Manajemen Perpustakaan Sekolah - Arif Surachman - Universitas

38 Pages·2011·0.87 MB·Indonesian

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH:
Sebuah panduan ringkas1
oleh Arif Surachman, S.IP.2 dan Heri Abi Burachman Hakim, S.IP.3
Abstrak
Sekolah pada tingkatan dasar dan menengah merupakan pondasi bagi pembentukan karakter dan
keberhasilan generasi muda di masa yang akan datang. Berbagai strategi dan fasilitas untuk meraih
keberhasilan dalam proses pendidikan dan pendidikan menjadi penting bagi sekolah. Perpustakaan,
adalah salah satu elemen penting sebagai bagian dari strategi dan fasilitas yang terkadang luput dari
perhatian para pengambil kebijakan di sekolah.
Masalah prioritas kebijakan dan pengambil kebijakan, sumber daya manusia, tempat/ruang, sumber
daya koleksi, dan manajemen adalah hal-hal klasik yang perlu segera mendapat perhatian dari
berbagai pihak. Tak kurang organisasi dunia maupun pemerintahpun mengeluarkan kebijakan dan
landasan hukum yang diharapkan mampu mengurai masalah-masalah tersebut. Manifesto tentang
perpustakaan sekolah oleh UNESCO/IFLA, UU Perpustakaan, Permendiknas tentang Standar
Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan
sekolah adalah produk-produk yang diharapkan menjadi pedoman dan panduan bagi adanya
perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah yang lebih baik. Sehingga ke depan,
perpustakaan sekolah dapat benar-benar menjadi elemen penting bagi keberhasilan proses pendidikan
dan pembelajaran di sekolah atau pendidikan tingkat dasar dan menengah.
Tulisan ini mencoba memotret, mengurai dan menjelaskan bagaimana seharusnya perpustakaan
sekolah dikelola agar fungsinya yang mendukung keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di
sekolah dapat tercapai.
Kata kunci: Manajemen Perpustakaan Sekolah, Standar Perpustakaan Sekolah, Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pendidikan Dasar dan Menengah adalah merupakan elemen penting bagi
pembentukan karakter dan keberhasilan generasi muda pembangun bangsa di masa yang
akan datang. Pendidikan dan pembelajaran di level ini akan sangat menentukan bagaimana
ke depan seseorang mampu berperan dan mempunyai daya saing dalam pembangunan
bangsa dan negara. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah adalah tempat dimana
tanggungjawab penting ini disandarkan. Individu dan institusi di dalamnya harus mampu
membuat strategi jitu guna menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka
pembentukan karakter dan keberhasilan dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Salah satu elemen penting dalam strategi pendidikan dan pembelajaran di sekolah
yang sering ‘dilupakan’ oleh para pemangku dan pengelola sekolah adalah perpustakaan.

1 Disampaikan dalam Seminar Sehari Perpustakaan Sekolah di Wonosobo, 13 Agustus 2011.
2 Pustakawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / [email protected]
3 Pustakawan Institut Senin Indonesia Yogyakarta: http://heri_abi.staff.ugm.ac.id
1
Sudah menjadi ‘rahasia’ umum bahwa masih banyak sekolah yang menganggap bahwa
perpustakaan ‘bukan elemen’ prioritas bagi proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
Perpustakaan sering kali sulit ditemukan keberadaannya di sekolah, atau kalaupun ada
ditempatkan pada ruang yang sempit seperti ruang UKS, gudang atau pojok-pojok gedung
sekolah yang ‘pengap’ dan hampir tidak ‘terjamah’. Bahkan untuk mengelolanyapun hanya
mengandalkan ‘sisa-sisa energi’ dari sumber daya yang ada di sekolah. Intinya,
perpustakaan masih dianggap bukan bagian penting dalam proses akademik di sekolah.
Kondisi-kondisi tentu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat
tanggungjawab yang besar disandarkan pada institusi pendidikan dasar dan menengah ini.
Masyarakat dan berbagai organisasi mulai ‘gerah’ terhadap kondisi-kondisi yang terjadi.
