monetisasi dan perubahan sosial ekonomi masyarakat jawa abad xix

13 Pages·2015·0.37 MB·Indonesian

MONETISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT JAWA ABAD XIX
Indah Wahyu Puji Utami
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Abstrak: Tulisan ini menyoroti tentang monetisasi dan perubahan sosial ekonomi
di Jawa selama abad XIX. Monetisasi meluas seiring dengan eksploitasi ekonomi
kolonial dan ekonomi uang melalui sistem tanam paksa dan sistem ekonomi
liberal. Dampak monetisasi antara satu daerah dengan yang lain bisa berbeda,
namun ada beberapa pola yang bisa ditarik seperti (1) monetisasi meningkatkan
kebutuhan uang bagi orang Jawa, (2) monetisasi menghasilkan diferensiasi sosial
baru, dan (3) hubungan patron klien yang memudar.
Kata-kata kunci: monetisasi, perubahan sosial ekonomi, diferensiasi sosial,
patron-klien, masyarakat Jawa abad XIX
Abstract: This study concern about monetization and social economic change in
Java during 19th century. Monetization embedded with the expansion of colonial
exploitation and money economic through cultivation system and liberal economic
system. The effect of monetization may differ from one region and another, but
there are patterns such as (1) monetization has made Javanese people need of
money increased, (2) it resulted new social differentiation, and (3) the patron-client
relationship also faded.
Keywords: monetization, social economic changes, social differentiation, patron-
client, 19th century Javanese people.
Abad XIX merupakan periode yang sangat menjadi benteng bagi Inggris jika di
penting dalam sejarah kolonialisme di kemudian hari Prancis menyerang kembali
Hindia Belanda. VOC yang runtuh tepat (Simbolon, 2006). Meskipun demikian,
sehari sebelum abad XIX meyisakan Hindia Belanda baru dikembalikan ke tangan
berbagai problem sosial ekonomi. Pada abad Belanda pada 1816. Era baru kolonialisme
ini, Belanda juga sempat jatuh ke tangan Belanda di Hindia Belanda pun dimulai.
penguasa Prancis yang menunjuk Herman Setelah mendapatkan kembali
Willem Deandels sebagai Gubernur Jendral wilayah jajahannya, Belanda menghadapi
di Hindia Belanda pada 1808. Namun berbagai masalah ekonomi dan berupaya
kekuasaan Prancis juga tidak bertahan lama melakukan eksploitasi agar tanah jajahan
karena pada 1811 Inggris mengambil alih dapat membantu keuangan di negeri induk.
kekuasaan Prancis di Jawa dan menunjuk Berbagai usaha pun dilakukan, termasuk di
Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan antaranya dengan menerapkan cultuurstelel
Gubernur. Segera setelah Perang Napoleon yang kontroversial itu. Ada berbagai pen-
berakhir di Eropa, Inggris dan Belanda dapat di kalangan sejarawan mengenai
menandatangani Konvensi London pada 13 dampak cultuurstelsel. Elson (1988:38-73)
Agustus 1815 yang menyepakati bahwa merangkum berbagai pendapat mengenai
Inggris akan mengembalikan wilayah tanam paksa, antara lain Boeke yang
jajahan Belanda. Hal ini dilakukan agar menyebut sistem ini melahirkan ekonomi
Belanda bisa menjadi negara yang kuat dan ganda (dualistic economy) yang merusak
51
52 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
tatanan masyarakat desa prakapitalis dan nai monetisasi yang terjadi di Jawa pada
Geertz yang menuding cultuurstelsel abad XIX maka kita juga perlu memahami
menyebabkan involusi pertanian dan konteks ekonomi Hindia Belanda pada
kemiskinan bersama di kalangan petani masa itu yang sangat terkait dengan kebi-
Jawa. Namun pendapat pesimistis itu jakan ekonomi di negeri induk. Selanjutnya
ditentang oleh Elson yang menyebutkan dikaji pula bagaimana penerapan kebijakan
bahwa cultuurstelsel di Pasuruan ternyata tersebut di tanah jajahan dan pengaruhnya
meningkatkan taraf hidup masyarakat. pada sosial ekonomi masyarakat Jawa yang
Marieke Bloombergen (2006:28) menye- tentu saja tidak seragam serta menun-
but bahwa cultuurstelsel dari sudut jukkan keunikan masing-masing daerah
pandang Belanda memang mampu namun tetap dapat ditarik polanya.
