kewenangan kantor urusan agama dalam perkawinan seorang transeksual yang telah diakui

195 Pages·2012·16.53 MB·Indonesian

UNIVERSITASINDONESIA
KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH
DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
SKRIPSI
GITARIANTYHAPSARI
0806342182
FAKULTASHUKUM
PROGRAMILMUHUKUM
DEPOK
JULI2012
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA
KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH
DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
SKRIPSI
Diajukan sebagai salahsatu syaratuntuk memperoleh gelarSarjana Hukum
GITARIANTYHAPSARI
0806342182
FAKULTAS HUKUM
PROGRAMSTUDI ILMUHUKUM
HUKUMTENTANGHUBUNGANSESAMAANGGOTAMASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukanoleh :

Nama : GitaRiantyHapsari

NPM : 08 06342182
Program Studi : IlmuHukum
JudulSkripsi : KewenanganKantorUrusanAgamadalam
PerkawinanSeorangTranseksual yangTelah
Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan
Negeri Ditinjaudari Hukum Islam
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia
DEWANPENGUJI
PembimbingI : Dr.Yeni SalmaBarlinti,S.H.,M.H. ( )
PembimbingII : WahyuAndrianto,S.H.,M.H. ( )
Penguji : NengDjubaedah,S.H.,M.H. ( )
Penguji : FaridaPrihatini,S.H., M.H.,C.N. ( )
Penguji : Wismar‘AinMarzuki,S.H.,M.H. ( )
Ditetapkandi : Depok
Tanggal : 11Juli 2012
iii
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
KATAPE NGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Alhamdulillahirrabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada

Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum
Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa,
tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai
pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.Olehkarenaitu,penulis mengucapkanterimakasihkepada:
1. Kedua orang tua penulis, Kol. PNB Tamsil Malik dan ibunda Ratna Tanti
Fatimah, S.H., yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun
immateriil. Kendati jarak yang memisahkan terlalu jauh untuk ditempuh pada
saat penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala yang telah diberikan,
khususnya kesabaran yang tiada habisnya dan doa yang tiada henti-hentinya
dipanjatkan. Terima kasih juga untuk adik-adik tersayang, Arista Cecilia dan
Muhammad Reza yang selalu memberikan dorongan dan menjadi semangat
bagi penulis untukmengerjakanpenelitianini,
2. Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., dan Bapak Wahyu Andrianto, S.H.,
M.H., selaku Pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran telah
memberikan waktu, tenaga dan pikiran beliau disela-sela kesibukan beliau
agar penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas
segala perhatian dan bimbingan yang telah diberikan. Tanpa dorongan beliau,

rasanya mustahil topik penulisan ini dapat diangkat dan diselesaikan oleh
penulis.
3. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
Sekalipun intensitas bertemu dengan beliau jarang, namun penulis yakin
beliauselalumemantauperkembangananakbimbingannya.
4. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., dan
IbuWismar‘AinMarzuki,S.H.,M.H.selakudosenpenguji.Terimakasihatas
iv
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
kesediaan untuk melakukan pengu jian terhadap skripsi penulis serta segala

masukan yangberharga untukskripsi penulis.

5. Kepala Kantor Urusan Agama Keca matan Bekasi Selatan, Drs. Agus Sofyan

beserta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Bapak

Habibullah dan Ustadz Abdul. Te rima kasih atas kesempatan, bantuan dan

keramahan yang telah diberikan agar penulis dapat mendapatkan data yang

dibutuhkanolehpenulis.
6. Ny. Tirolan Nainggolan, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu
Sujiah,S.H.,selakuPaniteraPengadilanNegeri Batang,dan Bapak Mujiyanta,
S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Batang. Terima kasih
atas kesediaan untuk memberikan salinan penetapan dan data-data lain yang
diperlukan penulis yang sebelumnya sulit penulis dapatkan dari sumber
lainnya.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat, Arus Pelangi, yang walaupun tidak begitu
berkenan untuk terbuka mengenai data-data terkait transeksual, namun dari
situlah penulis berhasil berkenalan dengan salah seorang transeksual, Mas Rio
(nama samaran) yang telah terbuka dan senantiasa memberikan informasi-
informasi terkait kondisi yang pernah ia alami, dan NIA (inisial) yang kendati
tidak bersedia memberikan penetapan pengadilan yang ia miliki, namun telah
mengizinkanpenulis untukmemintanyasendiri kePengadilanNegeri Batang.
8. Dosen-dosen FHUI. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan juga
kesabaran yangtelahdiberikanselamapenulis berkuliahdi FHUI.
9. Pak Selam dan semua orang yang ada di Biro Pendidikan, terima kasih atas
bantuan selama ini yang berkaitan dengan urusan birokrasi pendidikan, juga
kepada Pak Jon, terima kasih untuk waktu luang yang telah diberikan dalam