Sehingga mulai ada ‘tuntutan’ agar perpustakaan benar-benar ‘dimasukkan’ dalam elemen
pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Bahkan pada tahun 2000, UNESCO dan IFLA
telah mengeluarkan manifesto tentang Perpustakaan Sekolah yang menyebutkan:
“Governments, through their ministries responsible for education, are urged to develop
strategies, policies and plans that implement the principles of this Manifesto”
Manifesto itu menegaskan bahwa Pemerintah melalui menteri-menterinya yang
bertanggungjawab atas pendidikan, diwajibkan mengembangkan strategi, kebijakan-
kebijakan dan rencana-rencana yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip
manifesto ini. Selain itu dalam misinya, manifesto ini ingin menegaskan bahwa
perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan gagasan yang menjadi dasar untuk
membentuk masyarakat saat ini yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan.
Perpustakaan juga harus mampu membekali siswa dengan kemampuan pembelajaran
sepanjang hayat dan mengembangkan imajinasinya, sehingga membekali mereka menjadi
warga negara yang bertanggungjawab.
Manifesto itu menurut Natajumena (2008) sesuai dengan misi UU nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, beriman,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab.
Data terakhir yang sempat penulis dapatkan, sudah ada upaya dari pemerintah
melalui Kemendiknas paling tidak untuk Sekolah Dasar (SD) yang menargetkan pada tahun
2
2015 seluruh SD di Indonesia harus sudah mempunyai perpustakaan. Sampai saat ini, dari
148 ribu SD yang ada di Indonesia, ada 50 ribu SD yang sudah memiliki perpustakaan, dan
Kemendiknas menargetkan setiap tahunnya akan ada tambahan 20 ribu SD yang memiliki
perpustakaan (Media Indonesia, 3 juli 2010). Tentu ini sebuah kabar baik juga bagi sekolah-
sekolah yang saat ini belum memiliki fasilitas perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam mewujudkan fasilitas pendidikan dan pembelajaran yang
memadai bagi generasi muda di Indonesia.
1.2. Pengertian-pengertian
Pengertian perpustakaan berkembang dari waktu ke waktu. Pada abad ke-19
perpustakaan didefinisikan sebagai “suatu gedung,ruangan atau sejumlah ruangan yang
berisi koleksi buku yanng dipelihara dengan baik,dapat digunakan oleh masyarakat atau
golongan masyarakat tertentu. Kemudian ALA (The American Library Association)
menggunakan istilah perpustakaan untuk suatu pengertian yang luas yaitu termasuk
pengertian “ pusat media, pusat belajar, pusat sumber pendidikan, pusat informasi, pusat
dokumenstasi dan pusat rujukan “. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI nomor 11,
disebutkan bahwa “ perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka
sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan,
teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional.
Adapun pengertian perpustakaan sekolah, menurut Sulistyo-Basuki (1994) adalah
perpustakaan yang berada di sekolah dengan fungsi utama membantu tercapainya tujuan
sekolah serta dikelola oleh sekolah yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia untuk Perpustakaan Sekolah (SNI
7329-2009), pengertian perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada
satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan
bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber
belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
Kata manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk
mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkain kegiatan berupa perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi
lainnya. Jadi berdasarkan definisi ini, maka manajemen perpustakaan sekolah dapat
diartikan sebagai sebuah proses untuk mewujudkan tujuan perpustakaan sekolah melalui
3
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber
daya manusia dan sumber daya perpustakaan sekolah lainnya.
1.3. Landasan Hukum
Saat ini peran, fungsi, dan bagaimana seharusnya perpustakaan sekolah dikelola
telah mempunyai banyak landasan hukum. Sebagai contoh adalah payung hukum yang
secara global mengatur tentang perpustakaan sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui
Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Perpustakaan Sekolah juga
tidak luput dari diatur dalam UU tersebut yakni pada pasal 23 ayat 1-6 dimana diantaranya
disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang
memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional
pendidikan, mengembangkan koleksi yang mendukung kurikulum pendidikan, dan
sekolah/madrasah mengalokasikan paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional
sekolah/madrasah.