meningkatkan keuntungan yang didapat-
kan oleh negeri induk yang menyumbang
MENATA EKONOMI HINDIA
dana yang sangat besar yang mampu
BELANDA
menyelamatkan keuangan Belanda. Mela-
lui hasil cultuurstelsel ini Belanda mampu Kebijakan ekonomi Hindia Belanda
membangun berbagai proyek infrastruktur pada abad XIX merupakan hasil dari
di Belanda tanpa harus menaikkan pajak di perdebatan panjang di Belanda. Segera
negeri induk. Namun cultuurstelsel harus setelah Belanda mendapatkan kembali
berakhir pada 1870 dan digantikan dengan Hindia Belanda dari tangan Inggris,
ekonomi liberal. berbagai pihak di Belanda terlibat dalam
Baik cultuurstelsel maupun eko- serangkaian perdebatan mengenai kebi-
nomi liberal sebenarnya lebih banyak jakan ekonomi yang akan diterapkan di
mengun tungkan bagi pihak Belanda. koloni itu. Kaum liberal menginginkan
Namun ada juga penduduk Bumiputra di ekonomi bebas diterapkan di Hindia
Jawa yang diuntungkan dengan kedua Belanda, modal Barat harus didukung
sistem ini, sementara sebagian yang lain untuk berinvestasi dalam pertanian skala
dirugikan. Oleh karenanya menarik untuk besar, rakyat harus bebas membeli dan
melihat dampak dari penerapan kedua menjual tanah, dan sistem kuno kepe-
kebijakan kolonial ini pada masyarakat milikan komunal harus dihapuskan
Jawa, terutama dalam kaitannya dengan (Vlekke, 2008:308). Sementara itu go-
monetisasi. Monetisasi atau pengenalan longan konservatif berpendapat bahwa hal
nilai uang yang terjadi seiring dengan itu hanya akan merugikan rakyat Hindia
perluasan ekonomi uang merupakan tema Belanda karena mereka tak akan mampu
yang menarik dalam sejarah sosial bersaing dengan pengusaha Barat sehingga
ekonomi di Jawa namun belum banyak besar kemungkinannya mereka akan kehi-
dikaji. Pemerintah kolonial maupun langan tanah, bahkan terusir dari tanahnya
perkebunan Eropa memperkenalkan sendiri.
ekonomi uang sehingga terjadi pergeseran Gubernur Jenderal Van der Capellen
sistem transaksi dan penghargaan jasa yang menyatakan bahwa apa yang nampaknya
sebelumnya dengan barang berubah sangat liberal di Negeri Belanda berdam-
menjadi uang. Monetisasi meluas seiring pak sangat tidak liberal ketika dijalankan di
dengan makin intensifnya ekspansi Hindia Belanda dan hanya melindungi
ekonomi kolonial abad XIX yang makin pemilik tanah Eropa sehingga ia menya-
menggerus ekonomi barang di kalangan takan diri sebagai anti-liberal. Salah satu
penduduk Jawa. Guna memahami menge- kebijakan Van der Capellen yang sangat
[Type here]
Indah Wahyu Puji Utami, Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat... 53

radikal adalah pembatalan hak sewa tanah lamatkan kondisi keuangan baik di Negeri
pedesaan yang dikelola oleh asing pada Belanda maupun di Hindia Belanda.
1821 dengan alasan para penyewa telah Pada dasarnya cultuurstelsel meru-
menggunakan tenaga rodi illegal. Kebi- pakan eksploitasi besar-besaran yang dila-
jakan van der Capellen ini salah satunya kukan oleh Belanda pada koloninya
karena kasus de Wilde. Andries de Wilde terutama di Jawa. Eksploitasi atas tanah
membeli tanah pertanian di Sukabumi dari dan tenaga kerja untuk kepentingan tanam-
Raffles dan mengembangkan penanaman an ekspor pada prakteknya seringkali
kopi yang sukses. Van der Capellen mengorbankan tanaman pangan. Tanah-
mencurigai sukses ini sebagai hasil peme- tanah yang subur banyak digunakan untuk
rasan terhadap penduduk. Selain itu penanaman tanaman ekspor. Pengerahan
hasilnya dijual kepada eksportir, terutama tenaga kerja penduduk untuk kepentingan
orang Amerika dan Inggris, semata-mata ini juga cukup besar, namun hal ini tidak
demi keuntungan de Wilde sendiri sehing- secara otomatis meningkatkan kesejahtera-
ga dianggap sebagai saingan yang tak an mereka.
wajar dan tak jujur bagi pemerintahan Pengerahan penduduk seringkali
jajahan Belanda (Simbolon, 2006: 116- dilakukan melalui kerja wajib yang
117). memang ada dalam institusi tradisional
Kebijakan pertanahan Van der sehingga para penduduk yang bekerja tidak
Capellen tersebut tentu saja sangat meru- perlu dibayar. Kerja wajib yang dikenakan
gikan para pengusaha asing. Kebijakan itu pada para penduduk oleh para kepala-
menyebabkan turunnya produksi tanaman kepala atau bupati seringkali melampaui
ekspor yang dikelola oleh pengusaha per- batas yang seharusnya. Pemerintah kolo-
kebunan Eropa. Keuangan koloni menga- nial yang mengawasi para pejabat
lami defisit. Oleh karena itu ia dipanggil Bumiputra pun umumnya tak mengambil
untuk kembali ke Belanda dan digantikan langkah yang tegas pada para pejabat
oleh Leonard Pierre Joseph Burggraaf du Bumiputra yang melakukan penyele-
Bus de Gisignies (1826-1830). wengan. Hal itu kemudian dikritik oleh E.
