PELAKSANAAN IBADAH HAJI ABAD KE 19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLAWANAN

15 Pages·2017·0.28 MB·Indonesian

PELAKSANAAN IBADAH HAJI ABAD KE 19 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERLAWANAN RAKYAT KEPADA KOLONIALISME
BELANDA
Istikomah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon ([email protected])
Abstract
The Hajj, in the 19th century, was a tool for transmitting religious culture and
doctrine. The challenge that faced by prospective pilgrims is derived from the Dutch
government as a pilgrims manager or administrator. Rules which applied before the
departure until their arrival from Mecca (Holy Land) greatly complicate the
congregation. The rise of social status after the pilgrimage had its own influence on
society, the hajj had significant meaning and influence in the 19th century. It was able
to mobilize the social and cultural forces against the Dutch. Therefore, the Dutch
Indies government enacted a special policy related to pilgrimage whose purpose is to
minimize the number of pilgrims from Indonesia. But in the end, the hajj policy
doesn’t give a significant impact to the pilgrims. Therefore, still appears the
resistance of Muslims led by Islamic leaders who has appellation “hajj”.
Keywords: hajj, colonialism, resistance
Abstrak
Haji pada abad ke 19 merupakan alat untuk mentransmisikan budaya dan doktrin
agama. Tantangan yang dihadapi oleh calon jamaah haji yakni berasal dari
pemerintah Belanda sebagai pengelolah haji. Peraturan yang diterapkan mulai dari
sebelum berangkat sampai sepulang dari Tanah Suci sangat mempersulit jamaah.
Naiknya status sosial setelah menunaikan haji memiliki pengaruh tersendiri bagi
masyarakat, haji memiliki makna dan pengaruh yang signifikan pada abad ke 19.
Yakni mampu menggerakkan kekuatan sosial dan kultural untuk melawan Belanda.
Oleh karena itu, Belanda memberlakukan kebijakan khusus terkait ibadah haji yang
tujuannya untuk meminimalisir jumlah jamaah haji dari Indonesia. Namun pada
akhirnya kebijakan haji tersebut tidak memberikan dampak yang berarti bagi jamaah
haji. Sehingga tetap muncul perlawanan-perlawanan umat Islam yang dipimpin oleh
para pemuka agama Islam yang bertitel haji.
Kata Kunci: Haji, Kolonialisme, Perlawanan

A. Pendahuluan jaringan-jaringan perdagangan yang
Haji merupakan sebuah ajang terus berlanjut meskipun terus
untuk mentransmisikan suatu budaya berkurang, hubungan diplomatik,
dan doktrin-doktrin. Pada tahap awal imigrasi arab, dan lebih penting lagi
islamisasi, jalur perdagangan adalah kemunculan mesin cetak yang
di antara jalur utama bagi transmisi berimplikasi pada peningkatan
budaya dan agama ini. Namun di produksi dan distribusi teks-teks dan
abad-abad selanjutnya, haji menjadi surat kabar (Didin Nurul Rosidin,
saluran penting bagi penyebaran 2012). Di Indonesia, ketika
budaya dan agama, di samping seseorang telah menunaikan ibadah
haji, secara otomatis gelar Haji akan kebijakan-kebijakan dengan tujuan
menempel pada namanya. Gelar haji memperketat pelaksanaan haji agar
tersebut sejak berabad-abad lamanya tidak ada perlawanan yang
sudah dipergunakan, walaupun didapatkan dari para haji. Puncak
pemerintah Belanda sempat problematika haji pada masa
melarang pemakaian gelar haji penjajah Belanda terjadi pada abad
tersebut tapi sampai sekarang para ke-19, di mana terjadi pelonjakan
haji dengan mudah menggunakan jamaah haji sehingga memaksa
gelar tersebut. Kemungkinan besar pemerintah Belanda untuk
gelar itu bermula dari status sosial mengeluarkan kebijakan, namun
seseorang haji, yang secara ekonomi kebijakan tersebut justru malah
telah mampu berangkat ke Mekkah, membuat jamaah haji semakin terus
dan juga memiliki ilmu pengetahuan meningkat (Sartono Kartodirjo,
agama yang memadai, sehingga 1984).
