pemikiran abdul qadim zallum tentang jizyah dalam islam skripsi

67 Pages·2012·0.37 MB·Indonesian

PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM
TENTANG JIZYAH DALAM ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas akhirDan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
OLEH:
AKHMAD MAMBA’UL ‘ULUM
NIM. 10622003725
PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul ”Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Jizyah
Dalam Islam”. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Abdul Qadim Zallum
tentang jizyah dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
(1) Bagaimana jizyah menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum? (2) Bagaimana
pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam? Adapun tujuan
dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui jizyah menurut pemikiran
Abdul Qadim Zallum. (2) Untuk mengetahui pemikiran Abdul Qadim Zallum
menurut perspektif hukum Islam. Sementara kegunaan dalam penelitian ini adalah
(1) Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis miliki
selama di perkuliahan berupa penelitian. (2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam
dunia pendidikan tertutama pembahasan tentang jizyah. (3) Sebagai bahan
referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang
penulis teliti. (4) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (S.HI) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (libary Research); dimana
mengumpulkan data dari buku karangan Abdul Qadim Zallum yang berjudul “an-
Amwal fi al-Daulah dengan judul terjemahan Sistem Keuang Negara Khilafah
sebagai sumber data primer, dan ditambah serta diperkuat dengan buku-buku
penunjang lain yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif; yaitu
data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal
ini peneliti menguraikan, menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau
pendapat Abdul Qadim Zallum tentang jizyah. Dalam penelitian ini, peneliti juga
menggunakan metode deskriptif analitik; yaitu penelitian yang menggambarkan
atau melukiskan tentang kaidah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-
fakta yang ada. Di samping itu, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan
conten analysis; pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk
menganalisis isi pesan dan mengelola pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi
dan menganalisis isi perilaku dan komunikasi yang terbuka dari komunikator yang
dipilih.
Dalam pemikiran Abdul Qadim Zallum, dimana Islam memiliki konsep
yang khas dan unik tentang jizyah (pajak) yang diwajibkan kepada warga negara;
djelaskan bahwa jizyah hanya diwajibkan kepada non-muslim yang tinggal di
bawah kekuasaan Islam (ahlu dzimmah). Jizyah (pajak) tersebut tidak diwajibkan
kepada muslim karena bagi seorang muslim ada kewajiban lain yang
diperintahkan kepadanya yaitu kewajiban zakat. Sementara fakta saat ini, pajak
diwajibkan tidak hanya kepada non muslim (ahlu dzimmah), akan tetapi kepada
setiap warga negara, baik muslim maupun non muslum. Dalam pelaksanaannya,
terdapat beberapa jenis pajak yang diwajibkan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak rumah makan, restoran dan lain
sebagainya.
vi
Adapun konsep jizyah menurut Abdul Qadim Zallum adalah:
1. Jizyah menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum, terdiri atas:
a. Jizyah adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum Muslim dari
orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Oleh
karena itu, apabila orang-orang kafir (ahlu dzimmah) telah memberikan
jizyah-nya, maka wajib bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan
harta mereka.
b. Pihak yang diwajibkan jizyah; Secara garis besar, ada dua kalangan dari
ahlu dzimmah yang diwajibkan jizyah yaitu dari kalangan ahlu kitab
(Yahudi dan Nasrani) dan selain ahlu kitab seperti majusi, komunis, hindu,
budha dan sebagainya.
c. Penghentian jizyah; dimana diuraikan bahwa dihentikannya pemungutan
jizyah dari ahlu dzimmah ketika mereka memeluk Islam.
d. Besar (kadarnya) pembayaran jizyah; Adapun besarnya jizyah yang
diwajibkan kepada ahlu dzimah bersifat variatif (bermacam-macam). Hal
ini dilihat aktivitas dan kebijakan yang dilakukan di masa Rasul SAW dan
generasi setelah Beliau SAW, seperti Khalifah Umar bin al-Khattab.
e. Waktu pembayaran; Permasalahan tentang waktu pembayaran terhitungan
setelah berlalunya waktu setahu dengan perhitungan sesuai bulan
qomariyyah (mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah), dan
f. Penggunaan jizyah; menurut Abdul Qadim Zallum dan merupakan
kesepakatan jumhur ulama bahwa penggunaan jizyah adalah digunakan
untuk kemaslahatan dan urusan kaum muslimin seperti jihad fi sabilillah.
2. Pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam
Setelah dilakukan analisis menurut perspektif hukum Islam, maka
dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang jizyah
dalam Islam tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun ditemukan
perbedaan antara pemikiran Abdul Qadim Zallum dan para ulama lainnya.
Akan tetapi, perbedaan tersebut hanya dari sisi pemahaman terhadap dalil-
dalil syara’ dan perbedaan-perbedaan tidak keluar dari asas dan dasar hukum
Islam. Akan tetapi, perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki
oleh kaum muslimin. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang jizyah tidak bertentangan dengan
hukum Islam.