Masa pemerintahan du Bus de Douwes Dekker dalam bukunya yang
Gisignies terlalu disibukkan dengan usaha berjudul Max Havelaar yang terbit tahun
menghadapi Perang Jawa dan kurang 1860. Buku itu berdasarkan pengalaman
begitu memperhatikan masalah ekonomi. pribadinya sebagai asisten residen di Le-
Sementara itu kondisi keuangan Negeri bak, Banten pada 1856.
Belanda maupun koloninya di Hindia Sebenarnya jauh sebelum Max
belanda semakin buruk. Havelaar sudah banyak kritik yang dilan-
Pada tahun 1829, Johannes van den carkan pada cultuurstelsel. Reaksi menen-
Bosch menyampaikan usulan pada raja tang cultuurstelsel yang mulai terjadi
Belanda (Raja Willem I) mengenai sekitar 1848 terungkapkan dalam sejumlah
cultuurstelsel. Raja menyetujui usulan itu buku di mana sistem ini dan semua
dan Van den Bosch diangkat sebagai konsekuensinya dikutuk total (Vlekke,
Gubernur Jenderal Hindia Belanda 2008:328), salah satunya adalah tulisan
menggantikan Du Bus pada Januari 1830 van Hoevel yang mengungkapkan bahwa
(Ricklefs, 2005:260). Gubernur Jenderal sekitar 40 juta gulden pertahunnya yang
baru ini segera menerapkan cultuurstelsel. mengalir ke negeri Belanda sementara
Cultuurstelsel terbukti berhasil menye- penduduk di wilayah jajahan atau di Jawa
tidak mampu memenuhi kebutuhannya
53
54 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
sendiri (Wahyudi, 2000: 49). Pada tahun diterima (Simbolon, 2006). Van de Putte
yang sama, untuk pertama kalinya sebuah juga mencoba kemungkinan baru untuk
konstitusi yang liberal memberikan kepada usaha pertanian swasta dengan hukum
parlemen Belanda (States-General) peran- yang mengatur kondisi di mana tanah dan
an yang berpengaruh dalam urusan-urusan tenaga kerja bisa tersedia untuk usaha-
penjajahan (Ricklefs, 2005:268). Kaum usaha ini. Usulan ini ditolak kaum
oposisi bersatu mendesak diadakannya konservatif. Namun gerakan-gerakan dan
perubahan yang lebih liberal. Perubahan tuntutan ke arah reformasi lebih kuat yang
yang lebih liberal di sini maksudnya antara akhirnya melahirkan Agrarische Wet
lain adalah pengurangan peranan peme- (Undang-undang Agraria) 1870 pada saat
rintah dalam negara jajahan, pembebasan de Waal menjabat sebagai Menteri Koloni.
dan pembatasan-pembatasan atas usaha
swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa
PROGRAM LIBERAL DAN
dan penindasan terhadap masyarakat di
MENJAMURNYA PERUSAHAAN
Jawa.
SWASTA EROPA
Pertentangan kelompok liberal
dengan kelompok konservatif makin tajam Program ekonomi liberal secara
dengan terbitnya buku karya Eduard resmi baru dimulai pada 1870 dengan
Douwes Dekker dengan nama samaran keluarnya Agrarishe Wet (UU Agraria)
Multatuli, yang berjudul Max Havelaar yang membuka peluang lebih besar bagi
pada tahun 1860. Buku ini mengung- pengusaha swasta Eropa untuk melakukan
kapkan dengan keadaan pemerintah kolo- usaha di Hindia Belanda dengan prinsip
nial yang lalim dan korup di Jawa liberal. Meskipun demikian bukan berarti
(Ricklefs, 2005:268). Buku Max Havelaar, pengusaha swata Eropa belum berperan
lebih daripada sekedar kritik terhadap sebelumnya. Di beberapa daerah di Jawa
pemerintahan kolonial dalam bentuk perkebunan swasta bisa menguasai sampai
sastra, juga merupakan satir tanpa simpati 76% tanah yang ditanami sedangkan
terhadap suatu jenis borjuasi Belanda, yang perkebunan pemerintah tidak ada sama
saleh dan bahkan moralistik di antara sekali. Luas tanah yang dikuasai
sesama mereka, tapi merogoh setiap sen perkebunan swasta dan pemerintah untuk
yang bisa mereka peras dari Hindia seluruh Jawa berbanding 97:3 (Simbolon,
Belanda, sambil seenaknya mengabaikan 2006:154). Hal ini dimungkinkan karena
kondisi parah penduduk Hindia Belanda pengusaha swasta Eropa boleh menyewa
yang memeras keringat untuk mempro- tanah terlantar (woeste gronden).
