paramita januari 2014

22 Pages·2015·0.24 MB·Indonesian

BERJUANG MENYELAMATKAN LINGKUNGAN:
GERAKAN LINGKUNGAN DI JAWA MASA
KEMERDEKAAN 1950-2000

Nawiyanto
Jurusan Sejarah, Universitas Jember
[email protected]
ABSTRACT ABSTRAK

This article discusses the environmental move- Artikel ini membahas gerakan lingkungan di
ment in Java during the independence era, with Jawa pada masa kemerdekaan dengan fokus khu-
a special focus on the Old Order and New Order sus periode Orde Lama dan Orde Baru. Metode
periods. Historical method was employed here in sejarah digunakan dalam penggarapan dari
conducting the collection of source materials and pengumpulan sumber hingga penuangan dalam
synthesizing the facts into a historiographical sintesis konstruksi historiografis. Keyakinan
construction. The sense of environmental crisis akan krisis lingkungan menjadi alasan ber-
became the reason for continuing struggle for lanjutnya perjuangan menyelamatkan ling-
saving the environment. The result of discussion kungan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
reveals that not only did it perform colonial lega- tidak hanya warisan kolonial tetap hidup,
cy, the movement also resulted in modifications, gerakan lingkungan memperlihatkan pula adan-
in terms of conservation management and move- ya modifikasi dalam hal pengelolaan kawasan
ment forms. There was also a process of konservasi dan bentuk gerakan. Terdapat pula
strengthening and broadening of the supporting proses penguatan dan perluasan kelompok-
groups of the movement. Especially since the kelompok pendukung gerakan. Khususnya sejak
1970s, the role of non-governmental tahun 1970-an, peranan organisasi non-
organizations and media groups intensified. This pemerintah, media massa, dan kelompok-
feature marked a new era that ended the domi- kelompok akar rumput semakin menguat. Hal
nant role of the government. In line with this ini menandai sebuah era baru yang mengakhiri
process, new environmental issues were also peranan dominan pemerintah. Seiring dengan
raised and pollution was a case in point here. proses ini, isu-isu baru juga dibangun dan
pencemaran merupakan ilustrasi pokok di sini.
Keywords: Environmental movement, environ-
mental issues, government, non-governmental
Kata kunci: gerakan lingkungan, isu ling-
organizations, independence era, Java
kungan, pemerintah, organisasi non-pemerintah,
masa kemerdekaan, Jawa
PENDAHULUAN sung di Sumatera sebesar 22%, dan di
Kalimantan sebesar 9 . Secara kuanti-
Jawa menempati posisi sentral tatif, peristiwa protes lingkungan di Ja-
dalam gerakan lingkungan di Indonesia wa pada periode tersebut dilaporkan
pada masa kemerdekaan. Sebanyak 54% mencapai 284 kasus, sedangkan di Su-
protes lingkungan yang terjadi di Indo- matera sebanyak 109 kasus, dan di Kali-
nesia pada masa Orde Baru hingga mantan sebanyak 42 kasus (Situmorang,
Orde Reformasi terdapat di Pulau Jawa. 2013:141). Kejadian protes lingkungan
Persentase ini jauh lebih besar apabila yang terjadi di Jawa tampak begitu
dibandingkan dengan persentase ke- menonjol proporsi dan frekuensinya,
jadian protes lingkungan yang berlang- sangat kontras manakala ditempatkan
51
Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825]
Hlm. 51—72
Paramita Vol. 25, No. 1 - Januari 2015
dalam konteks komparasi proporsi perkembangan gerakan lingkungan
wilayah daratan Pulau Jawa, yang han- secara historis. Kajian Situmorang
ya menyusun sekitar 7 % dari seluruh (2013), sama sekali tidak menyinggung
luas permukaan tanah Indonesia. gerakan protes lingkungan sebelum era
Posisi sentral Jawa dalam gerakan Orde Baru dan masa kolonial. Sementa-
lingkungan di Indonesia merupakan ra itu, beberapa kajian akademis yang
produk kombinasi beragam faktor. sudah ada (Boomgaard, 1999; Nawi-
Secara demografis Jawa merupakan pu- yanto, 2013) membatasi pembahasaan-
lau terpadat penduduk di Indonesia. nya pada era kolonial. Kedua fenomena
Meskipun proporsi penduduk Jawa ter- tersebut memunculkan impresi bahwa
us menurun, dari 70 % dari total ada keterputusan sejarah dalam
penduduk jawa pada tahun 1930 gerakan lingkungan. Kajian tentang
(Furnivall, 1939:347), menjadi 60 % pa- dekolonisasi ekonomi Indonesia yang
da tahun 1990. Akan tetapi, secara ab- dilakukan Lindblad (2011) memper-
solut penduduk yang bermukim di Ja- lihatkan kesukaran serius untuk
wa terus saja meningkat. Pada tahun menarik garis demarkasi yang tegas an-
1990 penduduk Jawa telah mencapai tara masa kolonial dengan masa ke-
108 juta jiwa (Van der Eng, 1996:279). merdekaan, tidak seperti dekolonisasi
Faktor demografis ini bergabung politik yang jelas batasnya.