Untuk menjamin pelaksanaan UU tersebut bahkan dalam pasal 52 diatur tentang
sanksi administratif yang akan dikenakan kepada lembaga penyelenggara perpustakaan
(sekolah/madrasah) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23.
Sedangkan untuk tenaga perpustakaan atau pustakawan sekolah/madrasah sudah
ada landasan hukumnya yang diatur melalui Permendiknas RI nomor 25 tahun 2008 tentang
standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
Landasan-landasan hukum ini tentu sangat penting agar ke depan perpustakaan
benar-benar menjadi elemen penting yang diperhatikan pengelola lembaga pendidikan
dasar dan menengah dalam menjalankan fungsinya terkait pendidikan dan pembelajaran.
1.4. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Sekolah
Menurut Standar Perpustakaan Sekolah (SNI 7329-2009), perpustakaan sekolah
bertujuan menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan
dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik.
Seperti dalam Surachman (2007), apabila kita lebur tujuan tersebut ke dalam fungsi-fungsi
yang terdapat dalam perpustakaan, maka fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai:
a. Pusat kegiatan belajar-mengajar yang terintegrasi dengan kurikulum di sekolah
4
b. Pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan
kreativitas, bakat dan imajinasinya.
c. Pusat kegiatan rekreatif (hiburan) dan pusat peningkatan minat baca
d. Pusat Belajar Mandiri dan meningkatkan kemampuan literasi informasi bagi siswa
Tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah di atas menegaskan bahwa perpustakaan
sekolah harus dapat menjadi bagian integral dalam proses pengembangan pendidikan dan
pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Hal ini ke depan akan memberikan jaminan
terbentuknya generasi yang terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan
daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
1.5. Permasalahan dalam Perpustakaan Sekolah
Ada satu ungkapan bahwa pengalaman adalah pelajaran terbaik yang bisa kita petik
untuk perubahan ke depan yang lebih baik. Demikian halnya dengan perpustakaan sekolah,
kondisi ‘kelam’ yang pernah ada diharapkan akan memberikan sebuah pelajaran bagi
perubahan ke depan yang lebih baik.
Berdasarkan pengamatan dan juga brainstorming yang pernah dilakukan penulis
selama melakukan interaksi dengan para staf perpustakaan/pustakawan, guru dan kepala
sekolah baik di DIY maupun daerah lain di Indonesia, setidaknya ada beberapa kondisi
kurang baik atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan
perpustakaan sekolah saat ini yakni:
1.5.1. Prioritas kebijakan dan pengambil kebijakan
Pada beberapa kasus yang ditemui ternyata kebijakan sekolah dalam hal ini kepala
sekolah seringkali belum menunjukkan adanya ‘dukungan’ terhadap keberadaan atau
keberlangsungan perpustakaan sekolah/madrasah. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak
dimasukkannya anggaran pengembangan perpustakaan dalam anggaran pengembangan
sekolah/madrasah. Disisi lain kurikulum yang disusun oleh sekolah atau dikembangkan
sekolah juga belum mengintegrasikan dengan pentingnya keberadaan perpustakaan di
dalamnya. Kepala sekolah dan pengambil kebijakan di sekolah masih seringkali menjadi
‘batu sandungan’ bagi pengembangan perpustakaan sekolah. Menurut Natajumena (2008)
setidaknya ada 3 Figur yang menentukan dunia pendidikan kita, yaitu menteri, kepala
kanwil (kepala dinas), dan kepala sekolah. Dari pernyataan ini (cid:1)ias dilihat bahwa kepala
sekolah mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran. Dengan kata lain, kepala sekolah juga akan sangat berperan dalam
5
pengembangan perpustakaan sekolah. Sehingga mau tidak mau apabila perpustakaan
sekolah mau berkembang, maka faktor prioritas kebijakan dan pengambil kebijakan menjadi
sangat penting.