duksi kekayaan itu (Vlekke, 2008:342). Pasal 62 RR 1854 menjamin
Pada tahun 1863, kabinet Belanda kebebasan memperoleh tanah dan tenaga
dibentuk oleh pemimpin besar kaum kerja di Hindia Belanda, namun UU
liberal, Thorbecke. Thorbecke mengangkat pelaksanaannya belum ada. Sebelum
Isaac Fransen van de Putte sebagai Menteri adanya UU pelaksana ini kesempatan para
Koloni. Van de Putte mengusulkan untuk pemodal swasta bergantung pada prakarsa
menghapuskan semua usaha pertanian pribadi gubernur jendral, misalnya seperti
pemerintah kecuali gula dan kopi, untuk yang dilakukan Gubernur Jendral Duymaer
menghentikan semua monopoli, dan untuk van Twist (1851-1856) dan Gubernur
memperkenalkan suatu kebijakan pernia- Jendral Pahud (1856-1861). Tanah, yang
gaan yang baru yang didasarkan pada resmi dianggap milik pemerintah dan yang
perdagangan bebas. Usulannya tersebut disebut tanah terlantar (woeste gronden),
[Type here]
Indah Wahyu Puji Utami, Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat... 55

boleh disewakan. Bumiputra masih
dilarang menyewakan (Simbolon,

2006:153-155).
Tabel 1. Luas Pertanian Pemerintah dan Perkebunan Swasta di Jawa
Tahun Pertanian Penduduk Perkebunan Penduduk
Pemerintah Swasta
(hektar) (hektar)
1845 32.899 792.303 1.225.722 292.163
1851 32.088 786.486 1.127.714 775.060
1860 30.635 758.746 1.176.865 1.208.865
Sumber: Simbolon (2006:507)
Aliran modal yang masuk ke Hindia dikeluarkan pada tahun yang sama.
Belanda makin deras dengan diberla- Agrarische Besluit memuat mengenai
kukannya UU Agraria 1870. UU Agraria domeinsverklaring yang menyebutkan
1870 mengakui sistem hak milik bahwa “seluruh tanah yang petuntukannya
Bumiputra atas tanah (Hak Bumiputra atas tidak ditentukan oleh hukum pemilikan
tanah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu lain, merupakan milik negara” (Alle grond
hak ulayat (beschikkingsrecht) atas tanah waarop niet door andere recht van
dan air; hak istimewa perorangan atas eigendom bewezen is, is domein van de
tanah tertentu yang diberi garis batas staat) (Simbolon, 2006:160). Dengan de-
berdasarkan pilihan orang itu mikian pemerintah kolonial dapat meng-
(vookeursrecht); dan hak memungut hasil klaim seluruh tanah yang hak kepemi-
olahan sendiri dari tanah milik bersama likannya tidak jelas sebagai milik negara.
(Simbolon, 2006:158) melarang penga- Domeinsverklaring merupakan ke-
lihan hak Bumiputra atas tanah kepada tentuan yang mendasar dalam pelaksanaan
orang asing tetapi memperbolehkan UU Agraria, yaitu hak negara atas tanah di
penyewaan selama 5-20 tahun; Hindia Belanda baru ada setelah hak
memberikan kebebasan bagi pemodal Bumiputra terjamin. Selanjutnya negara
swasta untuk menyewa tanah dan tenaga berhak menyewakan tanah miliknya itu
kerja; semua tanah yang tidak merupakan untuk jangka panjang (erfpacht) tidak lebih
hak milik Bumiputra dikuasai pemerintah dari 75 tahun. Pemerintah juga harus
dan dapat disewakan sampai 75 tahun mengusahakan agar tidak ada pemindahan
(Simbolon, 2006:148). Konsekuensi dari hak atas tanah yang sampai mengganggu
kebijakan baru ini adalah penghentian hak Bumiputra atas tanah milik mereka.
cultuurstelsel secara bertahap yang pada Bumiputra juga diberi kesempatan untuk
masa sebelumnya merupakan sumber memperoleh hak milik baru atas tanah
peng-hasilan yang penting bagi (agrarische eigendomsrecht).