dengan dengan kedudukan Jawa se- Sementara itu, beberapa kajian
bagai pusat kekuasaan dan tempat yang lain cenderung masih bersifat parsialis-
mengalami pertumbuhan pesat. Pener- tik. Kajian Tim Presidium Kelompok
apan revolusi hijau di pedesaan Jawa Pelestari Sumberdaya Alam (1997) me-
yang padat input kimiawi, serta lahirkan impresi bahwa gerakan ling-
perkembangan sektor industri di wila- kungan terbatas pada kegiatan peyela-
yah perkotaan sejak era Orde Baru, matan lahan kritis melalui kegiatan
membawa perubahan dan berdampak penghijauan dan reboisasi yang dispon-
radikal bagi lingkungan di Jawa. sori oleh negara. Keterlibatan pelaku di
Berbarengan dengan perkem- luar negara belum terungkap secara me-
bangan tersebut, problem lingkungan di madai. Kesan parsialistik juga muncul
Jawa semakin menumpuk dan lewat kajian Lucas dan Djati (2000) yang
mengarah pada krisis lingkungan. membahas politik pencemaran di Kali
Keadaan ini membangkitkan kepri- Surabaya. Sebagai studi kasus, harus
hatinan berbagai pihak dan mendorong diakui bahwa kajian ini memberi gam-
dilancarkanya gerakan protes ling- baran yang sangat kaya mengenai dina-
kungan. Dilihat dari persebaran lokasi mika politik pencemaran di tingkat lo-
kejadian berdasarkan wilayah provinsi, kal dengan mengungkap peran
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pemerintah, perusahaan swasta, media
menempati posisi teratas dalam jumlah massa, aktivis lingkungan, dan korban
kejadian protes lingkungan. Posisi Ja- pencemaran. Akan tetapi, lingkupnya
karta disusul oleh Provinsi Jawa Barat yang lokalistik dengan sendirinya juga
pada posisi kedua, posisi berikutnya menciptakan keterbatasan untuk me-
ditempati oleh Jawa Tengah, dan Jawa mahami posisi gerakan anti pencemar-
Timur (Situmorang, 2013:137-140). an dalam konteks perkembangan histo-
Kontras dengan banyaknya peris- ris gerakan lingkungan dalam lingkup
tiwa protes lingkungan di Jawa masa spasial yang lebih luas, serta lingkup
kemerdekaan, belum banyak kajian temporal yang lebih panjang.
yang dihasilkan untuk membahas Oleh karena itu, tulisan ini hen-
52
Berjuang Menyelamatkan Lingkungan … —Nawiyanto
dak melihat lebih jauh implikasi dari yang sering bersifat teknis oleh agens
pandangan yang mengakui tiadanya yang kemudian mentransformasikan-
batas-batas yang jelas antara periode nya menjadi isu-isu politik di ranah
kolonial dan periode kemerdekaan da- publik dengan tujuan mencari solusi.
lam konteks yang berbeda, yakni dalam Agens yang berperan sebagai
konteks gerakan lingkungan. Kalau se- “pengubah” ini berasal dari berbagai
jarah dipandang sebagai proses pengu- kalangan, termasuk di antaranya ilmu-
langan dan pembaharuan, maka wan, media, dan kelompok aktivis ling-
menarik untuk dilihat aspek-aspek kungan (Garner, 1996:8). Hannigan
gerakan lingkungan pada masa ke- (2006:63-75) menyebut kelompok sema-
merdekaan yang menampilkan baik cam ini sebagai “pembuat klaim” yang
kontinuitas maupun diskontinuitas se- kemudian mendesakkan kebenaran
jarah. Secara lebih spesifik artikel ini klaim mereka atas “kegawatan” prob-
bertujuan: (1) Mengkaji warisan yang lem dan urgensi respons politik untuk
ditinggalkan gerakan lingkungan ko- mengatasinya.
lonial di Jawa dan berbagai modifi- Kajian tentang gerakan ling-
kasinya; (2) Memaparkan perkem- kungan pada masa kemerdekaan dipan-
bangan isu dan bentuk gerakan yang dang penting untuk memperkaya wa-
muncul di Jawa, serta (3) Menjelaskan wasan sejarah mengenai periode ini,
upaya esksponen gerakan lingkungan khususnya masa Orde Lama dan Orde
dalam memperkuat gerakannya. Baru. Historiografi Indonesia periode
Secara teoretis, gerakan ling- kemerdekaan memperlihatkan tekanan
kungan tergolong sebagai gerakan so- yang kuat pada dimensi ekonomi, sosial
sial baru. Kebaruan gerakan sosial baru dan politik. Historiografi lingkungan
dibanding gerakan sosial lama terletak relatif masih lemah dan belum berkem-
di antaranya pada basis dukungannya bang. Keadaan demikian perlu diatasi
yang melintasi sekat-sekat kelas. demi terwujudnya historiografi yang
Dengan karakteristik ini, gerakan sosial lebih utuh. Historiografi lingkungan
baru bukan manifestasi perjuangan ke- menjanjikan kemampuan merelevansi-
las atau gerakan kelas, dan fokusnya kan kajian historis dengan “kebutuhan
bersifat non-material (Singh, 2002:19- dan kepentingan sekarang” seperti dis-
20). Sebagai gerakan sosial baru, uarakan Becker dan Beard melalui
gerakan lingkungan merupakan upaya sudut pandang kekinian (Ankersmith,
kolektif untuk menciptakan tatanan 1987:330). Dengan merujuk pada
yang lebih berkeadilan terhadap ling- perspektif Voltaire yang menekankan
kungan (Situmorang, 2013:12). Menurut utilitarianisme dalam melihat masa
Morrison, gerakan lingkungan terdiri silam (Mazlish, 1966:68), historiografi
atas tiga bentuk, yakni gerakan ling- lingkungan khususnya gerakan ling-
kungan sukarela, gerakan lingkungan kungan menawarkan nilai kemanfaatan
publik, dan gerakan lingkungan insti- yang besar.
