pembredelan pers di indonesia pasca pencabutan pembatala.n siupp

12 Pages·2017·2.97 MB·Indonesian

36 HlIkum dall Pembungunan
PEMBREDELAN PERS DI INDONESIA
PASCA PENCABUTAN PEMBATALA.N
SIUPP
Oleh Satya Arinanto
Semenjak dikeluarkan serangkaian Un
dang-undang Ketentuan Pokok Pers yakni,
Undang-undang Nomor 11 tahun 1966, Un
dang-undang Nomor 4 tahun 1967, dan Un
dang-undang Nomor 21 tahun 1982 jo Per
aturan Menteri Nomor OliPen/Menpen/1984
keberadaan Pers di Indonesia hangat di
bicarakan, khususnya konsep kebebasan pers
yang semakin dibatasi oleh karena masih
adanya budaya telepon, pembatalan StuPP,
pembredelan pers dan sebagainya. Padahal
apabila merujuk pada konstitusi kita adanya
kehebasan atau kemerdekaan mengemuka
kan pendapat itu amat dijunjung tinggi.
Oleh sebagian kalangan adanya pembatasan
"kebebasan pers" itu dinaggap tidak sesuai
lagi dalam era keterbukaan dewasa ini dan
di dalam negara yang menganut demokrasi
Pancasila. Di dalam tulisan ini, penulis
mencoba memaparkan adanya hal-hal yang
bersifat das Sein dan das Sollen dalam bi
dang kebebasan pers pada masa Orde Baru.
Power tends to corrupt.
Absolute power corrupts absolutely.
(Lord Acton)
Di zaman pemerintahan Mao Zedong, Cina pernah memperoleh
hembusan "angin surga" dengan diperkenankannya "seribu bunga" ber
kembang. Yang dimaksud dengan "seribu bunga" berkembang di sini adalah
kebijakan Mao Zedong yang memperkenankan tumbuhnya berbagai pen
dapat yang berbeda di kalangan rakyat Cina, termasuk untuk berbeda pen
dapat dengan Mao Zedong sendiri.
Dan gayung pun bersambut. Rakyat Cina ban yak yang menggunakan
kesempatan ini untuk melemparkan berbagai kritik vokal yang terbuka,
terutama terhadap diri dan pemerintahan Mao Zedong yang memang mem
punyai banyak kelemahan.
37
P~mbre4e/an
Dengan Kata lain,. hanya untuk mengetahui siapa-siapa sebenarnya· orang
at au kelompok yang berbeda pendapat dengannya, di mana pada akhirnya
akan dilakukan tindakan terhadap mereka.
Setelah berbagai pendapat yang berbeda dan kritik vokal yang di
sampaikan secara terbuka pun muncul ke permukaan, diambillah langkah
langkah represif oleh Mao Zedong. Kebijakan seribu bunga dibiarkan ber
kembang, sekedar untuk mengetahui apa sebenarnya pendapat masyarakat.
AkankaIi hal ini juga akan terjadi di tanah air kit a? Jawabannya dapat
dirunut dari sejak awal kelahiran Orde Baru.
Era "Keterbukaim" di Indonesia?
Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan di depan Dewan Per
wakilan Rakyat pada tanggal 16 J anuari 1990 yang lalu antara lain
mengatakan : I
Beberapa waktu yang lalu saya sudah menegaskan bahwa kita tidak
perlu terlalu khawatir lagi akan adanya beraneka ragam pandangan dan
pendapat dalam masyarakat.
Perbedaan pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak
dinarnika keJridupan itu sendiri. Memang ada saatnya kita harus khawatir
terhadap perbedaan pendapat, yaitu di saat masyarakat kita masih ber
simpang ideologinya. Keadaan demikian sudah mulai lewat.
Pancasila sudah kukuh secara melembaga dalam masyarakat kita. Jika
di saat ini kita masih juga mengkhawatirkan keanekaragaman pendapat, hal
itu bukan saja berarti kita menyangsikan keampuhan Pancasila, tetapi juga
menghambat perkembangan Pancasila itu sendiri.
Pada hari-hari pertama sesudah diucapkannya pidino Presiden tersebut,
muncul berbagai tanggapan dari masyarakat. Tanggapan yang penulis nilai
justru sejalan dengan kehendak Presiden itu adalah yang datang dari Menko
Polkam Sudomo.
