metode analytic network process (anp)

15 Pages·2017·0.44 MB·English

METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS
(ANP) UNTUK MENGANALISIS FAKTOR BELUM
DITERAPKANNYA MUNICIPAL ISLAMIC BONDS
PADA DAERAH BERPOTENSI SUKUK
DI INDONESIA
Erma Sri Hastuti
Bedjo Santoso
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
[email protected]
ABSTRACT
This study aims to analyze what factors affect has not been applied municipal islamic bonds
in a potentially sukuk region in Indonesia. Previous research already exists that discusses
which areas have the potential to publish municipal Islamic bonds but until now no region has
published municipal islamic bonds. Whereas municipal Islamic bonds can cover the budget
deficit of regional income and can finance the development of regional infrastructure so that no
need debt. Therefore, the authors do research what factors are the cause by using the method
of analytic network process to obtain the priority scale of the causal factor has not been applied
municipal islamic bonds in the area of potentially sukuk in Indonesia. From this research, it
is found that there are two main problem that is internal and external problem. In the internal
problem which becomes the main factor is Human Resources being in external problem which
become the main factor is government regulation.
Keywords: Analytic Network Process, Sukuk, Municipal Islamic Bonds
PENDAHULUAN alternatif pembiayaan berbagai proyek di
Di Indonesia sukuk terus berkembang daerah, setelah sebelumnya ditahun 2005
sejak keluarnya fatwa MUI tentang obligasi telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No
syariah. Sukuk di Indonesia diawali 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah.
dengan terbitnya corporate sukuk ditahun Sukuk daerah atau Municipal Islamic
2002. Kemudian diikuti pemerintah yang Bonds adalah surat berharga syariah
mengeluarkan Sukuk Negara (sovereign negara yang diterbitkan oleh pemerintah
sukuk) di tahun 2008 untuk pembiayaan daerah atau lembaga pemerintah yang
yang diprioritaskan melalui Anggaran digunakan untuk membiayai pembangunan
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di daerah. Dengan menerbitkan Sukuk,
bersamaan dengan diterbitkannya Undang- pemerintah daerah dapat membantu
undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat anggaran daerah yang mengalami defisit
Berharga Syariah Negara (SBSN) yang serta melakukan percepatan pembangunan
ditetapkan pada bulan April 2008. Implikasi proyek infrastruktur berupa jalan raya,
diterbitkannya undang-undang tersebut bandara, pelabuhan, jembatan, sekolah,
memberikan peluang kepada pemerintah rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga
daerah untuk menggunakan sukuk sebagai sukuk memiliki potensi yang sangat besar
Metode Analytic Network Process ………. (Erma Sri Hastuti & Bedjo Santoso) 1
Tabel 1 Gambaran Umum Postur APBD 2012-2014
APBD 2012 APBD 2013 APBD 2014
Komposisi PAD 20% 20.65% 22.67%
Dana Perimbangan 66% 63.43% 60.45%
Pendapatan lainnya 14% 16.02% 16.88%
Total Pendapatan Rp 577,079.88 Rp 682,341.96 Rp 796,864.84
Total Belanja Rp 617,542.17 Rp 736,559.74 Rp 855,266.45
Surplus/defisit Rp - 40,462.29 Rp - 54,217.78 Rp - 58,401.61
*dalam miliar rupiah Sumber: hamzah,maulana : 2015
sebagai alternatif sumber pendanaan kepemilikannya. Penelitian sebelumnya
pembangunan daerah. sudah ada yang menyebutkan bahwa ada
Percepatan pembangunan daerah daerah yang berpotensi untuk menerbitkan
membutuhkan investasi untuk proyek jangka sukuk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah,
panjang. Salah satunya adalah dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan
menggunakan sukuk untuk pembangunan Riau dan Sumatra Barat, namun sampai
infrastruktur. Sebenarnya pembangunan sekarang daerah tersebut belum
suatu daerah diperoleh dari dua sumber menerbitkan sukuk. Pasti ada penyebab
yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja yang membuat daerah tersebut belum
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan mengeluarkan sukuk. Sehingga penelitian
dan Belanja Daerah (APBD). Namun ada ini berusaha untuk menjawab hal tersebut.
