NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny J A

193 Pages·2019·2.015 MB·Indonesia

by  Satrio Arismunandar (ed.)

NKRI Bersyariah atau
Ruang Publik yang
Manusiawi?
Tanggapan 21 Pakar
Terhadap Gagasan Denny JA
Para pakar itu di antaranya:
Yusril Ihza Mahendra, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra,
Nusyahbani Katjasungkana, Asvi Warman Adam,
Airlangga Pribadi Kusman, Budhy Munawar-Rachman,
Al Chaidar, Rumadi Ahmad, AE Priyono, dll.
Editor:
Dr. Satrio Arismunandar
2019
HAK PENERBITAN
Denny JA
rights@cerahbudayaindonesia
EDITOR
Dr. Satrio Arismunandar
DESIGN GRAFIS
Reza Kemal
Cetakan Maret 2019
ISBN
978-602-5896-39-2
PENERBIT
Cerah Budaya Indonesia
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat
Allah Yang Maha Kuasa, yang karena kehendak-
Nya buku ini bisa diterbitkan. Buku ini merupakan
kumpulan tulisan dari 21 pakar, yang mewakili
berbagai bidang keilmuan dan minat. Mereka
menanggapi tulisan karya Denny JA, yang beredar
luas di media sosial, yang berjudul “NKRI Bersyariah
atau Ruang Publik yang Manusiawi?”
Denny JA lebih dikenal di Indonesia sebagai
konsultan politik. Ia adalah konsultan politik pertama
di dunia, yang berhasil membantu memenangkan
presiden tiga kali berturut-turut. Namun, Denny JA
adalah juga seorang intelektual dan pemikir visioner,
yang memiliki keprihatinan terhadap masalah sosial,
v
NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?
politik dan budaya. Khususnya, masalah-masalah krusial yang terkait
dengan demokrasi dan masa depan Indonesia.
Tulisan Denny JA ini tidak hadir begitu saja. Tulisan Denny
sebenarnya berangkat dari keprihatinan, menyusul hasil survei
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang melakukan survei
analisis pro-Pancasila. Ternyata menurut survei, dalam 13 tahun
terakhir, persentase publik pro-Pancasila terus menurun sebanyak
10 persen.
Pada 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%.
Lima tahun kemudian, tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Tahun
2015 angkanya menjadi 79,4% dan tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi
dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun
10%. Hal itu diungkapkan peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat
pemaparan hasil survei di Jakarta (detik.com, 17 Juli 2018).
Survei ini dilaksanakan di 34 provinsi pada 28 Juni-5 Juli 2018.
Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage
random sampling dan toleransi kesalahan (margin of error)
survei diperkirakan ±2,9%. Responden terpilih diwawancarai
menggunakan kuesioner. LSI Denny JA pun melengkapi survei
dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus
group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara
mandiri oleh LSI Denny JA.
Hasil survei menunjukkan, ketika publik pro-Pancasila menurun,
di sisi lain publik yang pro-NKRI Bersyariah justru mengalami kenaikan
sebesar 9% selama 13 tahun. Pada 2005, angkanya mencapai 4,6%,
tahun 2010 mencapai 7,3%, dan tahun 2015 mencapai 9,8%. Terakhir,
pada 2018 angkanya menjadi 13,2%. Dalam waktu kurun 13 tahun,
ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI Bersyariah sebesar
9%.
Menurut hasil survei, ada tiga alasan faktor penyebab publik
yang pro-Pancasila menurun, yaitu ekonomi, paham alternatif,
dan sosialisasi. Pertama, kesenjangan ekonomi semakin tinggi
dalam masyarakat. Kedua, paham alternatif semakin digaungkan
di luar Pancasila. Intensifnya paham alternatif di luar Pancasila
vi
Kata Pengantar
mampu menarik, terutama warga Muslim. Ketiga, Pancasila tidak
tersosialisasi dari masyarakat kepada masyarakat.
Menurunnya publik pro-Pancasila juga terasa di berbagai segmen,
seperti warga penghasilan rendah. Publik yang berpenghasilan di
bawah Rp 1 juta yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai 91,8%,
pada 2010 mencapai 85,7%, pada 2015 mencapai 79,1%, dan pada
2018 mencapai 69,1%. Sedangkan publik yang berpenghasilan di
atas Rp 3 juta pada 2005 mencapai 77,8%, pada 2010 sebesar 76,8%,
pada 2015 mencapai 76,6%, dan pada 2018 mencapai 76,4%.
Untuk warga Muslim yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai
85,6%, pada 2010 mencapai 81,8%, pada 2015 mencapai 79,1%,
dan pada 2018 sebesar 74,%. Sedangkan agama lainnya, Katolik,
Protestan, Hindu, dan Buddha, yang pro-Pancasila, stabil dengan