tusional (Aditjondro, 2003:164-165). Dari sudut pandang praktis,
Dalam pandangan Habermas, kajian historis gerakan lingkungan ma-
gerakan lingkungan merupakan tangga- sa kemerdekaan dapat dijadikan acuan
pan atas krisis lingkungan yang dan reservoir kearifan sejarah bagi
mengancam kehidupan akibat lepasnya pemerintah, aktivis lingkungan, dan
kendali nilai-nilai moral (Zid, 2009:9- elemen-elemen masyarakat dalam
13). Kesadaran akan krisis merupakan memperjuangkan perlindungan ling-
hasil pembacaan atas problem objektif kungan. Kajian-kajian tersebut dapat
53
Paramita Vol. 25, No. 1 - Januari 2015
dijadikan pijakan dalam rangka mem- ber primer dan sumber sekunder. Sum-
perkuat gerakan lingkungan, dari aspek ber primer yang digunakan di sini beru-
jaringan organisasi, basis material dan pa terbitan sejaman, diantaranya Rimba
massa pendukung, sehingga tercipta Indonesia, Gema Perhutani, Menara Perke-
kekuatan kolektif yang memadai untuk bunan, Majalah Penggemar Alam. Bahan-
mewujudkan lingkungan yang lestari. bahan ini diperoleh dari berbagai lem-
Kajian-kajian tentang gerakan ling- baga, di antaranya Perpustakaan Na-
kungan pada masa kemerdekaan dapat sional Republik Indonesia (Jakarta), Per-
mengantarkan pada kesadaran tentang pustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggung jawab diri sebagai bangsa (Malioboro), Perpustakaan Fakultas Ke-
merdeka terhadap lingkungan yang hutanan Universitas Gadjah Mada,
menopang dan mendasari eksis- (Yogyakarta), dan Perpustakaan Depar-
tensinya, bukan hanya tanggung-jawab temen Pertanian (Bogor). Sumber
diri sebagai bangsa secara politis untuk sekunder yang digunakan dalam
membangun masyarakat sejahtera dan penelitian ini meliputi berbagai buku,
bermartabat, sejajar dengan bangsa lain artikel, laporan hasil penelitian baik
dalam pergaulan internasional. yang sudah terbit maupun belum, serta
bahan-bahan lain yang memuat infor-
masi yang relevan dengan riset ini.
METODE PENELITIAN Sumber sekunder dilacak di berbagai
tempat di Jakarta, khususnya Per-
Sebagai riset sejarah, penelitian pustakaan Nasional Republik Indonesia
tentang gerakan lingkungan di Jawa Indonesia (PNRI) dan Perpustakaan
pada masa kemerdekaan ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
menggunakan metode sejarah dalam (Walhi). Sebagaian sumber penulisan
penggarapannya. Salah satu karakter didapat dari berbagai perpustakaan di
utama riset sejarah adalah penggunaan Yogyakarta seperti perpustakaan di
perspektif diakronis dalam membangun lingkungan Universitas Gadjah Mada
penjelasan atas subyek yang dikaji, khususnya Fakultas Kehutanan, serta di
artinya memanjang secara temporal, Perpustakaan Kolese Santo Ignatius Ko-
namun dengan batasan geografis yang tabaru.
jelas (Kuntowijoyo, 2008). Secara umum
riset sejarah meliputi empat tahapan
kerja, yakni (1) pengumpulan sumber HASIL DAN PEMBAHASAN
sejarah yang relevan dengan tema yang
digarap, (2) penyikapan sumber secara Warisan Kolonial Dan Modifikasinya
kritis untuk menetapkan otentisitas
(kritik eksternal) dan pengujian infor- Gerakan lingkungan di Jawa
masi dari sumber-sumber dimaksud mempunyai akar sejarah pada masa ko-
untuk memperoleh informasi yang lonial terutama sejak paruh kedua abad
kredibel sebagai fakta-fakta sejarah ke-19. Gerakan lingkungan di Jawa ma-
(kritik internal), (3) penafsiran fakta- sa kolonial memperlihatkan adanya be-
fakta sejarah untuk dijadikan argumen- berapa karakteristik pokok. Pertama,
tasi historis, dan (4) penuangkan argu- gerakan ini muncul erat kaitannya
mentasi dalam bentuk sintesis historio- dengan kepentingan pertanian kolonial
grafis (Storey, 2011; Gottschalk, 1986). khususnya sektor perkebunan yang
Untuk kepentingan riset ini sum- menjadi fondasi ekonomi kolonial.
