Menyelaraskan Pembaruan Hukum

368 Pages·2009·1.45 MB·Indonesian

Mardjono Reksodiputro
Menyelaraskan
Pembaruan Hukum
KATA PENGANTAR
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA
Komisi Hukum Nasional
Bertekad untuk Turut Mendorong
Reformasi Hukum di Indonesia
ii Menyelaraskan Pembaruan Hukum
Mardjono Reksodiputro
Menyelaraskan
Pembaruan Hukum
Perpustakaan Nasional RI: Katolog Dalam Terbitan (KTD)
Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI,
Cetakan Pertama: Mei 2009
Jl. Diponegoro 64
Jakarta Pusat 10310
Website: Http//www.komisihukum.go.id
ISBN 978-979-3452-23-4
@ Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional RI
“Pengutipan, pengalihbahasaan dan penggandaan (copy)
isi buku ini demi pembaruan hukum diperkenankan
dengan menyebutkan sumbernya”.
* tidak untuk dijual *
iii
Daftar Isi
Daftar Isi ........................................................................................... iii

PENGANTAR KETUA KOMISI HUKUM NASIONAL:
“Prof. MARDJONO yang Saya Kenal” ............................................... vii
Prawacana Penulis .............................................................................. ix

I. TENTANG PERLUNYA PEMBARUAN DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA
1. Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan ...................... 3
2. Reformasi Hukum di Indonesia (Suatu Saran tentang
Kerangka Aktivitas Reformasi) ........................................... 11
3. Multikulturalisme dan Negara-Nasion serta Kejahatan
Transnasional dan Hukum Pidana Internasional .............. 21
4. Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana ...... 33
5. Catatan-Catatan Sekilas Tentang Bab Pemidanaan Pidana
dan Tindakan (Bab III- Buku Kesatu) Rancangan Undang-
undang Republik Indonesia Tentang KUHPidana ............. 43
6. Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan
Perundang-undangan di Luar KUHP .................................. 51
7. Makar dalam Penafsiran Era Demokratisasi di Indonesia . 55
8. Tentang Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil
Presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi ............ 57
9. Masih Diperlukankah Pidana Mati? .................................... 61
10. Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden
Suharto Tidak Logis: Benarkah itu? ................................... 67
11. ADR Dikaitkan dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia 73
12. Masalah-masalah dalam Rekonseptualisasi Masyarakat
Hukum Adat di Indonesia ................................................... 77
13. Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional
(Beberapa Catatan Tentang Relevansi ................................ 81
II. TENTANG ILMU KEPOLISIAN, KRIMINOLOGI, DAN
HUKUM PIDANA
1. Sekilas-Pintas Perkembangan Kriminologi, Sebagai Ilmu,
Profesi, Aplikasi, Keahlian dan Kesarjanaan ...................... 93
iv Menyelaraskan Pembaruan Hukum
2. Sekedar Catatan Tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal
dan Asas-Asasnya ................................................................ 99
3. Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya di Indonesia ........ 101
4. Polisi, Birokrasi, Profesionalisme dan
Kebudayaan Polisi ............................................................... 109
5. Kajian Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya:
Mengharapkan Keterpanggilan Angkatan Muda Polri
dalam Transformasi Organisasi Kepolisian ........................ 111
6. Pembaharuan Pendidikan Tinggi Kepolisian di Indonesia
Menghadapi Tantangan Abad Ke-21 .................................. 119
7. Kepemimpinan POLRI dalam Memantapkan
Kepemimpinan Guna Akselerasi Strategi POLMAS
dalam Rangka KAMDAGRI ................................................. 127
8. Polmas Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Implementasi
Penegakan Hukum............................................................... 131
9. Cyber Crime: Intelectual Property Rights, E-Commerce ... 143

III. KORUPSI DI INDONESIA DAN REFORMASI
DI BIDANG PERADILAN
1. Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia (Corruption
in the Indonesian Legal System........................................... 147
2. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi PBB Tentang
