Jurnal Kata (Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya)

14 Pages·2017·0.5 MB·English

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBASKAN PELAKU
YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERZINAHAN

(Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)

(Jurnal Skripsi)

Oleh

NITA TRIANI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBEBASKAN PELAKU
YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERZINAHAN
(Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk)

Oleh
Nita Triani, Eko Raharjo, Dona Raisa Monica
Email: [email protected]

Pelaku tindak pidana perzinahan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP,
tetapi pada kenyataannya pelaku perzinahan dalam diputus pidana percobaan oleh hakim
pengadilan negeri dan selanjutnya pada tingkat banding diputus bebas oleh hakim
pengadilan tinggi. Permasalahan: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam
membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan pada Putusan
Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk? (2) Apakah putusan bebas terhadap pelaku yang didakwa
melakukan tindak pidana perzinahan sesuai dengan rasa keadilan substantif? Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam
membebaskan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur dalam
Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa
harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut
(Vrijspraak) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi) (2) Putusan hakim yang membebaskan
pelaku tindak pidana perzinahan belum sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim
kurang mempertimbangkan aspek kerugian immateril dan aspek psikologis yang diderita
suami AN selaku pelapor perkara. Saran: (1) Hakim yang menangani tindak pidana
perzinahan pada masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial,
budaya dan moral yang berlaku. (2) Hakim disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana
secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak
lain untuk tidak melakukan tindak pidana perzinahan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Membebaskan Pelaku, Perzinahan
ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN RELEASING
THE PERPETRATOR WHO IS ACCUSED OF COMMITTING
ADULTERY CRIME
(Study of Decision Number: 89/Pid/2017/PT.Tjk)

The perpetrator of the criminal act of adultery should be convicted in accordance with the
provisions of Article 284 of the Criminal Code, but in fact the adulterer in the trial is
adjudged by the judge of the district court and subsequently appealed by the high court
judge on the appeal of unacceptable elements of the article. The problems in this study
are: (1) What is the basis of judge's consideration in releasing the perpetrator who is
accused of committing adultery crime in Decision Number. 89/Pid/2017/PT.Tjk? (2) Is the
free judgment of the perpetrator charged with committing an act of adultery in
accordance with a sense of substantive justice? This study uses a juridical normative and
juridical empirical approach.. Data collection was done by literature study and field
study. Data analysis is done qualitatively. The results of the study: (1) The basis of judge's
consideration in releasing the perpetrator who is accused of committing adultery crime is
the Defendant is not proven legally and convincingly fulfilling the elemental formula in
the Single Indictment filed by the Public Prosecutor, therefore the Defendant must be
declared not guilty and released from the single indictment (Vrijspraak) and the right of
the Accused in the capacity, position and prestige and dignity must be rehabilitated (2)
The judge's decision to free the adulterers of adultery has not been in accordance with
substantive justice, since the judge does not consider the aspect of immateril loss and the
psychological aspect suffered by the husband of AN as a case reporter who the crime.
Suggestions in this study are: (1) Judges handling future adultery crimes are advised to
consider the social, cultural and moral values prevailing in the midst of community life.
(2) A judge handling future adultery crimes is advised to be able to properly impose
criminal sanctions, which may provide a deterrent effect and as a lesson for others not to
commit an adultery crime.

Keywords: Judge's Decision, Releasing Perpetrators, Adultery
I. Pendahuluan tidak mengakomodasi dalam
ketentuannya.