kebanyakan mereka lebih dituakan, Implikasi politik ibadah haji
menjadi imam salat, pembaca doa jelas sekali. Ia sesungguhnya
waktu kenduri dan sebagainya muktamar abadi dari Pan Islamisme,
(Yusliani Noor, 2014). di mana segala urusan agama
Pelaksanaan ibdah haji di dibicarakan oleh delegasi-delegasi
Indonesia pada zaman sekarang dan dari tiap penjuru dunia Islam, di
dulu sangat berbeda. Untuk jamaah mana urusan-urusan agama
haji sekarang sangat mudah sekali dibicarakan dalam pertemuan
namun hanya bersabar untuk tersebut, seperti pertahanan dan
menunggu antrian beberapa tahun. penyebaran Islam. Tokoh-tokoh
Dahulu khususnya pada masa kebangkitan Islam yang militan
penjajahan Belanda, jamaah haji merasa terpanggil hatinya, dan ketika
sangat dipersulit oleh pemerintah, mereka kembali ke tanah asalnya
hal ini karena pemerintah yang mereka melakukan pembaharuan-
mengurusi ibadah haji adalah orang pembaharuan atas dasar doktrin yang
non Islam. Hal tersebut bukan alasan mereka dapatkan ketika berhaji.
utama yang mendasari dipersulitnya Ulama Timur Tengah yang sudah
jamaah haji melainkan karena melakukan pembaharuan antara lain
pengaruh dari para haji yang Jamaluddin al Afghani yang
melakukan perlawanan terhadap melakukan pembaharuan di Mesir
Belanda yang dibungkus dengan yakni yang dikenal dengan gerakan
gerakan-gerakan sosial. Sehingga Pan Islamisme. Muhammad bin
pemerintah Belanda menetapkan Abdul Wahab yang melakukan
Tamaddun
, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
125
pembaharuan melalui gerakan Mekkah, ulama Mekkah
Wahabi di Saudi Arabia, yang menyadarkan orang Islam Indonesia
kemudian gerakan ini disebarkan untuk melakukan perlawanan
oleh jamaah haji yang berasal dari terhadap Kolonial Belanda.
berbagai daerah, salah satunya (Azyumardi Azra, 2013). Snouck
adalah Indonesia. Terbukti ketika meneliti Koloni Jawa yang
jamaah haji Indonesia datang ke bermukim di sana, karena orang
Tanah Suci, mereka mendapatkan yang hanya datang untuk berhaji dan
Paham Wahabi, dan ketika pulang ke kembali lagi ke Indonesia tidak
Indonesia mereka menyebarkan memberikan dampak politik. Orang
paham tersebut sebagaimana yang yang bermukim akan terpengaruh
telah dilaksanakan oleh Haji Miskin, oleh ortodoksi Islam, terlebih ketika
Haji Sumanik dan Haji Piabang di gerakan Pan Islamisme sudah marak
Minangkabau (Sumatera Barat) sampai pada Mekkah. Pan Islamisme
(Stoddard Lothrop, 1966). ini bertujuan mempersatukan umat
Menurut Raffles dalam Islam, melawan penjajah-penjajah
bukunya yang berjudul History of kafir yang memasuki wilayah Islam.
Java yang dikutip oleh Karel A Doktrin-doktrin tersebut mereka
Steenbrink menyebutkan bahwa di dapatkan di sana dan terus
dalamnya terkandung dua aspek disebarluaskan kepada Koloni-koloni
negatif para haji yang ditulis dalam Jawa lainnya, baik dengan berdiskusi
buku ini. Pertama, mereka dianggap ataupun korespondensi. Koloni-
sebagai orang istimewa dan suci, koloni Jawa yang seperti ini yang
sehingga rakyat sederhana terlalu nantinya ketika pulang ke Indonesia
cepat berkesimpulan bahwa mereka akan menjadi pembaharu-pembaharu
mempunyai kekuatan gaib. Kedua, di daerahnya masing-masing. Seperti
ada unsur politik, karena dengan H. Wasid dengan Pemberontakan
adanya pemikiran seperti ini, para Petani Banten pada 1888, H.
