Mencari dan Menjadi Hukum

692 Pages·2016·9.66 MB·Indonesian

MENCARI DAN MENJADI HUKUM INDONESIA
Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi

OLEH :
Dr. OK. SAIDIN, SH, M.Hum

Dengan Kata Pengantar :
Prof. Dr. Mariam Darus, SH, FCBArb

1
RENUNGAN :
PENERAWANGAN MASA DEPAN HUKUM INDONESIA

Menulis sebuah hasil pemikiran dari “pemikir besar” tentang
hukum bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Disamping harus
membaca semua karya-karyanya,juga harus disertai pengalaman bertukar
pikiran dengan yang bersangkutan. Sayangnya bertukar pikiran dengan
seorang Mahadi tidak penulis alami dalam kurun waktu yang panjang.
Adalah pada pertengahan tahun 1986, penulis baru mengenal
lebih dekat dengan Prof. Mahadi. Kala itu penulis duduk pada semester
akhir pada tahun-tahun kuliah di Fak. Hukum USU, tempat Prof. Mahadi
mengabdikan ilmu pengetahuannya.
Mata kuliah Filsafat Hukum adalah mata kuliah yang disebutnya
sebagai mata kuliah “pembulat studi” yang harus diikuti oleh mahasiswa
setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus dari ujian skripsi. Buku
Roscoe Pound oleh beliau diwajibkan untuk dibaca dan diringkas
kemudian saya selaku mahasiswa ketika itu harus mengikuti ujian lisan
dengan beliau. Meskipun sebelumnya ketika menyelesaikan skripsi pada
jenjang pendidikan S1, Prof. Mahadi adalah salah satu responden
wawancara yang saya pilih. Kedekatan-kedekatan lain yang juga pernah
saya alami dengan beliau adalah ketika beliau menjabat rektor
Universitas Amir Hamzah dan saya sudah mulai ikut mengajarkan mata
kuliah sosiologi di universitas tersebut di bawah asuhan OK. Chairuddin
dan T. Mansyurdin. Kedua tokoh yang disebut terakhir ini adalah anak
2
didik Prof. Mahadi dan mengasuh mata kuliah Sosiologi di bawah
kewibawaan Prof. Mahadi. Oleh karena itu, oleh kedua tokoh ini, saya
selalu harus berurusan dengan Prof. Mahadi untuk sedikit menyelesaikan
hal-hal yang berkaitan dengan Universitas Amir Hamzah dan persoalan-
persoalan akademis dan yayasan yang berhubungan dengan kampus
tersebut.
Pada tahun-tahun berikutnya setelah saya lulus dari Program
Pendidikan S1 di Fakultas Hukum USU, saya diterima sebagai staf
pengajar di Universitas Sumatera Utara, tepatnya pada tahun 1989.
Persentuhan pemikiran dengan Prof. Mahadi terus bergulir baik dalam
diskusi-diskusi ilmiah maupun dalam diskusi-diskusi non terstruktur dan
itu terus berlangsung selama beberapa tahun. Saya semakin akrab dengan
beliau ketika saya bersama OK. Chairuddin menulis sebuah buku yang
bertemakan Sosiologi Hukum. Buku yang kami tulis itu kemudian
diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta (1989), dengan kata pengantar
Prof. Mahadi. Tahun-tahun berikutnya setelah saya mengikuti berbagai
seminar di Jakarta, betapa pentingnya pengajaran tentang Sosiologi
Hukum untuk memahami hukum secara empirik. Sayangnya, ketika itu
ada mimpi saya sampai hari ini – yang belum terwujud - di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara belum dibuka program studi atau
program kekhususan tentang Studi Hukum dan Masyarakat. Padahal
pada tahun-tahun itu, di berbagai Fakultas Hukum di Pulau Jawa telah
mengembangkan bidang kajian ini. Di Universitas Indonesia dimotori
3
oleh Prof. Soerjono Soekanto, di Universitas Diponegoro dimotori oleh
Prof. Satjipto Rahardjo.
Saya pernah mengusulkan bersama-sama dengan Dr. Edy Ikhsan,
SH, MA, agar program studi yang sama dibuka di Fakultas Hukum USU,
namun usulan saya tersebut belum dapat terwujud. Namun pada awal
tahun 2016 nanti, setelah berdiskusi panjang dengan pimpinan Fakultas,
mudah-mudahan mimpi itu dapat diwujudkan. Akhirnya pada tahun
1991 saya bersama kawan-kawan pengajar mata kuliah sosiologi dan
antropologi di Fakultas Hukum USU mendirikan satu kelompok studi,
yang diberi nama Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat (KSHM).
Salah satu aktivitas kelompok studi ini adalah menerbitkan majalah yang
kami beri nama “Mahadi” untuk mengenang dan mengabadikan nama
beliau. Majalah ini kemudian secara rutin terbit 4 kali dalam satu tahun.
Sampai saat ini, majalah ini telah berusia 25 tahun dan terus rutin terbit
secara berkala.
Banyak guru besar yang menghabiskan waktu untuk berfikir
akademis untuk pengembangan hukum dan pengembangan ilmu hukum.
Prof. Mahadi adalah satu dari sekian banyak guru besar ilmu hukum di
negeri ini yang mencurahkan perhatiannya terhadap pembangunan
hukum dan pengembangan ilmu hukum. Studi dalam bidang hukum adat
termasuk pada bidang kekhususan yang dipercayakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional pada beliau. Berbagai tulisan tentang
penelitian hukum adat telah banyak beliau lahirkan. Ada semacam
amanah beliau yang harus dikembangkan ke depan yakni harus kembali
4