pemerintahan kolonial maupun bagi negeri Program ekonomi liberal di Hindia
Belanda sendiri. Belanda juga ditandai dengan keluarnya
UU Agraria hanya memuat Suiker Wet (UU Gula) pada 1870 yang
ketentuan umum mengenai sistem agraria mengakiri produksi gula secara paksa oleh
di Hindia Belanda. Ketentuan lebih lanjut pemerintah. Lambat laun tanah dan per-
mengenai sistem agraria yang baru ini tanian untuk tebu akan diserahkan pada
dimuat dalam Agrarische Besluit yang swasta. Dampak yang paling menonjoldari
55
56 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
UU Agraria dan UU Gula 1870 adalah antara Hindia Belanda dengan negeri
menjamurnya perusahaan-perusahaan Belanda menggunakan kapal layar bisa
swasta Eropa. Perusahaan-perusahaan ini memakan waktu 3 bulan atau paling cepat
dihadapkan pada dua pilihan tanah yang 40 hari, maka pelayaran dengan kapal uap
dapat disewa, tanah milik Bumiputra dan hanya memakan waktu seminggu atau
tanah milik negara. Umumnya perusahaan paling lambat 17 hari (Simbolon,
swasta lebih suka menyewa tanah milik 2006:159).
negara karena mereka tak harus berurusan
dengan rumitnya aturan sewa tanah dengan
MONETISASI DAN PERUBAHAN
penduduk Bumiputra. Lagi pula tanah itu
SOSIAL EKONOMI
bisa dikontrak selama 75 tahun, sementara
penyewaan tanah penduduk Bumiputra Monetisasi di seluruh Jawa tidak
hanya dibatasi selama maksimal 20 tahun. berlangsung secara bersamaan.
Tanah ini juga dapat digunakan untuk Monetisasi di daerah-daerah partikelir
tanaman yang memerlukan lahan luas sudah berlang-sung sebelum masa
dalam budidayanya dan dapat digunakan cultuurstelsel melalui komersialisasi
untuk budidaya tanaman menahun. Semua tenaga kerja atau penjualan komoditas
hal tersebut akan sulit dilakukan jika ekspor secara kecil-kecilan oleh
menyewa tanah penduduk Bumiputra. penduduk. Namun monetisasi di
Penyewaan tanah penduduk terpaksa sebagian besar Jawa baru terjadi pada
dilakukan jika tanaman yang diusahakan abad XIX baik melalui cultuurstelsel
adalah tanaman sawah yang memerlukan maupun perkebunan swasta Eropa.
perubahan tanah, atau paling tidak rotasi Penjualan kelebihan komoditas
tanaman, seperti misalnya tebu (Boeke, ekspor pada pemerintah kolonial selama
1942:78). penerapan cultuurstelsel memungkinkan
Peningkatan jumlah perusahan penduduk untuk memperoleh uang
swasta Eropa di Jawa juga didukung oleh meskipun sedikit. Selain itu pada masa
faktor lain seperti pembukaan terusan Suez ini arus barang impor mulai masuk ke
pada 1869 dan kemajuan teknologi pede-saan sehingga meningkatkan
perkapalan. Pada 1870 berdirilah maskapai keinginan untuk memiliki barang-barang
kapal Belanda yang pertama menggunakan impor yang dianggap penting. Dengan
mesin uap, de Stroomvaart Maatschappij demikian arus uang yang keluar dari desa
Nederland. Pada 1887 perkembangan juga meningkat. Oleh karenanya
teknologi perkapalan memungkinkan lalu penduduk mau tidak mau harus bekerja
lintas pos mingguan dilakukan antara lebih keras untuk menghasilkan uang
Belanda dengan Hindia Belanda. Jika kapal (Boeke, 1942:67). Cultuurstelsel juga
layar lama hanya berbobot mati 2.500 ton mengajarkan pada penduduk Bumiputra
(56 penumpang) dengan kecepatan 10 untuk menghasilkan uang melalui
knot, maka kapal uap baru itu meningkat penyediaan jasa pada perkebunan
menjadi 5.000 ton (100 penumpang) maupun pabrik-pabrik.
dengan kecepatan 13 knot. Sejak 1900, Peningkatan monetisasi juga
tonase kapal bisa antara 5.000 sampai terjadi melaui pertumbuhan perkebunan
200.000 ton (700 penumpang) de-ngan swasta Eropa, baik pada masa
kecepatan 21 knot. Dengan demikian arus cultuurstelsel dan terutama pada masa
barang dan manusia menjadi semakin cepat ekonomi liberal. Pembukaan perkebunan
dan mudah. Jika sebelumnya pelayaran swasta Eropa memerlukan tanah dari
[Type here]
Indah Wahyu Puji Utami, Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat... 57

penduduk dan terutama tenaga kerja. sung secara seragam dan bersamaan di
Sebelum program ekonomi liberal seluruh Jawa, begitu pula perubahan
diberlakukan, penyewaan yang berlaku sosial yang dihasilkan. Guna memahami
adalah penyewaan tanah sekaligus tenaga lebih lanjut mengenai monetisasi dan
kerja, kecuali perusahaan yang perubahan sosial di Jawa abad XIX,
menggunakan woeste gronden yang berikut ini disajikan beberapa contoh.