haji mempunyai pengaruh politik Sumanik, H. Piabang dan H. Miskin
dan sering berperan sebagai dengan Perang Padri. Kemudian
pemimpin pemberontakan terhadap pada perkembangannya pada abad
orang Eropa (Karel A Steenbrink, ke-20 perlawanan yang dilakukan
1984). bukan berbentuk perang, namun
Ulama Mekkah mempunyai dalam bentuk pemikiran. Seperti
peran dalam perlawanan yang KH. Hasyim Asy’ari dengan NU-
dilakukan umat Islam di Indonesia. nya, KH.Ahmad Dahlan dengan
Ketika Koloni Jawa belajar di gerakan Muhammadiyahnya.
Ibadah haji mempengaruhi gerakan sosial umat Islam.
munculnya gerakan-gerakan Islam Munculnya gerakan sosial umat
yang memberikan dampak politik Islam sebagai bentuk perlawanan
bagi pemerintah Belanda, yakni terhadap penjajah berasal dari ibadah
gerakan perlawanan. Gerakan haji di mana pada haji di dalamnya
tersebut antara lain adalah dalam ada gerakan persaudaraan umat
bentuk Tarekat dan Pesantren. Dari Islam. Hal yang menjadi tolok ukur
gerakan-gerakan tersebut akan kebangkitan Islam adalah ibadah
melahirkan perlawanan yakni haji. Dari haji pula para pemerintah
perang. Tarekat dan pesantren Belanda merasa terancam
tersebut digerakkan oleh para haji kekuasaannya sehingga
yang telah pulang dari Tanah Suci mengeluarkan kebijakan-kebijakan
(Mekkah), tarekat dan pesantren yang bertujuan meminimalisir umat
merupakan gerakan persaudaraan Islam yang berangkat haji.
Islam (Sartono Kartodirjo, 1984). Munculnya perlawanan dari dua
Haji yang memerankan penyebaran gerakan sosial tersebut adalah
gerakan persaudaraan Islam tersebut, meletusnya beberapa peperangan
karena ketika haji, seluruh umat (Sartono Kartodirjo, 1984).
Islam bisa bertemu dan bertukar
fikiran mengenai keadaan tanah B. Makna dan Kedudukan Haji Pada
airnya (Stoddard Lothrop, 1966). di Masyarakat
Bangkitnya Islam yang ditandai Haji merupakan suatu ritual
dengan melonjaknya jamaah haji yang mampu menumbuhkan sikap
dilatarbelakangi oleh peran bupati manusia berfikir tentang politik dan
pada saat itu. Bupati sebagai sosial sehingga haji kemudian
pemerintah harus selalu menjadi konvensi sosial politik
memerintahkan rakyatnya untuk terbesar dan sangat spektakuler yang
menjalankan ibadah mereka. pernah terjadi di dunia. Berjuta orang
Akibatnya terjadi kebangkitan Islam datang dari berbagai penjuru dunia,
yang berdampak pada kekuasaan yang mencerminkan beragam etnis,
pemerintah kolonial Belanda. bahasa, budaya, adat dan beragam
Diawali dengan melonjaknya jamaah aliran berinteraksi satu sama lain
haji yang kemudian menghasilkan dalam koridor ajaran Islam (Dien
berkembangnya pesantren-pesantren Majid, 2008). Haji menjadi
serta gerakan-gerakan tarekat yang konferensi terbesar dunia karena
semua itu merupakan perlawanan setiap muslim dari berbagai negara
politik yang dibungkus dengan saling bertukar fikiran dengan yang
Tamaddun
, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
127
lainnya sehingga tidak menutup kepulauan Nusantara dengan Jazirah
kemungkinan politik berperan di Arab. Hubungan antara dua wilayah
dalam haji. Namun pada dilaksanakan melalui pelayaran
perkembangannya pengertian haji perdagangan dan berkaitan erat
bergeser yakni haji merupakan dengan masuk dan tersebarnya Islam
sebuah ajang untuk mentransmisikan serta pembentukan komunitas
