KAJIAN KEBIJAKAN INVESTASI OECD INDONESIA 2020.

300 Pages·2021·4.922 MB·English

by  ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.

Kajian Kebijakan Investasi OECD
INDONESIA
2020

Kajian Kebijakan Investasi
OECD
Indonesia
2020
This work is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and
arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of OECD member countries.
This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over
any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.
The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of
such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in
the West Bank under the terms of international law.
Please cite this publication as:
OECD (2021), Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4f7e8fad-id.
ISBN 978-92-64-78662-2 (print)
ISBN 978-92-64-57690-2 (pdf)
Photo credits: Cover © warrengoldswain/iStock/Getty Images Plus.
Yuliana Tansil translated the report into Bahasa Indonesia.
Corrigenda to publications may be found on line at: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.
The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at http://www.oecd.org/termsandconditions.
Kata Pengantar
Berdasarkan pencapaian sejak Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia pertama selesai pada tahun
2010 lalu, Kajian Kedua ini menyajikan penilaian iklim investasi di Indonesia untuk mendukung pemerintah
dalam upaya reformasi yang sedang berlangsung. Berdasarkan Kerangka Kerja Kebijakan OECD untuk
Investasi, Tinjauan ini mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta rekomendasi untuk meningkatkan
daya saing, mendukung pertumbuhan, dan memastikan hasil investasi dirasan secara merata dan
berkelanjutan terhadap lingkungan. Bab-bab di dalamnya meliputi tren dan dampak penanaman modal
asing (PMA/FDI), pengkajian ulang kerangka regulasi PMA, perlindungan investor dan penyelesaian
sengketa, mendorong dan memfasilitasi aktivitas bisnis yang bertanggung jawab, mendorong dan
memfasilitasi investasi, serta kebijakan investasi dan pembangunan daerah di Indonesia yang
terdesentralisasi. Kajian ini sangat menekankan pada langkah-langkah untuk membangun iklim investasi
yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung pemulihan ekonomi yang tangguh
selepas pandemi COVID-19.
Kajian ini disusun oleh Sekretariat OECD atas permohonan Pemerintah Indonesia. Prosesnya dilakukan
melalui koordinasi erat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung oleh gugus
tugas antar kementerian yang dibentuk untuk membahas Kajian dalam pendekatan pemerintah-secara-
kesatuan. Kajian juga mendapatkan tinjauan sejawat Komite Investasi OECD dan konsultasi pemangku
kepentingan dengan perwakilan pemerintah asing yang berbasis di Indonesia, organisasi internasional,
sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi.
Kajian ini dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Alexandre de Crombrugghe dan melibatkan Fares Al Hussami,
Alessandra Celani, Fernando Mistura, Letizia Montinari dan Baxter Roberts dari Divisi Investasi OECD,
dan Tihana Bule dari OECD Center for Responsible Business Conduct, dan di bawah bimbingan Stephen
Thomsen, Kepala Tinjauan Kebijakan Investasi. Massimo Geloso Grosso, Kepala Perwakilan Jakarta, dan
Yulianti Susilo, konsultan, memberikan bantuan dalam proses koordinasi dan pelaksanaan di Indonesia.
Angèle N’Zinga memberikan bantuan administratif. Saran dan masukan kesekretariatan diterima dari Ana
Novik, Kepala Divisi Investasi, Syrine El Abed, Clémentine Faivre, David Gaugkrodger, Emilie Kothe,
Simon Long, Joachim Pohl dan Martin Wermelinger dari Divisi Investasi, Rena Hinoshita dari Center for
Responsible Business Conduct, Andrew Auerbach dari Pusat Kebijakan dan Administrasi Perpajakan,
James Drummond dan Mike Pfister dari Direktorat Tata Kelola Publik, Andrea Goldstein dari Departemen
Ekonomi, Jeremy Faroi dan Cecilia Tam dari Direktorat Lingkungan, dan Massimo Geloso Grosso dari
Hubungan Global.