membantu melengkapi persyaratan skripsi dan juga dalam memberikan
semangat untuktetapterus maju.
10.Sahabat-sahabatku di kampus, Novita Anggraenny, Shima Kencono, Farah
Devi, S.H., Fadillah Isnan, Supriyanto Ginting, Damianagata, Agisa
Muttaqien, Putra Aditya, Sandra Angela, S.H., Sellya Utami, S.H., dan Garry
Filmorems. Terima kasih atas segala inspirasi dan motivasi yang telah
diberikan pada penulis agar penulis tetap bersemangat menyelesaikan tulisan
v
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
ini. Terima kasih atas keakraban y ang telah terjalin selama ini, terima kasih

telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, tempat penulis berbagi suka dan

duka.

11.Andi Makkasau, terima kasih atas kehadiran di tiap harinya, memberikan

dukungan dan semangat, serta doa u ntuk penulis. Terima kasih atas kesabaran

danperhatian yangselalu diberikan.

12.Teman-teman FHUI angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan dan
pengalaman yang telah kalian berikan selama ini, khususnya Ria Astuti,
Nirmalasari, Muhammad Ihsan Baga, Fluorine, Maria Monica, Della
Sriwahyuni, Devina Puspita, dan seterusnya yang tidak sempat penulis
sebutkan satu persatu, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah
turut andil dalam proses penulisan skripsi ini, maupun yang tidak turut andil
dalam proses penulisanini.
13.Semua teman penulis yang tidak sempat penulis sebut, serta semua pihak
yang tidak dapat disebut namanya dalam ucapan terima kasih ini karena
terlampau banyaknya, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini
sehinggaskripsi ini dapat terwujud.
Semoga tulisan ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak,
serta dapat membawa pengaruh yang baik, baik bagi ilmu pengetahuan, maupun
bagi perkembangan Hukum Nasional. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa
penelitian ini tidaklah sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan
kritik yang membangun melalui email ke [email protected]. Sekian
danterimakasih.
Depok,Juli 2012

Penulis
vi
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
ABS TRAK

Nama : GitaRiantyHapsari

NPM : 0806342182

Judul : KewenanganKantorUrusanAgamadalam PerkawinanSeorang

Transeksual yang T elah Diakui Perubahan Statusnya oleh

Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam
Pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia yang
menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum
serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan adalah untuk
mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual
yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri, serta
mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil
penelitian adalah tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan
apabila terdapat kondisi cacat sejak lahir, sehingga pada dasarnya Hukum Islam
tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan
orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama kecuali operasi dilakukan karena
terdapat kelainan bawaan sehingga perubahan jenis kelaminnya sah menurut
Hukum Islam. Apabila perubahan kelamin sah, maka Kantor Urusan Agama tidak
berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan kelamin tidak sah menurut
Hukum Islam,makaKantorUrusanAgamawajib menolakkehendakperkawinan.
Katakunci: transeksual, operasi penggantiankelamin,Hukum Islam,perkawinan,
KantorUrusanAgama

viii
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012
ABSTRACT

Name : GitaRiantyHapsari

NPM : 0806342182

Title : TheAuthorityoftheO fficeofReligious Affairs inaMarriageof
aTranssexual WhoHad Been LegalizedtoChangetheGenderby
District Court ViewedbyIslamic Law
Pros and cons of the existence of transsexuals in Indonesia which caused the legal
problems for the legal status and the legal consequences and marriage by them.
The objective of this thesis was to know if Islamic Law forbid the marriage of a
transsexual who had been legalized to change the gender by court, and to know
the authority of the Office of Religious Affairs in such marriages. The research
method used in this thesis is a normative juridical research. The result of this
research is that the surgery is basically forbidden, but can be allowed if there is a
condition of birth defects, so basically Islamic Law does not permit the marriage
of a transsexual with a person who is actually on the same sex, unless the surgery
was performed because there was a congenital abnormalities so the gender-
changed can be legal by Islamic Law. If the sex change legal, then the Office of
Religious Affairs is not entitled to reject marriage, but if the sex change is not
valid under Islamic Law, the Office of Religious Affairs shall refuse the will of
themarriage.
Keywords: transsexuals, sex-reassignment surgery, Islamic Law,marriage, the
OfficeofReligious Affairs

ix
Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH UI, 2012