laporan akuntan publik atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan

30 Pages·2014·0.38 MB·Indonesian

by  Akmal Huda

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

DEWAN PIMPINAN WILAYAH -PARTAI ACEH (DPW-PARTAI ACEH)

KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2014
Daftar Isi

Surat Asersi/Representasi Partai Politik Peserta Pemilu

Laporan Auditor Publik atas Penerapan yang Disepakati atas
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ........................................ 1

Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ...................................................... 2-13

Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ...................................................... 14-23

Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Fotocopy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LAPORAN AUDITOR PUBLIK
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

No. 86/KAP-MP/AUP/V/2014

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh
di Banda Aceh

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari
laporan  ini,  yang  diterapkan  atas  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  (‘LPPDK’)  
dari DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh Tahun 2014 termasuk buku pembantu penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan
Umum  (‘KPU’),  yang  bertujuan  untuk  membantu  KPU  dalam  memahami  dan  memantau  ketaatan  
pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana
kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang
berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang
disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat
dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan
oleh  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (‘IAPI’).  Kecukupan  dari  prosedur  yang  disepakati  tersebut  
merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang
kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik
untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam
lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas
kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh
karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan
prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada
KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk
digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung
jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
Tanggal 23 Mei 2014.

KAP. Dra. Meilina Pangaribuan, MM. CPA.

Dra. Meilina Pangaribuan, MM. CPA.
NRAP. 0255
LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DEWAN PIMPINAN WILAYAH-PARTAI ACEH (DPW-PA) KOTA BANDA ACEH

NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
A. UMUM
Buat tanda terima untuk mencatat semua Kami telah membuat tanda terima atas semua
1. laporan dan dokumen yang diterima dari laporan dan dokumen yang diterima dari
Partai Politik Peserta Pemilu. Partai Politik Peserta Pemilu.
2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan
transaksi penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye dengan
cara:
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah Kami telah memilih 25% dari seluruh jumlah
item transaksi yang tercantum item transaksi yang tercantum dalam
dalam Rekening Koran Rekening Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Khusus Dana Kampanye (yang Kampanye terkait penerimaan dan
mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
pengeluaran dana kampanye)
2) Apabila 25% dari keseluruhan Kami telah memeriksa seluruh transaksi yang
transaksi menghasilkan angka tercantum dalam Rekening Koran Rekening
kurang dari 30 (tiga puluh) Khusus Dana Kampanye yang terkait dengan
transaksi, maka yang diaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
adalah sebanyak 30 (tiga puluh)
transaksi.
3) Apabila jumlah keseluruhan Kami telah memeriksa seluruh transaksi
transaksi penerimaan dan yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye yang pengeluaran dana kampanye
tercantum dalam LADK &
RKDK kurang dari 30 (tiga
puluh), maka pengujian
kelengkapan tersebut dilakukan
untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke Kami telah menelusuri transaksi tersebut
LPPDK untuk menentukan tercatat diatas ke dalam LPPDK, transaksi yang di
tidaknya transaksi tersebut dalam maksud telah tercatat dalam LPPDK.
LPPDK.

c) Jika terdapat transaksi yang Kami tidak menemukan transaksi yang
tercantum dalam RKDK tetapi tidak belum tercatat ke dalam LPPDK atas LADK
terdapat dalam LPPDK, cantumkan & RKDK.
dalam temuan.
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
Catatan:
Untuk Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat provinsi dan kota/kota pemilihan
transaksi tersebut dilakukan terhadap 15
(lima belas) transaksi.
B. REKENING DANA KAMPANYE
3. Tentukan kesesuaian status bank (umum Kami telah melakukan keseuaian mengenai
atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh status bank, RKDK di buka pada Bank
Partai Politik Peserta Pemilu dengan Umum yakni PT Bank Aceh dengan nomor
mencantumkan status bank tersebut dalam rekening 010.01.99.630035-1 yang di buka
temuan. atas nama Partai Aceh Kota Banda Aceh
pada tanggal 21 Nopember 2013.
4. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik Kami telah melakukan penyesuaian nama
RKDK tersebut dengan nama Partai pemilik RKDK dengan nama Partai Politik
Politik Peserta Pemilu, dengan Peserta Pemilu, nama yang tecantum dalam
mencantumkan dalam temuan nama RKDK sesuai dengan atas nama pemilik
Partai Politik Peserta Pemilu dan RKDK yakni Partai Aceh Kota Banda Aceh.
nama yang tercantum dalam RKDK
tersebut. Kami tidak mendapatkan surat
b) Apabila Rekening Khusus Dana keterangan/surat pernyataan berkenaan
Kampanye Partai Politik Peserta rekening tersebut karena RKDK atas nama
Pemilu bukan atas nama Partai Politik Partai Aceh Kota Banda Aceh sebagai Partai
Peserta Pemilu yang bersangkutan, Politik Peserta Pemilu.
wajib disertai surat keterangan/surat
pernyataan yang menerangkan
rekening tersebut dipergunakan
sebagai Rekening Khusus Dana
Kampanye Partai Politik Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

C. PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5. a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber Kami telah melakukan klasifikasi sumber dan
penerimaan dan bentuk penerimaan bentuk penerimaan dalam DPSDK, sumber
dalam Daftar Laporan Penerimaan penerimaan dana kampanye tersebut hanya
Sumbangan Dana Kampanye Partai bersumber dari calon anggota legislatif yang
Politik Peserta Pemilu sebagai tercantum dalam DK-13.
pendukung LPPDK Partai Politik
Peserta Pemilu untuk transaksi
penerimaan Dana Kampanye dengan
klasifikasi penerimaan menurut
ketentuan yang mencakup penerimaan
dari pihak-pihak berikut :
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
1) Partai Politik Peserta Pemilu;
2) Calon anggota DPR/DPRPD
Provinsi/DPRD kota/kota,
3) Sumbangan pihak lain :
(a) Perseorangan.
(b) Kelompok.
(c) Perusahaan/badan usaha non
pemerintah.
4) Lainnya (termasuk hutang dan
diskon).

b) Jika Daftar Laporan penerimaan Kami telah melakukan klasifikasi sumber dan
Sumbangan Dana Kampanye Partai bentuk penerimaan dalam DPSDK sesuai
Politik Peserta Pemilu dan/atau dengan LPPDK, sumber penerimaan dana
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu kampanye tersebut hanya bersumber hanya
tidak memperlihatkan klasifikasi dari calon anggota legislatif yang tercantum
penerimaan tersebut atau berbeda dalam DK-13.
dengan ketentuan, atau klasifikasi
dalam Daftar Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye berbeda
dengan Klasifikasi dalam LPPDK
Partai Politik Peserta Pemilu,
laporkan dalam temuan.

c) Periksa keberadaan surat pernyataan Kami tidak menemukan surat pernyataan
penyumbang untuk transaksi penyumbang baik perseorangan, kelompok,
penerimaan dana kampanye dari badan usaha atau lainnya karena sumber
Partai Politik Peserta Pemilu yang penerimaan dana kampanye hanya
memperlihatkan klasifikasi bersumbeer dari calon anggota legislative
penerimaan sumbangan yang diterima yang tercantum dalam DK-13.
dari pihak-pihak sebagai berikut :
1) Perseorangan.
2) Kelompok.
3) Perusahaan/badan usaha.
4) Lainnya (termasuk hutang dan
diskon).

d) Jika terdapat pemberi sumbangan Kami tidak menemukan surat pernyataan
yang tidak membuat surat pernyataan, penyumbang baik perseorangan, kelompok,
laporkan dalam termuan. badan usaha atau lainnya karena sumber
penerimaan dana kampanye hanya
bersumbeer dari calon anggota legislative
yang tercantum dalam DK-13.
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
6. a) Tentukan keakurasian matematis Kami tidak melakukan perhitungan kembali
(penjumlahan, pengurangan, dan atas keakurasian matematis dari seluruh
sebagainya) dari seluruh transaksi transaksi penyumbang baik perseorangan,
yang tercantum dalam Daftar Laporan kelompok, badan usaha atau lainnya karena
Penerimaan Sumbangan Dana sumber penerimaan dana kampanye hanya
Kampanye dengan cara melakukan bersumber dari calon anggota legislative
perhitungan kembali atas keakurasian yang tercantum dalam DK-13.
matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan Kami tidak melakukan perhitungan kembali
matematis, laporkan dalam temuan. atas keakurasian matematis dari seluruh
transaksi penyumbang baik perseorangan,
kelompok, badan usaha atau lainnya karena

sumber penerimaan dana kampanye hanya

bersumber dari calon anggota legislative
yang tercantum dalam DK-13.

