manual IP-bahasa.indd - International Labour Organization

121 Pages·2010·6.82 MB·Indonesian

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU
PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO 169
A GUIDE TO ILO CONVENTION No. 169
Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2010
Edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, 2010
Publikasi-publikasi International Labour Offi ce memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal.
Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan
mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and
Permissions), International Labour Offi ce, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [email protected]. International Labour Offi ce
menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.
Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court
Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: [email protected]], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center,
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) [phone]; email: [email protected]] arau di negara-negara lain dengan
Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk
tujuan ini.
Organisasi Perburuhan Internasional
Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku; Pedoman untuk Konvensi ILO 169/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2010
ISBN 978-92-2-822378-1 (print);
979-92-2-822379-8 (web pdf)
Juga tersedia dalam bahasa Inggris: “Indingenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice” [ISBN: 979-92-2-123422-7 (print); 978-92-2-
123423-4 (web pdf)]; dalam bahasa Perancis: Les droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique, un guide sur la convention
n° 169 de l’OIT (ISBN 978-92-2-222378-7), Jenewa, 2009, dalam bahasa Spanyol: Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en
la práctica, una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT (ISBN 978-92-2-322378-6), Jenewa, 2009 dan dalam bahasa Rusia: Права
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, на практике. Руководство к Конвенции МОТ № 169 (ISBN
978-92-2-422378-5), Jenewa, 2009./International Labour Offi ce, Jakarta, 2010
Katalog Data Publikasi ILO
Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Offi ce
mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.
Tanggungjawab aas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan
tanggunjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Offi ce atas opini-opini yang
terdapat di dalamnya.
Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Offi ce, dan
kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.
Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO
Publications, International Labour Offi ce, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl.
M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau
melalui email: [email protected]
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta
Dicetak di Indonesia
KATA PENGANTAR
Dengan 1,072 kelompok etnik, termasuk 11 kelompok etnik dengan jumlah melebihi satu juta orang,
Indonesia termasuk salah satu bangsa yang memiliki budaya yang paling beragam. Penduduk dengan
beragam etnik ini merupakan bagian dari estimasi 370 juta penduduk masyarakat adat dan persukuan di
dunia yang hidup hampir di 70 negara.
Kendatipun, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 telah memiliki dasar dan visi yang solid atas
pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional
yang mengatur secara khusus perlindungan hak-hak masyarakat adat.
ILO telah memiliki perhatian terhadap proteksi masyarakat adat sejak permulaan pendirian organisasinya
di tahun 1920-an, dengan mempromosikan standar perburuhan internasional melalui upaya-upaya
meningkatkan kondisi kerja dan hidup masyarakat adat dan persukuan.
Konvensi ILO 169 tahun 1989 mempromosikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, lapangan kerja,
pelatihan, jaminan sosial, pendidikan dan kerjasama lintas batas di antara masyarakat adat.
Dalam perkembangan terkini di Indonesia, berbagai upaya yang dirintis oleh beberapa lembaga
masyarakat masyarakat termasuk aliansi masyarakat adat dan Dewan Perwakilan Daerah yang menaruh
perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak masyarakat
adat baik melalui usulan perundang-undangan nasional, maupun ratifi kasi Konvensi ILO 169 tahun 1989
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Persukuan.
Versi Bahasa Indonesia panduan implementasi Konvensi ILO 169 ini, merupakan revisi dokumen
tentang petunjuk pelakasanaan Konvensi 169, yang menjelaskan langkah demi langkah untuk
mengimplementasikan Konvensi ILO 169, termasuk di dalamnya ilustrasi tentang pengalaman dan praktek
terbaik yang relevan dengan permasalahan masyarakat adat.
Panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat lebih lanjut kesadaran dan
kepedulian atas perlindungan masyarakat adat dan persukuan di Indonesia.
Jakarta, 30 Mei 2010
Peter van Rooij
OIC ILO Jakarta
Catatan terjemahan dan adatasi:
Pedoman Untuk Konvensi ILO 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang Berlaku ini merupakan
terjemahan versi bahasa Inggris terbitan tahun 2009 panduan implementasi konvensi berjudul
”Indigenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice: A Guide to ILO Convention No. 169” yang
diterbitkan oleh PRO 169 (Programme to Promote ILO Convention No. 169), Departemen Standar
Perburuhan Internasional.