1.5.2. SDM
Permasalahan lain yang sering menjadi hambatan bagi pengembangan perpustakaan
sekolah adalah tidak adanya SDM yang mengelola perpustakaan, atau minimnya tenaga
perpustakaan. Banyak perpustakaan yang ‘hanya’ dikelola sebagai ‘sambilan’ oleh beberapa
staf pendidik atau tenaga kependidikan. Hal ini bukannya buruk sama sekali, akan tetapi
sering kali menjadikan perpustakaan tidak dapat berkembang dan kehilangan fungsinya
sehingga akhirnya tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan . Apalagi jika SDM yang
mengelola tidak mempunyai kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini akan
semakin menghambat perkembangan perpustakaan sekolah.
Mengingat pentingnya perpustakaan sekolah, sudah semestinya bahwa SDM ini
harus menjadi perhatian apalagi jika merujuk pada permendiknas nomor 25 tahun 2008
yang mengatur masalah standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Dimana
didalamnya diatur syarat-syarat minimal bagi SDM yang mengelola perpustakaan.
Sehingga SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai standar adalah menjadi
hal yang tidak dapat ditawar lagi apabila sekolah ingin mengembangkan perpustakaan
sekolah dengan lebih baik.
1.5.3. Tempat/Ruang
Permasalahan klasik yang selalu ditemui ketika penulis melakukan brainstorming
adalah ketidaktersediaan ruang/tempat atau minimnya tempat/ruang yang dipergunakan
untuk perpustakaan. Beberapa kasus yang ditemui memperlihatkan bahwa buku-buku yang
berasal dari pemerintah maupun bantuan lembaga tertentu seringkali tidak tersentuh dan
hanya dibiarkan menumpuk di sudut gudang sekolah atau ruang guru atau ruang kepala
sekolah. Ketiadaan ruang perpustakaan menjadi salah satu alasannya.
Kasus lain adalah ruang perpustakaan yang ‘hanya’ ditempatkan di sudut sekolah,
di ruang UKS, atau di sudut2 pengap yang kadang tidak tersentuh atau terjamah oleh siswa
dan pendidik. Sehingga walaupun keberadaannya terlihat tapi kebermanfaatannya menjadi
seringkali ‘tidak ada’.
Kedua masalah itu merupakan masalah klasik yang selalu menjadi alasan tidak
berkembangnya perpustakaan sekolah. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut,
6
pemerintah atau pengambil kebijakan harus mulai berpikir dan memasukkan ruang/tempat
khusus untuk perpustakaan sebagai bagian dan perencanaan dan pengembangan
infrastruktur pendidikan di sekolah. Artinya apa, setiap pengembangan pendidikan dan
pembelajaran di sekolah harus diikuti dengan pengembangan perpustakaan. Sekolah harus
mampu memberikan jaminan ketersediaan tempat atau media bagi siswa untuk
mendapatkan informasi yang akan memperkaya pengetahuan dan imajinasinya, serta
memberikan dukungan bagi pembelajaran sepanjang hayat.
1.5.4. Sumber Daya Koleksi
Merujuk pada Standar Perpustakaan Sekolah dimana perpustakaan bertujuan
menyediakan pusat sumber belajar, maka koleksi atau sumber daya koleksi merupakan
‘nyawa’ dari keberadaan perpustakaan sekolah. Koleksi perpustakaan merupakan bagian
yang menjadi ‘elemen’ keberhasilan fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah. Banyak kasus
ditemui perpustakaan menjadi tidak ‘laku’ karena koleksinya yang sedikit, tidak lengkap
dan kurang menarik. Hal ini juga menjadi permasalahan yang ditemui di banyak
perpustakaan sekolah di Indonesia. Koleksi yang kurang beragam dan ‘hanya’
mengandalkan buku teks bantuan dari pemerintah merupakan hal yang lazim ditemui di
perpustakaan-perpustakaan sekolah, yang bahkan tidak mengalami ‘pembaharuan’ selama
bertahun-tahun. Tak jarang tampilan bukupun menjadi tidak menarik bagi siswa untuk
‘menyentuhnya’. Tentu ini menjadi masalah serius, karena salah satu ciri keberhasilan
sebuah perpustakaan adalah ketersediaan dan keterpakaian koleksinya. Pada level masalah
ini maka perlu adanya kebijakan dan perencanaan dalam sistem pengembangan koleksi
perpustakaan.