suatu budaya dan doktrin-doktrin. muslim di Indonesia. Pelayaran,
Pada tahap awal islamisasi, jalur Perdagangan, Islamisasi serta
perdagangan adalah di antara jalur pembentukan komuitas merupakan
utama bagi transmisi budaya dan faktor-faktor pendorong haji di
agama ini. Namun di abad-abad Indonesia. Pelaksanaan haji di
selanjutnya, haji menjadi saluran Indonesia tergantung pada alat
penting bagi penyebaran budaya dan transportasinya, semakin canggih
agama. Haji bukan hanya saling alat transportasi yang digunakan dan
membicarakkan permasalahan yang semakin mudahnya akses maka
ada di masing-masing Negara, semakin melonjak pula jumlah
namun haji mampu menularkan jamaah haji (Shaleh Putuhena,
kebudayaan, ilmu, doktrin-doktrin 2007). Pada perkembangannya haji
dan cara berfikir orang Timur menjadi ajang untuk
Tengah ke Indonesia. Dapat mentransmisikan budaya dan agama,
dibuktikan dengan banyaknya paham di samping perdagangan masih
atau gerakan-gerakan Islam yang berperan. Haji sebagai media untuk
berasal dari Timur Tengah yang menularkan budaya serta keilmuan
masuk ke Indonesia melalui haji yang berasal dari Timur Tengah. Hal
(Didin Nurul Rosidin, 2012). terpenting adalah menularkan
Haji sebagai rukun Islam yang keilmuan, keilmuan menjadi alat
kelima memiliki nilai historis yang untuk menularkan apa yang
berbeda. Sejarah haji tidak berhenti didapatkan dari Timur Tengah,
pada Nabi yang mensyariatkannya keilmuan yang didapatkan kemudian
saja. Namun setiap abad memiliki dikembangkan sampai pada akhirnya
sejarah pelaksanaan ibadah haji yang melahirkan gerakan perlawanan
berbeda. Seperti halnya di Indonesia terhadap Kolonial. Para haji yang
pada abad ke 19 memiliki sejarah menimba ilmu di sana, tentunya
problematika yang sangat kompleks. sekaligus mendapatkan doktrin-
Pada periode awal perjalanan haji doktrin yakni benih-benih
dari Indonesia sangat tergantung nasionalisme sehingga menjadikan
pada keadaan transportasi antara
para haji sebagai penggerak Jalur perdagangan yang dilalui
perlawanan terhadap Kolonial. pada masa itu melalui Pelabuhan
Jamaah haji yang datang ke Hormuz, Aden serta pelabuhan yang
Tanah Suci memiliki tujuan tertentu ada di Mesir. Ketika Dinasti Mamluk
selain menunaikan Rukun Islam berkuasa nasib Pelabuhan Jeddah
yang kelima. Ada beberapa golongan berubah, dengan memperbaiki
yang bertujuan pergi ke Tanah Suci hubungan dagang dengan Eropa dan
untuk berdagang, mengabdikan dihapuskannya pembatasan
hidupnya di Tanah Suci dan ingin memasuki Laut Merah. Dengan
menimba ilmu kepada ulama Timur demikian, Pelabuhan Jeddah
Tengah. Namun terdapat pula orang- dijadikan sebagai pelabuhan utama
orang yang hanya pergi ke Tanah Laut Merah dan pada akhirnya
Suci hanya untuk menunaikan Pelabuhan Jeddah menjadi
ibadah haji, kelompok ini yang tidak Pelabuhan Internasional. Dengan
memberikan dampak politik terhadap dijadikannya Pelabuhan Jeddah
Kolonial Belanda (Azyumardi Azra, sebagai pelabuhan internasional
2013). Berbeda dengan kalangan raja bukan hanya para pedagang saja
atau sultan, para sultan acap kali yang tertarik namun para pecinta
mendapat gelar (sultan) dari Mekah, ilmu pun mulai berbondong-bondong
dengan demikian seakan-akan pergi ke Tanah Suci untuk menimba
memperoleh pengesahan sakral bagi ilmu (Azyumardi Azra, 2013).