ber sejarah yang dipakai meliputi sum- Keberlangsungan sektor perkebunan
54
Berjuang Menyelamatkan Lingkungan … —Nawiyanto
mengharuskan pemertahanan kawasan gerakan lingkungan menjadi wujud
hutan dan penyelamatan kawasan hu- konkret warisan tersebut. Gerakan ling-
tan yang terlanjur rusak khususnya di kungan kolonial meninggalkan 61 situs
daerah pegunungan untuk menjamin konservasi, berupa cagar alam dan
terjaganya tata air baik pada musim suaka margasatwa di Jawa, baik dalam
penghujan maupun musim kemarau, ukuran besar maupun kecil. Situs-situs
serta perlindungan dari bahaya erosi konservasi warisan kolonial berlokasi
yang menurunkan produktivitas per- secara tersebar, mulai dari ujung barat
tanian-perkebunan. hingga ujung timur Jawa, dengan rinci-
Kedua, gerakan lingkungan masa an: 3 di Banten, 1 di Batavia, 10 di Bo-
kolonial juga menaruh perhatian pada gor, 10 di Priangan, 6 di Pekalongan, 4
perlindungan elemen-elemen ling- di Semarang, 1 di Rembang, 2 di
kungan baik flora, fauna, maupun situs Banyumas, 1 di Kedu, 1 di Bojonegoro,
alam yang bernilai eksotis, estetis, dan 3 di Madiun, 2 di Kediri, 5 di Malang, 1
ilmiah sebagai kekayaan keragaman di Madura, dan 10 di Besuki (Endert,
hayati yang harus diselamatkan kehan- 1936: 181-183). Warisan utama lainnya
curan akibat tekanan komersialisasi. yang ditinggalkan adalah adopsi prog-
Ketiga, gerakan lingkungan kolonial ram penghijauan dan reboisasi sebagai
memperlihatkan peran negara yang panasea utama untuk mengatasi perma-
dominan dalam pengelolaan proyek- salahan lingkungan khususnya problem
proyek konservasi, inisiatif pemben- erosi, lahan kritis, dan hutan gundul,
tukan berasal dari kelompok aktivis yang dipandang membahayakan Jawa
perlindungan alam, yakni Perhimpunan sebagai sentra pertanian dan perke-
Hindia Belanda untuk Perlindungan bunan, serta mengancam kemakmuran
Alam yang didirikan pada tahun 1912. penduduk.
Meskipun cenderung menonjol sifat Tetap bertahannya warisan ko-
elitisnya, gerakan lingkungan di Jawa lonial pada masa kemerdekaan disebab-
masa kolonial menorehkan sejumlah kan setidaknya oleh dua alasan pokok.
capaian penting, di antaranya adalah Pertama, tidak dipungkiri bahwa para
pembentukan proyek konservasi beru- aktivis gerakan lingkungan pada masa
pa cagar alam maupun suaka margasat- kemerdekaan, khususnya pada dekade
wa, peletakan kerangka hukum perlin- awal setelah proklamasi, adalah orang-
dungan satwa fauna dan flora, kegiatan orang yang pernah terlibat secara aktif
perburuan, serta yang tidak kalah pent- dalam gerakan lingkungan pada masa
ingnya adalah terbentuknya organ kolonial. Sebagian di antara mereka
birokrasi yang secara khusus me- adalah orang-orang Belanda (Barat)
nangani kegiataan konservasi ling- yang tetap tinggal atau terus bekerja di
kungan (Nawiyanto, 2014: 43-44). Indonesia, baik pada instansi
Gerakan lingkungan di Jawa pada pemerintah, pusat riset milik
masa kemerdekaan memperlihatkan pemerintah dan swasta, maupun perke-
beberapa warisan dari gerakan ling- bunan. Sebagian lainnya adalah orang-
kungan masa kolonial. Warisan kolonial orang pribumi Indonesia yang pernah
tersebut menjadi elemen yang memben- bekerja pada instansi pemerintah ko-
tuk kesinambungan sejarah antara lonial terutama Jawatan Kehutanan. Pa-
gerakan lingkungan masa kolonial dan ra aktivis gerakan lingkungan tersebut
gerakan lingkungan masa ke- sejatinya adalah orang-orang yang sejak
merdekaan. Keberadaan situs-situs kon- masa kolonial memang telah bekerja
servasi lingkungan dan program pada instansi yang berurusan dengan
55
Paramita Vol. 25, No. 1 - Januari 2015
masalah lingkungan atau secara person- Pertanian Moh. Sardjan (1953:38) juga
al tertarik pada isu lingkungan. Secara telah memberi ilustrasi yang lebih
politik zaman telah berubah, era koloni- menakutkan tentang sejumlah negeri
al digantikan era kemerdekaan, namun yang hancur akibat bencana erosi.
mereka tetap mempertahankan minat Demikian pula, Ponto (1954:323) meng-
pada hal yang sama, yakni perlin- garisbawahi bahwa bencana akibat erosi
dungan berbagai aspek lingkungan dari jauh lebih besar ketimbang politik.