memang menerapkan kontrak tenaga
kerja individual. Namun setelah 1870 Kopi, Monetisasi, dan Perubahan Sosial
terjadi liberalisasi sekaligus komer- Ekonomi di Cirebon
sialisasi tanah dan tenaga kerja, kontrak Salah satu contoh yang menarik
atas tanah penduduk dan kontrak tenaga dari monetisasi dan perubahan struktur
kerja dilakukan secara terpisah. Mone- so-sial ekonomi pada abad XIX terjadi di
tisasi yang berlangsung melalui penetrasi Cirebon. Monetisasi mulai meluas di
ekonomi Barat telah menimbulkan peru- Cirebon sejak kebijakan pembudidayaan
bahan dalam struktur sosial ekonomi bebas yang dikeluarkan tahun 1823. Di
masyarakat Jawa, meskipun perubahan bawah sistem ini penduduk desa mena-
yang ditimbulkan berbeda-beda di tiap nam serta mengolah kopi, sementara para
daerah. kepala desa mempertanggungjawabkan
Ekonomi ekspor menarik segi keuangannya. Para kepala desa
penduduk Bumiputra baik secara paksa diharuskan menyerahkan sebagian
maupun sukarela ke dalamnya sehingga (biasanya ⅓ - ½ bagian) dari hasil
penduduk berkesempatan memperoleh produksi mereka pada pemerintah, atau
uang. Selain itu pengejaran penghasilan membayar uang senilai dengan bagian
berupa uang yang membawa mereka yang seharusnya dibayarkan tersebut.
makin larut dalam ekonomi uang yang Dengan demikian penduduk bisa menjual
sebelumnya asing bagi mereka. Mening- kelebihan produksi mereka kepada
katnya kebutuhan uang seringkali pedagang swasta.
membuat penduduk Bumiputra terpaksa Sistem baru ini tidak melibatkan
menggadaikan atau menjual tanahnya para bupati dalam budidaya kopi sama
sehingga terjadi konsentrasi pemilikan sekali. Peranan yang lebih besar justru
tanah pada penduduk Bumiputra yang diberikan kepada para kepala desa
kaya. sehingga mereka menggunakan kekua-
Komersialisasi dan liberalisasi saan dan kekayaan barunya untuk
tenaga kerja melalui sistem buruh upahan memantapkan kedudukan mereka pada
juga mulai mengikis hubungan patron- puncak piramida sosial di desa. Para
klien di daerah perkebunan dan sekitar kepala desa ini memiliki wewenang
pabrik. Kesetiaan penduduk pada elite untuk membagi-bagikan kebun-kebun
tradisional Bumiputra lambat laun kopi pada anggota-anggota terkemuka
beralih pada perusahaan-perusahaan golongan sikep (penduduk yang sepe-
swasta yang mengupah mereka. Keku- nuhnya berhak atas tanah garapan). Para
asaan dan wibawa elite tradisional sikep bertanggung jawab atas penanaman
Bumiputra semakin menurun di mata dan pemeliharaan tanaman kopi, tapi
penduduk, sementara elite desa tumbuh bukan mereka sendiri yang menger-
menjadi kelas yang makin kaya dan kuat. jakannya, melainkan para wuwung
Monetisasi, seperti telah (Petani bukan pemilik tanah yang telah
disinggung sebelumnya, tidak berlang- beristri) dan bujang (petani bukan
57
58 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
pemilik tanah dan belum beristri) yang Prestise sosial para sikep dan
mencari nafkah sebagai penyewa serta elite desa makin meningkat pada masa
buruh tani (Fernando dan O’Malley, ini. Mereka mulai melakukan hubungan
1988:242-243). yang lebih intensif dengan pejabat-
Penyerahan supervisi kepada pejabat Bumiputra di atas tingkat desa
para elite desa dan pembagian uang dari dan menjalin hubungan baik dengan
atas ke bawah makin memantapkan peran golongan Tionghoa. Keuntungan eko-
para elite desa, sementara para bupati nomi yang mereka dapatkan seringkali
semakin dijauhkan dari kegiatan eko- mereka gunakan untuk pergi haji se-
nomi yang penting. Para wuwung dan hingga sepulangnya mereka menyan-
bujang yang bekerja keras di kebun- dang gelar ‘haji’ dan semakin mene-
kebun kopi mendapatkan bagian uang guhkan kedudukan sosial mereka yang
yang paling sedikit dari sistem ini. tinggi dan semakin menjauh dari masya-
Kopi mulai masuk dalam rakat desa lapisan bawah (Fernando dan
cultuurstelsel sejak 1832. Masuknya kopi O’Malley, 1988:252).