7. a) Bandingkan jumlah penerimaan Kami tidak menemukan penerimaan menurut
menurut klasifikasi penyumbang klasifikasi penyumbang antara nilai yang
antara nilai yang tercantum dalam tercantum dalam DPSDK dengan LPPDK
Daftar Laporan Penerimaan karena sumber penerimaan dana kampanye
Sumbangan Dana Kampanye dengan hanya bersumber dari calon anggota
nilai yang tercantum dalam LPPDK. legislative yang tercantum dalam DK-13.

b) Laporkan perbandingan jumlah Kami tidak menemukan penerimaan
penerimaan tersebut dalam temuan. menurut klasifikasi penyumbang antara nilai
yang tercantum dalam DPSDK dengan
LPPDK karena sumber penerimaan dana

kampanye hanya bersumber dari calon

anggota legislative yang tercantum dalam

DK-13.

c) Jika terdapat perbedaan antara Kami tidak menemukan adanya perbedaan
keduanya, tanyakan alasan terjadinya menurut klasifikasi penyumbang antara nilai
perbedaan tersebut kepada Partai yang tercantum dalam DPSDK dengan
Politik Peserta Pemilu dan melakukan LPPDK.
verifikasi atas bukti yang terkait
berdasarkan penjelasan yang diterima
dari Partai Politik Peserta Pemilu.
d) Laporkan dalam temuan perbedaan
tersebut dan alasan perbedaan
menurut Peserta Pemilu dan hasil Kami tidak menemukan perbedaan atas
pencocokan dengan bukti yang pencatatan Partai Politik Peserta Pemilu
diterima dari Partai Politik Peserta terkait DPSDK dengan LPPDK.
Pemilu
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
8. a) Tentukan keakurasian perhitungan Kami tidak melakukan perhitungan secara
jumlah sumbangan untuk setiap akumulatif terkait seluruh penyumbang
penyumbang secara akumulatif. karena sumber penerimaan dana kampanye
hanya bersumber dari calon anggota
legislative yang tercantum dalam DK-13.

b) Jika terdapat perhitungan jumlah Kami tidak menemukan perhitungan yang
sumbangan akumulatif untuk tiap tidak akurat terkait dengan seluruh
penyumbang yang tidak akurat, penyumbang sumber penerimaan dana
laporkan dalam temuan. kampanye karena dana tersebut hanya
bersumber dari calon anggota legislative
yang tercantum dalam DK-13.

9. a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber Kami telah menentukan kepatuhan dengan
sumbangan yang diperbolehkan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan
menurut ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam DPSDK dengan
dengan cara menelusuri seluruh identitas penyumbang.
transaksi penerimaan yang tercantum
dalam Daftar Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye ke
fotokopi identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan Kami tidak menemukan adanya perbedaan
ketentuan, laporkan fakta tersebut laporan penerimaan yang tercantum dalam
berikut nama dan identitas DPSDK dengan identitas penyumbang.
penyumbang tersebut dalam temuan.
10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan
transaksi penerimaan dalam Daftar
Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye dengan cara :
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah Kami telah menentukan kepatuhan dengan
item transaksi penerimaan secara memilih seluruh transaksi dari jumlah item
acak yang mewakili ketercakupan transaksi dalam DPSDK terkait penerimaan
seluruh jenis penerimaan (kas dan dana kampanye.
bukan kas), klasifikasi
penerimaan, dan periode yang
tercakup dalam Daftar Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye.
2) Apabila 25% dari keseluruhan Kami telah menentukan kepatuhan dengan
transaksi menghasilkan angka memilih seluruh transaksi dari jumlah item
kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi dalam DPSDK terkait penerimaan
transaksi, maka yang diaudit dana kampanye.
adalah sebanyak 30 (tiga puluh)
transaksi.
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
3) Apabila jumlah keseluruhan Kami telah menentukan kepatuhan dengan
transaksi penerimaan secara acak memilih seluruh transaksi dari jumlah item
yang mewakili ketercakupan transaksi dalam DPSDK terkait penerimaan
seluruh jenis penerimaan (kas dan dana kampanye.
bukan kas), klasifikasi
penerimaan, dan periode yang
tercakup dalam DPSDK kurang
dari 30 (tiga puluh), maka
pengujian kelengkapan tersebut
dilakukan untuk seluruh transaksi
tersebut.