kendala yang berasal dari pendanaan
daerah yaitu APBD yang selalu defisit. Data Rumusan Masalah
dari tahun 2012 hingga tahun 2014, secara Berdasarkan gambaran latar belakang
makro defisit APBD terus meningkat. Hal diatas, maka dapat disusun rumusan
ini mengindikasikan bahwa masih terjadi masalah yang dapat digunakan sebagai
ketergantungan daerah terhadap pusat petunjuk melaksanakan penelitian.
yang belum sesuai dengan cita-cita otonomi Rumusan masalah tersebut adalah apa saja
daerah (Hamzah, Maulana, 2015). yang menjadi faktor belum diterapkannya
Diantara manfaat sukuk daerah municipal islamic bonds pada daerah
adalah membantu percepatan program berpotensi sukuk di Indonesia.
pembangunan daerah dengan peran serta
masyarakat. Sehingga alangkah baiknya Tujuan Penelitian
jika objek pembiayaan sukuk daerah Penelitian ini dimaksudkan untuk
lebih ditekankan kepada proyek publik menganalisis permasalahan faktor-faktor
yang bersifat profit oriented namun dapat apa saja yang mempengaruhi belum
memberikan implikasi pada masyarakat diterapkannya Municipal Islamic Bonds
luas, salah satunya adalah dengan pada daerah berpotensi sukuk di Indonesia
pembangunan infrastruktur. Hal ini didukung serta apa yang menjadi faktor utama (yang
oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas paling berpengaruh).
penduduknya adalah muslim.
Menurut hitungan rasional, instrumen KAJIAN PUSTAKA
sukuk lebih menguntungkan daripada Pengertian Sukuk
obligasi konvensional, seperti nilai return Menurut fatwa Majlis Ulama Indonesia No
yang lebih menjanjikan dan sistem 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu
2 EKOBIS Vol.19, No.1, Januari 2018 : 1 - 15
surat berharga jangka panjang berdasarkan umum APBD tahun Sebelumnya. (4)
prinsip syariah yang dikeluarkan emiten Memenuhi rasio kemampuan daerah untuk
kepada pemegang obligasi syariah yang mengembalikan pinjaman (DSCR) yang
mewajibkan emiten untuk membayar ditetapkan oleh pemerintan(firmansyah,deki,
pendapatan kepada pemegang obligasi 2016).
syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta
membayar kembali dana obligasi pada saat Perbedaan Esensial Kebijakan Fiskal
jatuh tempo. Konvensional Dan Islami
Berdasarkan Standar Syariah The Menurut Candra Natadipurba (2015)
Accounting and Auditing Organization Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengenai
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sistem keuangan yang dapat digunakan
No.17 tentang sukuk investasi, sukuk pemerintah untuk mempengaruhi per-
didefinisikan sebagai sertifikat bernilai ekonomian secara cepat sehingga
sama yang merupakan bukti atas bagian permasalahan ekonomi dapat diselesaikan,
kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu setidaknya untuk sementara. Sedangkan
aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas dalam Islam kebijakan fiskal adalah
kepemilikan suatu proyek atau kegiatan kebijakan yang berhubungan dengan
investasi tertentu. sistem pendapatan dan pengeluaran ne-
gara yang bertujuan pada kesejahteraan
Pengertian Obligasi Daerah masyarakat luas. Kebijakan yang harus
Obligasi daerah merupakan obligasi milik lebih mengutamakan kepentingan mas-
daerah yang ditawarkan kepada masyarakat yarakat luas dibanding kepentingan
melalui pasar modal. Obligasi daerah dapat aparatur pemerintah itu sendiri. Aparatur
digunakan untuk membiayai infrastruktur pemerintah negara adalah pegawai negara
daerah dengan tetap meminimalkan risiko yang seharusnya menjadi teladan di
yang ada. Berikut dasar-dasar hukum yang masyarakat, baik profesional dan moral
melandasi obligasi daerah (1) Undang- sebab pengelolaan negara berada pada
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang mereka.
