LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012

507 Pages·2013·2.75 MB·Indonesian

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance)
merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan
berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas,
Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus
dapat dipertanggungjawabkan.
b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus
memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua
pihak.
c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah
diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta
melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar
utama kekuatan negara.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat
dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .
Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Bantul harus
memiliki Visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai
tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP | i
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, yang memberikan
kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan
pembangunan daerah untuk tahun 2011-2015, Visi Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh
karena itu Visi Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu :
‘BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN
AGAMIS’.
Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan
memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoloogi.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang
responsif gender.
4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya
pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan
penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
Misi-misi tersebut di atas masing-masing mempunyai tujuanyang
dijabarkan berikut ini:
1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola
pemerintah yang empatik, memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan
pelayanan.
c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
LAKIP | ii
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
d. Mewujudkan pembebasan tanah untuk membangun infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan
memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta
sarana dan prasarana kesehatan;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan
sehat;
c. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan;
d. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang
meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah,
pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal;
f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;
g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi;
h. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang
responsif gender, memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkesinambungan;
b. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
c. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta
petani, dan pengembangan program usaha tani;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendukung ekonomi;
LAKIP | iii
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
e. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan
perdagangan;
f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
kebudayaan dan pariwisata;
g. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis;
h. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha,
penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
i. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak;
j. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat
komunitas (desa), keluarga dan individu;
4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya
pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memperhatikan
penataan ruang dan pelestarian lingkungan, memiliki tujuan sebagai
berikut:
a. Memantapkan program penanggulangan bencana;
b. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan,
pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam;
Secara spesifik tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran-sasaran
dan ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk
kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sifatnya strategik yang
merupakan target tahunan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
Berdasar tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran–
sasarannya yaitu:
1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah dan desa serta lembaga pemerintah;
2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;
LAKIP | iv
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin
6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas
kepentingan umum
11. Meningkatnya pelayanan kesehatan
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat
15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
16. Meningkatnya kualitas pendidikan.
17. Meningkatnya kualitas perpustakaan
18. Meningkatnya sekolah berkualitas
19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
20. Meningkatkan prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang
olahraga secara kuantitaif dan kualitatif
21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional
22. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua
sektor
23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)
24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna
25. Meningkatnya jumlah DBKS
26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
27. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses
sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan
kelautan
LAKIP | v
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan
perikanan serta agropolitan
30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian
31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan
petani dan penyuluh
32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar,
terminal, jalan, dan lain-lain
33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan
mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk,
akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran
34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, penghargaan
budaya, kelompok kesenian.
35. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata
36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan
38. Meningkatnya keterampilan pencari kerja
39. Meningkatnya lapangan pekerjaan
40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.
41. Terjaminnya hak-hak pekerja
42. Terciptanya penempatan transmigran
43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di
semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan.
44. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi
pemerintahan, masyarakat dan individu.
45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta
tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.
46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat
miskin
47. Meningkatnya Kualitas keluarga
48. Mantapnya penanggulangan bencana
49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik
LAKIP | vi
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
50. Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi
lingkungan dan keanegaraman hayati.
51. Terkelolanya sumberdaya hutan.
Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul telah melaksanakan
perencanaan strategisnya tahun kedua. Secara umum pencapaian
sasaran dapat terealisir dengan baik (mencapai keberhasilan) sesuai
dengan perencanaan .
Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir
sebagai alat untuk mengevaluasi demi perbaikan di masa
mendatang.Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian
wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaporan tersebut
dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 29 tahun 2010.
Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas
pelaksanaan APBD tahun 2012 sebagai implementasi dari SAKIP
tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan
perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk
melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran srategis Pemerintah
Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-rata
sasaran diperoleh angka sebesar 87,64% dengan kategori Sangat
Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selama tahun 2012 sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa
sasaran nilai capaian kinerjanya belum optimal dikarenakan dalam
pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP
Kabupaten Bantul disamping mengungkapkan keberhasilan juga
mengungkapkan mengenai kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
LAKIP | vii
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut diuraikan sebagai
berikut:
1. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka
nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari
jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak
80 balita terealisir sebanyak 80 balita.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitmen
petugas tinggi, survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani
kasus gizi buruk serta dukungan anggaranserta dukungan anggaran
sehingga balita gizi buruk mendapatkan makanan tambahan dan
dirawat jalan/inap.
2. Angka Melek Huruf.
Pada tahun 2012 mentargetkan 90,34% terealisir 97,50%atau tercapai
sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitment
dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf.
3. Pertumbuhan Investasi PMDN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.180.445.600.020,00
terealisir sebesar Rp.246.782.863.739,00, atau tercapai sebesar
136,76% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten
Bantul antara lain kemudahan perijinan, iklim investor yang kondusif
serta terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat.
4. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang terealisir
sebanyak 2.340.081 orang atau tercapai sebesar 148,96% dengan
kategori sangat berhasil.

LAKIP | viii
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
5. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15.868orang terealisir
sebanyak 16.497orang atau tercapai sebesar 103,96%dengan kategori
sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara lain:
 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik
destinasi wisata.
 Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif
tujuan wisatawan.
 Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan
pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam promosi pariwisata
6. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93% terealisir sebesar 94,7%
atau tercapai 101,28% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian
ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 431.959
orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak
530.068 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah adanya perhatian
yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai
macam program/kegiatan.
7. Tingkat Kemiskinan Turun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 14,82%, atau
tercapai sebesar 76,5% dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini
diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.321 KK
sedang pada tahun 2011 KK miskin sebanyak 258.294 KK, sehingga
hanya terjadi penurunan sebanyak 230 KK (0,57%)
LAKIP | ix
PENDAHULUAN