Tanggapan-tanggapan itu antara lain tercermin dalam berbagai per
nyataan Sudomo untuk menghapuskan "lernbaga telpon" (yang sekarang
disebut "budaya telpon"l, dan, yang terpenting adalah keinginan untuk
mencabut pembatalan SIUPP.
Pernyataan itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan sedus
dengan pihak yang mengeluarkannya, dalam hal ini ialah Menteri' Pene
rangan Harmoko, walaupun hal ini tidak diakuinya.2
Menurut pandangan penulis, kerumitan ini muncul karena-adanya per
bedaan penafsiran terhadap isi pidato Presiden tersebut. Anehnya, ternyata
Presiden Suharto sendiri kemudian justru mendukung pendapat Harmoko,
dengan mengatakan ]1ahwa pets tak perlu takut dan khawatir terhadap
I) Kompas. 80ktobc:r. 1990. hal. 6.
2) Tempo, 13 Oktobcr, 1990. hal. 22·23.
..'
Februari 1991
38 Hukum dan H?nlbangunan
UndangoUndang Pokok Pers dan peraturan pelaksanannya.3 Pernyataan
Presiden ini penulis tafsirkan sebagai bel urn adanya' keinginan untuk meng
ganti Undang-Undang Pokok Pers dan peraturan pelaksanaannya, yang
terutama dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Penerangan Republik
Indonesia No. . 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP).
Tekad Awal Orde Barn.
Dua puluh empat tahun yang silam, di masa·masa awal lahirnya Orde
Baru, istilah kebebasan pers dan Orde Bam digambarkan scolah-olah ber
gandengan dengan mesra, seolah-olah onlosmakelijk, tidak terpisahkan satu
dengan yang lain.'
Pada masa-masa kelahiraJmya Orde Baru memang menjanjikan untuk
tidak membatasi pengakuan terhadap kebebasan pel's sebagai suatu asas
demokrasi saja, tetapi akan menjunjung tinggi dan mengamalkan asas ke
bebasan pers tersebut. 5 Orde Baru akan ontkennen sifatnya, apabila di
dalamnya kebebasan pers sebagai suatu esensialia dari suatu negara hukum
yang demokratis -- juga di dalam negara hukum Pancasila -- tidak
terealisasikan.6
Sebenarnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus
1945, secara konstitusional Negara Republik Indonesia telah mengenal dan
mengakui adanya kebebasan atau kemerdekaaan pers. Hal ini tercermin
dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan adanya ke
merdekaan untuk mengeluarkan pikiran seeara Iisan dan tulisan, yang
tidak lain dan tidak bukan adalah kebebasan pers.
Rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut agak berbeda
dengan rumusan yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang Dasar lain
Ilya yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Semen
tara 1950. Dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar RIS 1949 dinyatakan
bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat". Pasal ini sarna bunyinya dengan pasa1 19 Undang-Undang Dasar
Sementara 1950.'
Apabila !dta perbandingkan ketiga Undang-Undang Dasar yang pernah
berlaku di Indonesia tersebut, akan tampaklah bahwa Undang-Undang
Dasar 1945 mempergunakan istilah kemerdekaan pers,8 sedangkan baik
3) Ibid.
.
4) Oemar Seno Adji. Mass Media dan Hukum (cel8.kan ke-2; Jakarta: Eriangga. 1977), hal. 95.
S) Satya Arinanto, ·Mem~soalkan Kebebasan Pers/ dalam DeMY J.A., Jonminofri. Rahardjo (cds.),
Menegakkan tkmokrasi: Pandangan Scjumlah Tokob dan Kaum Muda Mengenai Oemokrasi di
Indonesia (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia dan The Asia Foundation, 1989), hal.89 .
~. .
7) Soepomo. Undang-Undang Dasar Semcntara Republik Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramlta, 1974),
hal. 32.
8) Lihat pasa\ 28 Undan8-Undang Dasar 1945.
,
Pembredelan 39
Undang-Undang'Dasar RIS '1949 niaiIpun Uildang-Undang Dasar Sementara-
1950 mempergunakan istilah' kebebasan pers. _
Selain itu dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memper
gunakan istifah pikiran> sedangkan'baik Undang-Undang Dasar RIS'"1949
maupun Un(;I~-Undang Dasar Sement.ara ,1950 mempergunakan. istilah
pendapat., .' ,
Perbedaan kedua istilah tersebut dapat kita paharni -a,pabila kita me
ninjau situasi internasi~na1 di sekitar penyusunan ketiga Undang-Undang
Dasar tersebut. Universiu Da:laration of Human Rights 'yang diundangkan
oleh Perserikatan Bangsa-Ba.n gsa pada tanggallO Desember 1948 -- kurang
.