Perzinahan akan dipandang tercela atau Upaya untuk merealisasikannya
dilarang dalam Kitab Undang-Undang membutuhkan peran dari pihak lain
Hukum Pidan (KUHP) jika terjadi hal itu terutama dalam bidang hukum yang
dilakukan dalam bingkai perkawinan. biasa disebut dengan penegak hukum,
Usaha pembaharuan hukum pidana dalam hal ini khususnya adalah pihak
Indonesia yang didengung-dengungkan kepolisian. Pada zaman sekarang ini,
selama ini, diharapkan banyak membuat polisi dibebani segudang harapan oleh
perubahan-perubahan baru mengenai masyarakat dengan pelayanannya,
kelemahan aturan pidana mengenai delik peningkatan akan pelaksanaan tugas-
perzinahan sebagaimana diatur dalam tugas pokok lainnya sebagai polisi, serta
Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, selalu berorientasi pada masyarakat.2
semenjak Konsep KUHP dikeluarkan
pada Tahun 1964, aturan delik Masalah delik perzinahan merupakan
perzinahan mengalami perubahan salah satu contoh aktual adanya benturan
signifikan. antara pengertian dan paham tentang
zina dalam KUHP Pasal 284 dengan
Ketentuan KUHP mengenai delik kepentingan/nilai sosial masyarakat.
perzinahan memiliki pengertian yang Benturan-benturan yang sering terjadi di
berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat, sering menimbulkan
masyarakat. Menurut KUHP, zina kejahatan baru seperti pembunuhan,
diidentikkan dengan overspel yang penganiayaan, atau main hakim sendiri.
pengertiannya jauh lebih sempit dari Perzinahan dipandang sebagai perbuatan
pada zina itu sendiri. Overspel hanya dosa yang dapat dilakukan oleh pria
dapat terjadi jika salah satu pelaku atau maupun wanita, dan dipandang sebagai
kedua pelaku telah terikat tali suatu penodaan terhadap ikatan suci dari
perkawinan. Hal ini berbeda dengan perkawinan. Hal ini semakin parah
konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia dengan lemahnya praktik penegakan
yang komunal dan religius. Setiap hukum.
bentuk perzinahan, baik telah terikat tali
perkawinan maupun belum, merupakan Penegakan hukum pidana di Indonesia
perbuatan tabu yang melanggar nilai- sangat berkaitan dengan kejahatan atau
nilai kesusilaan.1 Konsepsi masyarakat kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan
seperti ini tidak banyak berarti banyak yang terjadi secara umum selalu
jika hukum pidana nasional mendatang melibatkan dua pihak sentral yakni
pelaku kejahatan atau pelaku tindak
pidana dan korban tindak pidana. Pelaku

