Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU

345 Pages·2012·5.62 MB·Indonesian

MUQODDIMAH

)

، هِ للا دِ بْعَ نِ بْ دمَّ حَ مُ اَندِ ّيسَ ، هِ للا لِ وْسُ رَ ىلَعَ مُ َالسَّ لاوَ ةَُالصَّ لاوَ ، هِّ لِ ل دُ مْ حَ لا
:دُ عْ بَ امَّ ٔا ، هَُالاوَ نْ مَ وَ هِ بِحْ صَ وَ هِ ِلٓا ىلَعَ وَ

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926
M, sebagai organisasi tertua dan terbesar di dunia yang memiliki
masa puluhan juta umat. Dalam perjalanannya bukan berarti tidak
mengalami berbagai problematika. Problem-problem yang terjadi di
tubuh NU cukup beragam. Ada yang memang sudah warisan dari
orang-orang terdahulu, yang banyak orang tidak berusaha untuk
memahami dan mempelajarinya, ada juga problem-problem tersebut
muncul dari kalangan eksternal ataupun dari kalangan internal NU
itu sendiri. Mulai dari sulitnya menertibkan pengaturan secara
organisatoris dan administratif sampai kepada usulan mengulang
kembali makna "Nahdhoh", mengkritisi Qonun Asasi warisan Syaikh
Hasyim Asy'ari serta menghapus dua madzhab Abu Hasan al-
Asy‟ari dan Abu Mansur al-Maturidi serta Madzahibul Fuqaha‟ al-
Arba‟ah.
Selanjutnya, sejumlah perubahan besar terjadi di kalangan NU.
Perubahan-perubahan tersebut dimotori oleh gerakan kalangan