,
lebih satu tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar RIS 1949, -'
sangat berpengaruh terhadap kedua Undang-Undang Dasar tersebut, yakni
Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Pasal .19 PemYl\taan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia tersebut
menegaskan bahwa:
Everyone has the right to freedom of opinion aiid expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of
frontiers.
Terhadap adanya" kedua istilah tersebul, yakni kebebasan pers dan
kemerdekaan pers, maka penulis lebih condong untuk mempergunakan istilah'
yang pertama, yakni kebebasan pers, walaupun kedua istilah tersebut se
benarnya identik.9
Sekarang kita kembali pada pembahasan mengenai rumusan yang ter
dapat-dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang
dijanjikan pasal 28 tersebut, khususnya yang berkaitlln dengan kebebasan
pers, ternyata baru terwujud setelah lebih dari 21 tahun kemudian, yaitu
pada saat diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers pada tanggal 12 Desember 1966, yang
berfungsi sebagai landasan untuk melakukan pembinaan, terhadap pers.
Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4
tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang No. '11 tahun 1966
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Terakhir, Undang-Undang
No.4 tahun 1967 tersebut diubah dengan Undang-Undanl'! No. 21 tahun 1982
tentang Perubahan atas Undan~-Undang No. 11 tahun 1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.4 tahun 1967. Undang-Undang No. 21 tahun 1982 ini
mulai ',berlaku' pada,tanggal 20 S~pteinber 1982. . '
Sangat menarik untuk diamati, bahwa ketiga Undang-Undang Pokok
Pers tersebut ternyata dilahirkan pada masa Orde Baru. Apakah hal i!)i
9) J.C.T. Simorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980);
hal 51. Penulis buku ini mempunyai pandangan yang sarna dengan penulis. yakni lebih condong untu!!:
mempergunak:an istilah kebebasan pers daripada kemerdekaan pers. Hal ini nampak dati judul bukunya
yang dicetak miring diatas. .
Februari 1991
40 HukulII dan Pemballgullul/
memang pertanda bahwa pemerintah Orde Baru ·komitmen terhadap .c ita
citanya? Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut!.
Praktek Kebebasan Pers Orde Baru: Suatu Langkah Mundor?
,
Berdasarkan analisa terhadap perundang-undangan yang berkaitan
dengan pers tersebut, penulis dapat melihat adanya tiga asas pembatas
dalam kebebasan mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan di Indonesia.
Pertama adalah as as tanggung jawab, yaitu bahwa dalam pelaksanaan ke
bebasan mengelLarkan pendapat lisan dan tulisan senantiasa harus
diperhatikan agar manifestasi kebebasan tersebut "tidak membawa akibat
limbulnya keresahan, kecemasan serta kcgelisahan masyarakar yang tidak
perIu." 10
Kedua, adalah asas kepentingan umum, yaitu bahwa pelaksanaan ke
bebasan mengemukakan pendapat tidak boleh bertentangan dengan upaya
nasional untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.
Ketiga, adalah "tidak bolch bertentimgan dengan dasar negara", yaitu
bahwa pelaksanaan kebebasan mengemukakan pendapat tidak boleh ber
lentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu permasalahan mendasar yang berkaitan dengan kebebasan
pers pada masa Orde Baru adalah mengenai pembredelan pers.1I Pertanyaan
pertama yang harus kita kemukakan terhadap permasalahan ini ialah:
"Adakah perbedaan antara SlUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 1982jo Peraturan
Menteri Penerangan Republik Indonesia No. Ol/Per/Menpenll984 dengan
SIT (Surat Izin Terbit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. II
tahun 1966?12 Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SIUPP tak bisa digunakan
untuk membredel pers. Pencabutan SIUPP tak boleh menggunakan dasar
isi muatan media massa.ll
Permasalahan yang terlontar setelah dibata1kannya SIUPP suratkabar
Sinar Harapan yang kemudian disusul oleh suratkabar Prioritas itu timbul
dalam ceramah tunggal Prof. Oemar Seno Adji pada akhir Maret 1987 di
Universitas Diponegoro, Semarang, yang kemudian menjadi berita utama di
berbagai media massa. Dalam ceramahnya tersebut Prof. Oemar Seno Adji
antara lain mengatakan bahwa: "Pers yang bebas dan bertanggung jawab
sering disalahartikan." Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Indonesia tersebut, esensi dari dari pers bebas adalah tidak diperkenankan
nya langkah atau tindakan preventif dalam kehidupan hukum. Seperti
sensor, pembredelan dan penghapusan SIT. Segala kekangan dan perizinan
lebih dahulu dipandang sebagai tindakan terlarang, yang tidak dibenarkan
oleh kebebasan pers.