b) Melakukan prosedur di bawah ini atas
transaksi yang dipilih tersebut :
1) Bandingkan nama dan alamat Kami tidak melakukan perbandingan
penyumbang yang tercantum identitas penyumbang yang bersumber dari
dalam Daftar Laporan Penerimaan perseorangan yang tercantum dalam DPSDK
Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang karena
dengan surat pernyataan sumber penerimaan dana kampanye hanya
penyumbang tersebut. bersumber dari calon anggota legislative
(a) Identitas penyumbang yang tercantum dalam DK-13.
perseorangan dibuktikan
dengan surat pernyataan
penyumbang perseorangan
dan bukti-bukti pendukung
fotokopi KTP yang masih
berlaku atau identitas lain
yang sah, dan fotokopi NPWP
(apabila ada).
(b) Identitas kelompok
dibuktikan dengan surat
pernyataan penyumbang
kelompok dan bukti-bukti
pendukung fotokopi NPWP
kelompok (apabila ada).
(c) Identitas perusahaan, dan/atau
badan usaha bukan
pemerintah dibuktikan dengan
surat pernyataan penyumbang
perusahaan dan/atau badan
usaha non pemerintah dan
bukti-bukti pendukung
fotokopi akta pendirian dan
fotokopi NPWP.
Laporan atas Prosedur yang Disepakati
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN
1 2 3
Jika terdapat perbedaan, laporkan
perbedaan tersebut dalam temuan.

a) Telusuri transaksi tersebut ke bukti Kami tidak melakukan penelusuran transaksi
pendukungnya serta ke RKDK untuk ke bukti pendukung dan RKDK untuk
memastikan keberadaan dan memastikan keakurasian pencatatan transaksi
keakurasian pencatatan transaksi karena sumber penerimaan dana kampanye
tersebut. hanya bersumber dari calon anggota
legislative yang tercantum dalam DK-13.

b) Jika terdapat penerimaan yang tidak Kami tidak melakukan penelusuran transaksi
terdapat dalam RKDK dan atau tidak ke bukti pendukung dan RKDK untuk
memiliki bukti pendukung, laporkan memastikan keakurasian pencatatan transaksi
dalam temuan. karena sumber penerimaan dana kampanye
hanya bersumber dari calon anggota
legislative yang tercantum dalam DK-13.

c) Berdasarkan bukti pendukung yang Kami tidak melakukan penelusuran transaksi
diperoleh dan diperiksa, ke bukti pendukung dan RKDK karena
dokumentasikan informasi transaksi sumber penerimaan dana kampanye hanya
tersebut dalam kertas kerja yang bersumber dari calon anggota legislative
mencakup pada: yang tercantum dalam DK-13.
a) Tanggal transaksi;
b) Nilai transaksi;
c) Nama, alamat, dan identitas
(fotokopi KTP, NPWP, akta
pendirian perusahaan, atau bukti
identitas lainnya yang diperlukan
sesuai dengan peraturan yang
berlaku) dari pihak yang
memberikan sumbangan;
d) Jenis penerimaan (kas atau bukan
kas); dan Klasifikasi penerimaan.

f) Untuk sumbangan yang diterima, Kami tidak mengirimkan konfirmasi positif
kirim konfirmasi positif kepada pihak kepada pihak yang memberikan sumbangan
yang memberikan sumbangan untuk untuk mengkonfirmasikan keakurasian
mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan karena sumber
identitas pemberi sumbangan, besaran penerimaan dana kampanye hanya bersumber
sumbangan, dan bentuk sumbangan dari calon anggota legislative yang tercantum
(kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi dalam DK-13.
harus dikirimkan secara langsung oleh
KAP.