muda NU yang mempunyai latar belakang pendidikan campuran:
Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU
pesantren dan pendidikan modern. Mereka seakan-akan menjadi
counter part kalangan ulama tradisional dalam mendinamisasi NU.
Perubahan itu tidak hanya menyangkut organisasional, bahkan
sudah mempertanyakan pola yang selama ini dianggap baku. Sistem
bermadzhab contohnya, terus-menerus dikritisi oleh kaum pemikir
modern yang datang dari kalangan NU sendiri.
Untuk menindak lanjuti keputusan Khitthah NU 1926 di
Situbondo, NU membentuk organisasi yang bernama Lakpesdam
(Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), sebuah
organisasi sayap NU yang bertujuan mengimplementasikan Syu'un
Ijtima'iyah dalam praktik nyata. Desain awal Lakpesdam sebetulnya
menyerupai LSM dimana aktivitasnya ditujukan terhadap
pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan
kewirausahaan, pertanian, tambak udang, dan sejenisnya.
Lakpesdam pun tidak tanggung-tanggung menjalin hubungan
dengan lembaga donor milik kafirin, Asia Fondation.
Begitu juga liberalisasi politik yang terjadi pada masa reformasi,
langsung dimanfaatkan oleh Gus Dur untuk membangun sebuah
kekuatan partai politik yaitu PKB. Kendati tidak resmi menyatakan
diri sebagai partai NU. Tidak dapat dipungkiri, pada awalnya, PKB
adalah partai resmi NU dimana pembentukannya PBNU turut aktif
membidaninya. Kegagalan Gus Dur mempertahankan kursi
kepresidenan dan gagalnya Hasyim Muzadi menjadi wakil presiden
berpasangan dengan Megawati, tampaknya membuat perpolitikan
NU mulai mendera.
Keputusan kembali ke Khitthah 1926 tidak hanya memutar
bandul politik NU. Dampak lain yang perlu mendapat perhatian
adalah liberalisasi dan sekularisasi pemikiran keagamaan yang telah
ditanamkan oleh Gus Dur.
Sebagai contoh, dalam sebuah seminar tentang Islam dan politik
di Indonesia, di Cornel University, 12 April 1992, Gus Dur
mengatakan bahwa NU akan selalu menghindari formalisasi ajaran
Islam di dalam peraturan perundang-undangan Negara.
Menurutnya, setiap upaya untuk menformalkan ajaran Islam ke
dalam perundang-undangan negara akan bersifat diskriminatif
terhadap kelompok lain. Contohnya adalah gagasan tentang undang-
undang zakat yang memungkinkan warga negara Islam memperoleh
potongan pajak atas sejumlah zakat yang telah dibayarkan. "Kalau
orang Islam boleh mendapat potongan, bagaimana dengan penganut
Informasi, Penyimpangan dan Jawabannya
agama selain Islam?" Kata Gus Dur sambil menambahkan "Dalam
suatu negara harus hanya ada satu hukum yang tidak membedakan agama,
ras dan keyakinan politik rakyatnya".
Gagasan Gus Dur semacam itulah yang menurut sejumlah tokoh
NU sebagai salah satu contoh sekularisme yang dikembangkan di
tubuh NU. Anwar A. Dulmanan, koordinator Forum Generasi Muda
NU, mengatakan, "saat ini telah terjadi sekularisme ditubuh NU,
buktinya banyak kalangan NU, terutama kalangan mudanya yang
dengan tegas menolak agama dijadikan sebagai landasan politik dan
dengan tegas menghendaki tatanan politik sekuler. Salah satu
alasannya adalah akan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok
non-Islam dan menjadikannya sebagai warga negara kelas dua. Ini
akan mengancam kesatuan Negara."
Penyebaran sekularisme di tubuh NU inilah yang tampaknya
dikawatirkan oleh KH. Yusuf Hasyim, paman Gus Dur. Praktek do'a
bersama sejumlah penganut agama. Masuknya Gus Dur sebagai
pengurus di beberapa organisasi Yahudi. Juga langkah politik Gus
Dur dalam mendukung Mega dan kelompok Nasionalis-Sekuler. Tak
heran jika mendapat sorotan tajam dari kalangan ulama NU. "Warga
NU harus bersikap kritis terhadap langkah politik Gus Dur tersebut,
baik itu berupa taktik sesaat apalagi kalau bersifat pemikiran
konseptual yang mendasar," kata Sholahuddin Wahid.
Gus Sholah mengatakan, "Mega dan kelompok Nasionalis-
Sekuler secara konsisten menolak masuknya Syari'at Islam ke dalam
legislasi nasional. Tahun 1973 kelompok Nasionalis-Sekuler
mengajukan rancangan Undang-undang Perkawinan yang ditolak
keras oleh umat Islam, termasuk NU. Tahun 1989 kelompok ini juga
menentang rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan
Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional.
Selanjutnya Gus Sholah mengatakan, “Pemikiran politik Gus
Dur didasarkan pada visi politik yang demokratis, sekuler dan
nasionalis. Bahkan sudah ada komitmen antara Gus Dur dengan
kelompok Nasionalis-Sekuler dan ABRI untuk menjadikan Indonesia
sebagai masyarakat sekuler. Padahal sebelumnya, Gus Dur belum
menentang legislasi ajaran Islam. Pada Agustus 1975 Gus Dur
menulis sebuah artikel di Majalah Prisma dengan judul "Menjadikan
Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan".
Kritik terhadap sekularisme Gus Dur juga dikemukakan oleh

Gus Ishom Hadzik, pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang.
Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU
Ia mengatakan, "Kecemasan Gus Dur bahwa dukungan terhadap
partai agama bakal melahirkan formalisasi ajaran agama dan
mengancam integrasi nasional, sebetulnya amat berlebihan, aneh tapi
nyata. Sementara fenomena Islamfobia sedikit banyak sudah lenyap
dari pikiran tokoh Nasionalis-Sekuler, Gus Dur justru masih
menyimpan kecurigaan".
Begitu juga penyebaran paham Pluralisme yang diusung Gus
Dur sudah menyebar dan menjadi kegiatan keagamaan di kalangan
umat Islam, dengan dalih ukhuwah, toleransi dan sosial
kemasyarakatan.[1]
Dampak Pluralisme adalah pendangkalan aqidah. Di negeri ini,
doa bersama lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh NU bukan
pemandangan asing lagi. Baru-baru ini acara serupa diselenggarakan
di Sidoarjo yang melibatkan seorang tokoh NU, Hasyim Muzadi.
Acara yang diberi tema "Forum Silaturahmi Nasional Lintas Agama" itu
dihelat di GOR Sidoarjo pada hari Jum‟at, 22 Januari 2010. Acara
yang dihadiri oleh menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan
Gubernur Jatim Soekarwo itu dalam rangka mendo‟akan Gus Dur.
Sebelumnya dia juga pernah hadir pada acara do'a bersama di
Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan
dengan HUT RI ke-53, dan hadir di acara tersebut Pendeta Wismo
(Kristen), Romo Kurdo (Katolik), Parisada Hindu Indonesia (Hindu),
dan Bingki Irawan (Konghucu).
Keterlibatan PBNU di bawah Ro'is Aam KH. Sahal Mahfudz dan
Ketua Umumnya, KH. Hasyim Muzadi sebagai penyelenggara
kegiatan do'a bersama antar umat beragama juga pernah terjadi.
Acara do'a bersama lintas agama yang bertema "Indonesia Berdo'a"
di Jakarta 6 Agustus 2000 itu pun menuai protes di kalangan ulama-
ulama NU. Para ulama NU prihatin terhadap elit NU yang sudah