1.5.5. Manajemen
Pengalaman menunjukkan bahwa solusi terhadap keempat permasalahan di atas
kurang ‘berarti’ apabila kemampuan pengelolaan oleh staf pengelola juga tidak
diperhatikan. Beberapa kasus yang ditemui memperlihatkan adanya sekolah yang punya
ruang perpustakaan memadai, punya koleksi yang memadai, ada SDM yang menangani,
hanya sayang pengelolaannya kurang bagus. Perpustakaan ‘hanya’ dijalankan layaknya
‘penyewaan buku’ tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan yang ada. Atau dengan kata
lain perpustakaan dijalankan ‘hanya’ apa adanya tanpa adanya perencanaan dan
pengawasan yang baik. Perpustakaan hanya dipahami sebagai ‘gudang buku’, bukan
merupakan pusat informasi dan pembelajaran mandiri bagi siswa didik.
7
Selain itu, posisi perpustakaan dalam organisasi sekolah kadang juga tidak jelas
bahkan tidak masuk dalam struktur yang ada. Padahal dalam Standar Nasional
Perpustakaan Sekolah, perpustakaan harus masuk dalam struktur organisasi sekolah
sehingga akan memudahkan dalam menentukan arah pengelolaan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

II. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan mengelola atau manajemen dalam perpustakaan sekolah bukan sekedar
kegiatan menempatkan buku-buku di rak, akan tetapi lebih dari itu, sangat kompleks,
berkelanjutan, dan selalu berubah. Jadi manajemen merupakan sebuah proses yang
memfokuskan pada memperhatikan kegiatan dari hari ke hari, menghadapi permasalahan
isi dan integrasi dengan tujuan-tujuan sekolah. Kegiatan manajemen adalah kegiatan yang
mencerminkan adanya sebuah sistem, terkait dan terdiri dari beberapa aspek atau faktor
untuk mendukungnya. Surachman (2007) dalam makalahnya, memperlihatkan bahwa ada
beberapa faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses pengelolaan perpustakaan
diantaranya adalah kebijakan dan prosedur ; manajemen koleksi ; pendanaan atau
anggaran; manajemen fasilitas; sumber daya manusia; dan perencanaan.
2.1. Prosedur dan Kebijakan
Prosedur dimaksud adalah merupakan cara atau bagaimana kegiatan dan pekerjaan
harus dilakukan terkait dengan upaya implementasi dari sebuah rencana spesifik atau
menjalankan sebuah kebijakan. Sedangkan kebijakan sendiri memfokuskan pada prinsip-
prinsip apa yang dipegang oleh organisasi dalam hal ini adalah sekolah/perpustakaan dan
mengapa hal itu perlu dilakukan. Kadang kala sebuah kebijakan terhadap perpustakaan
sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi kebijakan di lingkungannya, baik dari sekolah atau
pemilik sekolah, dinas pendidikan, pemerintah atau mungkin departemen pendidikan.
Nah, agar pengelolaan perpustakaan sejalan dengan kebijakan yang ada, maka
pengelola perpustakaan perlu memahami kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah,
terutama terkait tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selain itu pengelola
perpustakaan juga harus mampu secara jelas memahami bagaimana prosedur dapat
dilakukan secara efektif dan dapat merefleksikan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri.
8
Kebijakan yang dimaksud disini adalah termasuk didalamnya terkait pendanaan, pengelola,
dukungan untuk guru-pustakawan dan faktor-faktor lain yang berhubungan.
Jadi selain memperjuangkan sebuah kebijakan yang terkait nasib perpustakaan, maka
pengelola perpustakaan harus paham apa visi dan misi sekolahnya, bagaimana sekolah
melakukan perancangan anggaran, dimana posisi perpustakaan secara struktural, apa saja
yang menjadi wewenang dan kewajiban perpustakaan di sekolah. Bahkan terkait kebijakan
yang akan diambil secara internal di perpustakaan itu sendiri, pengelola perpustakaan
harus mampu:
• melihat kembali sumber-sumber yang dimiliki dan mendefinisikannya sesuai
kebutuhan dan perkembangan kebijakan sekolah
• melihat, memperhatikan dan memperbaharui prosedur-prosedur lokal – sirkulasi,
pemesanan pustaka, dll
• membuat sebuah pernyataan visi dari perpustakaan sekolah yang sesuai dengan
kebijakan yang ada
• membuat perencanaan strategis dalam menentukan prosedur dan kebijakan dari
perpustakaan itu sendiri.