Pasar Modal; (2) Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kebijakan Fiskal dan Distribusi
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pendapatan
Pemerintah Daerah; (3) UU Surat Berharga Untuk lebih efisien dalam pengelolaan
Syariah Nasional (SBSN) yang baru saja belanja hendaknya pemerintah melibatkan
disahkan DPR pada 10 April 2008; (4) rakyat dalam menyediakan barang dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ jasa. Misalnya mengenai pengadaan mobil
PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dinas dan rumah dinas. Dibandingkan
Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah; membuat rumah dinas sendiri dan membeli
(4) Paket Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mobil dinas sendiri, sebaiknya pemerintah
Terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah. menyewa rumah dinas dan mobil dinas dari
Pemerintah Daerah dapat menerbitkan masyarakat. Keuntungannya pemerintah
Obligasi Daerah sepanjang memenuhi mendapatkan rumah dinas dan mobil
persyaratan pinjaman diantaranya adalah dinas yang baru dari tahun ke tahun dan
(1) Mendapat persetujuan DPRD (2) Audit masyarakat mendapatkan pendapatan
terakhir Laporan Keuangan Pemerintah dari pemerintah. Hendaknya perlu diatur
Daerah mendapat opini Wajar Dengan agar pihak yang menyewakan rumah dan
Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa mobil dinas tersebar dan tidak dimonopoli
Pengecualian. (3) Jumlah sisa pinjaman kalangan tertentu saja (Natadipurba, candra,
daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik 2015)
tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan
Metode Analytic Network Process ………. (Erma Sri Hastuti & Bedjo Santoso) 3
Utang dalam Perspektif Islam Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.
Utang dapat dikategorikan pada al-mal Walidi (2009) memetakan tentang peta
al-Hukmi: “sesuatu yang dimiliki pemberi penawaran dan permintaan atas penerbitan
hutang, sementara harta itu berada pada sukuk daerah ditinjau dari PAD (Pendapatan
orang yang berhutang.” Sehingga utang Asli Daerah) daerah setempat dengan sampel
negara adalah milik rakyat dan digunakan 33 propinsi di Indonesia dari tahun 2004 dan
untuk keperluan rakyat (Huda et al., 2012; 2005. Melalui analisis share, growth dan
Az- Zain 1995). elastisitas serta melakukan analisis DSCR
Jika Pemerintah berutang seharusnya (Debt Service Coverage Ratio) dan besaran
memperhatikan kemaslahatan umat batasan pinjaman merujuk PP No.54 Tahun
karena pemerintah merupakan pelaksana 2005. Sedangkan dari sisi permintaan
wewenag negara yang menjadi wakil rakyat. sukuk propinsi digunakan parameter
Masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan jumlah penduduk muslim, jumlah dana
negara untuk menutupi defisit anggaran likuid dan jumlah keluarga sejahtera untuk
seperti mewajibkan rakyatnya untuk masing - masing propinsi. Hasil penelitian
membayar zakat atau menerbitkan sukuk tersebut menemukan bahwa ada 7 propinsi
untuk pembiayaan infrastruktur. berpotensi sukuk yaitu Jawa Barat, Jawa
Menghindari utang dan beralih untuk Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, jambi dan
menerbitkan sukuk adalah solusi yang Sumatra Barat.
bisa dipilih negara. Menerbitkan sukuk Muslim Sarip (2010) dengan metode
dapat memberi kesempatan masyarakat yang sama tetapi hanya lingkup Jawa
untuk berpartisipasi dalam pembangunan Barat sampel data dari tahun 2007-2008.
nasional. Karena jika menerbitkan sukuk Hasilnya ada delapan kota/kabupaten
dan hanya memperbolehkan masyarakat yang berpotensi menerbitkan sukuk yaitu
sebagai investor tanpa adanya investor asing Kota Bandung, Kota Bekasi, Kobupaten
maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
telah berpartisipasi dalam pembangunan. Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bogor Dan Kabupaten Bekasi.