kedudukan tinggi mereka, sebagai Faktor lain yang mendorong
contoh Sultan Muhammad Maulana kesadaran untuk melaksanakan haji
Matarani (Sultan Agung) tahun selain aksesnya yang mudah adalah
1613-1645 dan Sultan Ageng (1650- terjadinya kebangkitan keagamaan
1682). Dalam hal ini bukan hanya pada masyarakat Indonesia. Selama
Sultan saja yang berangkat, ketika beberapa dasawarsa, sebagian besar
Sultan tidak dapat berangkat sendiri Pulau Jawa dilanda gerakan
ke Tanah Suci maka menyuruh kebangkitan kembali kehidupan
wakilnya untuk pergi agar mendapat agama, yang memperlihatkan
pengakuan kekuasaan dari Mekah peningkatan yang sangat luar biasa
(Dick Douwes dan Nico Kaptein, dalam kegiatan agama, seperti
1997). melakukan salat, naik haji,
memberikan pendidikan Islam
C. Faktor Meningkatnya tradisional kepada anak-anak muda,
Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke mendirikan cabang-cabang tarekat,
19 penyelenggaraan khotbah yang
Tamaddun
, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
129
meluas, dan sebagainya (Sartono 1870 jumlah jamaah haji meningkat
Kartodirjo, 1984). Kondisi sosial menjadi 3258 orang. Dan dalam
masyarakat yang sudah menyadari 1880-an meningkat hampir dua kali
pentingnya kehidupan agama diawali lipat menjadi 4.600 orang (Darul
dengan keresahan sosial yang terus- Aqsha, 2005). Dilihat dari statistik
menerus sehingga mendorong jumlah jamaah haji yang berangkat
peningkatan kegiatan keagamaan. dan jumlah jamaah haji yang pulang
Kondisi tersebut menjadikan berbeda, karena banyak dari jamaah
meningkatnya jumlah orang yang haji yang memilih untuk menimba
ingin naik haji. Sebelumnya hanya ilmu terlebih dahulu di sana, ada
ada beberapa orang naik haji yang yang terserang penyakit lalu
hanya menyadari haji sebagai meninggal dunia, selain itu memilih
kewajiban seorang muslim. Setelah untuk menetap di Tanah Suci untuk
aksesnya yang semakin mudah mencari penghidupan. Orang-orang
dengan alat transportasi yang yang menetap di sana disebut
semakin canggih serta dibukanya “Koloni Jawa”. Koloni-koloni Jawa
pelabuhan internasional di samping tersebut yang akan membahayakan
sudah terbangunnya kesadaran Pemerintah Imperial Belanda, karena
masyarakat untuk beribadah orang yang hanya murni melakukan
menjadikan banyaknya orang yang ibadah haji tidak memberikan
ingin melaksanakan ibadah haji. dampak politik terhadap Belanda.
Pada pertengahan abad ke-19 Koloni Jawa tersebut yang nantinya
jumlah jamaah haji mengalami akan memberikan dampak politik
peningkatan terus menerus. Pada dengan melakukan perlawanan
sekitar tahun 1850-1860 jumlah terhadap pemerintah Belanda.
jamaah haji sudah mencapai rata-rata
1.600 orang. Terlebih sejak D. Kebijakan Kolonialisme Belanda
dibukanya Terusan Suez pada tahun Terhadap Ibadah Haji
1869 di mana kondisi transportasi 1. Kebijakan Tahun 1810
laut sudah lebih baik, jumlah jamaah Pemerintah Belanda pertama
haji sudah kian meningkat saja. yang mengatur urusan perhajian
Dalam tahun 1870-an, jumlahnya adalah Deandels. Pada tahun 1810
hampir mencapai 2.600 orang. Pemerintah Belanda Jenderal
Sedang menurut Dick Douwes dan Deandels mengeluarkan kebijakan
Nicao Kaptein dalam karangannya bahwa setiap orang yang ingin pergi
yang berjudul “Indonesia dan Haji” dari Jawa ke tempat yang lain maka
menyebutkan bahwa pada tahun harus menggunakan pas jalan dengan
alasan ketertiban dan keamanan kepada kebudayaan Jawa, namun
(Shaleh Putuhena, 2007). Hal itu menganggap bahwa Islam
karena menurutnya dianggap banyak merupakan unsur yang berbahaya.