krisis yang membahayakan. Kesadaran akan situasi krisis men-
Alasan kedua bagi berlakunya dorong pencarian solusi dan formulasi
kesinambungan sejarah adalah fakta kebijakan untuk memecahkannya. Perlu
bahwa persoalan yang dihadapi disebut pula, A. Hoogerwerf, Kepala
gerakan lingkungan, terutama pada Bagian Perlindungan Alam dan Pembu-
dekade-dekade awal kemerdekaan, ruan Kebun Raya Bogor, mem-
secara esensial tidak banyak mengalami peringatkan mengeringnya mata air,
perubahan. Seperti halnya pada masa keruhnya air sungai, ancaman
kolonial, gerakan lingkungan di Jawa punahnya satwa liar yang tengah ber-
pada masa kemerdekaan dihadapkan langsung (Hoogerwerf, 1953:285,292).
pada permasalahan kronis berupa keru- Keyakinan subjektif sejumlah ak-
sakan lingkungan hutan, erosi dan tivis lingkungan mengenai situasi krisis
tanah kritis, serta perburuan satwa liar memang mempunyai landasan faktual.
secara illegal. Kalaupun terdapat perbe- Tekanan demografis atas lingkungan di
daan di antara kedua zaman, perbedaan Jawa memang bertambah berat dengan
yang pokok lebih berkaitan dengan tumbuh pesatnya penduduk. Penduduk
magnitudo atau skala problem ling- Jawa terus meningkat dengan be-
kungan, ketimbang dalam segi keba- rakhirnya pendudukan Jepang dan
ruan isu lingkungan yang mereka hada- perang revolusi kemerdekaan. Keadaan
pi. Permasalahan lingkungan pada ma- yang lebih stabil menciptakan kondisi
sa kemerdekaan diyakini jauh lebih par- yang kondusif bagi pertumbuhan
ah dan masif skalanya dibandingkan penduduk Jawa. Untuk sekedar gam-
dengan masa kolonial. baran, data statistik mengindikasikan
Mereka yang berada dalam bahwa penduduk Jawa meningkat dari
birokrasi pemerintah, khususnya Jawa- 48 juta pada tahun 1945 menjadi 56 juta
tan Kehutanan dan Jawatan Pertanian, pada tahun 1955, dan 68 juta pada ta-
termasuk di antara pihak pertama yang hun 1965. Pada tahun 1975 penduduk
meyakini gawatnya situasi. Mereka me- Jawa berjumlah sekitar 82 juta dan men-
rasakan adanya krisis dan terpanggil jadi sekitar 100 juta pada tahun 1985
membunyikan alarm untuk mem- (Van der Eng, 1996:277-279). Pening-
peringatkan khalayak yang lebih luas katan jumlah penduduk Jawa semakin
bahwa telah terjadi krisis akibat erosi menekan daya dukung lingkungan da-
dan rusaknya hutan. Terbentuknya lam menopang kebutuhan hidup
kesadaran akan krisis terbaca dalam penduduk yang tinggal di dalamnya.
tulisan-tulisan yang mereka publikasi- Membesarnya persoalan ling-
kan pada tahun 1950-an. Kepala Jawa- kungan yang dihadapi khususnya pada
tan Pertanian Rakyat, Soeprapto dekade-dekade awal kemerdekaan juga
(1954:331) memperingatkan bahwa disebabkan oleh faktor sosio-politis.
puluhan ribu hektar tanah di daerah Perubahan tatanan politik dari negara
Surakarta telah hancur dan menjadi tan- kolonial ke negara merdeka, yang ber-
dus akibat erosi. Sebelumnya, Menteri langsung melalui transisi pendudukan
56
Berjuang Menyelamatkan Lingkungan … —Nawiyanto
militer Jepang dan revolusi ke- ya. Hal yang sama terjadi pada pohon-
merdekaan, telah dibarengi dengan pohon jamuju di daerah hutan Brantas
meluasnya kerusakan lingkungan khu- Timur (Poerwokoesoemo, 1974:14).
