan manfaat KLHS
Pada prinsipnya KLHS perlu
adalah dalam meningkatkan kredibilitas
dilaksanakan secara terintegrasi dengan
keputusan yang diambil dan mendorong
proses perencanaan. Hal itu untuk
kajian dampak lingkungan (AMDAL) pada
menjamin agar pengaruhnya terhadap
tingkat proyek menjadi lebih efektif biaya
muatan KRP yang diputuskan memadai.
dan waktu.
Namun keragaman kondisi yang
KLHS memperkuat proses mempengaruhi proses perencanaan KRP
perencanaan melalui beberapa hal seperti : menyebabkan pelaksanaan KLHS dapat
Identifikasi masalah-masalah lngkungan dilakukan dengan cara :
5
a. KLHS dilaksanakan sebagai bagian dengan elemen-elemen alam dan
dari proses penyusunan rancangan kehidupan yang mengitarinya.
KRP atau dianggap sebagai peleburan
2. Asas selalu berharap dapat menciptakan
kedua proses tersebut.
suasana kedamaian dan ketentraman antar
b. KLHS dilaksanakan bersamaan dengan sesama mahluk dan juga terhadap alam
proses penyusunan rancangan KRP, dimana manusia hidup sebagai salah satu
dimana kedua proses tersebut elemen dari alam semesta raya
diselenggarakan secara parallel namun
Nilai dan asas-asas tersebut kemudian
saling berinteraksi satu sama lain.
dipersepsikan sebagai landasan filosofis
c. KLHS dilaksanakan setelah KRP TRIHITAKARANA, yang artinya menurut
ditetapkan; dimana keseluruhan Ketut Kaler (1983) adalah ‘Tiga unsur yang
rangkaian proses KLHS berdiri sendiri. merupakan sumber sebab terciptanya
kebaikan’; Adapun ketiga unsur tersebut

adalah :
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
1. Unsur Jiwa yang disebut Atman,
BALI DALAM LANDASAN FILOSOFI
‘TRIHITAKARANA’ 2. Unsur Tenaga atau Kekuatan yang disebut
Prana,
Masyarakat Bali, yang kehidupannya
dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang 3. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang
bercorak religious Hinduistis, selalu berusaha disebut Sarira.
bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya.
Ketiga unsur Tri Hita Karana ini
Sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai dasar
kemudian dipakai sebagai pola dasar baku oleh
dari kehidupan adat di Bali adalah ‘nilai
masyarakat Bali dalam membentuk segala
keseimbangan’ (Dharmayudha dan Koti
sesuatu yang diharapkan dapat menciptakan
Cantika, 1994)
keharmonisan, termasuk membentuk desa dan
Nilai keseimbangan ini diwujudkan dalam komunitasnya. Dalam pembentukan desa
asas-asas kehidupan masyarakat Bali, yakni : (adat) yang harmonis, ketiga unsur Tri Hita
Karana diwujudkan sebagai :
1. Asas selalu berharap dapat menyesuaikan
diri dan berusaha menjalin hubungan
6
1. Parhyangan Desa, yaitu Tri Kahyangan atau Kesejahteraan, dalam filosofi ini
atau Tiga Tempat Suci, berupa Pura kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui tiga
Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem jalan yang diharapkan. Ketiga jalan dimaksud,
sebagai unsur jiwa atau ‘atman’-nya desa. yakni Satyam atau Kebenaran yang bisa
dicapai melalui kedamaian Atman atau Jiwa;
2. Pawongan Desa, adalah segenap Krama
Ciwam atau Kebijakan yang bisa dicapai
Desa yaitu warga komunitas desa sebagai
melalui keharmonisan Prana atau
unsur tenaga atau ‘prana’ nya desa.
Tenaga/Kekuatan Komunitas; dan Sundaram
3. Palemahan Desa, adalah tanah dan atau Kebahagiaan yang dapat dicapai melalui
lingkungan Wilayah Desa termasuk daerah kearifan Sarira atau Badan Wadag/ Fisik
pemukimannya yang merupakan unsur Lingkungan.
badan wadag atau ‘sarira’-nya desa.