1 Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Delik
Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia,
diakses dari 2 Dwi Andika Barnabas, Study Tindakan Asusila
https://www.researchgate.net/publication/315693 Oleh Anggota Polri ,diakses dari
603_Tinjauan_Yuridis_atas_Delik_Perzinahan_ http://cancergoxil.blogspot.co.id/2014/06/study-
Overspel_dalam _Hukum_Pidana_Indonesia, tindakan-asusila-oleh-anggota.html?m=1, pada
pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40. tanggal 28 Agustus 2017 pukul 09.40.
biasanya merupakan pihak yang lebih menganggap bahwa dakwaan jaksa
kuat di bandingkan dengan korban, baik penuntut umum tidak tepat. Menurut
dari segi fisik ataupun dari segi yang pertimbangan hakim keterangan para
lain. saksi dan pengakuan terdakwa FI.
menerangkan bahwa terdakwa sudah
Perzinahan sampai dengan saat ini masih pernah menikah berdasarkan agama
terjadi di masyarakat bahkan dilakukan islam tapi belum pernah menikah secara
oleh aparat penegak hukum, seperti resmi menurut hukum kenegaraan ini
dalam Putusan Nomor: 299/Pid.B/2017/ dapat dibuktikan bahwa selama proses
PN.Tjk, aparat penegak hukum yaitu persidangan berlangsung tidak ada 1
seorang oknum dengan berinisial FI (satu) orangpun saksi yang dapat
telah melakukan perzinahan dengan menerangkan bahwa terdakwa telah
bawahannya sendiri berinisial AN. Pada menikah secara kenegaraan, maka
hari minggu malam senin tanggal 29 ke menurut putusan hakim ialah
30 Januari 2017 sekira jam 01.00 wib. menyatakan FI terbukti melakukan
Atau setidak-tidaknya yang masih dalam tindak pidana dengan melanggar Pasal
tahun 2017 bertempat hotel pop di jalan 284 Ayat (2) huruf a yang mengandung
WR. Monginsidi kel. Durian Payung unsur-unsur pasal sebagi berikut;
kec.Tanjung Karang Pusat kota Bandar 1. Seorang Pria yang tiada beristri
Lampung. Yang mana dalam putusan 2. Turut melakukan Zina
tersebut, putusan berinisial AN telah 3. Yang turut bersalah diketahui telah
terbukti dan diputus bersalah tetapi kawin dan Pasal 27 BW berlaku
putusan hakim terhadap perwira tinggi baginya”.
tersebut tidak sesuai dengan apa yang
didakwakan oleh jaksa penuntut umum Majelis hakim dalam Putusan Nomor:
kepada terdakwa. 299/Pid.B/2017/PN.Tjk menjatuhkan
pidana kepada terdakwa FI dengan
Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut pidana penjara selama 3 bulan dan
Umum dalam perkara ini adalah menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
perbuatan terdakwa diatur dan diancam perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali
pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP. ada perintah lain dalam putusan hakim
Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah karena terdakwa telah dipersalahkan
agar hakim yang menangani perkara ini melakukan tindak pidana kejahatan atau
menjatuhkan pidana penjara selama 3 melanggar sebelum berakhir masa
bulan terhadap terdakwa, karena percobaan 5 bulan.
melanggar ketentuan Pasal 284 Ayat (1)
ke-1a KUHP dengan unsur-unsur Menindaklanjuti putusan hakim
sebagai berikut: pengadilan negeri yang menjatuhkan
1. Seorang pria yang telah kawin pidana percobaan terhadap terdakwa,
2. Melakukan Zina baik Jaksa Penuntut Umum maupun
3. Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya Kuasa Hukum terdakwa mengajukan
upaya hukum banding. Selanjutnya
Majelis hakim Pengadilan Negeri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam
Tanjung Karang dalam persidangan Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk
memiliki pertimbangan tersendiri dan menjatuhkan putusan bebas terhadap
terdakwa FI karena tidak terbukti secara Permasalahan penelitian ini adalah:
sah dan meyakinkan memenuhi rumusan a. Apakah dasar pertimbangan hakim
unsur dalam Dakwaan Tunggal yang dalam membebaskan pelaku yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana
oleh karena itu Terdakwa harus perzinahan pada Putusan Nomor.
dinyatakan tidak bersalah dan 89/Pid/2017/PT.Tjk?
dibebaskan dari dakwaan tunggal b. Apakah putusan bebas terhadap
tersebut (Vrijspraak) dan hak Terdakwa pelaku yang didakwa melakukan