10) Berita Buana dalam Tempo, 8 Nopember 1986. hal. I.
I
11) Lihat Satya Arinanto, Loc. Cit., hal. 94 et seqq.
12) Tempo, II April, 1987, hal. 78.
ll) Lihat pendapat Prof. Oemar Seno Adji dalam Tempo, 11 April, 1987, hal.78.
41
Pembredelan
Sedangkan pers yang bertanggung jawab adalah pers yang isinya tidak
menyinggung masalah: penghinaan, penghasutan, pernyataan terhadap
agama, pornografi dan penyiaran berita bohong. Tidak menyiarkan berita
yang mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum. Juga, pemberi
taan jangan sampai menghambat jalannya peradilan.
Jika sampai memuat masalah-masalah tersebut, maka pers tersebut dapat
dituntut ke pengadilan, tapi tanpa dibredel.I4 Yang harns dituntut tentunya
sesuai dengan Undang·Undang Pokok Pers, yang ketentuannya berlawanan
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, yang
diajukan dan bertanggung jawab adalab orang yang benar-benar melakukan
kesalahan. Actual wrong, bukan fiktif, dan bukan suksesif. Sebaliknya,
dalam Undang-Undang Pokok Pers, malab fiktif dan suksesif.
Artinya, jika isinya salab; maka yang bertanggung jawab pertama adalah
pemimpin umum, lalu pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, anggota
redaksi, dan kemudian baru penulis. Memang, dalam pers, orang yang di
atasnya yang bertanggung jawab. Jadi, bisa memindahkan, suksesif.
Dalam sistematika dan kategori hu1rum pers, SIT termasuk dalam Code
of Publication. Sedangkan SIUPP, masuk dalam kategori Code of Enter·
prise. Artinya, SIT mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan per
nyataan pendapat, melalui pers. Sedangkan SIUPP banyak mengatur faktor
ekonomis, yang tidak boleh dihubungkan dengan kebebasan menyatakan
pendapat melalui pers.
SIUPP lebih merupakan perizinan sebuab perusabaan pers. Ia banyak
berkaitan dengan hukum dagang, perdata, perpajakan dan perburuhan.
Jadi, ia tidak langsung berhubungan dengan hal-hal yang fundamental,
seperti kebebasan berekspresi melalui pers, yang digolongkan ke dalam
Code of Publication.
Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pergeseran dan kelihatan
rancu. Yakni, keluar dari ketentuan dan fungsi SIUPP itu sendiri. Ter·
utama masalah pembredelan setelah berlakunya SIUPP. Padahal sebenar
nya SIUPP mengatur masalah bagaimana perusahaan pers itu agar berdiri.
Jadi, jika syarat-syarat berdirinya perusahaan pers belum terpenuhi, misal
nya modal, maka SIUPP dapat dibatalkan diberikan. Jadi, bukan dibatal
kan karena isi beritanya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ke-
rancuan. ' , ,
Dalam kasus Sinar Harapan misalnya. Pada tanggal9 Nopember 1986
SIUPP-nya dibatalkan, karena tulisan-tulisan dalam suratkabar tersebut
"baik disengaja atau tidak umumnya menciptakan suasana yang serba
suram, risau, bingung dan resah di kalangan masyarakat." Tulisan'tulisan
itu berupa, antara lain, artikel Tajuk Rencana ten tang Devaluasi. Diusul
kan dalam suatu tulisan, agar sejalan dengan de.valuasi, maka deposito
1'5) Tempo, 180ktober. 1986. hal. 13.
14) Alternatif inilah yang juga ditawarkan oleh Menko Polkam Sudomo. tapi kemudian ditentang oleh
Menteri Penerangan Harmoka, yang tampaknya ingin mempertahankan status quo Undang·Undang Pakok
Pers dan Peraturan Menteri Penerangan tentang SIUPP. .