Kajian ini dimungkinkan dengan dukungan dari Uni Eropa
4 
Daftar Isi
Kata Pengantar 3
Daftar Isi 4
Ringkasan Eksekutif 7
1. Penilaian dan rekomendasi 9
Pendahuluan 10
Gambaran umum arah pembangunan Indonesia 12
FDI telah memainkan peran penting di Indonesia tetapi masih dapat berkontribusi terhadap
pembangunan berkelanjutan 20
Temuan utama dan rekomendasi untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia 24
Referensi 42
2. Tren dan dampak FDI di Indonesia 44
Kesimpulan dan arahan kebijakan 45
FDI dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia 47
Tren FDI 52
Kualitas FDI 60
Referensi 84
Annex 2.A. Metodologi penghitungan indikator Tipe 1 dan 2 86
3 Mengkaji ulang regulasi FDI di Indonesia 88
Kesimpulan dan rekomendasi utama 89
Mengapa hambatan terhadap FDI penting bagi Indonesia? 92
Terlepas dari liberalisasi yang cukup penting di masa lalu, regulasi investasi asing di masih
Indonesia masih saran pembatasan 101
Tindakan diskriminatif terhadap investor asing akan merugikan konsumen dalam negeri, serta
perusahaan di industri hilir 105
Pembatasan modal asing adalah jenis hambatan paling umum terhadap FDI, tetapi kebijakan
operasional lainnya juga sangat signifikan di Indonesia 108
Persyaratan konten lokal yang ketat di beberapa sektor menambah rintangan dalam
mengundang investasi asing di Indonesia 111
UU Omnibus Cipta Lapangan Kerja: masalah akses pasar yang perlu dipertimbangkan 113
Referensi 119
Annex 3.A. Catatan Teknis 123
Annex 3.B. Beberapa contoh persyaratan konten lokal di Indonesia 125
OECD INVESTMENT POLICY REVIEWS: INDONESIA 2020 © OECD 2020
 5
4 Perlindungan Penanaman Modal dan Penyelesaian Sengketa 129
Ringkasan dan Rekomendasi Utama 130
Perlindungan terhadap penanam modal menurut UU Penanaman Modal 134
Terdapat kemajuan signifikan dalam perbaikan sistem administrasi pertanahan, namun
peraturan kepemilikan lahan perlu diperjelas 136
Dibutuhkan langkah lebih jauh untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan terhadap
HAKI 139
Reformasi bertahap telah memperbaiki sistem pengadilan, tetapi dibutuhkan langkah berani
untuk menjawab isu-isu lama 142
Banyak penanam modal yang tetap lebih memilih arbitrase dan APS dibandingkan litigasi 144
Momentum perubahan perlu dipertahankan untuk memperbaiki iklim regulasi yang kondusif
bagi perekonomian digital 146
Upaya berkelanjutan untuk mengatasi korupsi, merampingkan birokrasi, dan memperbaiki
kerangka peraturan untuk penanam modal 148
Perjanjian Penanaman Modal Indonesia 152
Kebijakan Perjanjian Penanaman Modal Indonesia 155
Aspek lain yang berpotensi disertakan dalam pembaruan perjanjian investasi 163
Daftar Pustaka 171
Annex 4.A. Ringkasan Perjanjian Penanaman Modal Indonesia 178
5 Mempromosikan dan mendukung perilaku bisnis bertanggungjawab 187
Rangkuman 188
Cakupan dan pentingnya perilaku bisnis bertanggungjawab 189
Dari risiko menuju ketahanan: RBC dan COVID-19 190
Indonesia memiliki sejarah di dalam mempromosikan tanggung jawab sosial di dalam
operasional bisnis 191
COVID-19 telah menempatkan Indonesia pada titik kritis di dalam perkembangan ekonomi dan
sosialnya 193
Membandingkan upaya-upaya keberlanjutan dengan standar-standar RBC internasional dapat
berdampak pada kejelasan yang lebih baik di pasar serta mempromosikan perdagangan dan
investasi 196
Referensi 206
6 Promosi dan fasilitasi investasi di Indonesia 211
Rangkuman dan rekomendasi utama 212
Gambaran umum kerangka institusi untuk promosi dan fasilitasi investasi di Indonesia 216
BKPM sebagai IPA nasional utama: perbandingan (benchmarking) dan analisis karakteristik
BKPM 217
Memfasilitasi investasi – baik dari perusahan yang baru masuk dan yang sudah ada 225
Upaya promosi investasi 236
Gambaran umum perpajakan perusahaan di Indonesia 241
Peran insentif investasi di Indonesia 243
Daftar Pustaka 254
7. Kebijakan investasi dan pembangunan regional di Indonesia dengan
desentralisasi 260
Ringkasan dan rekomendasi kebijakan 261
Proses desentralisasi Indonesia: agenda reformasi yang belum selesai 264
Geografi investasi di Indonesia yang terdesentralisasi 266
Kesenjangan wilayah memengaruhi geografis FDI dan dampak pembangunannya 271
OECD INVESTMENT POLICY REVIEWS: INDONESIA 2020 © OECD 2020
6 
Kebijakan daerah telah membentuk iklim investasi Indonesia tetapi koherensi kebijakan
terbatas 278
Promosi investasi daerah: Strategi berbasis tempat dan daya tarik 284
Kebijakan berbasis kawasan untuk menarik perusahaan asing dengan keuntungan produktivitas
tinggi 288
Daftar Pustaka 293

OECD INVESTMENT POLICY REVIEWS: INDONESIA 2020 © OECD 2020
 7
Ringkasan Eksekutif
Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi, politik, dan sosial yang mengesankan selama dua dekade
terakhir seiring reformasi ambisius pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, kebijakan
makroekonomi yang baik dan kemajuan dalam perlindungan sosial telah meningkatkan meningkatkan
standar hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
Pandemi COVID-19 menahan kemajuan ini dan menjerumuskan Indonesia ke dalam resesi berat dengan
konsekuensi ekonomi dan sosial yang sulit.