Anti-Korupsi ........................................................................ 167
3. Reformasi Hukum Menyeluruh dan Pemulihan Ekonomi ... 169
4. Beberapa Catatan Tentang Supremasi Hukum, Hak Asasi
Manusia dan Penyelenggaraan Peradilan dalam
Era Globalisasi ..................................................................... 173
5. Menegakkan Kembali Citra Kekuasaan Kehakiman :
Peranan Pengadilan dalam Negara Indonesia Baru
(Sebuah Saran Kepada Ketua Mahkamah Agung RI .......... 179
6. Memberdayakan Badan Peradilan Indonesia dalam
Rangka Penegakan Supremasi Hukum Menuju
Masyarakat Indonesia Baru ................................................. 183
7. Kekuasaan Kehakiman dalam Era Reformasi Peranan
Pengadilan dalam Negara Berdasarkan Atas Hukum ........ 187
8. Hakim Ad-Hoc dalam Sistem Peradilan di Indonesia ........ 193
9. Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Menegakkan
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga
Perilaku Hakim di Indonesia (Membentuk Kembali
Peradilan Indonesia – Suatu Pengamatan Yuridis – Sosial .... 199
10. Rancangan Peraturan Tentang Pedoman Etika dan
Perilaku: Menjauhkan Diri dari Yang Haram (Suatu
Pengamatan Yuridis-Sosial ................................................. 213
11. Beberapa Catatan Kecil (Untuk Diskusi) dalam Rangka
Pendirian Pusat Mediasi Nasional (PMN) .......................... 223
Daftar Isi v
12. Perlu Ada Reformasi Tentang Fungsi Penuntutan
di Indonesia ......................................................................... 227
13. Prospek Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(PTPK) di Masa Yang Akan Datang..................................... 233
14. Beberapa Catatan Terhadap RUU Tentang Profesi
Advokat (Konsep Sub Tim RUU advokat-38 pasal) ........... 239
15. Masa Depan Advokat Indonesia dalam Kaitan dengan
RUU Advokat dan Rencana Sistem Peradilan Terpadu ..... 243
16. Etika Profesi Menjunjung Kehormatan Advokat ................ 247
17. Organisasi Advokat Indonesia: “Quo Vadis?”
– Hendak Ke Mana? ............................................................ 257
18. Apakah Komunitas Advokat Indonesia ditakdirkan
mempunyai “multi- bar association”? ................................. 265
IV. PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN PERLUNYA
DIADAKAN PEMBARUAN
1. Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaruan
Hukum Indonesia ................................................................ 273
2. Tujuan Pendidikan Hukum: Akademi Atau Profesi? .......... 279
3. “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Menyembatani
Pengembangan Ilmu dan Keahlian Praktis” ....................... 285
4. Tantangan Bagi Profesi Hukum Membantu Pendidikan
Tinggi Hukum di Indonesia ................................................. 289
5. Manajemen Pengamanan Informasi Ditinjau dari
Aspek Hukum ...................................................................... 295
6. Memanfaatkan Asean Law Association (ALA) Untuk
Meningkatkan Kapasitas Komunitas Hukum Indonesia .... 303
7. Padmo Wahjono Teman Sejawat
Yang Mendukung Inovasi .................................................... 311
8. Prof. Bismar Siregar Hakim Teladan yang Dikagumi ......... 321
V. PENUTUP:
MENJADI GURU BESAR DAN MENDAPAT
KEHORMATAN NAMA GEDUNG
1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia
(Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam
batas-batas toleransi) .......................................................... 325
2. Sambutan Prof. Mardjono Reksodiputro Sabtu,
4 april 2009 di Salemba (Peresmian Gedung
Mardjono Reksodiputro) ..................................................... 347
3. Sekilas Tentang Asal-Usul Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia (Gedungnya menjadi Program
Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia,
di Kampus Salemba) ............................................................ 351
vi Menyelaraskan Pembaruan Hukum
vii
Pengantar Ketua
Komisi Hukum Nasional
Prof. MARDJONO yang saya kenal
Memenuhi permintaan Tim Penerbit dari Komisi Hukum Nasional
RI, dengan senang hati saya menulis sekapur sirih untuk bukunya Prof.
Mardjono Reksodiputro. Saya sudah lupa kapan kita mulai berkenalan.