Artinya dapat disimpulkan bahwa pengelola perpustakaan harus mampu
memahami kebijakan dan prosedur yang ada di sekolah dan lingkungannya, selain tentu
saja membuat dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal yang harus dijalankan di
perpustakaan. Hal lain yang cukup penting adalah setiap membuat sebuah kebijakan atau
prosedur harus selalu mempertimbangkan visi, kebutuhan, dan keadaan dari sekolah atau
lembaga induknya. Karena pada prinsipnya perpustakaan sekolah harus dapat
mencerminkan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan sekolah.
2.2. Manajemen Koleksi
Di atas sudah disinggung bahwa salah satu permasalahan di perpustakaan sekolah
adalah masalah sumber daya koleksi. Namun sebenarnya selain ketersediaan sumber daya
koleksi, manajemen koleksi adalah hal yang harus menjadi perhatian bagi pengelola
perpustakaan. Manajemen koleksi merupakan area kunci dari tangungjawab seorang
pengelola perpustakaan.
Koleksi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah bahan pustaka atau sejenisnya
yang dikumpulkan, dikelola, dan diolah dengan kriteria tertentu. Pengelolaan koleksi yang
9
baik akan menentukan sukses tidaknya sebuah program perpustakaan sekolah. Karena
tanpa dikelola dengan baik, maka koleksi akan tetap menjadi kumpulan atau tumpukan
buku yang tidak bermakna.
Salah satu karakteristik dari sebuah koleksi perpustakaan sekolah adalah
beragamnya jenis sumber atau bahan pustaka tergantung pada kebutuhan pengajar/staf
pendidik, ukuran atau jumlah koleksi, bagaimana cara mengaksesnya dan keterbaruan.
Banyak hal sebetulnya yang dapat dilakukan untuk mengelola koleksi, mulai dari
pengadaan, pengolahan teknis (seperti inventarisasi, klasifikasi, pelabelan, penempatan,
pemilihan), dan memang tentunya itu membutuhkan perhatian yang serius dari pengelola
perpustakaan. Dalam manajemen koleksi sebetulnya jumlah bukan suatu hal yang menjadi
sangat prinsip, akan tetapi lebih penting bagaimana koleksi itu dapat dimanfaatkan dengan
baik atau tidak.
"It does not matter how many books you may have, but whether they are
good or not." - Lucius Annaeus Seneca (3 B.C.-65 A.D.), Epistolae Morale
Jadi prinsip-prinsip kebermanfaatan harus menjadi dasar bagi pengelola
perpustakaan untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan bagaimana mengelola koleksi
yang ada. Pengelola harus mampu memetakan mana koleksi yang menjadi pendukung
utama pembelajaran, mana koleksi yang bersifat hiburan, mana koleksi yang dibutuhkan
siswa didik untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan
siswa didik dan staf pendidik memanfaatkannya. Manajemen koleksi termasuk didalamnya
pengembangan koleksi merupakan area penting yang mestinya selalu diperhatikan oleh
para pengelola perpustakaan di sekolah.
Secara lebih khusus pembahasan manajemen koleksi akan dijelaskan pada bagian
ketiga (III) pada makalah ini.
2.3. Pendanaan atau Anggaran
Pendanaan adalah masalah yang sering menjadi ‘momok’ bagi sebagian pengelola
perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaannya. Untuk itu masalah pendanaan ini
harus direncanakan sedini mungkin. Melalui sebuah ‘assesment’ terhadap koleksi dan
tujuan pengembangan program-program, sebuah rencana pendanaan dapat dilakukan dan
dikeluarkan dalam sebuah dokumen perencanaan bagi perpustakaan sekolah. Sebuah
rencana pendanaan akan membantu pengelola perpustakaan dan sekolah dalam
10