Laporan Analisis Beban Kerja (ABK)

214 Pages·2013·1.57 MB·Indonesian

Laporan Analisis Beban Kerja
Sekretariat Jenderal
KATA PENGANTAR
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lain
merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan
negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya
dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal;
Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang
cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang
optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel.
Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan tersebut semakin hari semakin bertambah
berat dan kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur
(organisasi, proses bisnis, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan
teknologi informasi) yang handal dan selalu dapat mengikuti perubahan administrasi
publik, perkembangan dan tuntutan stakesholder.
Untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan baik (Good Governance)
tersebut, Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan program reformasi
birokrasi yang terdiri dari 3 pilar meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses
bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM yang saat ini telah disesuaikan dengan
Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres No.81/2010) dan Road Map Reformasi Birokrasi
(Permenpan No.20/2010) menjadi 8 area perubahan meliputi Organisasi, Tata Laksana,
Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan
Publik, Pola Pikir dan Budaya Kerja. Bidang atau area tersebut pada prinsipnya merupakan
tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Jenderal.
Agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas atau program Reformasi
Birokrasi tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan optimal tentunya perlu didukung oleh
suatu organisasi yang adaptif serta didukung SDM yang berintegritas dan mempunyai
kompetensi tinggi. Untuk mewujudkan organisasi dan SDM tersebut perlu selalu dilakukan
monitoring, evaluasi, dan perbaikan di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan.
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidang
penataan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 53/KMK.01/2013 yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alat yang
digunakan untuk untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui
secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan
serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja (ABK).
Program Reformasi Birokrasi di bidang penataan organisasi khususnya kegiatan
analisis beban kerja telah melaksanakan penyusunan aplikasi berbasis web dalam
pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat
http://www.bebankerja.depkeu.go.id, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
objektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l ii
seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta
pelayanan. Sistem aplikasi tersebut dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat
penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang
Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar,
Medan dan Makassar).
Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif,
transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi yang baik
serta pembahasan bersama secara intensif dengan seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji,
dan UPT Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, bekerja sama dalam melancarkan
pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK ke depan dapat
berjalan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2013
Kepala Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan

Charmeida Tjokrosuwarno
NIP 195605141985011001
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu
pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan,
pemberian dukungan administrasi kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerak
program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Untuk itu diperlukan
organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta
dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dengan demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM
yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor,
mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif jumlah kebutuhan pegawai
tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, prestasi kerja jabatan/unit adalah
Analisis Beban Kerja (ABK).
Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini
adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam
pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai,
efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar
norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan
ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya
mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkelanjutan.
Hasil pengolahan data pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima
KPTIK-BMN sebagai UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan
prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 tampak pada Tabel 1.
Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),
Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal
No. Jumlah Kebutuhan Jumlah Pejabat/Pegawai
Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan
Pejabat/Pegawai yang Ada
1 Biro Perencanaan dan Keuangan 216,272.17 144 orang 146 orang 2 0.98 B Baik
2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 101,746.11 71 orang 73 orang 2 0.92 B Baik
3 Biro Hukum 168,538.00 109 orang 98 orang -11 1.14 A Sangat Baik
4 Biro Bantuan Hukum 129,420.25 84 orang 76 orang -8 1.13 A Sangat Baik
5 Biro Sumber Daya Manusia 275,910.48 180 orang 167 orang -13 1.10 A Sangat Baik
6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 200,783.63 131 orang 124 orang -7 1.07 A Sangat Baik
7 Biro Perlengkapan 151,740.88 97 orang 92 orang -5 1.09 A Sangat Baik
8 Biro Umum 442,630.20 293 orang 284 orang -9 1.03 A Sangat Baik
9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 343,443.52 226 orang 207 orang -19 1.10 A Sangat Baik
10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 149,880.84 97 orang 91 orang -6 1.09 A Sangat Baik
11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 128,977.06 83 orang 68 orang -15 1.26 A Sangat Baik
12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 118,161.61 74 orang 63 orang -11 1.24 A Sangat Baik
13 Pusat Investasi Pemerintah 101,499.13 65 orang 54 orang -11 1.25 A Sangat Baik
14 Sekretariat Pengadilan Pajak 520,450.12 339 orang 337 orang -2 1.02 A Sangat Baik
15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 62,614.46 39 orang 27 orang -12 1.54 A Sangat Baik
16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 37,142.52 25 orang 13 orang -12 1.90 A Sangat Baik
17 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 1,417.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik
18 Tenaga Pengkaji Bidang Rencana Strategik 1,483.33 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik
19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara 1,355.25 1 orang 1 orang 0 0.90 B Baik
20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Barang Milik Negara 106,458.22 74 orang 56 orang -18 1.26 A Sangat Baik
Jumlah 3,259,925.45 2,134 orang 1,979 orang -155 1.09 A Sangat Baik
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l iv
Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012
memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,45 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan
pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang,
sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan
perincian sebagai berikut:
• Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai.
• Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai.
• Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai.
• Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai.
• Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai.
• Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai.
• Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai.
• Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai.
• Pusintek kekurangan 19 orang pegawai.
• PPAJP kekurangan enam orang pegawai.
• Pushaka kekurangan 15 orang pegawai.
• Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai.
• PIP kekurangan sebelas orang pegawai.
• Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.
• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai.
• Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kekurangan 12 orang pegawai.
• Tiga Tenaga Pengkaji tidak mengalami kekosongan jabatan.
• KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.
Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal diantaranya adalah Pusintek (19 Orang), Pushaka (15 orang) dan Biro Sumber Daya
Manusia (13 orang), sedangkan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu KPTIK-BMN
juga kekurangan pegawai yang cukup besar pada tahun 2012 yaitu 18 orang.
Pusintek memiliki beban kerja sebesar 343.443,52 OJ. Dari jumlah pegawai yang ada
sebanyak 207 orang, Pusintek memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 311.949
orang jam (207 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 31.494,52
OJ. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat
seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan
pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan
permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat
Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Pusintek juga secara terus menerus
mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai
training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK
Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencana
implementasi SPAN.
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l v
Pushaka memiliki beban kerja sebesar 128.977,06 OJ dengan jumlah pegawai yang
ada sebanyak 68 orang, sehingga terjadi kelebihan beban kerja dengan kekurangan pegawai
sebanyak 15 orang. Tingginya beban kerja tersebut sebagai akibat tingginya volume
