Memangkas Pernikahan Anak Memangkas Pernikahan Anak PDF
Preview Memangkas Pernikahan Anak Memangkas Pernikahan Anak
Memangkas Pernikahan MemAnaankgkas PENGALAMAN LAPANGAN di BONDOWOSO, JAWA TIMUR Pernikahan Anak PENGALAMAN LAPANGAN di BONDOWOSO, JAWA TIMUR Memangkas Pernikahan Anak: Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jawa Timur. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), 2016. Naskah: Tim Yayasan Kesehatan Perempuan Rancang Sampul & Kompugrafi: Rumah Pakem PERPUSTAKAAN NASIONAL Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-74381-0-1 1. Hak Anak 2. Pernikahan Dini 3. Kesehatan Reproduksi I JUDUL +x, 96 halaman 14,8 x 21 cm © Yayasan Kesehatan Perempuan Cetakan pertama, Maret 2015 Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Jalan Kaca Jendela 2 Pancoran, Jakarta 12750 Tel. +62 217902112 | Fax, +62 21 7902109 E-mail: [email protected] Website: www.ykesehatanperempuan.org Memangkas Pernikahan Anak PENGALAMAN LAPANGAN di BONDOWOSO, JAWA TIMUR Memangkas Pernikahan Anak PENGALAMAN LAPANGAN di BONDOWOSO, JAWA TIMUR ISTILAH & SINGKATAN AHH Angka Harapan Hidup AKB Angka Kematian Bayi AKI Angka Kematian Ibu BBLR Berat Bayi Lahir Rendah BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional CRC Convention on the Rights of the Child FGD Focus Group Discussion FKP Forum Kesehatan Perempuan IMS Infeksi Menular Seksual IPM Indeks Prestasi Masyarakat KB Keluarga Berencana KHA Konvensi Hak-hak Anak KPP dan PA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPR Kelompok Peduli Remaja LSM Lembaga Swadaya Masyarakat v MDGs Millennium Development Goals MOS Masa Orientasi Siswa PGPKR Paguyupan Guru Pendidik Kesehatan Reproduksi PKBI Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia POLINDES Pondok Bersalin Desa RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum SMP Sekolah Menengah Pertama SMA/U Sekolah Menengah Atas/Umum stillbirth Bayi lahir mati SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah TFR Total Fertility Rate TKW Tenaga Kerja Wanita UKP Usia Kawin Pertama UNFPA United Nations Population Fund USAID United State Agency for International Development UU PA Undang-undang Perlindungan Anak YKP Yayasan Kesehatan Perempuan vi KATA PENGANTAR Di era globalisasi dimana teknologi modern berkembang sangat pesat yang memberikan kesempatan setiap orang dapat mengakses informasi, termasuk informasi tentang Hak & Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), tetapi mengapa pernikahan anak masih tinggi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia angka perkawinan anaknya menempati urutan tertinggi kedua di Asean setelah Kamboja. Hal ini seperti kita hidup satu abad yang lalu. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur usia minimum menikah bagi anak perempuan adalah 16 tahun. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun. Ini artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukan bahwa pemerintah melegalkan perkawinan anak. Perkawinan anak mempunyai beberapa dampak negatif, baik dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dari segi fisik usia di bawah 18 tahun alat-alat reproduksi belum berkembang dengan sempurna atau dapat diartikan belum siap untuk melakukan proses kehamilan vii dan persalinan, hal lainnya yaitu usia 18 tahun anak masih dalam proses pertumbuhan yang masih memerlukan gizi yang banyak sehingga apabila dia hamil akan terjadi perebutan asupan gizi untuk ibu dan janin dan dapat berdampak pada resiko Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahkan berujung pada kematian. Berdasarkan penelitian UNICEF melahirkan di usia kurang dari 18 tahun mempunyai resiko kematian 5 kali lipat dari perempuan melahirkan usia 20 -24 tahun. Dari sisi psikologis dan sosial, anak usia 16 tahun masih dalam masa belajar dan bermain dengan teman sebayanya, artinya anak belum mampu bertanggung jawab sebagai orang tua di rumah tangganya, seperti mengurus dan membesarkan anak secara berkualitas atau memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini mengakibatkan stres berkepanjangan dan anak cenderung menghindar dari kehidupan sosial, seperti mengalami kendala berkomunikasi dengan orang dewasa dan disisi lain anak juga akan terputus komunikasi dengan teman sebayanya. Berbeda dengan anak laki-laki yang setelah menikah dan mempunyai anak masih memungkinkan untuk melanjutkan sekolah, sementara anak perempuan karena malu atau ketentuan sekolah yang tidak mengizinkan untuk melanjutkan sekolah atau terpaksa drop out sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat rendah sehingga sulit bagi anak untuk mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, jadiapa yang bisa diharapkan dari Bonus Demografi tahun 2020 sampai 2035 selain bencana. Kondisi di atas mendorong Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) bersama Kinerja USAID mengembangkan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi sebagai upaya menghindari Perkawinan anak di Bondowoso. Program berbentuk pelatihan kesehatan reproduksi untuk siswa-siswi SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Guru SMP dan Guru viii Madrasah Tsanawiyah (MTs). Di samping juga dilakukan sosialisasi kepada para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan orang tua murid. Bondowoso dipilih untuk pelaksanaan program ini karena angka perkawinan anak nya yang tinggi sekitar 47% dan setelah pernikahan berusia 1 tahun 5% dari perkawinan tersebut berujung perceraian. Lebih penting lagi Bupati Bondowoso Bapak Drs Haji Amin Said Husni sangat terbuka dan antusias melaksanakan program ini sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan karena Bondowoso termasuk 3 (tiga) kabupaten termiskin di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari kesediaannya Bapak Bupati menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk keberlanjutan program yang akan dibiayai dari anggaran APBD. Pengalaman kerja advokasi di Bondowoso ini kami tuangkan dalam buku berjudul “Memangkas Perkawinan Anak – Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jawa Timur” agar dapat menjadi pembelajaran atau menginsipirasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan tentunya Pemerintah Daerah. Apabila banyak pihak yang bersedia melaksanakan program sejenis, kami yakin permasalahan pernikahan anak di Indonesia lebih cepat terselesaikan. Kita perlu bekerja bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak perempuan di Indonesia. DKI Jakarta, Januari 2016 Zumrotin K Susilo ix
Description:The list of books you might like