gangguan mengancam. Untuk itu, Raffles sangat jelas menggambarkan
diberlakukan adanya pas jalan (Dick peranan para haji yakni orang Arab
Douwes dan Nico Kaptein, 1997). dari Mekkah dan orang Jawa yang
Peraturan yang dikeluarkan Deandels kembali dari Mekkah akan berlagak
ini berdasarkan Stbl. No. 42, 1859. seperti orang suci. Masyarakat pun
Pejabat yang mengatur pas jalan di akan menaruh hormat serta
daerah Jawa dan Madura diatur oleh mematuhi perintah mereka. Karena
wedana dan asisten wedana. Dengan dianggap memiliki kekuatan gaib,
begitu urusan pas jalan diatur oleh sehingga para haji tampil sebagai
pejabat pribumi. Sedangkan untuk pemimpin pemberontakan (Dick
daerah luar Jawa dan Madura diatur Douwes dan Nico Kaptein, 1997).
oleh pejabat Belanda, yaitu Pada 1811 pemerintah Inggris
controleur dan yang mengatur visa mengeluarkan surat edaran kepada
untuk jamaah haji yang berangkat para gubernur untuk berhati-hati
dari Indonesia adalah kepala kepada Sayid dan “pastor pribumi”.
pelabuhan (Shaleh Putuhena, 2007). Karena mereka dianggap akan
Peraturan tersebut diberlakukan mengancam kekuasaan kolonial
selain untuk keamanan juga sebagai (Karel A Steenbrink, 1984).
alat Belanda untuk mengetahui Sehingga seorang pegawai Raffles
jumlah jamaah haji yang berangkat. yang bernama Macquoid,
Tujuan dari kebijakan tersebut untuk melaporkan adanya bupati yang
mempersulit jamaah haji yang meninggal namun kedua anaknya
hendak berangkat sehingga tidak diperbolehkan menjadi
diharapkan jamaah haji lebih sedikit penggantinya dengan alasan yang
untuk berangkat. Pada kenyataannya satu seorang haji (datang dari
jamaah haji mematuhi kebijakan Mekkah) dan yang satu sedang
Belanda tersebut sehingga tidak melaksanakan haji (di Mekkah)
mampu meminimalisir jumlah (Dick Douwes dan Nico Kaptein,
jamaah haji. 1997). Kebijakan tersebut membuat
2. Kebijakan Tahun 1811 para haji yang pulang dari Tanah
Pada tahun 1811-1814 Indonesia Suci diawasi oleh pemerintah.
dikuasai Inggris di bawah Jenderal Dengan begitu para haji tidak
Raffles. Pemerintah Inggris di bawah mendapatkan jabatan sebagai
kekuasaan Raffles sangat tertarik pegawai pemerintah.
Tamaddun
, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
131
3. Kebijakan Tahun 1825-1831 tetap diberlakukan namun diberikan
Pada 1825 calon jamaah haji secara gratis dan denda dihapuskan.
harus membayar f 110 (110 gulden) Duynmaer van Twist mencabut
untuk mendapatkan paspor haji. kedua resolusi pada tahun 1852 dan
Dengan adanya kebijakan tersebut menggantikannya dengan resolusi
jamaah haji tidak mau membayar yang ketiga: paspor haji masih
paspor sehingga banyak haji ilegal diwajibkan tetapi pajak untuk itu
dikarenakan tidak terdata melalui dihapuskan (Dick Douwes dan Nico
paspor. Belanda terus meningkatkan Kaptein, 1997). Keputusan tersebut
usahanya untuk membendung jumlah berdasarkan Bt 3 Mei 1852 no. 9, pas
jamaah haji. Pada 1831 diberlakukan jalan tetap diberlakukan namun
denda bagi setiap jamaah haji yang diberikan secara gratis, sedangkan
tidak mempunyai paspor sebesar f untuk denda dihapuskan. Alasan
1000, dan selanjutnya berubah pemerintah Belanda menghapuskan
menjadi f 220. Peraturan 1831 yakni peraturan tersebut karena tidak
dikuranginya denda karena 1000 berhasil membendung jumlah calon
gulden sangat tinggi. Peraturan jamaah haji yang terus bertambah.