dalam kemampuan, kedudukan dan tindak pidana perzinahan sesuai
harkat serta martabatnya harus dengan rasa keadilan substantif?
dipulihkan (direhabilitasi).
Penelitian ini menggunakan pendekatan
Sesuai dengan putusan bebas tersebut yuridis normatif dan yuridis empiris.
maka Putusan Pengadilan Negeri Pengumpulan data dilakukan dengan
Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2017 studi pustaka dan studi lapangan.
Nomor: 299/Pid.B/ 2017/PN.Tjk. yang Analisis data dilakukan secara kualitatif.
dimintakan banding tersebut tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.
Pengadilan Tinggi menerima permintaan II. Pembahasan
banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa, membatalkan putusan A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Membebaskan Pelaku yang
tanggal 1 Agustus 2017 Nomor:299/Pid. Didakwa Melakukan Tindak
B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan Pidana Perzinahan pada Putusan
banding tersebut. Pengadilan Tinggi Nomor. 89/Pid/2017/PT.Tjk
Tanjung Karang mengadili sendiri:
1. Menyatakan Terdakwa FI tidak Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam
terbukti secara sah dan meyakinkan pada Putusan Nomor: 89/Pid/2017/
bersalah melakukan tindak pidana PT.Tjk membebaskan pelaku yang
sebagaimana yang didakwakan didakwa atas tindak pidana perzinahan,
dalam Dakwaan Tunggal dengan pertimbangan adanya Pengadilan
2. membebaskan Terdakwa oleh karena Negeri Tanjung Karang Nomor:
itu dari dakwaan tersebut 299/Pid.B/2017/PN.Tjk menjatuhkan
(Vrijspraak) pidana kepada terdakwa FI dengan
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam pidana penjara selama 3 bulan dan
kemampuan, kedudukan dan harkat menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
serta martabatnya. perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali
ada perintah lain dalam putusan hakim
Berdasarkan uraian di atas penulis karena terdakwa telah dipersalahkan
melaksanakan penelitian dalam skrupsi melakukan tindak pidana kejahatan atau
yang berjudul: Analisis Putusan Hakim melanggar sebelum berakhir masa
dalam Membebaskan Pelaku yang percobaan 5 bulan.
Didakwa Melakukan Tindak Pidana
Perzinahan (Studi Putusan Nomor.
89/Pid/2017/PT.Tjk)
Majelis hakim banding juga mengemukakan bahwa terhadap uraian
mempertimbangkan memori banding memori banding Jaksa Penuntut Umum
Penuntut Umum. Putusan Hakim tingkat pada point 1 tentang status terdakwa
pertama tersebut tidak mempunyai daya apakah sudah memiliki istri atau tidak
tangkal terhadap pelaku/Terdakwa yang memiliki istri, dalam hal ini Jaksa
dipersalahkan telah melakukan tindak Penuntut Umum tidak mampu
pidana “Turut melakukan zinah” membuktikan, tetapi justru sebaliknya
melanggar Pasal 284 Ayat (2) huruf a Terdakwa dapat membuktikan bahwa
KUHP, yang dalam pertimbangannya Terdakwa memang belum mempunyai
dalam putusannya Hakim tingkat istri, sehingga pertimbangan Hakim
pertama menjadikan status Terdakwa tingkat pertama sudah tepat. Putusan
tidak terikat dalam perkawinan yang sah, Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas
karena menurut Jaksa Penuntut Umum IA yang menjatuhkan pidana terhadap
bahwa Terdakwa pernah menikah pada Terdakwa FI selama 3 (tiga) bulan
tahun 2010 dan bercerai pada tahun 2012 dengan masa percobaan selama 5 (lima)
dan tidak mempunyai anak, dan menurut bulan, dalam hal ini Jaksa Penuntut
Jaksa Penuntut Umum bahwa terlepas Umum dalam memori bandingnya
dari statusnya nikah atau belum nikah berkeberatan atas putusan Hakim tingkat
hal ini tidak menghapuskan perbuatan pertama tersebut karena terlalu ringan,
pidana yang dilakukan Terdakwa. akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya juga tidak setuju dengan
Menurut Jaksa Penuntut Umum pidana putusan tersebut, karena Terdakwa
yang dijatuhkan kepada Terdakwa FI berpendapat bahwa Terdakwa harus
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dibebaskan dari tuntutan hukum karena
bulan dengan masa percobaan selama 5 tidak terbukti di persidangan.
(lima) bulan adalah terlalu ringan dan