Kalau tidak khilaf, kira-kira pada tahun 1978 ; jadi sudah lebih dari 30
tahun yang lampau.
Kebetulan disiplin ilmu yang kita asuh di Fakultas Hukum, Prof.
Mardjono di FH-UI, dan saya di FH-UNAIR, adalah sama yaitu Kriminologi.
Dalam organisasi yang kita dirikan bersama yaitu Asosiasi Kriminologi
Indonesia (AKI), panggilan Prof. Mardjono yang akrab disapa dengan nama
panggilan Boy, beliau berfungsi sebagai Sekretaris dan saya sebagai Ketua.
Orangnya berpenampilan tenang, tidak suka “neko-neko”, cermat
dalam pekerjaan, termasuk dalam karya tulis, ibarat seorang birokrat sejati.
Ketika saya berbeda pendapat secara ilmiah dengan Sdr Mulyana dari FH-
UI tentang Kriminologi Marxis yang saya tolak berdasarkan kondisi di
zaman Orde Baru, Prof. Mardjono ingin agar Mulyana dan saya tidak perlu
angkat kapak perang. Interaksi dalam AKI, organisasi Konsorsium Ilmu
Hukum, dan dalam Badan Kerjasama Belanda dengan Indonesia, saya jadi
Program Manager Hukum Pidana dan Kriminologi membuat saya lebih
kenal dekat dengan Prof. Mardjono.
Itulah sebabnya, ketika Presiden Abdurrahman Wahid meminta dan
menunjuk saya untuk membentuk Komisi Hukum Nasional – RI pada akhir
tahun 1999, di mana pada waktu itu belum tersedia dana untuk memutar
roda kegiatan KHN, saya lalu teringat pada Prof. Mardjono. Dengan senang
hati saya setuju permintaan beliau agar Prof. Mardjono diangkat sebagai
viii Menyelaraskan Pembaruan Hukum
Sekretaris KHN. Sebagai seorang birokrat sejati dengan integritas yang
dapat dipertanggungjawabkan, roda kegiatan KHN saya percayakan dan
serahkan sepenuhnya kepada beliau.
Watak yang tenang khas Jawa dapat dilihat dari gaya pekerjaannya
sebagai Sekretaris KHN. Hal itu tercermin pula dari pola penulisan beliau
yang tidak suka “neko-neko” alias selalu “zakelijk objectief”. “Proficiat”
untuk karya tulis Prof. Mardjono Reksodiputro yang patut disimak bertalian
dengan Problematik Pembaharuan Hukum.
Jakarta, Mei 2009
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA
ix
Prawacana/Prakata
Saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia tanggal 11 November 1961 (48 tahun yang lalu) dan bekerja di
FHUI sejak tahun 1959 sebagai asisten mahasiswa. Bulan Agustus 1965
saya melanjutkan studi di Amerika Serikat.
Setelah saya kembali dari studi Kriminologi di University of
Pennsylvania tahun 1967, saya merasa perlunya untuk menyampaikan
berbagai pemikiran saya dalam bentuk tertulis. Kesempatan yang diberikan
kepada saya banyak sekali. Terdapat Seminar Nasional Kriminologi,yang
diprakarsai oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,
terdapat pula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang waktu itu masih
menempati gedung di Ciputat, ada pula perkembangan konsepsi
Pemasyarakatan Narapidana (waktu itu dikenal sebagai Sistem Pembinaan
Tuna Warga) di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (dengan Kampus di Jl
Percetakan Negara), dan tentunya perkembangan akademik di universitas
saya sendiri UI (pada waktu itu dengan Kampus Salemba dan Kampus
Rawamangun). Karena latar belakang pendidikan saya adalah hukum dan
kriminologi, maka tulisan-tulisan saya juga berkisar pada masalah-masalah
kriminologi, penologi, dan hukum pidana.
Lembaga yang mengirim saya belajar di luar negeri adalah Lembaga
Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Kampus Salemba.