Penelitian Terdahulu Namun demikian, peneliti terdahulu
Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ada (sedikit) yang membahas apa
ada beberapa darah yang berpotensi saja masalah yang menjadi penyebab
untuk menerbitkan sukuk daerah. Seperti mengapa municipal islamic bonds tidak
penelitian Hamzah Maulana (2015) diimplementasikan di Daerah. Oleh karena
memetakan daerah berpotensi sukuk itu, penelitian ini berusaha menjawab isu
di Indonesia dilakukan dengan empat tersebut.
tahapan yaitu menentukan nilai IKK (Indeks
Kemampuan Keuangan) melalui analisa METODE PENELITIAN
elastisitas, share dan growth, menentukan Metode pengumpulan data ketika
nilai IMP (Indeks Maksimal Pinjaman) mengelaboret model dalam penelitian ini
dan berdasarkan opini BPR terhadap adalah kuantitatif - kualitatif. Metode yang
LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah digunakan adalah metode Analytic Network
Daerah) hasil dari ketiga analisis tersebut Process (ANP) untuk mengidentifikasi faktor
dimasukkan dalam matriks yang dihitung belum diterapkannya Municipal Islamic
dengan metode Bayes untuk menentukan Bonds pada daerah berpotensi sukuk di
nilai IKP(Indeks Kemampuan Penerbitan Indonesia.
Sukuk). Dari penelitiannya diperoleh bahwa Pendekatan ANP digunakan untuk
ada lima daerah yang berpotensi sukuk mencari faktor-faktor utama yang memiliki
yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, pengaruh paling dominan serta menentukan
4 EKOBIS Vol.19, No.1, Januari 2018 : 1 - 15
urutan prioritasnya, sehingga dapat data yang tidak menggunakan wawancara
digunakan untuk mencari prioritas alternatif yang sistematis, terstruktur dan lengkap.
solusi dan strategi kebijakan yang tepat Pedoman atau panduan wawancara hanya
dan akhirnya dapat memberikan masukan berupa garis besar dari permasalahan
rekomendasi – rekomendasi yang tepat dan yang akan ditanyakan dalam wawancara.
optimal untuk menjawab permasalahan dan Pedoman wawancara berfungsi untuk
tujuan penelitian (Tanjung,Hendri dan Devi, mengawal proses wawancara agar tidak
Abrista,2013) menyimpang dari topik yang sedang diteliti.
Sehingga peneliti dapat memperoleh
Sumber Data jawaban yang diinginkan.
Data Primer Responden dalam penelitian ini adalah
Penelitian ini menggunakan data primer. mereka yang ahli (pakar) terhadap masalah
Data primer pada penelitian ini diperoleh yang sedang diteliti, mereka praktisi yang
dari hasil wawancara langsung kepada kesehariannya berkecimpung dalam urusan
responden yang dapat memberikan masalah yang akan diteliti dan mereka para
informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang akademisi yang pada umumnya paham akan
diinginkan dalam penelitian (Lofland,1984 teori dari masalah yang diteliti (Tanjung,
dikutip Ibrahim, 2015). Hendri dan Devi, Abrista, 2013).
Responden penelitian ini adalah Pak
Data Sekunder Irfan yang merupakan aktivis keuangan
Data sekunder diperoleh dari pihak syariah, DRE merupakan praktisi sukuk
kedua berupa dokumen, baik dalam bentuk di Bahrain, DRH sebagai akademisi dan Z
tertulis (disertasi, tesis, jurnal, buku, artikel sebagai Ph.D student yang sedang meneliti
di internet) maupun foto (Ibrahim, 2015). sukuk.
Data sekunder digunakan untuk kajian
literatur dalam menguatkan teori dan untuk Dokumentasi
mengetahui penelitian terdahulu yang Teknik pengumpulan data dokumentasi
berkaitan dengan penelitian yang sedang merupakan sebuah informasi, fakta dan
diteliti. data yang diinginkan dalam penelitian
berupa catatan, foto, rekaman, video dan
Metode Pengumpulan Data lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk
Metode pengumpulan data yang mendukung hasil temuan penelitian.
digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Metode Kepustakaan
Pengamatan/ observasi Teknik pengumpulan data dengan
Observasi deskriptif menjadi acuan dalam membaca buku perpustakaan atau literatur
penelitian ini karena pada awalnya belum yang digunakan untuk mendukung dalam
menentukan masalah utama untuk diteliti, proses penelitian. Karena dalam penelitian
melainkan masih sebatas mengumpulkan ini tetap membutuhkan panduan yang
data, fakta dan informasi umum, secara dapat mengembangkan data yang telah
menyeluruh mengenai apa yang didengar, dikumpulkan.
dilihat dan diamati di lapangan.