Tri Hita Karana mengajarkan pencapaian

tujuan hidup yang disebut dengan Jagaditha

Gambar 01
SKEMA FILOSOFI TRIHITAKARANA

Pola hubungan yang seimbang dan serasi 1. Hubungan harmonis manusia dengan
diantara ketiga sumber kesejahteraan dan Tuhan, untuk mencapai Kebenaran,
kedamaian ini, diharapkan agar manusia selalu
2. Hubungan harmonis manusia dengan
berusaha untuk menjaga keharmonisan
manusia, untuk mencapai Kebijakan,
hubungannya dengan ketiga unsur itu, yakni :
7
3. Hubungan harmonis manusia dengan dan Hilir-Desa dimana ketiganya menjadi
alam, untuk mencapai Kebahagiaan. batas tegas peruntukan dan perkembangan
fisik desa.
IMPLEMENTASI ‘TRIHITAKARANA’
KEDALAM KONSEP TATA RUANG Pura pada hulu desa disebut Pura Puseh,
DESA ADAT DI BALI yakni pura yang berkaitan dengan keyakinan
akan proses penciptaan atau kelahiran
Penerapan falsafah Trihitakarana dalam
manusia, dimana Tuhan dalam
penataan ruang, dapat diimplementasikan baik
manifestasinya sebagai Sang Hyang Brahma
kedalam proses perencanaan tata ruang,
atau Sang Pencipta di-stana-kan
pemanfaatan ruang dan pengendalian
(diposisikan untuk disembah). Dengan
pemanfaatan ruang. Pendekatan penerapan
diposisikannya pada bagian Kaja-Kangin
Trihitakarana kedalam konteks pola tata ruang
atau Timur Laut sebagai wilayah paling hulu
desa dilakukan melalui wujud implementasi
desa dengan tata nilai ruang Utamaning-
makna ketiga unsurnya yakni implementasi
Utama, maka secara tegas diatur untuk tidak
makna Parhyangan sebagai Jiwa Desa,
diperkenankan adanya fungsi fisik profane
implementasi makna Pawongan sebagai
guna lahan lain pada wilayah desa yang lebih
Tenaga Desa dan implementasi makna
hulu daripada Pura Puseh, sehingga Pura ini
Palemahan sebagai Sarira Desa.
menjadi batas fisik kelayakan fungsi guna
1. Parhyangan : Pengendali Pemekaran lahan profane (non sacral) wilayah paling
Fisik Wilayah dan Tata Guna Lahan Timur (Kangin) dan wilayah paling Utara
Desa Adat (Kaja) Desa.
Pura pada pusat desa disebut Pura
Dalam setiap desa adat di Bali (baik di
Desa, yakni pura yang berkaitan dengan
wilayah pedesaan maupun perkotaan)
keyakinan akan proses pemeliharaan atau
terdapat Parhyangan Desa, yang
kehidupan manusia, dimana Tuhan dalam
merupakan wujud hubungan harmonis
manifestasinya sebagai Sang Hyang
antara manusia dengan Tuhan dalam
Wisnu atau Sang Pemelihara di-stana-
pemahaman falsafah Trihitakarana.
kan. Posisinya pada pusat desa dengan tata
Parhyangan desa terdiri atas 3 (tiga) buah
nilai Madya-ning-Madya, menjadikannya
Pura (bangunan suci tempat beribadah)
sebagai pusat pertumbuhan dan
yang berada pada Hulu-Desa, Pusat-Desa,
pengendalian perkembangan desa yang tak
8
dapat digeser fungsi lain sebagai pusat 2. Pawongan : Pengendali Jumlah Populasi
desa. Pusat Desa berperan mengendalikan Komunitas dan Ikatan Sosial Antar
batas terluar desa, hal ini dapat terjadi Warga Komunitas
karena batas terluar desa biasanya
Pawongan Desa, adalah segenap
disyaratkan dengan jangkauan suara kul-
Krama Desa yaitu warga komunitas desa
kul (kentongan) dari pura dipusat desa ini.
sebagai ‘tenaga’ atau ‘prana’ nya desa;
Berdasarkan hasil penelitian jarak terluar
merupakan kekuatan yang timbul dan
batas wilayah dari pusat, suara kulkul
terwujud dari bentuk hubungan harmonis
masih dapat terdengar pada radius sekitar
antara manusia satu dengan manusia
500 meter hingga 800 meter (Rabindra,
lainnya sebagai unsur utama pembentuk
Pola Komunits Kota Tabanan, Bali, Tesis,
sebuah komunitas, dalam pemahaman
PWK-ITB, 1995).
falsafah Tri Hita Karana. Komunitas inilah
Pura pada hilir desa disebut Pura inti kekuatan atau tenaga atau ‘prana’ nya