tidak lagi menghiraukan ayat-ayat Allah dan peringatan dari Nabi

Muhammad . Sebagai pengurus PBNU, mestinya mereka tahu
bahwa pada Muktamar NU ke-30 di Kediri telah memutuskan
tentang keharaman melakukan kegiatan do'a bersama lintas agama.[2]
Begitu juga adanya pendirian tiga gereja ilegal di Pandaan
Pasuruan yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tiga gereja tersebut

1). As'ad Said Ali, Pergolakan di Jantung Tradisi NU.
2). Surat PCNU Kodya Surabaya kepada PBNU, tertanggal 23 Jumadhil Ula 1421 H/

23 Agustus 2000 M.
Informasi, Penyimpangan dan Jawabannya
dipermasalahkan oleh warga setempat, bahkan keberadaannya yang
ilegal sangat meresahkan masyarakat. Karena sebelumnya, sudah
ada dua gereja resmi, sehingga masyarakat pun mengirim surat
protes kepada pihak pemerintah daerah Pasuruan, namun
pemerintah kesannya diam tanpa ada tanggapan. Yang menjadi
keheranan masyarakat Pandaan adalah apa yang dilakukan KH.
Hasyim Muzadi selaku Ketua Tanfidziyah PBNU, yang tiba-tiba
mendatangi tempat ibadah umat Kristiani yang jumlahnya hanya
lima orang tersebut dalam rangka memberi dukungan keberadaan
gereja ilegal tersebut sekaligus meresmikannya tanpa adanya
konfirmasi sebelumnya dengan masyarakat setempat. Berita
pembelaan Ketua Tanfidziyah PBNU ini sempat dirilis oleh Koran
Radar Bromo.
Kerjasama antara PBNU dengan Syi‟ah juga pernah terjadi
dalam acara Konferensi Ulama Sunni-Syi'ah pada hari Selasa-Rabu 3-
4 April 2007 di Bogor. Acara yang diprakarsai oleh NU serta
didukung oleh Muhammadiyah dan Pemerintah itu dalam rangka
meredam konflik yang berkepanjangan antara Sunni-Syi'ah di Irak
dan pentingnya menggagalkan upaya musuh dalam memecah belah
muslimin.
Sebagaimana komentar Kyai Hasyim bahwa pernyataan Syaikh
Yusuf Qardlawi saat kunjungannya ke Indonesia Januari 2007, bahwa
kaum Syi'ah Irak telah membantai kaum Sunni di Irak, dan juga
pernyataan beliau bahwa Al-Qur'an yang ada di Iran telah
mengalami distorsi (tahrif). Ungkapan Syaikh Yusuf Qardlawi saat
Muktamar Doha, Qatar pada bulan Januari 2007, menurut kyai
Hasyim adalah pernyataan yang provokatif.
Terselenggaranya konferensi tersebut sebagai implementasi dari
pernyataan presiden SBY saat menjamu presiden Goerge Bush dalam
kunjungannya di Bogor. Menurutnya masalah Irak bukan hanya
tanggung jawab AS tapi juga menjadi tanggungjawab dunia.
Acara serupa juga pernah diselenggarakan di Hotel Sultan
Jakarta, 1921 Desember 2009. Acara yang bertema "Konferensi
Persaudaraan Muslim Dunia" ini menurut Hasyim merupakan bentuk
kerjasama antara PBNU dengan At-Taqrib Baina Madzahib Al-
Islamiyyah yang berpusat di Iran dan beraliran Syi'ah. Di hadapan
PWNU seluruh Indonesia cak Hasyim mengatakan bahwa konferensi
yang sedang berlangsung merupakan bagian dari kegiatan
International Conference Of Islamic Scholars (ICIS) pra-Muktamar
Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU
NU yang ke-32. Selanjutnya cak Hasyim yang juga selaku presiden
ICIS mengatakan, "Kalau kita kerjasama dengan kelompok Syi'ah,
bukan berarti kita menjadi Syi'ah. Paling tidak dengan mengadakan
pertemuan dengan Syi'ah, kita bisa mengetahui apa yang mereka
mau, dan posisi kita setara, kita tidak berada di bawah." [3]
Tidak heran, jika banyak kalangan yang menuduh Kyai Hasyim
telah menyeberang ke Syi'ah karena seringnya cak Hasyim membela
kelompok Syi'ah dengan sering mengunjungi kaum Syi'ah di Irak
dan Iran. "Saya ke Irak dan Iran bukan untuk membela Syi'ah, saya
tidak membela Syi'ah sebagai ajaran, tapi saya membela Syi'ah
sebagai masyarakat yang terjajah", kata cak Hasyim saat menghadiri
peringatan seratus hari wafatnya KH. Yusuf Hasyim. Dirinya
menemui kelompok Sunny-Syi'ah justru untuk mendamaikan
mereka, kilahnya.

Kyai Hasyim Muzadi telah melakukan kebohongan besar, justru
kelompok Sunni di Irak-lah yang dijajah dan dihabisi oleh kelompok
Syi'ah dengan kejam dan sadis, begitu juga kelompok Sunni di Iran,
dijajah dan dihilangkan seakan-akan yang ada hanya kelompok
Syi'ah.

Penolakan formalisasi Syari'at Islam juga datang dari tokoh-
tokoh Islam sendiri. Pada tanggal 10 Agustus 2002 beberapa orang
Liberal berkumpul di Hotel Indonesia, di antaranya: KH. Hasyim
Muzadi (Ketua PBNU), Syafi'i Ma'arif (Ketua Muhamadiyyah),
Masdar Farid Mas'udi (Pengurus PBNU), Ulil Abshar Abdalla
(Lakpesdam NU), dan beberapa orang dari Yayasan Paramadina
milik Noerkholis Majid. Mereka membuat pernyataan dengan pers
bahwa mereka menolak Syari'at Islam secara legal. Menurut mereka,
jika Syari'at Islam dilaksanakan akan menimbulkan bahaya dan
menimbulkan kemunafikan.

Penolakan berlakunya Perda-perda Syari‟at yang meliputi
Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Ekonomi Syari‟at dll
dan keberhasilan penerbitan surat berharga Syari'at negara. Juga
mendapat perlawanan dan penolakan dengan dikomandani oleh PDS
dan PDIP serta beberapa anggota fraksi PKB dan fraksi Golkar,
mereka meminta pimpinan DPR agar menyurati Presiden untuk
membatalkan Perda-Perda Syari‟at tersebut, kata ketua fraksi PDS

3). http://www.media Indonesia.
Informasi, Penyimpangan dan Jawabannya
Constant Ponggawa yang didampingi seorang tokoh Golkar yang
ngaku NU, Nusron Wahid.
Berikut petikan wawancara GATRA dengan ketua Umum PBNU
KH. Hasyim Muzadi (HM), Rabu 19 April 2006 di gedung PBNU
Jakarta.
GATRA:Sikap NU pada penerapan Syari‟at Islam?
HM: Syari‟at Islam sekarang diterima dengan apriori, pro dan kontra.
Satu sisi, ada tuntutan Syari‟at harus dilakukan secara tekstual.
Di pihak lain, ada orang mendengar kata Syari‟at saja sudah
ngeri. Istilah Arabnya ada Ifrath (berlebihan mengamalkan
agama) dan Tafrith (meremehkan, longgar, dan cuek dalam
beragama). Menurut NU, masalahnya bukan pro dan kontra
Syari‟at. Tapi bagaimana metodologis pengembangan Syari‟at
dalam NKRI. Syari‟at tidak boleh dihadapkan dengan negara.
NU sudah punya polanya. Bahwa Tathbiq al-Syari‟at (aplikasi
Syari‟at) secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak
dalam nation-state. Aplikasi sosial itu untuk jamaah NU, untuk
jamaah Islam sendiri. Dia harus taat beribadah, taat zakat, dan

sebagainya. Sehingga Firman Allah :

نَ وْرُ فِ اكَ لْا مُ هُ كَ ئِلوّْافَ هُ َّ للا لَ زَ ْنّّا امَ ِب مْ كُ حْ يَ مْ َل نْ مَ وَ

"Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan
Allah, maka mereka itu orang kafir". (QS. Al-Maidah: 44).
Ungkapan نْ مَ (barangsiapa) di sini maksudnya orang, bukan
„institusi‟.

GATRA: Pandangan NU pada kampanye khilafah?
HM: Khilafah dalam arti apa? Kalau dalam arti Khulafaur Rosyidin
yang pernah ada setelah Rasulullah itu sudah tidak relevan lagi
sekarang. Tapi kalau khilafah dimaksudkan sebagai pemerintah
yang demokratis, mungkin masih kita pertahankan.
Menurut pandangan NU, ketika Rasul wafat, ada dua hal yang
tidak diputuskan Rasul. Pertama, siapa penggantinya. kedua,
dengan proses apa pengganti diangkat. Sehingga Rasul yang
wafat hari Senin, baru Rabu sore dimakamkan, karena
menunggu keputusan musyawarah siapa penggantinya.

Artinya, khilafah itu bukan perintah Rasul. Kalau bukan
Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU
perintah, maka khilafah itu masalah Ijtihadiyah (hasil pemikiran),
bukan Syar‟i (ketetapan Tuhan atau Nabi).
Penerapannya sesuai kondisi negara, kondisi bangsa, ruang,
waktu, dan pemikiran. Sehingga tidak logis memaksakan
khilafah dalam arti makna khilafah zaman Khulafaur Rasyidin.
Nah, begini-begini ini yang membuat resah berbagai kelompok
yang tidak mengerti duduk masalahnya. Bagaimana
pengamalan Islam yang relevan untuk konteks kekinian? Umat
Islam sebaiknya langsung menjadikan Islam sebagai agama yang
produktif.
Jangan lagi bertikai pada aspek simbolik, tidak khilafah, Syari‟at
atau tidak Syari‟at. Ya sudah, agama Islam kita laksanakan
secara aplikatif. Melahirkan persaudaraan, keadilan, dan
kemakmuran, sehingga Syari‟at jangan hanya dipikirkan secara
simbolik. Kita mengurus petani supaya makmur, itu Syari‟at.
Kita menginginkan Indonesia aman, itu Syari‟at. Indonesia harus
berkeadilan, itu Syari‟at. Maqashid at-Tasyri‟, nilai esensi Syari‟at
yang harus segera wujud. Jangan digeser ke permasalahan
simbolik yang mengakibatkan perpecahan, sehingga Islam tidak
produktif.

GATRA: Anda menyerukan implementasi Syari‟at secara maknawi
bukan harfiyah. Apakah anda menempatkan RUU Anti
Pornografi dan Pornoaksi (APP) sebagai contoh implementasi
Syari‟at secara maknawi. Ternyata menuai penolakan keras
juga?

HM: Khusus RUU APP, PBNU sudah punya pendapat secara
organisatoris. Bukan pendapat ketua umumnya saja. Kita
memerlukan RUU APP disahkan menjadi UU dengan
memperhatikan masukan serta kebhinekaan yang ada. Ini
penting. Karena tanpa aturan, kita akan sulit mengerem
tayangan dan penampilan yang mengeksploitasi pornografi dan
seks melebihi dosisnya. Sehingga mengakibatkan dampak
negatif terhadap budaya generasi muda yang hedonis sekarang
ini. Meluasnya free sex juga mengakibatkan penyakit. Sikap
PBNU ini mewakili perasaan orang tua, guru, pendidik, dan
para kyai.
Di lain pihak, kebhinekaan kita tak bisa disamaratakan. Karena

itu, harus ada exception dalam RUU ini, untuk mewakili
Informasi, Penyimpangan dan Jawabannya
kebhinekaan adat, agama, atau budaya. Misalnya, yang karena
agama orang Bali bertelanjang dada. Kalau agamanya memang
menyuruh begitu, kita harus tolelir. Begitu juga orang Papua
pakai Koteka. Tapi kalau pakai koteka di Pasar Baru (Jakarta), ini
porno. Kalau mau telanjang ya di tempat telanjang. Jangan
telanjang di Stasiun Gambir (Jakarta), misalnya.
Menyangkut kawasan pariwisata, ya dinyatakan saja bahwa
daerah ini daerah wisata, sehingga orang boleh berjemur di pasir
dengan bikini. Tapi jangan berjemur di Stasiun Tanah Abang
(Jakarta) pakai bikini. Ini semua harus ditata. Kalau sama sekali
tidak ada rambu-rambu, maka yang dirugikan umumnya
generasi muda.
Kenapa sekarang ada pro dan kontra begini kuat? Karena ada
pro-kontra kepentingan. Pertama, pornografi dan pornoaksi ini
sudah menjadi bagian penetrasi budaya global. Kedua, dia sudah
menjadi industri. Jadi antara penetrasi dan industri ini saling
memperkokoh. Memperkenalkan budaya yang nanti bisa
membongkar sendi-sendi Syari‟at sekaligus dapat duit, betapa
nikmatnya. Ini skala besar. Maka umat Islam Indonesia jangan
merasa pornografi sebagai masalah sederhana, ini masalah berat.
Karenanya pendekatan hukum boleh kita perkenalkan. Tapi
pendekatan hukum saja belum cukup untuk melindungi budaya
muslim. Harus ada gerakan kebudayaan bersama. Misalnya oleh
NU dan Muhammadiyah, dimulai dari dirinya sendiri,
keluarganya, dan anak-anaknya. Sebagai muslim sudah
sopankah? Sebagai orang Indonesia, sopankah? Sebab kalau
hanya gerakan hukum, dan hukum tidak bisa mengangkat
budaya, maka orang ekstrem akan memakai hukum untuk
gerakan kekerasan.

GATRA: Apakah perlu pembuatan Perda yang mengadopsi Syariat
Islam untuk menjaga „ketertiban‟?
HM: Itu saya kira tidak perlu. Masing-masing Perda cukup
mendorong polisi agar menegakkan KUHP dengan benar. Tidak
perlu Perda karena sudah ada KUHP.
GATRA: Bagaimana dengan Perda tentang Syarat baca Al-Quran
untuk rekrutmen PNS atau mau jadi pengantin?
HM: Ya ndak usahlah. Itu semua nanti akan mengganggu sistem

hukum Indonesia. Kalau ada persyaratan baca Al-Quran, seperti
Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal dalam Tubuh NU
itu, tak usah masuk Perda, cukup ketentuan teknis saja. Pihak
teman-teman muslim sendiri sebaiknya memilih tathbiq Syari‟at
ini secara maknawi, tata hukum Islam secara tata nilai tidak
secara tekstual. Ada indikasi Perda Islami ini sekadar komoditas
politik untuk kepentingan Pilkada.

Ada juga. Itukan pikiran lokal. Kita tidak boleh melakukan hal
parsial dan temporal yang kemudian tidak menyatu dengan
sistem nasional. Ini juga dipicu sistem otonomi daerah yang
memberikan kelonggaran. Kalau tidak dikontekskan dengan
hukum nasional, negara kita ini negara kesatuan atau negara
federal? Kalau negara federal sekalian ditetapkan, sehingga
sistemnya sendiri-sendiri. Tapi itu berbahaya menurut saya
untuk integritas Nasional.[4]

Perubahan-perubahan di kalangan NU ini sungguh menarik
untuk diamati secara seksama. Alasannya adalah organisasi NU sejak
awal berdirinya didesain sebagai forum kalangan ulama tradisional
dalam mempertahankan pola keberagamaannya. Nama Nahdlatul
Ulama yang dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama
mencermikan bahwa di dalam organisasi ini, otoritas tertinggi adalah
ulama. Yang dipresentasikan dalam lembaga Syuriyah. Sedangkan
komitmen mempertahankan pola keberagamaan, tercemin dari garis
organisasi untuk setia terhadap paham Ahlussunnah wal Jama'ah
dengan cara bermadzhab. Dengan garis seperti ini, NU selalu
dipahami sebagai organisasi yang berkomitmen menjadi tradisi,
sehingga ciri ortodoksi dan konservatisme sangat kuat.

Perubahan-perubahan tersebut bukanlah proses mendadak.
Selalu ada kondisi yang menjadi pra-syarat bagi munculnya
perubahan. Seiring kemajuan ekonomi dan sosial yang berlangsung
sejak dekade 1970-an, komunitas NU mulai berkenalan dengan
institusi-institusi modern. Pesantren yang awalnya terstruktur dalam
sistem pendidikan otonom dan mandiri, lama-kelamaan mulai
bersentuhan dengan sistem pendidikan kurikulum nasional.
Perkenalan ini mengantar generasi NU untuk mengenyam
pendidikan modern. Tapi pendidikan modern memang bagaikan
kotak pandora. Sekali generasi muda NU bersentuhan dengannya,
maka dampak jangka panjangnya tidak terkirakan.

4). Laporan utama Majalah Gatra edisi 25, Senin 1 Mei 2006.