angka 82,8% pada 2018. Dikatakan cukup stabil, karena angkanya
tidak beranjak jauh dari 81,7% pada 2005.
Menurunnya angka warga pro-Pancasila merata di berbagai
level pendidikan. Warga pro-Pancasila di kalangan lulusan atau
di bawah SD pada 2005 mencapai 86,5%, pada 2010 mencapai
83,1%, pada 2015 mencapai 80,1%, dan pada 2018 mencapai 76,3%.
Sedangkan lulusan SLTP yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai
84,7%, pada 2010 sebesar 81,3%, pada 2015 mencapai 80,0%, dan
pada 2018 sebesar 76,5%.
Untuk lulusan SMA, yang pro-Pancasila pada 2005 mencapai
83,3%, pada 2010 mencapai 80,1%, pada 2015 mencapai 78,4%,
dan pada 2018 sebesar 74,0%. Untuk yang pernah kuliah atau di
atasnya yang pro-Pancasila, pada 2005 mencapai 82,2%, dan angka
persentase ini terus menurun. Pada tahun 2018, persentasenya
mencapai 72,8%.
Dengan latar belakang seperti itulah, Denny mengunggah
tulisannya di media sosial, untuk memancing reaksi dan tanggapan
dari kalangan yang memiliki keprihatinan yang sama. Kami juga
mengajukan permintaan khusus, untuk menulis artikel tanggapan
terhadap tulisan Denny JA, kepada 21 pakar.
vii
NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?
Para pakar ini dianggap mampu memberi masukan, saran, kritik,
dan pencerahan terkait topik yang diajukan, yakni soal pilihan
krusial antara NKRI Bersyariah dan Ruang Publik yang Manusiawi.
Untunglah, permintaan kami mendapat sambutan yang sangat
baik, padahal pengumpulan naskah tulisan ini mulai dilakukan
menjelang liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, saat-saat ketika
banyak orang mau berlibur panjang dengan keluarga.
Diharapkan, berbagai tulisan dan sumbangan pemikiran dari para
pakar itu akan bisa membantu memperkaya pemikiran kita. Yakni,
untuk memperoleh pencerahan dan kejelasan arah gerak bangsa
ke depan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
“membangkitkan kembali” dasar negara Pancasila.
Depok, Februari 2019
Dr. Satrio Arismunandar
(Editor)
viii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar v
Daftar isi ix
NKRI Bersyariah atau Ruang Publik y
ang Manusiawi?
Oleh: Denny JA ......................................................................... 1
NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inklusif
dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-
Otoritarianisme
Oleh: Airlangga Pribadi Kusman ....................................... 6
Ruang Publik yang Manusiawi bersama
Pancasila
Oleh: E. Fernando M. Manullang ........................................ 17
ix
NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?
Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana
Oleh: Nurul H. Maarif ........................................................................................ 23
Islam Simbolik dan Islam Substantif:
Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia
Oleh: Al Chaidar ................................................................................................. 30
Visi Ketuhanan dan Ruang Publik yang Manusiawi
Oleh: Trisno S. Sutanto ..................................................................................... 35
Apakah Indonesia Kurang Syar’i?
Oleh: Rumadi Ahmad ....................................................................................... 43
NKRI Adil dan Beradab! Catatan untuk Denny JA
Oleh: Adian Husaini .......................................................................................... 50
Apalagi yang Mau Dituntut Umat Islam?
Oleh: Asvi Warman Adam ............................................................................... 57
NKRI Bersyariah atau Eksploitasi Simbol Agama?
Oleh: Kastorius Sinaga ..................................................................................... 64
Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah
Oleh: Abdul Moqsith Ghazali ........................................................................ 72
Genealogi Indonesia
Oleh: Komaruddin Hidayat ............................................................................ 79
NKRI Bersyariah, Piagam Jakarta dalam Praksis Wahabis
Oleh: AE Priyono ................................................................................................ 89
Menguji Konsep NKRI Bersyariah dalam Politik Global
Oleh: Dina Y. Sulaeman .................................................................................... 96
x