susnya hutan. Pada masa pendudukan Kerusakan hutan pada periode
militer Jepang pembabatan hutan ter- pendudukan Jepang juga disebabkan
jadi secara besar-besaran, tidak oleh kebijakan Jepang dalam bidang
terkecuali di kawasan hutan lindung. pertanahan yang diorientasikan pada
Orientasi Jepang pada pelipatgan- pelipatgandaan produksi bahan pan-
daan hasil hutan untuk mendukung gan. Oleh para residen Jepang kawasan
kepentingan perang membuat kegiatan hutan dipinjamkan kepada rakyat, un-
terpenting yang dilakukannya adalah tuk selanjutnya dikonversi menjadi la-
penebangan. Untuk menutup besarnya han pertanian. Kebijakan demikian
kebutuhan, penebangan terus di- dijumpai di berbagai tempat di Jawa
lakukan meskipun di luar rencana, se- dengan total area yang dipinjamkan
dangkan pemeliharaan dan penanaman seluas 4.428 hektar dan melibatkan
kembali tanaman hutan sama sekali ti- sebanyak 8.242 orang. Rinciannya ada-
dak dipedulikan. Banyak pohon yang lah 2.501 hektar di Wilayah Inspeksi I
masih berusia muda di sepanjang jalan Bandung diberikan kepada 4.928 orang,
dan rel kereta api, misalnya di 225 hektar di Wilayah Inspeksi II Yog-
Cikampek Selatan, ditebang habis. yakarta diserahkan kepada 725 orang,
Penebangan liar terjadi di tempat lain 340 hektar di Wilayah Inspeksi III Sema-
seperti daerah hutan Pemalang, Balapu- rang diberikan kepada 928 orang, 819
lang, Gundih, Cepu, Parengan, Madiun, hektar di Wilayah Inspeksi IV Surabaya
dan Blitar (Poerwokoesoemo, 1950:20, diberikan kepada 1.521 orang, dan 543
1974:11). hektar di Wilayah Inspeksi V Malang
Sepanjang tahun 1943 dan 1944 dipinjamkan kepada 86 orang
permintaan kayu meningkat dua kali (Poerwokoesoemo, 1974:25-26). Konver-
lipat. Permintaan kayu perkakas, kayu si dan peminjaman lahan hutan yang
bakar dan arang sangat besar karena dilakukan Jepang di berbagai tempat di
bahan-bahan ini diperlukan untuk me- Jawa telah menimbulkan berbagai keru-
menuhi kebutuhan bahan bakar kereta sakan lingkungan hutan.
api dan berbagai macam industri seperti Pada masa kemerdekaan lahan
semen, spiritus, korek api (Peluso, hutan yang telah dibuka dan diduduki
1992:95). Kayu hutan yang penting ter- penduduk tidak jarang kemudian
masuk di antaranya rasamala yang baik diklaim sebagai milik individu. Hal ini
untuk perkakas dan jamuju di hutan dilegitimasi dengan penafsiran bahwa
Jawa Barat untuk dibuat tong-tong kemerdekaan berarti bebas dari aturan
pengepakan bahan pangan untuk tenta- apapun yang mengikat, khususnya
ra Jepang seperti kecap dan sayur- hukum kolonial yang dianggap telah
mayur. Demikian juga, permintaan dari membatasi akses orang-orang pribumi
pihak militer Jepang akan produk kayu terhadap sumberdaya hutan. Penafsiran
juga banyak karena diperlukan untuk ini juga membawa implikasi adanya
bagian-bagian perlengkapan militer dan kebebasan untuk mengambil tindakan
bangunan kubu-kubu pertahanan apa saja termasuk yang bersifat
(Fernandes, 1946:57). Di lereng Argopu- destruktif terhadap lingkungan, yang
ra pohon-pohon Jamuju ditebang untuk sebelumnya telah dilindungi dan dinya-
memenuhi permintaan pabrik korek takan sebagai area konservasi berdasar
api, Machi Kozo dan Mokozo di Suraba- hukum kolonial (Poerwokoesoemo,
57
Paramita Vol. 25, No. 1 - Januari 2015
1954:38). Tidak mengherankan, selama hadap erosi dan lahan gundul (Sardjan,
revolusi kemerdekaan kerusakan hutan 1953:54). Senjata yang digunakan dalam
di Jawa justru bertambah parah. perang ini tidak lain adalah warisan ko-
Seorang rimbawan menyatakan bahwa lonial.
penggundulan hutan telah memuncak Dalam perkembangannya, modifi-
sejak revolusi (Soedarma, 1959b:79). kasi memang dilakukan. Menimba pela-
Kerusakan hutan pada periode ini jaran dari pengalaman Jepang dan
untuk seluruh Jawa ditaksir mencapai Amerika Serikat, serta menimbang
luas 537.700 hektar pada tahun 1950 dan eskalasi problem erosi dan lahan kritis,
meningkat menjadi 545.300 pada tahun serta ditambah lagi dengan merebaknya
berikutnya (Soedarma, 1959a:45). bencana banjir yang semakin parah aki-
Penggundulan hutan dapat dipastikan bat meluasnya kerusakan hutan,
tidak berhenti pada dekade tahun 1950- pelaksanaan penghijauan dan reboisasi
an dan 1960-an, sebaliknya justru terus pun diperbaiki berdasar rekomendasi
berlanjut dan bahkan mengalami baik dari berbagai ahli maupun Kong-
eskalasi di berbagai tempat. Sebagai res Kehutanan Indonesia Pertama tahun
ilustrasi, di salah satu wilayah yang pa- 1955. Perbaikan dilakukan dengan peli-
ling luas area hutannya di Jawa, yakni batan dukungan massa rakyat, perlua-
wilayah Karesidenan Besuki, hutan san lingkup kegiatan menjadi berskala
yang gundul mencapai 30.000 hektar nasional, serta pelaksanaan program
pada tahun 1969, artinya bertambah lu- secara lebih teratur, dan pemberian
as dibanding area hutan gundul pada peran kepada pemerintah sebagai mo-
tahun 1960 yang mencapai angka 20,200 tor utama gerakan. Dari perbaikan
hektar (Perusahaan Kehutanan, inilah kemudian lahir Program Penghi-
1969:10). Proporsi hutan di Jawa pun jauan Nasional (PPN) pada era Orde
sudah jauh dari ideal untuk berfungsi Lama. PPN dilaksanakan untuk kali
menjaga tata hidrologis, klimatologis, pertama pada tahun 1961 dan oleh
dan orologis karena tinggal 22 persen Pemerintah Orde Baru program ini dit-
saja, padahal secara ideal minimal 44 ingkatkan frekuensi pelaksanaannya
persen (Soedarma, 1959b:78). menjadi kegiatan rutin tahunan (Tim
Dengan persoalan yang secara Presidium, 1997:44-45, 104-105).