Teknis Analisis
Wawancara Tak Terstruktur/ in-depth Seluruh hasil data yang dikumpulkan
interview ataupun dihimpun dalam penelitian ini akan
Wawancara Tak Terstruktur atau in-depth dianalisa secara kualitatif. Berikut langkah
interview menurut Kaelan (2012) dikutip dari metode Analytic Network Process
Ibrahim (2015) adalah proses pengumpulan (ANP) yang harus ditempuh. Yaitu:
Metode Analytic Network Process ………. (Erma Sri Hastuti & Bedjo Santoso) 5
Membuat model yang disusun sukuk tetap bisa dibayarkan. Investor tentu
berdasarkan dari hasil kajian pustaka tidak mau terkena risiko politik. Investor
dan memberikan pertanyaan kepada para tidak mau membeli surat berharga kalau
ahli dan praktisi yang memahami dan tidak ada kepastian saat pergantian rezim
menguasai masalah yang diteliti serta lalu sukuk tidak diakui.
melakukan wawancara mendalam untuk Reza Sadat Shahmeini, Kepala
menilai informasi yang lebih lengkap Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI)
untuk mendapatkan permasalahan yang Padang menyebutkan bahwa syarat
sebenarnya secara komprehensif. untuk menerbitkan obligasi daerah yaitu
Dekomposisi untuk mengidentifikasi serta mendapatkan persetujuan DPRD, audit
menganalisa sehingga dapat menstruktur terakhir laporan keuangan pemerintah
kompleksitas masalah berdasarkan hasil daerah mendapat opini WDP atau WTP,
wawancara ke dalam jaringan ANP. ketentuan jumlah pinjaman daerah plus
Menyususn atau membuat kuesioner jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak
perbandingan (pair wise comparison) melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum
berdasarkan pada jaringan ANP yang APBD tahun sebelumnya, dan memenuhi
sudah dibuat. Melakukan wawancara rasio kemampuan keuangan daerah untuk
dengan meminta pakar atau praktisi untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang
mengisi kuesioner perbandingan (pair wise ditetapkan oleh pemerintah (artikel market.
comparison). bisnis.com, 2016).
Memproses data dengan memasukkan Deputi Komisioner Pengawas Pasar
hasil pengisian kuesioner perbandingan ke Modal III Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M.
dalam software ANP yaitu super decisions. Noor Rachman menjelaskan bahwa sukuk
Menganalisa hasil dan mengajukan obligasi pemerintah daerah tidak dijamin
rekomendasi strategi. negara, sehingga harus ikut persyaratan
kelaikan yang ada. “Setiap penerbitan sukuk
HASIL DAN PEMBAHASAN pada prinsipnya harus terbuka, baik aset
Identifikasi Masalah maupun utang dalam dokumen prospektus,
Artikel aku cinta keuangan syariah tahun laporan keuangan, opini legal, peringkat,
2016 menyebutkan bahwa Direktur Pasar akutansi sukuk juga menggunakan
Modal Syariah OJK Fadilah Kartikasari Pernyataan Standar Akutansi Keuangan
mengatakan ada beberapa faktor yang (PSAK) 110 revisi 2015,” ungkap Noor.
menyebabkan pemerintah daerah masih Ada perjanjian wali amanat sukuk yang
belum menerbitkan sukuk daerah. Salah perlu memuat jenis akad. Selain itu, perlu
satunya adalah pemerintah pusat tidak disampaikan juga tujuan penggunaan dana
menjamin obligasi daerah. sukuk, ada aset yang mendasar (underlying
Sedangkan Direktur Pembiayaan asset) dan kewajiban wali amanat, rapat
Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan umum pemegang sukuk, serta mekanisme
Pembiayaan dan Risiko Kementerian pembayaran hasil sukuk. Juga pernyataan
Keuangan Suminto mengatakan bahwa jaminan semua pendapatan bebas dari yang
adanya keterkaitan antara kebijakan tidak halal dan sesuai prinsip syariah.