Februari 1991
HU/..:/l1II dall Pembul1gulI(ln
jangka pendek agar ditukar dengan obligasi. Namun keputusan pembatalan
SIUPP yang menetapkan b!lhwa suratkabar tersebut dilarang dicetak, diter
bitkan dan diedarkan karena suatu artikel yang berjuduJ: "Pemerintah
akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor.15 Jadi harian sore terscbut
dibatalkan SIUPP-nya, bukan dibredel. Apakah hal ini menyalahi aturan?
Menurut Prof. Oemar Seno Adji, hal ini jeJas menyalahi aiuran.
Scbab, setelah lembaga SIT dihapuskan, dan ditegaskan bal1\va lembaga
lcrsebul tidak eliperlukan lagi, maka kurang pada tempatnya untuk masih
memandang perlu, dan melakukan, pembredeJan. to
o SIUPP Pll~ mempunyai lapangan yang berbecla dcngan SIT. la tidak
dapat digunakan sebagai suatu sarana untuk dapal rtlclljatuhkan pem
breddan terhadap pers. Jadi, scandainya dilakukan at au dijatuhkan dengan
kata-kata pembatalan, sebenarnya esensi atau isi sural tersebut swna
dengan \Vaktu menjatuhkan pembreuelan ulllu. KesaJahannya terdapat pad a
isi berita. tetapi yang dihukurn perusahaannyo..
Seharusnya adalah redaksinya. Atau orang yang menulis berita itll
yang dituntut di depan pengaelilan untuk mempertanggungjawabkan tulisan
nya. Bukannya kebebasan pers yang menjadi korban. Hal yang sarna itu,
yakni pembatalan SIUPP, telah pula menimpa suratkabar Prioritas.
Kedua kasus suratkabar yang dibatalkan SIUPP-nya tersebut sengaja
penulis pilih sebagai contoh kasus, karen a kedua kasus terse but merupakan
kasus yang pertama terjadi selama diberlakukannya Undang-Undang No. 21
tahun 1982, yang di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan mengenai
SIUPP yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Penerangan
sebagaimana telah diuraikan eli muka.
Kasus ketiga daIam hal pembatalan SlliPP adalab sebagaimana me
nimpa suratkabar tabloid Monitor baru-barn ini. Berdasarkan berbagai
tuntlltan dati masyarakat, pemerintah melakukan pembalalan SIUPP
Monitor karena dalam salah satu edisinya pada bulan Oktober 1990, dalam
judul Ini Dia: 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita telah menempatkan
Nabi Muhammad SAW pada urutan tokoh idola yang ke-II.
Bagaimanapun alasannya, penulis tetap tidak setuju terhadap pem
batalan SIUPP tersebut, karena sebagaimana yang kemlldian terbukti,
hanya pihak pemimpin redaksinya sajalah yang "ebenarnya berkeinginan
lIntuk memuat hasil angket tersebut. Bahkan hanya dialah yang merencana
kan angkel tcrsebut. Akibatnya, keseluruhan karyawan suratkabar tersebut
.. - termasuk para pedagang asongan yang selanla ini ikut menikmati rejeki
dari penjualan Monitor -- terpaksa kehilangan pekerjaannya, hanya karena
ulah dari salah saru orang. Apakah hal ini sesuai dengan nilai-nilai ke
adilan?
Sedangkan kasus-kasus yang terjadi sebelum berlakunya Undang
Undang No. 21 tahun 1982 yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pen
cabutan SIT, karena pada saat itu masih berlaku Undang-Undang No. 11
16) Pendapat Prof. Demar Seno Adji dalam Tempo, loco Cit.
Pembredelanl 43
tahun 1966 sebagaimana diubah dengan Undimg-Undang No.4 tahun 1,%7.
Dan pencabutan SIT tidak begitu menimbulkan persoalan yang mendasar,
dibandingkan dengan masalah pembatalan SIUPP yang memberikan kesan
salah kaprah itu.