”Indigenous and Tribal Peoples” dalam pedoman ini diterjemahkan sebagai ”masyarakat adat”,
kata terjemahan yang dipilih sebagai jalan tengah, untuk mewakili beberapa istilah dalam bahasa
Indonesia untuk ”Indigenous Peoples” yang belum disepakati secara umum di tingkat nasional.
Beberapa ilustrasi foto dalam edisi bahasa Indonesia telah diganti dan disesuaikan dengan ilustrasi
foto yang lebih relevan dan merefl eksikan kondisi masyarakat adat di Indonesia.
Tauvik Muhamad
Programme Offi cer
Focal Point for Indigenous Peoples’ Activities
ILO Jakarta
4 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Ucapan Terima Kasih
Bagaimana Menggunakan Pedoman Ini
I. Identifi kasi Masyarakat Adat
1.1. Cakupan Konvensi ILO 169
1.2. Identifi kasi masyarakat adat dalam statistik
1.3. Tanggapan Badan Pengawas ILO: Cakupan
1.4. Penerapan dalam praktik: Pernyataan cakupan
II. Konsep Masyarakat Adat dalam Konteks Hak
III. Tanjung Jawab Pemerintah
3.1. Tindakan terkoordinasi dan sistematis
3.2. Hak-hak mendasar
3.3. Langkah-langkah khusus
3.4. Ketentuan pelaksanaan utama
3.5. Keterangan Badan Pengawas ILO: Tindakan terkoordinasi
dan sistematis
3.6. Penerapan praktis: Tanggung jawab pemerintah
3.6.1. Tindakan terkoordinasi dan sistematis
3.6.2. Memerangi diskriminasi dan menghilangkan ketimpangan
sosio-ekonomi
V. Lembaga Masyarakat Adat
4.1. Memelihara dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi
dan lembaga masyarakat adat
4.2. Penerapan praktis: Penghormatan atas lembga-lembaga
masyarakat adat
V. Partisipasi, Konsultasi dan Persetujuan
5.1. Konsultasi dan partisipasi: Unsur penting konvensi
5.2. Tanggapan dari badan-badan pengawas ILO: Konsultasi dan partisipasi
5.3. Penerapan praktis: Konsultasi dan partisipasi
5.3.1. Prosedur-prosedur konsultasi
5.3.2. Pembentukan badan-badan konsultasi
5.3.3. Partisipasi badan-badan eksekutif
5.3.4. Partisipasi dalam pemerintahan daerah
PENDAHULUAN 5
VI. Hukum Adat, Sistem Penegakkan Hukum dan Akses ke Keadilan
6.1. Adat istiadat dan hukum adat
6.2. Pelanggaran dan sistem hukum
6.3. Akses keadilan
6.4. Penerapan praktis
VII. Tanah dan Wilayah
7.1. Konsep tanah
7.2. Melindungi hak kepemilikan dan penguasaan
7.3. Pemindahan
7.4. Tanggapan Badan Pengawas ILO: Hak atas tanah dan wilayah
7.5. Penerapan praktis: Tanah dan wilayah
VIII. Sumber Daya Alam
8.1. Hak-hak atas sumber daya alam, konsultasi, manfaat dan ganti rugi
8.2. Tanggapan dari badan-badan pengawas ILO: Sumber daya alam
8.3. Penerapan praktis: Sumber daya alam
IX. Pengembangan
9.1. Hak untuk berkembang
9.2. Penerapan praktis: Pengembangan
X. Pendidikan
10.1. Aspek individu dan kolektif hak pendidikan
10.2. Mutu pendidikan masyarakat adat
10.3. Mengurangi diskriminasi dan prasangka melalui pendidikan
10.4. Penerapan praktis: Hak atas pendidikan
XI. Kesehatan dan Jaminan Sosial
11.1. Kesetaraan dan memadainya layanan
11.2. Penerapan praktis: Kesehatan dan jaminan sosial
XII. Pekerjaan Tradisional, Hak-hak Pekerja dan Latihan Keterampilan
12.1. Penghargaan atas pekerjaan tradisional masyarakat adat
12.2. Penghargaan atas hak-hak pekerja
12.3. Akses ke pendidikan keterampilan