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN
NOTA DINAS
PERSEMBAHAN
ABSTRAK.......................................................................................... i
KATA PENGANTAR........................................................................ iii
DAFTAR ISI....................................................................................... vi
DAFTAR TABEL.............................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar BelakangMasalah ................................................. 1
B.Batasan Masalah.............................................................. 7
C. Rumusan Masalah........................................................... 8
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.................................... 8
E.Metode Penelitian............................................................ 9
F.Sistematika Pembahasan ................................................ 11
BAB II BIOGRAFI ABDUL QADIM ZALLUM
A.Sejarah Hidup Abdul Qadim Zallum.............................. 12
B.Pendidikan dan Perjuangan Abdul Qadim Zallum.......... 12
C. Karya-karya yangdihasilkan........................................... 18
BAB III JIZYAH DALAM ISLAM
A.Pengertian dan Dasar Hukum Jizyah.............................. 20
B. Pembagian Jizyah ........................................................... 24
C. Subjek dan Objek Jizyah................................................. 26
D. KadarJizyah .................................................................. 29
E. Pemanfaatan Jizyah......................................................... 32
viii
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Jizyah Menurut Pemikiran Abdul Qadim Zalum........... 33
B. Pemikiran Abdul Qadim Zallum Menurut Hukum
Islam................................................................................ 49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan..................................................................... 56
B.Saran-Saran...................................................................... 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan sebuah sistem kehidupan dan risalah bagi semesta
alam. Oleh karena itu, Negara harus menerapkan dan mengembannya ke
seluruh penjuru dunia. Islam mengenal Negara sebagai Negara Khilafah, yang
memiliki bentuk unik dan memiliki metode tersendiri (Min Hajjin
Nubuwwah). Sebuah Negara yang memiliki format yang berbeda dari seluruh
format Negara yang ada di dunia, baik dalam asas yang menjadi pijakannya,
struktur-strukturnya, konstitusi maupun Perundang-Undangannya, yang
diambil dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW, yang mewajibkan
Khalifah (pemimpin) dan umat (rakyat) untuk berpegang teguh kepada al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, menerapkannya dan terikat dengan
hukum-hukumnya; karena seluruhnya adalah syari’at Allah SWT, dan bukan
peraturan yang berasal dari manusia1.
Islam telah mengharuskan Negara Khilafah menyelenggarakan
pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administratif
terhadap harta yang menjadi pemasukan Negara, termasuk juga cara
penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi Negara untuk memelihara
urusan umat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalil-
dalil syara’ telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan (harta) Negara,
jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya
serta pos-pos pembelanjaannya2.
1 Taqiyuddin An-Nabhany, Sistem Pergaulan Dalam Islam, (Bogor: Izzah, 2003), edisi
mu’tamaddah,cet, ke-6,h.181.
2 Abdul Qadim Zallum, al-Amwal fi al-Daulah, diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk, Sistem
Keuangan Negara Khilafah,(Jakarta: HTI Press, 2004),cet.ke-3,h.12.
1
2
Adapun pemasukan dari Negara Khilafah diantaranya adalah jizyah.
Jizyah adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin dari
orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila
orang-orang kafir itu telah memberikan jizyah, maka wajib bagi kaum
muslimin melindungi jiwa dan harta mereka3.
Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini menjelaskan
tentang jizyah, yaitu harta yang diambil dengan rela sama rela, karena kita
memberikan kebenaran kepada mereka yang tinggal di negeri-negeri kita,
atau karena ada pertalian darah, keturunan dan harta benda yang kita lindungi,
atau karena kita menahan diri dengan tidak memerangi mereka4.
Berdasarkan pengertian di atas, sehingga dapat dipahami bahwa jizyah
adalah bentuk pajak yang hanya diwajibkan kepada orang-orang kafir yang
tinggal di bawah Negara kekuasaan Islam yaitu Khilafah Islamiyyah.
Pemberian jizyah oleh orang-orang kafir merupakan bentuk pengakuannya
terhadap Islam, sementara mereka tetap pada agama asal mereka (selain
Islam). Oleh karena itu, ketika mereka membayar jizyah, maka hak mereka
sama dengan hak yang dimiliki kaum muslim yang harus diberikan oleh
Negara.
Ketentuan jizyah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an
yang berbunyi:
3Ibid,h.74.
4 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Bahagian
kedua, penerjemah KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Mishbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman,
1993),cet. Ke-2,h.449.
3
Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,
sampai mereka membayar jizyah5 dengan patuh sedang mereka
dalam keadaan tunduk”(TQS. at-Taubah [9]: 29)6.
Selanjutnya, jika dilihat fakta dan realita pada saat ini, dimana bentuk
kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kafir yang tinggal di bawah
kekuasaan Islam berupa jizyah, dikenal dengan sebutan pajak. Dessy Anwar
dalam kamusnya menuliskan, pengertian pajak adalah iuran yang wajib
dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan yang diberikan kepada Negara,
Provinsi, Kotapraja dan sebagainya7.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak merupakan
kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga Negara, seperti Indonesia.
Kewajiban membayar pajak bersifat umum dan menyeluruh, termasuk kaum
muslimin. Jika dilihat dengan teliti, pajak yang diwajibkan kepada rakyat ada
yang berskala nasional yang diberikan kepada Negara, berskala wilayah yang
diberikan kepada Provinsi dan berskala daerah yang diberikan kepada
Kabupaten/Kota.