Berbeda dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1966 yang mengatur
mengenai SIT, rnaka pembatalan SIUPP yangdiatur dalam undang-Undang
No. 21 tahun·1982 bersifat final. Artinya ialah, bila suatu penerbitan
dibatalkan SIUPP-nya, maka ia harus meminta SIUPP baru dengan nama
suratkabar yang baru pula. Hal ini pun terjadi pada Sinar Harapan yang
kemudian mempunyai nama baru Suara Pembaruan, dan Prioritas yang
kemudian menjadi Media Indonesia.17
Kasus lainnya yang berkaitan dengan praktek konsep kebebasan pers
pada masa Orde Baru ini adalah larangan terhadap buku-buku tulisan
Pramoedya Ananta Toer. Sebagaimana diketahui, Pramoedya Ananta Toer
adalah seorang sastrawan yang menulis buku-buku Bumi dan Manusia,
Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca dan Jejak Langkah yang pada dasarnya
menggambarkan tentang babaya-bahaya penjajahan ekonomi. Buku-buku
karya sastrawan yang lama menetap di Pulau Buru tersebut pada waktu itu
dilarang dan bahkan diperintahkan untuk dibakar oleh J aksa Agung karena
isinya dianggap menyebarluaskan Marxisme/Leninisme. Dalam kaitan
dengan kasus ini, pada tahun 1981 tercatat adanya empat orang mahasiswa
Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik (FISIP) Universitas Indonesia yang
dipecat karena mengundang Pramoedya Ananta Toer untuk berbicara di
kampus.18
Sementara itu beberapa waktu yang Ialu, seorang mahasiswa dan seorang
karyawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dihadapkan ke depan
pengadiJan karena menjualbelikan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer
tersebut. 'Kasus ini sekarang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan ke
duanya baru-baru ini sempat "berdarma wisata" ke Pulau Nusa Kambangan
karena kesalahan pimpinan lembaga pemasyarakatan setempat.
Permasalahan lain yang sering menjadi sorotan dalam kaitannya
dengan praktek kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru ini ialah
adanya "Iembaga telpon" yang sekarang diubah istilahnya menjadi "budaya
telpon' oleh Menko Polkam 'Sudomo.19 Menurut Prof. Oemar Seno Adji,
hal ini sebenarnya sudah ada sejak jam. an Bung Karno dulu, yang dilakukan
,
17) Pfda saat dibatalkannya SIUPP harlan pagi Priaritas. penuli~ - berdasarkan sural tugas dari Rebar
Universitas Indonesia - bersama dua orang mahasiswa Universitas lainnya.(satu dari Fairultas Ekonomi.
dan satu tagi dad Fakuhas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam) secara kebetulan sedang bertugas
mengikuti job trainee padaharian tersebut. Jadi dapat mengikuti proses -kematian-sural tabar te~~but
dcngan jelas. AI ini merupakan salah satu sebab mengapa penulis amat tcrtarik untuk mengk'aJI per
masalahan Uti. dan menyajikannya dibadapan forum ini. -
18) T. Mulya Lubis. Fauzi Abdullah. Mulyana W. Kusumab, cds .• Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia
di Indonesia 1981 <Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Lembap Bantuan HukUm Indonesia. 1983).
bal. 59-6>. '; ..
19) Libat komentar Satya Arinanto pat~ Tempo, 6 Oktober 1990, hal. IS yang berjudul: -Penegasan
Sudomo: Meroang Kehendak Konstitusi-.
Februari 1991
44 Hukum dan Pembangunan
oleh Seknegnya.20 Soal ini pada akhirnya memaiig diserahkan kepada pers
nya, sendiri., Yang terjadi umumnya persnya akan menurutinya, dengan
dalih daripada dilarang terbit:
Menurut catalan penulis, hal ini banyak dilakukan dalam masa Orde
Baru. Salah salU praktek diterapkannya '"budaya telpon" yang terjadi
'beberapa waktu yang 'Ialu ialah yang dilakukan oleh MenterilSekretaris
Negara Moerdiono kepada beberapa pemimpin redaksi suratkabar dan
ma:jalah di Jakarta, agar tidak.memuat -- apalagi dalam judul-judul besar
-- berita-berita mengenai pemberontakan mahasiswa, dengan alasan untuk
menjaga stabilitas nasional. 21
Peraturan Menteri Penenuogan: Suatu Kerancuan di Bidang Perundang-
Undangan? ,.' ,
Berdasarkan teori perundang-undangan, fungsi suatu undang-undang
atau peralman pemerintah !pengg~ti undang-undang (perpu) adalah sebagai
berikut:
I. ..fv1engatur lebih I""jut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas
tegas menyebutkannya;
2. "Mengatur lebih lanjllt secara umum aturan-aturan dasar dalam Batang
Tubuh UUD 1945;
3. Pe<t,gaturan di bidang hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi
negara, meng;enai hubungan antara negara dengan warga negaral
penduduk dan sebagainya;
4. Pengaturan lebih lanjut ketentua~-ketentuan dalam Ketetapan MPR(S)
"yang tegas-tegas menyebutkannya;