tersebut ditetapkan secara umum, Kemudian pemerintah Belanda terus
tetapi tidak diumumkan secara resmi membicarakan kebijakan-kebijakan
dalam saatsblad. Peraturan tersebut yang mampu membendung jumlah
pun hanya diberlakukan di Jawa dan jamaah haji agar tidak ada orang
Madura, karena daerah lain belum yang pergi ke Tanah Suci (Karel A
berada di bawah kekuasaan Belanda Steenbrink, 1984). Kebijakan tahun
(Karel A Steenbrink, 1984), Karena 1825-1831 terkesan mencampuri
peraturan tersebut tidak mampu urusan keagamaan pribumi sehingga
membendung jumlah calon jamaah dilakukannya regulasi kebijakan.
haji yang terus meningkat. Peraturan 5. Kebijakan Tahun 1859
yang dibuat yakni dengan membayar Pada 1859 terjadi regulasi
denda tidak bisa berjalan efektif, kebijakan di mana kebijakan ini
karena banyak jamaah yang tidak berbeda dengan kebijakan
mau membayar denda dengan sebelumnya, namun kebijakan
berangkat melalui Sumatera. tersebut yang digunakan sampai
4. Kebijakan Tahun 1852 tahun 1902. Pada tahun ini
Pada tahun 1852 terjadi regulasi pemimpin pemerintah Belanda
kebijakan yakni kedua kebijakan adalah Pahud seorang yang
tersebut dicabut namun kebijakan konservatif. Ia akan mengambil
untuk mempunyai paspor masih tindakan kepada golongan yang
membahayakan pemerintah. Indonesia, konsulat bertugas
Peraturan yang dikeluarkan memeriksa pas jalan para jamaah
dilatarbelakangi oleh terjadinya haji, dan konsulat bertanggung jawab
Perang Mutiny atau pemberontakan terhadap keberadaan jamaah haji
Sepoy di Hindia Inggris yang banyak Indonesia di Tanah Suci. Pegawai
menewaskan orang Eropa. Belanda atau konsul ini sebagai pegawai
khawatir jika orang Indonesia akan Departemen Luar Negeri, kantor ini
melakukan pemberontakan yang yang nantinya akan berkembang
demikian. Sehingga mengeluarkan sampai sekarang menjadi Kedutaan
peraturan sebagai berikut: Besar di Arab. Dengan adanya
a) Calon haji harus meminta pengawasan di Jeddah, Belanda akan
pas jalan pada bupati, tanpa lebih mudah mendapatkan informasi
ongkos resmi; tentang aktivitas jamaah haji di
b) Calon haji harus Tanah Suci, jumlah jamaah lebih
membuktikan kapada bupati mudah diketahui, dan masalah-
bahwa dia mempunyai uang masalah yang dihadapi jamaah haji
yang cukup banyak untuk di Tanah Suci akan terungkap.
pembayaran biaya perjalanan Konsul Belanda akan
pulang pergi ke Mekkah, dan bertanggungjawab terhadap masalah
biaya hidup keluarganya di yang dihadapi mereka, tentu dengan
Indonesia; adanya kantor konsulat di Jeddah
c) Sesudah pulang dari Mekkah dapat memberikan kemudahan
para jemaah harus diuji oleh jamaah haji dalam menjalankan
bupati atau orang yang ibadah hajinya walaupun sebenarnya
ditunjuk oleh bupati dan Belanda memiliki motif lain dalam
setelah itu baru mendirikan kantor konsulat di
diperkenankan memakai Jeddah. Usaha konsul Belanda yang
gelar dan pakaian haji. jelas bagi pengawasan terhadap
6. Kebijakan Tahun 1872 jamaah haji adalah dengan
Berkenaan dengan makin diberikannya kartu untuk jamaah,
bertambahnya jumlah jemaah haji, Mekapassen adalah sebutan kartu
maka pemerintah Belanda membuka Mekkah yang diberikan oleh konsul
kantor konsulat di Jedah pada tahun Belanda kepada jamaah haji. Kartu
1872 (Dick Douwes dan Nico ini berfungsi sebagai tanda pengenal
Kaptein, 1997). Kantor konsulat jamaah haji dari Hindia Belanda dan
Belanda yang fungsinya untuk yang terpenting adalah untuk
mengawasi jamaah haji dari meminta tolong kepada konsul
Tamaddun
, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017
133