dalam sistem baru ini makin meman- Menjelang tahun 1870 mulai ter-
tapkan kedudukan para elite desa di jadi penurunan hasil perkebunan kopi ka-
Cirebon dan mengembalikan keterlibatan rena usia tanaman kopi yang sudah tua
bupati dalam budidaya kopi. Para elite sehingga kurang produktif. Para petani
berusaha meningkatkan produksi kopi di umumnya enggan untuk memotong
wilayahnya demi mengejar premi yang pohon kopi dan menggantinya dengan
akan diberikan pada mereka jika bisa tanaman kopi yang baru karena memer-
memenuhi atau bahkan melebihi target. lukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Sementara itu para petani biasa hanya Jika mereka memotong tanaman yang
menerima sedikit bagian dari penjualan sudah tua, mereka harus membakarnya
kopi. Mereka inilah yang harus membuka lalu menyebarkan abunya ke tanah dan
lahan, melakukan pembibitan, pena- membiarkan tanah itu beristirahat untuk
naman, perawatan hingga panen. Hasil beberapa lama sebelum siap untuk diolah
panen ini kemudian dijual senilai f. 25 menjadi kebun kopi baru lagi.
sepikul (1 pikul setara dengan 62 kg). Budidaya kopi makin terpuruk
Dua perlima dari f. 25 dipotong sebagai dengan berjangkitnya hama Hemalia
sewa tanah, f. 3 lagi dipotong untuk biaya vestarix pada 1879 yang baru berakhir
pengangkutan dan hanya f. 12 yang pada pertengahan 1880-an. Produksi kopi
tersisa dari penjualan tiap pikulnya. Cirebon yang pada akhir 1870-an rata-
Para sikep dan elite desa adalah rata berjumlah 28.400 pikul setahun
golongan yang paling beruntung secara merosot hingga 9.000 pikul pertahun
ekonomi. Mereka bertugas mengen- pada khir 1880-an. Pada 1889 hanya
dalikan pembayaran kopi yang disetor ke sekitar 14.000 rumah tangga saja yang
gudang-gudang pemerintah sehingga masih berkecimpung dalam produksi
merekalah yang membagikan uang pada kopi. Jumlah ini kurang dari seperempat
orang-orang yang melakukan pekerjaan dari jumlah keluarga yang terlibat dalam
berat yang sesungguhnya dalam budi- budidaya kopi beberapa tahun sebelum-
daya kopi. Beberapa di antara para sikep nya (Fernado dan O’Malley, 1988:255-
ini kemudian diangkat menjadi pengawas 256).
resmi kebun kopi sehingga pengha-
silannya makin besar.
[Type here]
Indah Wahyu Puji Utami, Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat... 59

Gula, Monetisasi, dan Perubahan Sosial yang bertanggung jawab atas penyediaan
Ekonomi di Pekalongan tenaga suka-rela bagi pabrik pada musim
Gula merupakan komoditas pen- panen dan penggilingan, juga menca-
ting abad XIX selain kopi, indigo, tem- rikan tenaga pengganti dengan pemba-
bakau dan teh. Industri gula, seperti hal- yaran tertentu bagi petani pemilik tanah
nya kopi, juga menyeret penduduk pada yang tidak bersedia melakukan kerja
monetisasi. Monetisasi dan perubahan sukarela sendiri (Knight, 1988:84).
struktur sosial ekonomi yang diakibatkan Dalam hal ini para elite desa memegang
oleh industri misalnya terjadi di Kare- peranan penting dalam komersialisasi
sidenan Pekalongan. tenaga kerja untuk kepentingan industri
Industri gula berskala kecil gula.
sudah ada sebelum masa cultuurstelsel. Keuntungan yang didapat dari
Industri ini umumnya dijalankan oleh industri gula juga melahirkan elite-elite
para pengusaha Tionghoa. Namun se- baru di desa yang berasal dari petani kaya
menjak 1830 terjadi perubahan dalam atau para ‘pengusaha desa’. Para pengu-
industri gula, meskipun di Karesidenan saha desa ini memperoleh keuntungan
Pekalongan perubahan ini berjalan lam- dari bisnis penyewaan hewan pembajak
bat. Produksi di pabrik gula Wono- kepada petani penanam yang tidak
pringgo dimulai dengan buruk sekali, memilikinya. Selain itu para pengusaha
yang ditandai dengan rendahnya pro- ini juga mengumpulkan kekayaan mela-
duktivitas dan sikap tidak perduli yang lui kontrak pengangkutan tebu. Pening-
ditunjukkan oleh petani dan priyayi ter- katan jumlah elite desa dapat dilihat pula
hadap serbuan baru ke wilayah pedesaan pada peningkatan jumlah jemaah haji di
(Knight, 1988:80). Karesidenan Pekalongan. Pada awal
Cultuurstelsel sangat bergantung 1860-an hanya sekitar 240 jemaah
pada peranan para elite birokrasi tradi- sementara pada tahun 1868 jumlahnya
sional. Dalam kasus karesidenan Peka- meningkat menjadi 863 jemaah.