fiskal dengan penerbitan obligasi daerah. “Karena sama seperti korporasi, sukuk
Hal ini dimaksudkan agar daerah yang daerah harus didaftarkan ke OJK. Setelah
mengeluarkan obligasi daerah memang itu baru bisa dilakukan bookbuilding untuk
mampu untuk membayar fee. Selain itu menentukan harga sukuk dan menentukan
keamanan investor saat berinvestasi di nisbah,” tegas Noor. OJK bisa memberikan
sukuk daerah pun harus dijamin. Supaya pernyataan efektif dan sertifikasi
saat terjadi pergantian pemerintahan, fee sukuk bisa didistribusikan kepada para
6 EKOBIS Vol.19, No.1, Januari 2018 : 1 - 15
investor. Kemudian, penerbit tetap harus kesiapan birokrasi, apakah sukuk diterbitkan
memberikan keterbukaan yang berkaitan oleh propinsi ataukah kota karena sekarang
harga sukuk terbitannya. Dikutip dari artikel otonomi di kota sehingga jika dikeluarkan
keuangansyariah.mysharing.com (2015). propinsi harus ada pola hubungan
Sebuah artikel yang ditulis Muhammad antara propinsi dengan kabupaten kota
Shodiq (2008) menyebutkan ada beberapa (pembebanan APBDnya dimasukkan ke
permasalahan yang dihadapi daerah dalam propinsi ataukah kota, atau APBD di share
penerbitan sukuk, antara lain pertama, antara propinsi dan kota), siapa SPVnya
belum lengkapnya payung hukum seperti haruskah membuat perusahaan khusus
belum adanya Undang-Undang Pasar penerbit sukuk daerah dan bagaimana
Modal tentang penerbitan sukuk daerah peraturannya, kondisi keuangan daerah
dan juga Undang-Undang SBSN tentang (jangan sampai rasio beban lebih besar)
sukuk daerah. Kedua, kesiapan SDM dalam Perencanaan pembangunan : apakah
mengelola sukuk sesuai dengan standar sukuk sudah masuk dalam perencanaan
pasar modal. Karena belum meluasnya pembangunan daerah tentang projek
pemahaman aparat daerah terkait ketentuan apa yang harus dibiayai, apakah
pasar modal sukuk daerah maupun terkait daerah siap mengeluarkan untuk fee
dengan konsep dan skema syariah. Ketiga, sukuk (menggunakan akad ijaroh (90%
tidak adanya jaminan pemerintah pusat menggunakan sukuk ijaroh) atau wakalah)
dalam menerbitkan sukuk daerah sehingga Dari masalah yang tersebut diatas,
investor menganggap sukuk daerah berisiko penulis membaginya menjadi dua yaitu
tinggi, kepala daerah harus terlebih dulu masalah internal dan masalah eksternal.
mendapat persetujuan dari DPRD dan Sehingga didapatkan skema seperti gambar
pemerintah pusat dan keempat, lokasi 1.
investor hanya domestik dan hanya dalam
denominasi rupiah. Prioritas Utama Masalah
Berdasarkan hasil wawancara yang Berdasarkan metodologi yang digunakan
dilakukan penulis terhadap Bapak Irfan yaitu ANP untuk melihat skala prioritas
Syauqi Beik terdapat 3 poin yang membuat menurut kalangan pakar dan praktisi
daerah belum menerbitkan sukuk yaitu : keuangan syariah terutama sukuk maka
Regulasi dari pemerintah : UU SBSN hasilnya dapat dilihat dari uraian berikut :
belum membuka ruang secara eksplisit
untuk pengembangan sukuk daerah karena Analisis Masalah
SBSN itu diterbitkan oleh pemerintah, SPV Masalah belum diterapkannya municipal
perusahaan penerbit SBSN harus jelas islamic bonds pada daerah yang berpotensi
ataukah terkait dengan pusat, aspek-aspek untuk menerbitkan sukuk di Indonesia,
tujuan pengeluaran sukuk, proporsi utang dapat dibagi menjadi dua masalah utama,
daerah yang mengeluarkan sukuk maksimal yaitu masalah internal (0,74) dan masalah
3 % dari PDB karena sukuk menimbulkan eksternal (0,26). Para pakar dan praktisi
utang tergantung akad sehingga harus yang menjadi responden peneliti sependapat
di kalkulasi dengan PDB, UU tentang bahwa masalah utama terdapat pada kedua
pemerintah daerah dan regulasi tentang aspek tersebut.