5. Pengaturan lebih lanjut aturan-aturan dasar dalam Ketetapan MPR(S).
, Berdasarkan logika tersebut, penulis melihat bahwa Peraturan Menteri
Penerangan tersebut sebaiknya ditinjau kembali dan digantilditingkatkan
bentuknya menjadi peraturan pemerintah (PP); yang fungsinya antara lain
ialah:
I. Mengalm' lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang
tegas-tegas menyebutkannya;
2, Pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang yang mengatur,
meskipun' tidak secara tegas disebutkalU1ya.
Sebagaimana kita ketahui, pasal 13 ayat (5) Undan'g-Undang Pokok
Pers sebenarnya sudah menegaskan bahwa ;22
Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers me
merlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang selanjutnya disingkat SIUPP
yang dikeluarkan oIeh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan
20) Pendapat Prof. Oemar Seno Adji, Loc. Cit.
21) Data ini penulis dapatkan dari sumber yang dapat dipercaya, namun menolak disebutkan namanya. Sesuai
dengan etika pemberitaan dan peTS, nama orang tersebut tidak akan penulis scbutkan.
22) A. Hamzah, I Wayan §uandra, B.A. Manalu, Delik-Delik Pers d.i Indonesia (Jakarta: Media Sarana Press.
1987), hal. 291.23) Linat penjcJasan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Pembredelan 45
diatur pemerintah (cetak miring oleh penulis) setelah mendengar per
timbangan Dewan Pers.
Apabila kita perhatikan kata yang penulis cetak miring di atas, daTi
sudut ilmu perundang-undangan, akan nampakiah bahwa ketentuan tentang
SIUPP tersebut seharusnya diatur oleh siIatu Peraturan Pemerintah (PP)
dan bukannya oleh Peraturan MenteTi (Permen) yang dalam tata urutan
perundang-undangan terletak di bawah Keputusan Presiden (Keppres).
DaTi sudut ini saja sudah menimbulkan perdebatan berkepanjangan,
belum lagi menyangkut implementasi peraturan menteri tersebut yang tidak .
sesuai dengan asas negara hukum.
Pers Indonesia "Pasca SIUPP"
Pada waktu judul makalah ini penulis ajukan kepada LK2 sekitar dua
minggu yang silam, masalah pencabutan pembatalan SIUPP seolah-olah
berkembang menjadi masalah yang hanya tinggal menunggu waktu saja,
daTi hal yang sifatnya ius constituendum menjadi ius constitutum, atau daTi
das sollen menjadi das sein.
Tapi setelah adanya penegasan Presiden Soeharto yang mengarah
kepada status quo Undang-Undang Pokok Pers, maka penulis pun mem
pertanyakan: quo vadis keterbukaan, quo vadis kebebasan mengemukakan
dan berbeda pendapat?
Jawabannya ialah: tergantung political will pemerintah. Janganlah
sampai terjadi dalil Lord Acton sebagaimana penulis kutip di awal makalah
ini menjadi nyata di negeri kita.
Secara akademis, penulis masih menginginkan adanya berbagai per
ubahan terhadap Undang-Undang Pokok Pers dan Peraturan Menteri
Penerangan tersebut, yang nyata-nyata bertentangan dengan "hasrat bangsa
Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang
hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. "23
Penutup
Demikianlah beberapa perbedaan antara hal-hal yang bersifat sollen
dan sein dalam bidang kebebasan pers pada masa Orde Baru. Per
masalahan-permasalahan yang penulis uraikan di sini memang belum men
cakup semua permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru, namun pada
pTinsipnya, telah menyinggung faktorcfaktor yang fundamental dan esensiil
yang harus dibenahi dalarn masa Orde Baru ini, agar Orde Baru dapat di
kembalikan kepada cita-citanya yang semula, pada semangatnya yang
menyala-nyala, untuk mengadakan berbagai koreksi terhadap hal-hal yang
dianggap menyimpang daTi Undang-Undang Dasar yang dipraktekan pada
masa Orde Lama, dan bukannya justru mengulangi kesalahan yang sarna.
23) Uhat peojeluaD pual28 UUD 1945
Februari 1991