Dengan sendirinya ke sana pula saya kembali setelah menyelesaikan Master
of Arts in Criminology. Lembaga yang didirikan tahun 1948 sebagai lembaga
multi-disiplin (Ilmu Kedokteran,Ilmu Kimia,Ilmu Hukum Pidana, dan
Kriminologi) itu, pada tahun 1975 ditempatkan langsung di bawah Rektor
UI dan beberapa waktu kemudian mendapat gedung sendiri bertingkat
empat di Kampus Salemba (sejak April 2009, gedung LKUI dikenal sebagai
“Gedung Mardjono Reksodiputro”) dan sekarang dipergunakan untuk
Program Pascasarjana FISIP-UI.
x Menyelaraskan Pembaruan Hukum
Gedung (lama) Lembaga Kriminologi di Salemba ini juga adalah
tempat kelahiran dua jurusan (sekarang departemen) di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Kriminologi (prarkarsa Paul Moedikdo) dan
Kesejahteraan Sosial (prakarsa C.L.Rudolph). Melalui kegiatan-kegiatan di
gedung ini serta kedua jurusan FISIP tersebut saya mendapat dorongan
untuk menulis sejumlah karangan yang terutama dimaksudkan untuk
sesama teman sejawat dan para mahasiswa saya.
Setelah saya menyelesaikan tugas sebagai Dekan FHUI (1984 –
1990), saya diminta menjadi Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum,Dep.
Pendidikan dan Kebudayaan (1990-2000) oleh Ketua Konsorsium Prof
Mochtar Kusumaatmadja. Setelah tugas ini selesai, kemudian dilanjutkan
menjadi Ketua Komisi Disiplin Ilmu Hukum (2000-2002).Di sini pulalah
saya didorong untuk menulis tentang pendidikan hukum di Indonesia.
Pada waktu lahirnya Program Pascasarjana/Magister Ilmu Kepolisian
di UI, maka saya diminta untuk menjadi Ketua Program Studinya (1996-
2006) dan kembali disini saya pun didorong untuk menulis, baik untuk
teman sejawat maupun untuk para mahasiswa pada umumnya.
Saya beruntung terlibat pula dalam persoalan reformasi bidang hukum
karena diajak oleh Prof J.E.Sahetapy dalam Komisi Hukum Nasional sejak
tahun 2000. Dengan sendirinya dalam kegiatan KHN ini saya juga didorong
untuk menulis.Masalahnya memang menjadi agak lain, karena menyangkut
program-program mendasar untuk reformasi hukum Indonesia. Namun,
saya beruntung pula, karena pernah melakukan riset tentang “Refomasi
Hukum Di Indonesia” untuk Bappenas R.I. bekerjasama dengan Bank
Dunia (IDF Grant no 28557) pada tahun 1996 (sebelum lengsernya Presiden
Suharto). Proyek yang berlangsung satu tahun ini dikerjakan bersama
oleh Kantor Hukum “Ali Budiardjo,Nugroho,Reksodiputro” dan Kantor
Hukum “Mochtar,Karuwin,Komar” dan dibantu oleh CYBERconsult yang
menangani riset lapangan dan administrasinya. Proyek ini dikenal sebagai
“Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia” dan dijadikan
juga sebagai landasan awal pemikiran-pemikiran KHN R.I. melakukan
kajian-kajian untuk reformasi di bidang hukum di Indonesia.
Tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis dengan latar belakang yang sangat
bervariasi seperti diuraikan di atas. Dimulai dengan pemikiran tentang perlunya
pembaruan dalam hukum pidana Indonesia, disusul tentang Ilmu Kepolisian,
Kriminologi,dan Hukum Pidana. Bab berikut adalah tentang masalah Korupsi
dan Reformasi di Bidang Peradilan, dan kemudian tentang Pendidikan Tinggi
Hukum serta perlunya ada Pembaruan di bidang ini. Bab penutup adalah a.l.
pemikiran saya pada Pidato Pengukuhan Gurubesar (30 Oktober 1993). Karena
itu mohon para Pembaca memaklumi berbagai macam konteks di mana
tulisan-tulisan tersebut disampaikan. Kepada Tim KHN yang telah berupaya
mengumpulkan dan menyunting karangan-karangan saya, disampaikan terima
kasih. Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini masih bermanfaat untuk generasi
muda yang sekarang bertanggungjawab merintis sistem hukum Indonesia yang
lebih baik untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia.