membela hak-hak anak

542 Pages·2012·5.38 MB·Indonesian

MEMBELA HAK-HAK ANAK
Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum
disusun oleh :
TIM ILRC
PENERBIT
The Indonesian Legal Resources Center (ILRC)
Jalan Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : [phone]
Fax : [phone]
e-mail : [email protected]
website : www.mitrahukum.org
BEKERJASAMA DENGAN AUSTRALIAN AID
Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Membela Hak-Hak Anak
Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum
viii + 534 halaman, 16 cm x 24 cm
Jakarta ILRC, 2012
ISBN : 978-602-98382-5-1
Design, Layout and printed by
Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press
isi diluar tanggung jawab percetakan
Daftar Isi
Kata Pengantar Mengenai Kompilasi
Peraturan Dan Kebijakan Terkait
Anak Berhadapan Dengan Hukum vii
UNDANG-UNDANG
1. Konvensi tentang Hak Anak. 1
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak 20
3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 39
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Kon-
vensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan
bekerja. 48
5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang pengesahan Kon-
vensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa 59
6. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 63
7. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban 93
8. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang pengesehan Kon-
vensi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghapusan atau peng-
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat manusia. 107
9. Undang-undang RI
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 116
10. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 154
11. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 178
12. Undang-Undang Ri No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin 184
13. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-
kerasan dalam Rumah Tangga 200
14. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang 210
15. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan 225
16. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam JR UU Perkawinan tentang
status anak luar nikah. 271
PERATURAN PEMERINTAH
17. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdaganan Orang. 283
18. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelengga-
raan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah
Tangga. 296
PERPRES/KEPPRES/INPRES
19. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan
Anak. 305
20. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 309
21. Keputusan Presiden RI. No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Per-
lindungan Anak Indonesia. 343
22. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak. 347
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DAN YANG SEDERAJAT
23. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung
NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009,
NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009,
NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009
tanggal 22 Desember 2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM 360
24. Kesepakatan Bersama Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. 369
25. Peraturan Menteri Negara PP2PA Nomor 15 tahun 2010 tentang
Pedoman Umum Penanganan ABH. 412
26. Keputusan Bersama tentang tentang Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Anak Jalanan. 468
27. Nota Kesepahaman antar kementerian tentang Percepatan
Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. 474
28. Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2007, 6 Juli 2007 tentang Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 481
29. Peraturan KAPOLRI No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan tata cara pemeriksaan saksi
dan/atau korban Tindak Pidana 485
30. Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 495
31. Surat Kejaksaan perihal Petunjuk Teknis Tentang Penuntutan
Terhadap Anak. 528
MAHKAMAH AGUNG
32. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Kewajiban tiap Penga-
dilan Negeri (PN) mengadakan ruang sidang khusus dan ruang
tunggu khusus untuk anak yang disidangkan. 530
33. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1987 tentang tata
tertib sidang anak. 531
PROFIL THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER 533
KATA PENGANTAR

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) mencoba menyusun
kompilasi aturan hukum berhubungan dengan permasalahan anak dengan
mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan pertama, permasalahan
anak sangat komplek mulai dari administrasi kependudukan, bantuan
hukum, sampai dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Di sisi
lain, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyusun
beberapa aturan hukum berkaitan dengan anak, bahkan juga telah
meratifikasi aturan hukum internasional tentang anak menjadi hukum
nasional. Oleh karena itu, baik pendamping anak dan anak itu sendiri
membutuhkan informasi tentang aturan-aturan hukum berhubungan
dengan permasalahan anak. Baik anak dan pendamping anak tidak hanya
untuk sekedar mengetahui substansi aturan-aturan hukum tersebut, tetapi
juga mungkin bisa mengkritisi aturan-aturan hukum yang ada apakah
sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut anak itu sendiri.
Pertimbangan kedua, sebenarnya sudah terdapat rumah-rumah
singgah yang menjadi tempat/shelter anak-anak jalanan baik untuk tempat
tinggal maupun belajar. Rumah-rumah singgah tersebut juga mempunyai
perpustakaan yang membutuhkan informasi terbaru terkaitan dengan
permasalahan/aturan-aturan hukum tentang anak. Berdasarkan hal terse-
but, ILRC juga mencoba membuat kompilasi aturan-aturan berkaitan dengan
anak untuk mengisi kebutuhan perpustakaan di rumah-rumah singgah anak
jalanan. Meskipun demikian, buku kompilasi ini juga ditujukan untuk siapa
saja yang tertarik atau berkepentingan dengan isu-isu anak secara umum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada AusAid yang telah
mendukung penerbitan buku kompilasi aturan-aturan hukum tentang
anak.
Jakarta, 29 Mei 2012
Hormat Kami
Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif ILRC
Undang-Undang terkait Anak Berhadapan dengan Hukum
KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK
DISETUJUI OLEH
MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
PADA TANGGAL 20 NOPEMBER 1989
Mukadimah
Negara-negara Pihak pada konvensi ini, Mengingat bahwa dalam Deklarasi Uni-
versal tentang Hak-hak Asasi Manusia,
Mempertimbangkan bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa telah me-
prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam nyatakan bahwa anak-anak berhak atas
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengasuhannya dan bantuan khusus,
pengakuan terhadap martabat yang
melekat, dan hak-hak yang sama dan Meyakini bahwa keluarga, sebagai ke-
tidak terpisahkan dari semua anggota lompok dasar masyarakat dan ling-
umat manusia, merupakan dasar dari kungan alamiah bagi pertumbuhan dan
kebebasan, keadilan dan perdamaian di kesejahteraan semua anggotanya dan
dunia, terutama anak-anak, harus diberikan
perlindungan dan bantuan yang diper-
Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari lukan sedemikian rupa sehingga dapat
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah me- dengan sepenuhnya memikul tanggung
nyatakan sekali lagi dalam piagam jawabnya di dalam masyarakat,
keyakinan mereka akan hak-hak dasar
dari manusia, akan martabat dan peng- Mengaku bahwa anak, untuk perkem-
hargaan seseorang manusia, dan telah bangan kepribadiannya sepenuhnya
berketetapan untuk meningkatkan ke- yang penuh dan serasi, harus tumbuh
majuan sosial dan standar hidup yang berkembang dalam lingkungan keluar-
lebih baik dalam kebebasan yang lebih ganya dalam suasana kebahagiaan, cin-
luas, ta dan pengertian,
Mengaku bahwa Perserikatan Bangsa- Mempertimbangkan bahwa anak harus
Bangsa, dalam Deklarasi Universal ten- dipersiapkan seutuhnya untuk hidup
tang Hak-hak Asasi Manusia dan Ko- dalam suatu kehidupan individu dan
venan-kovenan Internasional tentang masyarakat, dan dibesarkan semangat
Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan cita-cita yang dinyatakan dalam Pia-
dan menyetujui bahwa setiap orang gam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
berhak atas semua hak dan kebebasan terutama dalam semangat perdamaian,
yang dinyatakan didalamnya, tanpa kehormatan, tenggang rasa, kebebasan,
pembedaan macam apapun seperti ras, persamaan dan solidaritas,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, aga-
ma, pendapat politik, atau pendapat Mengingat bahwa kebutuhan untuk
yang lain, kewarganegaraan atau asal memberikan pengasuhan khusus ke-
usul sosial, harta kekayaan atau status pada anak, telah dinyatakan dalam De-
yang lain, klarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak
1
Melindungi Hak-hak Anak
Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum
tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak- Bagian I
hak Anak yang disetujui oleh Majelis Pasal 1
Umum pada tanggal 20 November 1959 Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seo-
dan diakui dalam Deklarasi Universal rang anak berarti setiap manusia di ba-
tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam wah umur delapan belas tahun kecuali
Kovenan Internasional tentang Hak- menurut undang-undang yang berlaku
hak Sipil dan Politik (terutama dalam pada anak, kedewasaan dicapai lebih
pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan awal.
Internasional tentang Hak-hak Ekono-
mi, Sosial dan Budaya (terutama pasal Pasal 2
10) dan dalam statuta-statuta dan ins- (1) Negara-negara Pihak harus meng-
trumen-instrumen yang relevan dari hormati dan menjamin hak-hak
badan-badan khusus dan organisasi- yang dinyatakan dalam Konvensi
organisasi internasional yang memper- ini pada setiap anak yang berada
hatikan kesejahteraan anak, di dalam yurisdiksi mereka, tanpa
diskriminasi macam apa pun, tan-
Mengingat bahwa seperti yang ditun- pa menghiraukan ras, warna kulit,
juk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak jenis kelamin, bahasa, agama, pen-
Anak, “anak, karena alasan ketidakdewa- dapat politik atau pendapat lain,
saan fisik dan jiwanya, membutuhkan per- kewarganegaraan, etnis, atau asal-
lindungan dan pengasuhan khusus, terma- usul sosial, harta kekayaan, cacat,
suk perlindungan hukum yang tepat, baik kelahiran atau status yang lain dari
sebelum dan juga sesudah kelahiran”. anak atau orang tua anak atau wali
hukum anak.
Mengingat ketentuan-ketentuan Dekla- (2) Negara-negara Pihak harus meng-
rasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan ambil semua langkah yang tepat
Hukum yang berkenaan dengan Per- untuk menjamin bahwa anak di-
lindungan dan Kesejahteraan Anak, de- lindungi dari semua bentuk dis-
ngan Referensi Khusus untuk Mening- kriminasi atau hukuman atas dasar
katkan Penempatan dan Pemakaian status, aktivitas, pendapat yang di-
Secara Nasional dan Internasional; Atu- utarakan atau kepercayaan orang
ran Standar Minimum Perserikatan tua anak, wali hukum anak, atau
Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Per- anggota keluarga anak.
adilan Remaja (Aturan-aturan Beijing);
dan Deklarasi tentang Perlindungan Pasal 3
Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan (1) Dalam semua tindakan mengenai
Darurat dan Konflik Bersenjata, anak, yang dilakukan oleh lemba-
ga-lembaga kesejahteraan sosial
Mengaku pentingnya kerjasama in- negara atau swasta, pengadilan hu-
ternasional uuntuk memperbaiki peng- kum, penguasa administratif atau
hidupan anak-anak di setiap negara, badan legislatif, kepentingan-ke-
terutama di negara-negara sedang ber- pentingan terbaik anak harus me-
kembang, rupakan pertimbangan utama.
(2) Negara-negara Pihak berusaha
Menyetujui sebagai berikut : menjamin perlindungan dan pera-
watan anak-anak seperti yang di-
2