Investasi swasta, baik asing maupun domestik, dapat memberikan kontribusi penting bagi pemulihan
Indonesia dari pandemi COVID-19. Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) telah menurun signifikan selama
krisis dan akan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Perusahaan-
perusahaan asing di Indonesia lebih produktif, memiliki rasio lapangan kerja lebih tinggi, dan membayar
upah lebih tinggi daripada perusahaan Indonesia. Mereka juga mengekspor lebih banyak hasil
produksinya dan menghasilkan efek pengganda yang penting bagi perekonomian dalam negeri Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menempatkan reformasi iklim usaha sebagai prioritas utamanya, masih
terdapat kesempatan untuk membangun iklim investasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab
yang mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi dan memastikan pemerataan manfaat investasi dan
pembangunan berkelanjutan.
Para pembuat kebijakan belum menunjukkan niat untuk memberikan peran yang jelas bagi PMA dalam
ambisi pembangunan Indonesia. Sebelum masa pandemi pun, Indonesia belum berhasil memenuhi
potensinya sebagai tuan rumah PMA, terlepas dari banyak atribut yang dimilikinya. Di satu sisi, ada
keinginan untuk melindungi ekonomi lokal dari investasi asing, tetapi di sisi lain ada keinginan untuk
melakukan reformasi yang mendalam untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari PMA. Upaya
pemerintah dalam transparansi, supremasi hukum, dan kualitas kelembagaan sudah terlihat, tetapi belum
cukup konsisten untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan praktik bisnis yang
bertanggung jawab baik oleh perusahaan asing maupun domestik. Peran dan tanggung jawab lintas
kementerian cenderung tidak jelas dan terkadang kurang terkoordinasi. Walaupun desentralisasi hadir
dengan peluang-peluang baru tetapi juga mempersulit penyusunan kebijakan investasi yang konsisten.
UU Omnibus Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020 merupakan paket reformasi utama yang
berupaya untuk mengatasi banyak tantangan ini. Meskipun terlalu dini untuk menganalisis dampak
penuhnya, undang-undang tersebut menghadirkan peluang untuk memperbaiki iklim investasi, tetapi juga
dapat menimbulkan beberapa risiko bagi masyarakat.
Terlepas dari upaya-upaya liberalisasi yang telah dilakukan, pendekatan Indonesia terhadap PMA masih
membatasi, dengan banyak sektor primer dan jasa yang sebagian belum mengizinkan investor asing.
Indonesia juga masih memiliki berbagai kebijakan yang diskriminatif di berbagai sektor, seperti
persyaratan modal minimum yang lebih tinggi untuk perusahaan penanaman modal asing dan persyaratan
yang ketat untuk mempekerjakan orang asing di posisi manajemen kunci. Persyaratan konten lokal juga
diberlakukan secara meluas, menambah rintangan dalam melakukan investasi asing di Indonesia. Paket
reformasi yang berani dan komprehensif untuk mengurangi hambatan PMA dapat meningkatkan aliran
masuk PMA sebesar 85%. Indonesia harus mempertimbangkan untuk memprioritaskan liberalisasi PMA
OECD INVESTMENT POLICY REVIEWS: INDONESIA 2020 © OECD 2020
8 
di sektor jasa karena implikasi produktivitasnya yang luas terhadap perekonomian, menghilangkan
persyaratan diskriminatif terhadap FDI dalam peraturan horizontal dan mempertahankan pendekatan
Daftar Negatif Investasi untuk menjamin transparansi.