kriteria daerah yang menerbitkan sukuk Hal ini menunjukkan bahwa faktor belum
Kesiapan daerah: infrastruktur daerah diterapkannya municipal islamic bonds pada
(infrastruktur kelembagaan), perda daerah daerah yang berpotensi sukuk di Indonesia
(untuk memberikan payung hukum) tidak hanya berasal dari faktor internal
sehingga sukuk tidak bisa dikeluarkan hanya daerah itu sendiri tetapi juga ada peran dari
karena perintah gubernur, kesiapan SDM, pihak luar seperti halnya pemerintah, para
Metode Analytic Network Process ………. (Erma Sri Hastuti & Bedjo Santoso) 7
Gambar 1: Kerangka ANP belum diterapkannya municipal islamic bonds
8 EKOBIS Vol.19, No.1, Januari 2018 : 1 - 15
internal
eksternal
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Gambar 2: Masalah Belum Diterapkannya Municipal Islamic Bonds pada daerah
berpotensi sukuk di Indonesia
Gambar 3 : Rincian Masalah Internal dan Solusi Internal
investor dan juga adanya investasi lain yang mampu memberikan kemajuan bagi daerah.
bisa menjadi kompetitor. Maka perlu adanya Permasalahan kedua ada pada syarat
hubungan positif yang saling mendukung penerbitan sukuk daerah (0.32). Daerah
antara kedua aspek (internal dan eksternal) yang berpotensi sukuk pasti harus memenuhi
sehingga pemerintah daerah yang memiliki syarat yang berhubungan dengan kesiapan
potensi untuk mengeluarkan sukuk dapat pembayaran fee sukuk serta proporsi utang
menerbitkan sukuk guna membiayai sudah sesuai syarat dan ketentuan dari
infrastruktur daerah serta dapat juga pemerintah. Terakhir adalah masalah aturan
digunakan untuk menutupi defisit APBD. pasar modal (0.28).
Berdasarkan masalah yang ada solusi
Analisis Masalah Internal dan Solusi yang lebih diprioritaskan untuk dibenahi
Internal adalah internal daerah yaitu SDM (0.36)
Pada masalah internal yang menjadi sedang prioritas kedua adalah solusi syarat
masalah utama adalah sumber daya manusia penerbitan sukuk daerah (0.35) dan yang
(0.39). Sudah seharusnya jika pemerintah terakhir adalah solusi tentang aturan pasar
daerah ingin menerbitkan sukuk harus di modal (0.29).
dukung dengan SDM yang memadai dan Dilihat dari gambar, dapat terlihat
memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahwa masalah utama dalam SDM adalah
sukuk sehingga mampu mengelola sukuk kurangnya pemahaman tentang ketentuan
daerah sesuai dengan syariah islam dan pasar modal sukuk (0.61). Saat menerbitkan
Metode Analytic Network Process ………. (Erma Sri Hastuti & Bedjo Santoso) 9
sukuk dipasar modal harus tahu aturan kepada daerah untuk mengeluarkan
penerbitannya jika pemahaman tentang sukuk maka akan mempermudah dalam
hal ini kurang maka akan memjadi kendala pelaksanaannya. Sehingga persetujuan
terbesar. Kedua, kurangnya pemahaman DPRD dan pemerintah pusat menjadi faktor
tentang konsep dan skema syariah sukuk masalah yang memiliki porsi paling besar.