kegiatan pendampingan sekaligus penyusunan laporan tugas pendampingan tersebut,
pelaksanaan tugas mini office, pengolahan bahan pertemuan/rapat pimpinan, serta
penyusunan risalah rapat dan matrik tindak lanjut.
Biro Sumber Daya Manusia menjadi Unit Eselon II di urutan ketiga dengan
kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, dimana Biro SDM memiliki beban kerja sebesar
275.910,48 OJ. Kekurangan pegawai ini dikarenakan tugas dan fungsi Biro SDM yang
mengakibatkan tingginya beban kerja, diantaranya pelaksanaan assessment center,
Pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, verifikasi berkas dan usul calon
penerima SLKS, dan konversi dan filtering data kepegawaian unit eselon I dan seluruh
kegiatan di bidang SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi beban kerja
yang sangat krusial dikarenakan bidang Sumber Daya Manusia menjadi komponen yang
sangat penting dan sangat berperan dalam mendukung penataan organisasi dan penilaian
efektivitas dan efisiensi Kementerian Keuangan. Sehingga kegiatan-kegiatan di Biro SDM
membutuhkan effort sangat besar dan kompleks dan membutuhkan adanya penambahan
pegawai.
Kekurangan pegawai sebagaimana disebutkan di atas memerlukan spesifikasi atau
kualifikasi pendidikan dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.
Selain mengacu pada hasil ABK, pemenuhan kebutuhan pegawai pada Sekretariat
Jenderal juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur
organisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan dan pegawai yang telah memasuki masa
pensiun serta optimalisasi pelaksanan tugas pada masing-masing Biro/Pusat/Sekretariat/
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/Tenaga Pengkaji/UPT.
Sedangkan unit eselon II yang mengalami kelebihan pegawai diantaranya Biro
Perencanaan dan Keuangan (dua orang) khususnya pada Bagian Perbendaharan. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2012 frekuensi sosialisasi perubahan-perubahan Peraturan
Pelaksanaan Anggaran tidak banyak mengingat untuk diseminasi aturan juga dilakukan
melalui mekanisme website dan melalui korespondensi/surat. Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan mengalami kelebihan pegawai (dua orang) khususnya pada Bagian Jabatan
Fungsional. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2012 beban kerja yang dilaksanakan masih
sebatas sebagian kegiatan persiapan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan
Kementerian Keuangan berupa kegiatan sosialisasi untuk mendorong inisiasi
pengembangan jabatan fungsional dari setiap unit eselon I sehingga volume beban kerja
pada Bagian Jabatan Fungsional belum optimal.
Secara umum hasil analisis beban kerja Sekretariat Jenderal sebagian besar berasal
dari produk atau kegiatan yang bersifat pelayanan/servicing antara lain: penyampaian revisi
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200x Bagian Anggaran 15, penataan
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan assessment center,
pemutakhiran data kepegawaian seluruh unit eselon I, serta meningkatnya jumlah aplikasi
dan database yang harus dikelola mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan
permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l vi
Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan
tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan
pegawai sebanyak 155 orang. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan
pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum
dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring
dan evaluasi, bimbingan teknis, dan lain-lain.
Perkembangan beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan
tahun 2012 meningkat sebesar 63%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis
beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 telah dilakukan pada 16
unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal
sebagai akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang
melakukan pembentukan KPTIK-BMN sebagai UPT di lima kota besar dan secara efektif
beroperasi pada tahun 2012 serta pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang
juga secara efektif beroperasi pada tahun 2012 yang merupakan amanat Wakil Presiden
untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan.
Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012
tampak pada Grafik 1.
Tabel 2
Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan
Kualifikasi Pendidikan (orang)
Tanpa
No. Unit Organisasi Sarjana Diploma III/ Diploma I
Kualifikasi
Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain
Biro Perencanaan dan
1 - - - - - - - -
Keuangan
Biro Organisasi dan
2 - - - - - - - -
Ketatalaksanaan
3 Biro Hukum 11 - - - - - - -
1 (DIII Perpajakan),
4 Biro Bantuan Hukum 5 2 (DIII Akuntansi
Pemerintah)
Biro Sumber Daya 1 (Psikologi), 1 9 (DIII Anggaran &
5 2 (Manajemen)
Manusia (Statistik), Perbendaharaan)
Biro Komunikasi dan 1 (Ekonomi 1 (DIII Akuntansi
6 1 1 (Komunikasi) 1 (Desain Grafis)
Layanan Informasi Pembangunan) Pemerintah)
1 (Teknik Geodesi) 2
7 Biro Perlengkapan 1 1 (Akuntansi)
(Teknik Sipil)
2 (Administrasi/
8 Biro Umum 2 Manajemen), 2 1 (Desain Grafis) 2 (DIII Kebendaharaan),
(Akuntansi)
1 (IT), 1 (Sistem 1 (Psikologi), 1 3 (DIII/DI Akuntansi
9 Pusintek 1 (Manajemen) 11 (DIII IT)
Informasi) (Kearsipan) Pemerintahan/STAN)
10 PPAJP 2 (Akuntansi) 4 (DIII Akuntansi)
1 (Akuntansi), 2
4 (Hukum 7 (DIII Akuntansi
11 Pushaka (Ekonomi 1
Perdata) Pemerintah)
Pembangunan)
12 PIP 6 (Umum) 5 (DIII Keuangan)
3 (Ekonomi 2 (Sistem 2 (DIII Akuntansi
13 Pusat LPSE 4 (Komunikasi)
Manajemen) Informasi) Pemerintah)
Sekretariat Pengadilan
14 2
Pajak
1 (DIII Akuntansi
Sekretariat Komite 1 (Organisasi), 1 Pemerintah), 1 (DIII 3 (Bea dan
15 1
Pengawas Perpajakan (Statistik) Perpajakan), 1 (DI Cukai)
Administrasi Perpajakan)
1 (DIII Akuntansi/
Lembaga Pengelola Dana 1 (Akuntansi), 1 2(Umum), 1 (Statistik), 4
16 1 (IT) Keuangan), 1
Pendidikan (Manajemen SDM) (SII Umum)
(DIII Kebendaharaan)
Tenaga Pengkaji Bidang
17 - - - - - - - -
Sumber Daya Aparatur
Tenaga Pengkaji Bidang
18 - - - - - - - -
Perencanaan Stategik
Tenaga Pengkaji Bidang
19 Pengelolaan Kekayaan - - - - - - - -
Negara
20 KPTIK-BMN 18
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l vii
Grafik 1
Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal
3,500
3,260
3,000
2,965
2,500
2,384 2,434
2,000
2,001 1,972
1,500
1,000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Beban Kerja (dalam ribuan)