12.4. Penerapan praktis: Pekerjaan dan hak-hak pekerja
XIII. Kontak dan Kerja sama di Daerah Perbatasan
13.1. Penduduk dan masyarakat adat yang dipisahkan oleh perbatasan
13.2. Penerapan praktis: hubungan dan kerja sama lintas batas
XIV. Konvensi No. 169: Ratifi kasi, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Bantuan Teknis
14.1. Sejarah keterlibatan ILO dengan masyarakat adat
14.2. Struktur tripartit ILO
14.3. Ratifi kasi
6 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169
14.4. Pelaksanaan dengan itikad baik
14.5. Pelaksanaan yang menyertai: Proses pengawasan teratur
14.6. Berbagai masalah tentang ketidaktaatan pada Konvensi No. 169
14.7. Konvensi di pengadilan nasional
14.8. Mulai berlakunya dan berlaku surut
14.9. Keluwesan dalam pelaksanaan
14.10. Kemungkinan mencari penjelasan tentang ketentuan-ketentuan
konvensi ILO
14.11. Kerja sama teknik dan layanan kepenasihatan
14.12. Sumber informasi ILO
Lampiran-lampiran:
Lampiran A: Konvensi No. 169
Lampiran B: Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
Lampiran C: Pembacaan selanjutnya
Lampiran D: Indeks kasus-kasus negara dan acuannya
PENDAHULUAN 7
UCAPAN TERIMA KASIH
Stefania Errico, Morse Flores, Brenda Gonzales
Panduan ini merupakan hasil kerja sama ILO, Mena, Lelia Jimenez, Graciela Jolidon, Coen
organisasi masyarakat adat, tenaga ahli dan Kompier, Mukta Lama, Chanel Loubaky,
peneliti. Chonchuirinmayo Luithui, Hindou Oumarou,
Sebelum difi nalisasi, rancangan panduan Venant Messe, Ramiro Molinas Barrios,
didistribusikan ke berbagai pihak untuk Henriette Rasmussen, Sanna Saarto, Tove
memperoleh tanggapan dan selanjutnya Søvndal Pedersen, Sek Sophorn, Francesca
dibahas serta disempurnakan dalam berbagai Thornberry, Kanako Uzawa, Sarah Webster,
lokakarya regional yang dihadiri oleh wakil-wakil Timothy Whyte, Alexandra Xanthaki, Valeri
pemerintah dan masyarakat adat dari Asia, Kendo Yonou;Alianza Verde, Asia Indigenous
Afrika dan Amerika Latin. Peoples Pact (AIPP), Centro de Estudios
Jurídicos e Investigación Social (CEJIS),
Penulis dan editor utama buku panduan
Centro de Políticas públicas para el Socialismo
ini adalah Brigitte Feiring, dari Program
(CEPPAS), Grupo de Apoyo Jurídico por el
Pengupayaan Pemberlakuan Konvensi ILO 169,
Acceso a la Tierra (GAJAT), Lonko Puran,
dengan penasihat ahli Shauna Olney (ILO),
Tamaynut.
Martin Oelz (ILO), Devasish Roy, John Henriksen,
Naomi Kipuri dan Myrna Cunningham. Secara khusus kami juga menyampaikan terima
kasih kepada International Work Group for
Kami menyampaikan terima kasih kepada
Indigenous Affairs (WGIA) dan para pewarta
mereka serta berbagai lembaga yang telah
foto, yang memungkinkan ILO menggunakan
menyumbangkan pengalaman berharga dan
hasil karya mereka dalam publikasi ini.
keahliannya, baik dalam bentuk pengalaman
khusus, kasus-kasus maupun saran-saran umum. Penyelesaian panduan ini dimungkinkan
Mereka antara lain: juga atas kontribusi dana dari European
Instrument for Democracy and Human Rights
Hassan Id Balkassm, Patrice Bigombe, Belkacem
(EIDHR), sebuah badan dari Komisi Eropa dan
Boukherouf, Serge Bouopda, Joan Carling,
Departemen Luar Negeri Denmark (Danida).