(0.27). Keuangan syariah di Indonesia Solusi dari masalah syarat penerbitan
memang sedang dalam masa pertumbuhan sukuk daerah adalah adanya persetujuan
sehingga masih memiliki sedikit ahli DPRD dan pemerintah pusat (0.33), serta
keuangan syariah terutama sukuk. Apalagi daerah yang mengeluarkan sukuk memang
para pegawai pemerintah daerah, tidak mampu membayar fee kepada investor
banyak yang memiliki dasar pemahaman (0.33). Daerah penerbit sukuk juga harus
tentang keuangan syariah. Wajar jika memiliki proporsi utang daerah maksimal
kurangnya pemahaman tentang konsep 3% dari PDB (0.11). Laporan keuangan
dan skema syariah sukuk menjadi urutan daerah juga perlu dilakukan pengauditan
kedua dalam hal masalah SDM. Terakhir, (0.11) dan prospektus laporan keuangan
kesiapan SDM daerah dalam pengelolaan juga harus mendapat opini wajar dilihat dari
sukuk (0.12). Jika poin satu dan dua dalam laporan keuangan tahun sebelumnya (0.11).
masalah SDM bisa teratasi maka tidak sulit Masalah aturan pasar modal yang
bagi pemerintah daerah untuk mengelola menjadi faktor utama adalah Underlying
sukuk. Asset (0.53) kedua masalah akad (0.26),
Solusi bagi masalah SDM adalah training serta SPV dan tujuan penggunaan sukuk
(0.6) jika SDM belum terlalu mengenal menjadi urutan terakhir (0.11). Saat
tentang sukuk maka solusi yang paling menerbitkan sukuk memang harus memiliki
efektif adalah melakukan training kepada asset yang dijadikan sebagai dasar untuk
para pegawai pemerintah daerah yang menerbitkan sukuk. Tanpa Undelying
berhubungan dengan penerbitan sukuk serta Asset tentu pemerintah daerah tidak dapat
pengelolaannya. Serta melakukan workshop mengeluarkan sukuk. Tidak seperti obligasi
(0.2) dan merekrut SDM yang mengerti yang tidak memerlukan unerlying asset.
tetang konsep skema syariah sukuk serta Mungkin inilah penyebab kenapa Undelying
aturan pasar modal (0.2). Merekrut SDM Asset bisa memiliki proporsi paling tinggi.
menjadi solusi terakhir karena dirasa kurang Masalah kedua ada pada akad, banyak
efektif jika harus merekrut orang baru dalam akad yang bisa digunakan dalam penerbitan
pemerintahan daerah sebab jika melakukan sukuk, tetapi daerah harus tahu mana akad
perekrutan akan memerlukan biaya dan yang cocok diterapkan di daerahnya dan
memerlukan waktu. Padahal tugas dari juga akad apa yang diminati investor serta
pemerintah daerah tidak hanya mengenai akad yang mampu untuk dikelola oleh SDM
sukuk saja tetapi ada hal lain yang harus daerah.
dikerjakan. Masalah aturan pasar modal dapat diatasi
Sedangkan masalah utama dalam syarat dengan pemerintah memiliki undelying asset
penerbitan Municipal Islamic Bonds adalah yang jelas (0.45) sebagai dasar penerbitan
persetujuan DPRD dan pemerintah pusat sukuk. Kedua, memiliki tujuan yang jelas,
yang memiliki proporsi 0.5. Sedangkan dana hasil penerbitan sukuk harus jelas
masalah lainnya seperti kapasitas fiskal pemanfaatannya (0.21). Akad yang lebih
daerah, proporsi utang daerah dan memungkinkan untuk dapat diterapkan di
kesiapan daerah untuk fee sukuk yang Indonesia adalah akad ijaroh (0.2), dalam
masing-masing memiliki proporsi yang penerbitan sukuk tentu membutuhkan yang
sama yaitu 0.17. Memang kalau pemerintah namanya SPV (0.1) terakhir akad wakalah
memberikan dukungan serta persetujuan (0.04) yang memiliki skala paling kecil.
10 EKOBIS Vol.19, No.1, Januari 2018 : 1 - 15