Undang-undang di Indonesia memberikan sejumlah kerangka perlindungan inti bagi investor terkait non-
diskriminasi, pengambilalihan (ekspropriasi), dan transfer dana bebas biaya. Perlindungan ini umumnya
memberikan batasan hak yang jelas yang dapat menarik kepercayaan investor selama mekanisme
penegakan hukum juga baik. Kerangka peraturan menyeluruh untuk keamanan siber dan perlindungan
data juga akan lebih mendukung perkembangan ekonomi digital. Terkait dengan penyelesaian sengketa,
sistem pengadilan Indonesia kurang memiliki transparansi dan imparsialitas, dan banyak perusahaan lebih
memilih menggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Memerangi korupsi di semua
tingkatan masyarakat juga telah lama menjadi prioritas tetapi upaya untuk membangun budaya integritas
di sektor publik masih dapat diperkuat. Kajian komprehensif mengenai perjanjian-perjanjian investasi
dilakukan antara 2014-16, tetapi prioritas terkait dengan kebijakan perjanjian investasi dapat terus dinilai,
diperjelas dan diperbaharui.
Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan
dalam kerangka hukumnya dan akhir-akhir ini mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab (RBC),
terutama dalam keuangan dan bisnis yang berkelanjutan serta hak asasi manusia. Ambisi Indonesia untuk
memperkenalkan transparansi informasi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) juga patut dicatat.
Pendekatan yang lebih strategis untuk mendorong implementasi RBC lintas sektor mungkin diperlukan,
terutama mengingat dampak sosial COVID-19 terhadap sektor manufaktur Indonesia dan tingginya biaya
lingkungan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan sejauh ini. Penerapan RBC dapat membantu pemerintah
untuk memastikan strategi industri yang ada \ sesuai dengan tujuan ekonomi global saat ini dan
mengarahkan sektor keuangan kepada keuangan berkelanjutan. Fokus yang lebih bisa dapat diberikan
ke operasi bisnis yang ada di sektor-sektor berisiko tinggi, dan menerapkan RBC di Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) akan memberi sinyal kepada pasar.
Reformasi lingkungan usaha baru-baru ini meliputi pembentukan sistem online single submission (OSS)
untuk menyelaraskan proses perizinan usaha, yang masih dilanda permasalahan inefisiensi dan
implementasi. Sementara UU Omnibus Cipta Kerja berupaya menangani kemudahan berbisnis secara
lebih struktural, konsultasi yang luas juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya dan memastikan
implementasi yang berhasil. Pandemi juga menunjukkan bahwa layanan lanjutan yang setingkat lebih
tinggi bagi investor lama sangat penting artinya di tengah ketidakpastian saat ini. Sejalan dengan itu,
karena jalur proyek FDI baru kemungkinan besar akan turun akibat krisis, strategi promosi investasi yang
lebih terfokus sangat lebih disarankan dalam upaya pemulihan pemerintah. Insentif pajak Indonesia juga
termasuk yang paling murah hati di kawasan dan dapat dimanfaatkan dengan lebih bijaksana untuk
mendorong investasi. Pergeseran bertahap menuju insentif berbasis biaya merupakan perkembangan
yang positif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan menyosialisasikan
insentif dengan lebih jelas, tetapi skema insentif pajak yang lebih luas masih menjadi masalah yang rumit.
Desentralisasi besar-besaran sejak 1998 telah membentuk pembangunan daerah dan peta investasi di
penjuru negeri. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan peraturan
terkait penanaman modalnya masing-masing, sesuai dengan peraturan nasional yang memayunginya.
Meskipun telah dibentuk pusat-pusat pelayanan terpadu satu pintu di daerah, kurangnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah, pembagian kewenangan yang tidak jelas, dan peraturan yang tumpang
tindih tetap menjadi tantangan besar. Pembuatan kebijakan investasi semakin tersentralisasi kembali
untuk memperbaiki iklim berusaha, tetapi pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam proses
pembuatan kebijakan dan secara bertahap mengembangkan kapasitas mereka untuk memastikan
pendekatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
OECD INVESTMENT POLICY REVIEWS: INDONESIA 2020 © OECD 2020