esensial relatif sama, kecuali skala dan Selain dari sisi lingkup dan regu-
tingkat keparahannya, kesinambungan laritas pelaksanaan, modifikasi program
historis pun muncul dalam program penghijauan dan reboisasi dilakukan
gerakan untuk merespons persoalan pada sisi kelembagaan. Berbeda dengan
yang menghadang. Penghijauan dan masa kolonial dan awal pelaksanaan
reboisasi, yang telah diterapkan pada pada tahun 1950-an yang lebih berbasis
masa kolonial, dilanjutkan adopsinya pada kepanitiaan ad hoc, PPN diseleng-
pada masa kemerdekaan dan keduanya garakan secara lebih terlembaga dan
dianggap sebagai panasea atas kerusa- terstruktur melalui jalur birokrasi
kan tanah dan lingkungan hutan. Pe- pemerintah. Komando tertinggi pro-
luncuran program penghijauan dan re- gram dipegang oleh Menteri Pertanian
boisasi didahului dengan sebuah yang membawahkan Biro Penyela-
maklumat yang dikeluarkan oleh matan Tanah dan Air, yang diberi
pemerintah pusat pada akhir 1951. tanggung jawab dalam pelaksanaan
Maklumat ini menjadi momen dita- kegiatan penghijauan dan reboisasi se-
buhnya genderang yang menandai di- tiap tahunnya, selain ditugasi mengum-
mulainya “perang tanpa ampun” ter- pulkan data kerusakan hutan dan lahan.
58
Berjuang Menyelamatkan Lingkungan … —Nawiyanto
Sejak tahun 1967 penghijauan dan re- ayat 14 Undang-Undang Republik Indo-
boisasi diserahkan pelaksanaannya pa- nesia No. 5 Tahun 1990 tentang Kon-
da dua instansi berbeda. Penghijauan servasi Sumber Daya Alam Hayati dan
diserahkan kepada Direktorat Ekosistemnya, Taman Nasional di-
Penggunaan Tanah, sedangkan re- artikan sebagai “kawasan pelestarian
boisasi menjadi tanggung-jawab alam yang mempunyai ekosistem asli,
Direktorat Pembinaan Hutan. Kedua dikelola dengan sistem zonasi yang di-
instansi berada dalam naungan manfaatkan untuk tujuan penelitian,
Direktorat Jenderal Kehutanan (Tim ilmu pengetahuan, pendidikan, menun-
Presidium, 1997:16-20). jang budidaya, pariwisata, dan
Dalam pelaksanaan kegiatan dari rekreasi”. Pembentukan taman nasional
tahun ke tahun, perbaikan dari segi didasari pertimbangan mengharmonis-
kelembagaan program penghijauan dan kan kepentingan perlindungan dengan
reboisasi sering diupayakan. Sejak ta- kepentingan pengembangan demi
hun 1976 penyelenggaraan PPN di- menunjang kegiatan pendidikan,
serahkan kepada pemerintah daerah penelitian, dan rekreasi (Sumarwoto,
dengan maksud lebih mengefektifkan 2004:145-146).
pelaksanaanya. Dengan perubahan ini, Penetapan secara formal beberapa
instansi di tingkat pusat tugasnya lebih situs konservasi sebagai taman nasional
difokuskan pada aspek perencanaan, tidak terjadi tiba-tiba. Beberapa perkem-
bimbingan teknis dan penggunaan ang- bangan mendahuluinya. Pada tahun
garan. Instansi di tingkat pusat yang 1968 disebutkan bahwa beberapa kawa-
terlibat dalam kegiatan bersifat antar- san konservasi di Jawa mulai dibuka
departemental, meliputi Departmen untuk kepentingan turisme, yakni Tela-
Pertanian, Departemen Dalam Negeri, gawarna, Sukawajana, Gunung Gede,
Departemen Pekerjaan Umum, Bap- Telaga Patengan, Pangandaran-
penas dan Kantor Menteri Negara Ling- Penanjung, Laut Pasir Tengger, dan
kungan Hidup. Sebelum perubahan Baluran, sedangkan Hutan Betiri untuk
tersebut, kegiatan penghijauan dan re- kegiatan berburu (Nasution, 1968:22).
boisasi dilaksanakan melalui proyek- Sebagian situs lama warisan Belanda
proyek Departemen Pertanian dengan diperluas. Perluasan area yang penting
sumber dana APBN. Sejak tahun 1976 misalnya terjadi pada Cagar Alam dan
kegiatan penghijauan dan reboisasi Suaka Margasatwa Ujung Kulon me-
diselenggarakan melalui program ban- lalui pembentukan zona penyangga
tuan Instruksi Presiden (Inpres). Seiring dengan menambahkan area hutan
dengan pembentukan Departemen Ke- Gunung Honje seluas 10.000 hektar.