8 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169
PENDAHULUAN Konvensi No. 169 dan Deklarasi PBB adalah
dua instrumen yang selaras dan saling
Pada 1989, Organisasi Perburuhan Internasional menguatkan (lihat bagian 2), walaupun
(ILO) mengadopsi Konvensi ILO 169 tentang dinegosiasikan pada waktu yang berbeda oleh
Masyarakat Adat (Konvensi ILO 169). Sejak itu, badan yang berbeda-beda sehingga menjadi
Konvensi ini telah diratifi kasi oleh 20 negara. Di beragam dalam beberapa hal. Namun demikan,
20 negara itu, badan-badan pengawas ILO telah proses pelaksanaan dari kedua instrumen ini
memantau dan membina proses pelaksanaan sebagian besar sama, dan dengan demikian
melalui pemeriksaan teratur atas berbagai pengalaman yang diperoleh dalam konteks
laporan dan dokumen kepada pemerintah Konvensi No. 169 sampai batas tertentu
yang berkepentingan. Dalam konteks ini, dapat mengilhami upaya selanjutnya untuk
berbagai organisasi pekerja juga telah melaksanakan amanat Deklarasi.
membantu organisasi-organisasi masyarakat
Tujuan utama panduan ini adalah untuk
adat1 untuk menyampaikan berbagai masalah
memberi cara praktis atas pemenuhan hak-
yang perlu diperhatikan oleh badan-badan
hak masyarakat adat berdasarkan pengalaman,
pengawas ILO. Selain itu, Konvensi ini pun telah
cara dan pelajaran terbaik selama ini kepada
mengilhami peran pemerintah dan masyarakat
pemerintah, masyarakat adat serta organisasi
adat, termasuk di negara-negara yang belum
pekerja dan organisasi pengusaha.
meratifi kasinya. Tujuannya tentu saja untuk
Panduan ini tidak dimaksudkan sebagai
semakin meningkatkan perlindungan hak-hak
cetak biru pelaksanaan. Berbagai keadaan
masyarakat adat. Dalam masa 20 tahun sejak
yang dihadapi oleh masyarakat adat tidak
adopsi Konvensi ini, telah ditempuh berbagai
memungkinkan melakukan pengalihan secara
upaya, serta dialog dan pencapaian untuk
sederhana atau mereplikasi berbagai model
menanamkan pengertian dan pelaksanaan hak-
dari satu negara ke negara yang lain. Panduan
hak masyarakat adat.
ini lebih merupakan katalog buah pikiran
Pada 2007, Sidang Umum Perserikatan
yang diharapkan akan dinilai, dibahas dan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi
selanjutnya mengilhami penyesuaian cara
PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (A/
terbaik di berbagai negeri.
RES/61/295). Adopsi ini menjadi titik kulminasi
Panduan ini dikembangkan melalui upaya
dari pembahasan dan negosiasi selama
bersama, sehingga mencerminkan sifat
bertahun-tahun antara para pemerintah dan
multipihak dan kolektivitas dari proses
masyarakat adat. Boleh dibilang ini merupakan
pelaksanaannya. Sumber-sumber utama
pencapaian berarti, karena memberi kepada
informasi dan masukan untuk panduan ini
masyarakat internasional suatu kerangka yang
antara lain:
sama untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat.
(cid:138) Analisis dan tanggapan yang diberikan
Setelah adopsi Deklarasi PBB itu, kini telah
oleh badan-badan ILO untuk menjadikan
dicapai kesepakatan umum tentang perlunya
pelaksanaan Konvensi No. 169 sebagai
pemenuhan hak-hak masyarakat adat di tingkat
pedoman oleh negara-negara yang
negara untuk menjamin bahwa perangkat
meratifi kasinya.
internasional akan membawa perubahan yang
diperlukan bagi masyarakat adat di seluruh (cid:138) Serangkaian studi kasus, yang dilaksanakan
dunia—yang masih hidup termarjinalisasi dan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat
kurang beruntung. yang mendokumentasikan pengalaman
positif, pencapaian dan dampak dari
1 Konvensi ILO 169 menggunakan penduduk pribumi dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
masyarakat adat (lihat bagian 1 untuk pembahasan lebih rinci
tentang istilah tersebut). Konvensi tidak membedakan hak (cid:138) Serangkaian contoh ringkas dari sejumlah
dari kedua kelompok ini. Kendati begitu, untuk praktisnya, pengalaman utama, yang dapat dipelajari
panduan ini menggunakan istilah masyarakat adat yang juga
pembaca dengan mengikuti berbagai mata
menjadi istilah yang paling umum digunakan serta menjadi
istilah yang digunakan oleh perangkat internasional seperti rantai dan acuan yang disertakan dalam
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Msyarakat Adat. panduan ini.