ke hukum adat, hukum rakyat yakni hukum yang hidup di tengah-tengah
masyarakat lokal dengan segala keberagamannya. Atau dalam
terminologi tulisan kami sebut sebagai hukum lokal.
Hukum tidak memiliki wajah satu tapi hukum selalu memiliki
wajah yang banyak. Hukum tidak bisa dipahami dari satu perspektif atau
dari satu paradigma saja, karena hukum memiliki multi paradigma.
Demikian butir pemikiran beliau yang dapat kami tangkap dari berbagai
tulisan beliau. Jika hukum hendak dipahami secara utuh, maka
pendekatan filsafat hukum, studi hukum normatif dan studi hukum
sosiologis empirik studi perbandingan hukum bahkan studi politik
hukum serta studi sejarah hukum harus dilakukan secara bersama-sama.
Tidak mudah untuk mencapai kesempurnaan dalam merumuskan cita-
cita pembangunan hukum nasional. Karena dalam idealisme itu terselit
berbagai-bagai aspek yang meliputi aspek kesejarahan, aspek politis dan
aspek ekonomis. Kesemua itu kata Prof. Mahadi harus menjadi pisau
analisis untuk meletakkan posisi dan kedudukan hukum di tengah-tengah
masyarakat.
Pepatah-pepatah lama dari suku bangsa atau etnik di Indonesia
dapat dijadikan bahan-bahan hukum untuk kemudian ditarik sebagai asas
hukum. Asas hukum ini kemudian dijadikan dasar untuk
menggantungkan norma hukum. Norma hukum dapat diturunkan dari
asas-asas hukum yang diabstraksi dari petatah-petitih dari berbagai
pepatah yang tumbuh di berbagai suku bangsa di Indonesia.
5
Lembaran-lembaran media massa yang bernuansa hukum tak
pernah luput dari perhatian beliau. Hampir semua buku-buku tulisan
beliau mengutip dari berbagai klipping koran. Terlihat sederhana
memang cara beliau mengumpulkan bahan-bahan hukum, tapi
didalamnya tersirat sebuah ketajaman analisis betapa jika hendak melihat
hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, lembaran media cetak
yang setiap hari menampilkan tulisan dan berita-berita tentang
penegakan hukum adalah fakta empirik yang dapat dijadikan bahan
hukum untuk melahirkan studi-studi ilmiah tentang hukum. Metode ini
lazim dikenal dengan metode content analysis (analisis isi) dalam
penelitian ilmiah. Sayangnya metode ini tidak segera dikembangkan
dalam pengajaran-pengajaran metodologi penelitian ilmu hukum di
Indonesia.
Prof. Mahadi telah meninggalkan banyak karya akademis.
Pemikiran beliau tersebar di berbagai-bagai tulisan dan didengar serta
diingat oleh tiap-tiap orang yang pernah mengikuti pidato-pidatonya
dalam berbagai seminar dan dalam ruang kuliah. Akan tetapi apakah
pemikiran-pemikian ini masih berguna atau masih perlu diingat atau kita
lupakan lalu terkubur bersama kepergian beliau menghadap keharibaan
Ilahi Rabbi ? Inilah yang melatarbelakangi mengapa penulis hendak
menulis buku ini, penulis ingin untuk menghidupkan kembali pemikiran-
pemikiran beliau. Lewat pemikiran-pemikian beliau kita dapat
memberikan pencerahan terhadap pembangunan hukum dan
pengembangan ilmu hukum ke depan.
Prof. Mahadi sebagai manusia tak dapat dihadang harus menemui
ajalnya, akan tetapi, pemikiran beliau tidak pernah mati, tidak pernah
6
terkubur bersama kepergiannya. Pemikirannya tetap hidup. Hidup dalam
kalbu dan jiwa orang-orang yang pernah bersentuhan pemikiran
dengannya. Studi hukum adat yang menggambarkan pluralisme hukum
akan membantu penegakan hukum di negeri ini. Kemelut pertanahan,
kemelut pemerintahan, krisis ekonomi, krisis politik bahkan sampai pada
krisis moral, sebenarnya tidak lebih dari pemaksaan negara agar berlaku
hukum yang tunggal, hukum yang terkodifikasi dan berlaku secara
unifikasi. Adalah sebuah utopia atau sebuah idealisme yang tidak
berdasar untuk bisa menciptakan hukum yang berlaku secara unifikasi
dalam masyarakat yang plural. Di banyak negara, konsep hukum yang
demikian gagal diterapkan. Eropa yang kita kenal masyarakatnya sebagai
masyarakat yang homogen, iklim dan geografis yang relatif sama, tapi
gagal membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa dengan sistem hukum
tunggal. Hukum hanya mampu menyatukan mata uang Eropa tapi gagal
menanggulangi krisis ekonomi Eropa. Kasus krisis ekonomi Yunani
kemudian terimbas ke berbagai belahan wilayah negeri di Eropa, bahkan
dunia mendapat imbasnya. Kini banyak negara Eropa yang tergabung
dalam MEE ingin kembali pada format Eropa yang lama.
Pembentukan WTO/GATT 1994 juga telah membuktikan betapa
hukum atau peraturan yang tunggal untuk mengatur organisasi
perdagangan dunia dan tunduk pada kesepakatan-kesepakatan yang
dicapai dalam Uruguay Round ternyata hanya tinggal dalam gagasan
idealisme. Masing-masing negara peserta konvensi tersebut akhirnya
memilih apa yang terbaik buat negerinya. Demikian juga tentang
penegakan hak asasi manusia yang kerap kali harus merujuk pada
suasana nasional dan tradisional di negara masing-masing.
7