Dalem, yakni pura yang berkaitan dengan desa (adat) sebagai unit-unit dasar
keyakinan akan proses peleburan atau pembentuk komunitas wilayah atau kota.
kematian manusia, dimana Tuhan dalam Kekuatan komunitas ini bukanlah pada
manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa ukuran tenaga dalam artian fisis,
atau Sang Pelebur atau Sang Pemralina melainkan kekuatan sosial berupa rasa
di-stana-kan. Sesuai dengan fungsinya kebersamaan, solidaritas dan sikap gotong
sebagai pura kematian, pada kawasan royong yang sangat kental diantara para
sekitar pura ini biasanya juga terdapat warganya. Sebuah kekuatan sosial yang
Setra atau pemakaman/kuburan desa. terbentuk dari harmoni hubungan antara
Dengan diposisikannya pada bagian Kelod- manusia satu dengan lainnya, yang diikat
Kauh atau Barat-Daya sebagai wilayah dengan kedekatan fisik dan intensitas
paling hilir desa dengan tata nilai ruang komunikasi dan tingkat kenal yang tinggi
Nista-ning-Nista, maka tidak layak adanya diantara satu dengan lainnya (social
fungsi fisik profane guna lahan lain yang cohesiveness).
lebih nista dari kuburan, sehingga Pura ini
Krama desa atau warga komunitas
menjadi batas fisik kelayakan fungsi guna
desa (adat) terdiri dari jumlah beberapa
lahan paling Barat (Kauh) dan Selatan
warga komunitas banjar (adat), dimana
(Kelod) Desa.
9
warga komunitas banjar adat terdiri dari komunikasi, serta rasa saling kenal dan
warga beberapa komunitas tempekan. saling memperhatikan diantara anggota
Berdasarkan hasil penelitian, jumlah warga komunitas. Dengan unit dasar besaran ini
komunitas tempekan biasanya terdiri dari secara otomatis akan terkendali jumlah
25 hingga 50 kepala keluarga atau sekitar populasi setiap unit komunitas, sehingga
100 jiwa hingga 250 jiwa atau setara sulit timbul terjadinya peledakan jumlah
dengan jumlah warga rukun tetangga (RT) populasi yang tak terkendali didalam
minimal. Beberapa tempekan biasanya maupun diluar komunitas. Disamping
membentuk suatu komunitas banjar (adat), komunitas inti seperti diatas, terdapat juga
dengan jumlah warga komunitas banjar sub-sub komunitas yang disebut sekehe
(adat) idealnya terdiri atas 150 hingga 250 atau kelompok, seperti : sekehe suka duka
kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa yakni semacam koperasi suka-duka,
hingga 1000 jiwa, atau setara dengan gotong royong, arisan, dsb; sekehe subak
jumlah warga rukun warga (RW) ideal. yakni kelompok pengairan dan pertanian;
Pada wilayah pusat kota yang padat, sekehe gong yakni kelompok kesenian dan
jumlah warga banjar (dinas) bisa mencapai sebagainya; sekehe semal yakni kelompok
sekitar 1200 jiwa sampai 2000 jiwa atau pembasmi hama pertanian; juga sekehe
sekitar 250 hingga 500 kepala keluarga. teruna-teruni yakni kelompok remaja
Luas wilayah banjar minimal diperkotaan semacam kelompok karang taruna. Hampir
sekitar 35 Ha hingga 55 Ha atau luas tidak ada masalah yang tidak dapat
wilayah dalam radius 350 m sampai diselesaikan dengan baik, apabila rasa
dengan 420 m. Sedangkan luas wilayah kebersamaan dalam komunitas terbentuk
banjar maksimal adalah sekitar 75 Ha begitu harmonis; demikian halnya dalam
hingga 200 Ha atau seluas wilayah dalam konteks dengan penataan ruang wilayah,
radius 500 m sampai dengan 800 m tak ada masalah pemanfaatan ruang dan
(Rabindra, Tesis, PWK-ITB,1995). pengendalian pemanfaatan ruang yang tak
bisa diselesaikan secara mudah dan tanpa
Besaran jumlah unit-unit komunitas
masalah oleh warga komunitas yang
tempekan, banjar dan krama desa terbentuk
harmonis.
atas dasar derajat ikatan sosial yang
dipengaruhi oleh kedekatan fisik
lingkungan, intensitas pertemuan dan
10