PENDAHULUAN 9
BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN INI Panduan juga mencakup berbagai bidang
tentang hak-hak masyarakat adat, seperti:
Pedoman ini tidak harus dibaca dari awal hingga 1. Identifi kasi masyarakat adat. Bagian
akhir, namun lebih bersifat katalog. Dengan
ini menjelaskan cakupan Konvensi
demikian, pembaca dapat memilihnya sesuai
serta kriteria yang digunakan untuk
pokok bahasan dan mengikuti acuan silang
mengidentifi kasi masyarakat adat di
untuk memahami seluruh hak masyarakat adat
berbagai wilayah, termasuk hak untuk
yang saling berkaitan.
mengidentifi kasi diri.
Panduan ini terdiri dari bagian-bagian yang 2. Konsep hak masyarakat adat. Bagian ini
mencakup berbagai aspek utama dari hak-hak menjabarkan implikasi penggunaan istilah
masyarakat adat. Masing-masing bagian terdiri “masyarakat”, termasuk konotasinya,
dari sebagai berikut: sehubungan dengan hak untuk
(cid:138) Pendahuluan. Menjelaskan pasal-pasal dari menentukan nasib sendiri sebagaimana
diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-
Konvensi No. 169 dan implikasinya. Bagian
hak Masyarakat Adat.
ini juga menunjukkan acuan pada ketentuan
yang sama dari Deklarasi PBB tentang Hak- 3. Tanggung jawab pemerintah. Bagian ini
hak Masyarakat Adat. menjelaskan tanggung jawab negara untuk
(cid:138) Rangkuman tentang tanggapan badan- melakukan langkah-langkah koordinatif dan
badan pengawas ILO. Dimaksudkan sistematis guna mengakhiri diskriminasi
terhadap masyarakat adat. Caranya,
menjadi petunjuk dan panduan bagi
dengan menghargai hak-hak dasar mereka
berbagai negara tentang pelaksanaan
serta mengembangkan langkah-langkah
Konvensi No. 169. Memang tidak semua
khusus untuk mencapainya.
bidang yang berada dalam ruang lingkup
Konvensi diberi tanggapan, melainkan 4. Lembaga-lembaga masyarakat adat.
hanya beberapa bagian yang terkait yang Bagian ini menjelaskan hak untuk membina
diberi ulasan. dan mengembangkan lembaga-lembaga
masyarakat adat sebagai hak dasar
Berbagai contoh penerapan praktis dari
yang mampu untuk menentukan dan
ketentuan-ketentuan yang terkait Konvensi
mempertahankan identitas dan otonomi
No. 169, diambil dari berbagai belahan dunia.
masyarakat adat.
Lampiran D menunjukkan indeks berbagai kasus
yang disajikan dalam panduan ini. 5. Partisipasi, konsultasi dan persetujuan.
Bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip
Konvensi No. 169 adalah instrumen holistik
dasar partisipasi dan konsultasi untuk
yang berupaya membahas semua aspek utama
mencapai kesepakatan dan persetujuan,
hak-hak masyarakat adat. Berbagai hak yang
seperti yang diamanatkan Konvensi No.
terdapat dalam instrumen ini saling berkaitan
169.
dan berbagai masalah seperti hak atas konsultasi
dan keterlibatan menjadi saling beririsan dan 6. Hukum adat, sistem perundang-
membawa korelasi dampak. Misalnya, hak-hak undangan dan akses terhadap keadilan.
yang tercantum dalam sektor kesehatan dan Bagian ini menjelaskan hak untuk
pendidikan. mempertahankan hukum adat, termasuk
sistem perundang-undangan, sepanjang
Hal ini, misalnya, tercermin dalam pedoman
tidak bertentangan dengan hak-hak asasi
yang diawali dengan fokus pada prinsip-prinsip
internasional, serta mampu meningkatkan
utama dari kebijakan umum Konvensi No. 169
akses masyarakat adat terhadap keadilan.
(terutama pasal 1-12) baru kemudian menyentuh
masalah-masalah substansif yang lebih khusus 7. Tanah dan wilayah. Bagian ini menjelaskan
(terutama pasal-pasal 12-32). konsep-konsep budaya dari tanah dan
wilayah masyarakat adat serta semua hak,
10 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG BERLAKU - PEDOMAN UNTUK KONVENSI ILO No. 169