5 Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang
bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. Lihat Departemen Agama RI, al-
Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005),cet. Ke-5,h.191.
6Ibid.
7 Dessy Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, h.
302.
4
Adapun beberapa jenis pajak yang diwajibkan oleh Negara kepada
rakyat adalah sebagai berikut:
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak rumah makan, restoran dan lain sebagainya8.
Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa pajak merupakan bentuk
sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada Negara. Faktanya, sumbangan
(pajak) diberikan oleh rakyat kepada Negara bersifat mengikat dan dalam
setiap kondisi. Hal ini sungguh berbeda dengan fakta yang ditemukan ketika
Islam berkuasa dan memimpin dunia. Dimana, jizyah (pajak) hanya
diwajibkan kepada orang-orang kafir saja yang tinggal di bawah kekuasaan
Islam (Daulah Islamiyyah), dan tidak kepada setiap warga Negara.
Sebagaimana dikutip dari pemikiran Abdul Qadim Zallum, beliau
menerangkan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban membayar jizyah di
Negara Khilafah adalah sebagai berikut:
1. Jizyah diambil dari ahli kitab seperti diwajibkannya jizyah atas orang-
orang Yahudi dan Nasrani9; Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam
al-Qur’an yang berbunyi:
Artinya : “Dari orang-orang yang diberi al-Kitab” (TQS. at-Taubah [9]:
29)10.
8http//:www.prov.riau.gov.id.
9Abdul Qadim Zallum,loc.cit.
10Departemen Agama RI,op.cit,h.75.
5
Selanjutnya, pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban jizyah
berdasarkan kepada aktifitas Beliau SAW selaku kepala Negara dalam
mengambil jizyah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana
terdapat dalam Sabdanya yang berbunyi:
ﻰَﻟإ ﺪٍﻤﱠﺤَ ﻣُ ﻦْ ﻣِ : ﻪِﻴِﻓ َءﺎﺟَ ﺚُ ﻴْﺣَ ﻦِ ﻤََﻴْﻟا ﻞِﻫَْأ ﻰَﻟإ لِﻮﺳُﺮﱠﻟا بَ ﺎَﺘِﻛ } ﺪٍﻴْـَﺒُﻋ ﻮُﺑَأ ىوَرَوَ
ﻪِﻴَْﻠﻋَوَ ﻢْ ﻬَُﻟ ﺎﻣَ ُﻪَﻟ , ﻦَ ﻴِﻨﻣِﺆْﻤُْﻟا ﻦْ ﻣِ ُﻪﱠﻧﺈَِﻓ ﻲﱟِﻧاﺮَﺼْ َﻧ وَْأ يﱟ دِﻮﻬُـَﻳ ﻦْ ﻣِ ﻢََﻠﺳْ َأ ﻦْ ﻣَ ُﻪﱠﻧَأوَ . . ﻦِ ﻤََﻴْﻟا ﻞِﻫَْأ
{ ُﺔَﻳﺰْﺠِْﻟا ﻪِﻴَْﻠﻋَوَ ﺎﻬَـﻨْﻋَ ﻦُ َﺘﻔُْـﻳ ﻻَ ُﻪﱠﻧﺈَِﻓ ﻪِِﺘﱠﻴِﻧاﺮَﺼْ َﻧ وَْأ ﻪِِﺘﱠﻳدِﻮﻬُـَﻳ ﻰَﻠﻋَ نَ ﺎﻛَ ﻦْ ﻣَوَ , ﻢْ ﻬِﻴَْﻠﻋَ ﺎﻣَ
Artinya : “Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah (sekiranya datang kepada
ahli Yaman kitab Rasul: dari Muhammad kepada ahli Yaman.
Dan bahwasanya siapa saja yang Islam dari golongan Yahudi
atau Anshar, maka sesungguhnya dia dari orang-orang beriman.
Baginya harta mereka dan atasnya yang ada padanya.
Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani
tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah)”
(HR. Muslim)11.
2. Jizyah juga dipungut dari orang-orang selain Ahli Kitab, seperti Majusi,
Shabiah, Hindu dan orang-orang Komunis12.
3. Jizyah diwajibkan bagi laki-laki yang sehat akalnya serta baligh; dan
jizyah tidak diambil dari anak-anak, orang gila dan wanita13.
Menurut Abdul Qadim Zallum, harta jizyah yang telah dikumpulkan
dari non muslim, selanjutnya harta tersebut disepakati untuk disimpan di
Baitul Maal (kas Negara). Hal ini sebagaimana penggunaan fa’i14 dan
kharaj15. Dimana, harta-harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan kaum
muslimin dan keperluan jihad fi sabilillah16.
11M. Nasiruddin Al-Bani,Ringkasan Shahih Muslim,(Jakarta: Gema Insani, 2005),cet. Ke9,
h.713.
12Abdul Qadim Zallum,op.cit,h.75.
13Ibid,h.77.
14Faiadalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa
pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan
peperangan.Ibid,h.46.
15 Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian
ghanimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjiandamai.Ibid,h.54.
16 Ibid,h.84.