longan pada awalnya para elite birokrasi Upah menanam (plantloon) me-
tradisional ini bersikap acuh terhadap rupakan salah satu perangsang bagi
sistem baru ini. Perubahan sikap ini baru penanaman tebu oleh para petani. Pene-
terjadi setelah pergantian bupati Peka- rimaan kotor upah penanaman terus naik
longan dan bupati Batang pada 1847 dan sejak 1854 dan bahkan melebihi sewa
1848. Para elite birokrasi tradisional yang tanah yang harus dibayar para petani
baru bersikap lebih kooperatif pada pada pihak Karesidenan. Arus uang yang
sistem yang baru dan pada pabrik gula. masuk ke pedesaan mengalami pening-
Elite desa nampaknya meru- katan, namun arus uang yang keluar juga
pakan golongan yang paling diuntungkan meningkat. Banyak petani yang meng-
dalam budidaya tebu dan industri gula. gantungkan penghasilan mereka dari
Para elite desa mengemban tugas-tugas industri gula untuk membeli bahan pa-
pengawasan di perkebunan dan menjadi kaian dan beras yang didatangkan dari
perantara maupun semacam pengusaha. wilayah lain.
Pada 1850-an terjadi ‘perdagangan kuli
secara besar-besaran’ oleh kepala-kepala

59
60 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
Tabel 2. Upah Menanam dan Sewa Tanah di Wonopringgo
Tahun Jumlah Jumlah Upah Upah Menanam Sewa Tanah yang
Keluarga Menanam per Keluarga Dibayarkan oleh
Penanam Penduduk Kring
1836 2.554 22.880 8,99 12.260
1840 2.253 49.351 21,91 15.985
1841 2.252 24.775 11,00 17.334
1848 3.662 51.590 14,09 -
1849 3.265 29.535 9,05 28,254
1852 2.464 25.936 9,80 28.000
1854 2.908 62.329 21,43 -
1855 2.754 68.310 24,80 25.671
1856 2.975 71.101 23,90 -
1857 3.099 78.249 25,25 26.681
1860 4.261 80.826 18,97 15.991
1862 4.257 80.742 18,97 14.447
1861 3.918 75.404 19,25 18.226
1863 3.918 88.609 22,62 27.592
1864 4.398 88.631 20,15 20.640
1865 4.478 91.925 20,53 35.775
1866 4.590 91.920 20,03 -
Sumber: Knight (1988:89)
Peningkatan upah penanaman yang menanam yang mereka terima dalam
bahkan lebih besar dari sewa tanah yang setahun. Pembuatan pagar untuk mencegah
harus dibayarkan tidak dapat begitu saja kerusakan oleh hewan ternak dan babi
ditafsirkan sebagai peningkatan kese- hutan menyerap sekitar 5-10% dari upah
jahteraan bagi para petani pemilik lahan. menanam yang diterima tiap tahun. Jadi,
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, per- bila dikalkulasikan secara sederhana ‘bi-
tama, pembayaran sewa tanah itu meru- aya siluman’ dapat menyerap sekita 15-
pakan pembayaran komunal desa dan ke- 20% dari upah menanam yang diterima
pala desa serta para priyayi merupakan oleh petani pemilik lahan (Knight, 1988:
tenaga penagih sewa tersebut. Hal ini 90-92).
membuka peluang bagi para penagih un- Peningkatan arus uang yang masuk
tuk melakukan penyelewengan dengan ke desa juga disebabkan oleh komer-
menarik jumlah yang lebih besar pada sialisasi tenaga kerja. Meskipun meka-
penduduk melebihi yang seharusnya. nisasi telah terjadi dalam industri gula abad
Kedua, adanya ‘biaya siluman’ yang tidak XIX, namun industri ini masih me-
sedikit, yang berhubungan dengan kebu- merlukan banyak tenaga kerja karena me-
tuhan mereka untuk menyediakan secara kanisasi itu hanya ada di dalam pabrik
gratis tenaga kerja di luar diri mereka bagi (Knight, 1993:70). Industri gula memer-
industri gula dengan hewan pembajak dan lukan banyak tenaga kerja mulai dari
bahan pembuat pagar. Para pemilik tanah proses penanaman, perawatan tanaman,
harus menyediakan biaya untuk upah panen, pengangkutan ke pabrik hingga
tenaga kerja pengganti dan biaya sewa pemrosesan tebu menjadi gula. Dalam
hewan pembajak karena tidak semua rangkaian proses panjang itu industri gula
pemilik tanah memilikinya. Jumlah banyak bergantung pada tenaga manusia.
pengeluaran untuk upah dan sewa hewan Tenaga kerja penduduk desa yang dike-
pembajak ini bisa mencapai 10% dari upah rahkan dalam industri gula terbagi dalam
[Type here]