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka
kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan,
namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga
mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan
ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007
sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 2.
Grafik 2
Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal
2,500
2,134
1,948
2,000
1,979
1,567 1,598
1,832
1,500 1,312 1,301 1,511 1,559
1,306
1,207
1,000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jml Kebutuhan Pegawai
Jml Pegawai Yg Ada

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai
mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut
cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai Efektivitas Dan Efisiensi Unit (EU) di
lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 3.
L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l viii
Grafik 3
Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B
(baik). Hal ini dikarenakan adanya penempatan komposisi pegawai pada masing-masing
unit Eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan beban kerja yang ada, kecuali pada Pusat
LPSE tahun 2009 mempunyai Efisiensi Unit sebesar 0,26 dengan kualifikasi E (kurang)
dikarenakan Pusat LPSE merupakan unit organisasi yang baru dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan tangga l8 April 2010, sehingga efektivitas kegiatan pada Pusat LPSE
baru dimulai pertengahan tahun 2009 yang tidak mencerminkan beban kerja selama satu
tahun. Selain LPSE, Setkomwasjak pada tahun 2011 juga mempunyai EU sebesar 0,70
dengan kualifikasi C (Cukup) dikarenakan Setkomwasjak belum beroperasi secara optimal
dan volume pekerjaan belum besar di tahun 2011.
Selain itu dari form FP2, Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak
3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218. Adapun sepuluh produk yang mempunyai
beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.
Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal
maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan
proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para
stakeholders. Di samping itu ke depannya Kementerian Keuangan dapat melaksanakan ABK
dengan menggunakan Sistem Otomasi ABK agar hasilnya dapat lebih objektif dan akurat.

L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l ix
Tabel 3
Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar
No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban % Beban Kerja Jabatan yang Terlibat Status
Kerja Eselon III
1Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum I A 31,041.42 25.96% Kepala Biro Bantuan Hukum; SNW
Terhadap Menteri Keuangan Kepala Bagian Bantuan Hukum I;
Atau Unit Lainnya Pada Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;
Pengadilan Umum, Pengadilan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;
Niaga Atau Pengadilan Agama Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;
yang Mengandung Tuntutan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID;
Ganti Rugi Pelaksana
2Pelaksanaan Pemilihan Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan; Non- SNW
Penyedia Barang dan Jasa Layanan Pengadaan Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan I;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan II;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan III;
Pelaksana
3Penatausahaan Surat Masuk Sekretariat Pengadilan Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak; SNW
(Kelengkapan Berkas) Pajak Kepala Subbagian Tata Usaha;
Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;
Pelaksana
4Pengadaan Jasa Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 22,264.65 36.21% Kepala Bagian Rumah Tangga; Non-SNW
Konstruksi/Jasa Lainnya di Kepala Subbagian Urusan Dalam;
Lingkungan Sekretariat Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Jenderal Kementerian Kepala Subbagian Keamanan Dalam;
Keuangan Untuk Nilai Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi
Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d. dan Kendaraan Dinas;
Rp.100.000.000 Pelaksana
5Penerbitan Surat Perintah Biro Umum Bagian Perencanaan dan A 19,938.33 33.29% Kepala Biro Umum; Non-SNW
Membayar (SPM) pada Satker Keuangan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Sekretariat Jenderal Kepala Subbagian Perbendaharaan;
Pelaksana
6Pelayanan Kerumahtanggaan Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 18,541.00 29.12% Kepala Bagian Rumah Tangga; Non-SNW
Untuk Keperluan Kepala Subbagian Urusan Dalam;
Dinas/Upacara Kementerian Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Keuangan Pelaksana
7Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum; SNW
Terhadap Menteri Keuangan Kepala Bagian Bantuan Hukum II;
Atau Unit Lainnya Pada Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;
Pengadilan Umum, Pengadilan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;
Niaga Atau Pengadilan Agama Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;
yang Mengandung Tuntutan Pelaksana
Ganti Rugi
8Pelayanan Dokumen Paspor, Biro Umum Bagian Tata Usaha B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian; SNW
Visa dan Exit Permit untuk Kementerian Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;
Perjalanan Dinas Luar Negeri Pelaksana
9Penyelenggaraan Pengadaan Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 14,855.25 44.71% Kepala Bagian Rumah Tangga; Non-SNW
Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Kepala Subbagian Urusan Dalam;
lainnya Sekretariat Jenderal Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Kementerian Keuangan di atas Kepala Subbagian Keamanan Dalam;
Rp.100.000.000 Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi
dan Kendaraan Dinas;
Pelaksana
10Penanganan Perkara Gugatan Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum; SNW
Terhadap Menteri Keuangan Kepala Bagian Bantuan Hukum III;
Atau Unit Lainnya Pada Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;
Pengadilan Umum, Pengadilan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;
Niaga Atau Pengadilan Agama Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;
yang Mengandung Tuntutan Pelaksana
Ganti Rugi

L a p o r a n An a lisis Beb a n Ker j a Sek r et a r ia t Jen d er a l x