hutanan sebagai departemen tersendiri Tujuannya adalah untuk mengamankan
pada tahun 1983, tanggung-jawab pro- kelangsungan hidup badak bercula satu
gram penghijauan dan reboisasi diali- (Rhinocerus sundaicus) (Nasution,
hkan kepada Direktorat Jenderal Re- 1968:21).
boisasi dan Rehabilitasi Lahan (Tim Pre- Pada tahun 1982 Menteri Per-
sidium, 1997:18-30). tanian, Ir. Soedarsono Hadisapoetro,
Warisan kolonial berupa situs- mendeklarasikan pembentukan taman-
situs area konservasi juga mengalami taman nasional di Indonesia dalam
modifikasi pada masa kemerdekaan. Kongres Taman Nasional Sedunia ke III
Modifikasi terpenting adalah diu- di Bali. Kawasan yang direncanakan
bahnya beberapa situs konservasi men- sebagai calon taman nasional di-
jadi taman nasional. Menurut Pasal 1 tuangkan dalam SK Menteri Pertanian
59
Paramita Vol. 25, No. 1 - Januari 2015
Republik Indonesia Nomor 736/ lem polusi atau pencemaran mulai
Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober banyak menarik perhatian dan menjadi
1982. Perlu waktu sepuluh tahun untuk isu hangat dalam gerakan lingkungan
mulai merealisasikan perubahan calon- di Jawa baru sejak sekitar tahun 1970-
calon kawasan taman nasional menjadi an. Menghangatnya isu pencemaran di
taman nasional. Penetapannya secara ranah publik menandakan bahwa prob-
formal dituangkan melalui keputusan lem pencemaran telah mulai membelit
menteri kehutanan, setelah ter- Jawa, sebagai dampak negatif perkem-
bentuknya kembali Departemen Kehu- bangan industri yang mulai marak
tanan dalam kabinet pemerintahan se- beroperasi di wilayah perkotaan. Ter-
jak tahun 1983. Secara bertahap lepas dari kontribusi yang diberikan
keberadaan taman nasional mulai mun- dalam bentuk penyerapan tenaga kerja
cul pada tahun 1992 dan hingga keptu- dan sumber pendapatan baik bagi
usan yang dikeluarkan pada tahun 2004 pemerintah maupun masyarakat,
telah terbentuk 12 taman nasional di kegiatan-kegiatan di sektor industri
Jawa. Keduabelas taman nasional terse- yang mulai banyak berkembang khu-
but yakni Ujung Kulon, Kepulauan Seri- susnya di kota-kota besar di Jawa di
bu, Gunung Halimun, Gunung Gede- bawah pemerintahan Orde Baru juga
Pangranggo, Karimunjawa, Bromo- menyebabkan terjadinya pencemaran
Tengger-Semeru, Meru Betiri, Baluran, lingkungan (Lucas dan Djati, 2000:ii).
Alas Purwo, Merapi, Merbabu, dan Limbah industri yang dibuang begitu
Ciremai. saja tanpa melalui proses pengolahan
Selain modifikasi status dari cagar telah memasukkan partikel-partikel
alam atau suaka margasatwa menjadi beracunnya ke dalam lingkungan dan
taman nasional, pada masa ke- mengancam kehidupan.
merdekaan terjadi pula penambahan Dijadikannya isu pencemaran
jumlah situs konservasi. Dari sebanyak sebagai agenda dan fokus gerakan tidak
61 situs konservasi yang diwarisi pada terpisah dari peran Kelompok Sepuluh
masa kolonial Belanda meningkat men- dan Wahana Lingkungan Hidup Indo-
jadi 68 buah pada tahun 1968 (Nasution, nesia (WALHI) sebagai motornya.
1968:21). Termasuk situs konservasi Agenda baru tersebut diangkat secara
baru yang ditambahkan di antaranya publik bersamaan dengan peringatan
adalah Telagawarna (Bogor), Janlappa Hari Lingkungan 1978 (Aditjondro,
(Bogor), Bawean, dan Dataran Tinggi 2003:129). Dengan diangkatnya isu
Hyang (Besuki). Baik fenomena penam- pencemaran sebagai agenda gerakan,
bahan situs maupun modifikasi status maka terjadi pula identifikasi pihak-
merupakan capaian nyata gerakan ling- pihak yang menjadi target dan musuh
kungan pada masa kemerdekaan. Ca- gerakan. Pihak-pihak yang membuang
paian lain yang tidak kalah pentingnya limbah dan mencemari lingkungan,
adalah pemunculan isu baru dan prog- baik korporasi maupun individual,
ram baru dalam gerakan lingkungan, dipandang sebagai musuh gerakan. Per-
yang dibahas dalam bagian berikut. hatian terhadap isu pencemaran se-
makin menguat dengan munculnya Ke-
lompok Studi Pencemaran Lingkungan
Memformulasi Isu dan Program Baru terbentuk pada tahun 1980 (Aditjondro,
2003:131). Sesuai dengan namanya, ke-
Meskipun sudah muncul sejak lompok ini hadir sebagai kelompok
masa kolonial (Nagtegaal, 1995), prob- yang menarauh perhatian secara khu-
60