tidak sesuai dengan Surat Edaran Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya
Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun dalam memori bandingnya pada
1973 yang ditujukan kepada Ketua pokoknya mengemukakan bahwa
Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Terdakwa tidak dapat menerima putusan
Negeri diseluruh Indonesia, yang pada Hakim tingkat pertama dengan alasan
pokoknya mengingatkan bahwa bahwa hakim keliru dalam menetapkan
meskipun berat ringannya hukuman fakta-fakta hukum, yaitu dalam
adalah wewenang judex facti, namun persidangan tidak ada satupun fakta yang
dimintakan perhatian agar dalam menunjukkan bahwa Terdakwa telah
menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh bersetubuh dengan saksi AN. Selain itu
setimpal dengan berat ringannya pidana hakim dianggap keliru dalam unsur
yang dilakukan oleh Terdakwa dan “turut serta melakukan zinah”, yaitu
jangan sampai didalam penjatuhan terdakwa berkeberatan terhadap
pidana itu menyinggung perasaan pertimbangan putusan Hakim tingkat
maupun pendapat umum. pertama, karena tidak ada satupun saksi
Selanjutnya majelis hakim juga yang melihat perzinahan antara
mempertimbangkan kontra memori Terdakwa dengan saksi AN, S.H., dan
banding Terdakwa melalui Kuasa dari bukti surat Visum et Repertum atas
Hukumnya yang pada pokoknya nama AN tidak menunjukkan telah
terjadi perzinahan. Majelis Hakim melalui Penasihat Hukumnya memohon
tingkat pertama telah keliru dalam agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
membuat pertimbangan hukum yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
berdasarkan persangkaan hukum dan Tanjungkarang dalam perkara a quo dan
putusan Mahkamah Agung Nomor membebaskan dari dakwaan atau
854/K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober melepaskan Terdakwa dari semua
1984, dalam hal ini hakim hanya tuntutan hukum serta merehabilitasi
mengutip kaidah hukumnya saja, tetapi nama baik, harkat dan martabat
tidak melihat kronologis dan latar Terdakwa pada keadaan semula.
belakang perkara Nomor 854/K/
Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984. Hakim Pengadilan Tinggi setelah
mempelajari dengan seksama berkas
Penasihat Hukum Terdakwa juga perkara dan salinan resmi putusan
berusaha menemukan adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Mahkamah Agung Nomor tanggal 1 Agustus 2017
854/K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober Nomor:299/Pid.B/2017/PN.Tjk., serta
1984 tersebut tetapi tidak berhasil memori banding dari Jaksa Penuntut
menemukannya baik dalam Buku Umum dan memori banding dari
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
tahun 1969 – 2008 bahkan sampai ke serta kontra memori banding dari
perpustakaan Mahkamah Agung R.I., Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,
melalui situs Website resmi MA.RI. maka Pengadilan Tinggi akan meninjau
Selain itu hakim melampaui putusan Pengadilan Negeri
kewenangannya dengan memutus Tanjungkarang dalam perkara a quo
perkara menggunakan pasal yang tidak dengan pertimbangan bahwa memori
ada dalam surat dakwaan; banding dari Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata hanya merupakan pengulangan
telah mendakwa Terdakwa dengan saja dari surat tuntutannya dan tidak
dakwaan tunggal menggunakan Pasal merupakan hal-hal yang baru dan hal itu
284 Ayat (1) ke-1a KUHP, dalam hal ini semua telah dipertimbangkan dengan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya seksama oleh Hakim tingkat pertama
telah membuktikan bahwa unsur-unsur dalam putusannya terhadap “dakwaan
pasalnya tidak terpenuhi, tetapi disini tunggal” yang didakwakan oleh Jaksa
Hakim tingkat pertama memutus perkara Penuntut Umum terhadap Terdakwa
ini dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a dalam perkara a quo.
KUHP yang tidak ada di Surat Dakwaan,
maka dalam hal ini Terdakwa melalui Terdakwa FI dalam perkara a quo
Penasihat Hukum-nya merasa keberatan diajukan ke muka persidangan oleh
karena merasa dirugikan karena Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan
kehilangan kesem-patan untuk membela Tunggal yaitu Terdakwa didakwa
diri Terdakwa terhadap pasal yang melakukan tindak pidana yang diatur dan
digunakan oleh hakim yang tidak diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat
didakwakan kepada Terdakwa untuk (1) ke-1a KUHP yang unsur-unsurnya
memutus perkara ini. Bahwa atas dasar sebagai berikut: (1) Seorang pria yang
alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa
telah kawin, (2) Melakukan zina dan (3) keadilan dalam masyarakat serta
Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya. memperhatikan nilai-nilai yang hidup
dan tumbuh dan berkembang dalam
Hakim tingkat pertama dalam masyarakat maka Hakim tingkat pertama
putusannya mempertimbangkan bahwa memilih pasal 284 Ayat (2) huruf-a
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap KUHP yang lebih tepat untuk diterapkan
dalam persidangan bahwa ternyata pada pada diri Terdakwa. Terdakwa melalui
diri Terdakwa tidak terbukti memenuhi Penasihat Hukumnya dalam memori
rumusan unsur pokok dalam Pasal 284 bandingnya berkeberatan terhadap
Ayat (1) ke-1a KUHP dalam dakwaan putusan Hakim tingkat pertama perkara
tunggal yang didakwakan kepada a quo yang memutus dan menjatuhkan
Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi pidana terhadap Terdakwa dengan
sependapat dengan pertimbangan Hakim menggunakan dasar Pasal 284 Ayat (2)
tingkat pertama dalam putusannya dan huruf-a KUHP yang tidak didakwakan
pertimbangan Hakim tingkat pertama oleh Jaksa Penuntut Umum kepada
tersebut diambil alih dan dijadikan Terdakwa.
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri dalam memutus perkara ini Menurut pertimbangan Hakim
dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi, terlepas dari perkara
yang terpisah atas nama saksi AN,
Pengadilan Tinggi tidak sependapat Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan pertimbangan Hakim tingkat dengan pertimbangan Hakim tingkat
pertama yang dalam putusannya tidak pertama dalam putusannya tersebut di
membebaskan Terdakwa dari dakwaan atas yang memutus dan menjatuhkan
tunggal yang didakwakan kepada pidana terhadap Terdakwa dengan
Terdakwa tersebut, namun Hakim menggunakan Pasal 284 Ayat (2) huruf-a
tingkat pertama dalam putusannya justru KUHP yang tidak didakwakan kepada
telah menyatakan Terdakwa bersalah Terdakwa dengan alasan pertimbangan
melakukan tindak pidana “turut sebagai berikut:
melakukan zinah” dan menjatuhkan a. Bahwa Terdakwa FI diajukan ke
pidana (menghukum) kepada Terdakwa muka persidangan dalam perkara ini
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan surat “Dakwaan Tunggal”
bulan dengan masa percobaan selama 5 oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu
(lima) bulan dengan alasan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP, dan
pertimbangan menurut Hakim tingkat ternyata berdasarkan fakta yang
pertama bahwa dakwaan yang lebih tepat terungkap di persidangan bahwa
untuk diri Terdakwa adalah Pasal 284 perbuatan Terdakwa tidak terbukti
Ayat (2) huruf a KUHP karena hal memen;uhi salah satu unsur pokok
tersebut merupakan kekeliruan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP
kesalahan dan keteledoran dari Jaksa dalam Dakwaan Tunggal tersebut,
Penuntut Umum yang telah keliru, tidak seharusnya Terdakwa oleh Hakim
cermat dan tidak tepat dalam membuat tingkat pertama dinyatakan tidak
dan menyusun surat dakwaan terhadap terbukti bersalah melakukan tindak
perbuatan yang dilakukan oleh pidana sebagaimana Dakwaan
Terdakwa, dan untuk memberikan rasa Tunggal yang didakwakan kepada
Terdakwa tersebut, tetapi ternyata Umum (Jaksa) dan Penasihat Hukum
Hakim tingkat pertama justru ialah pada posisi dan penilaiannya.
memutus menyatakan Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana Pengadilan Tinggi berpendapat Hakim
dan menjatuhkan pidana kepada tingkat pertama yang memutus perkara a
Terdakwa menggunakan dasar quo dengan menggunakan pasal yang
sebagai dakwaan yang dipilih sendiri tidak sesuai dengan surat dakwaan
oleh Hakim tingkat pertama yaitu tunggal yang diajukan oleh Jaksa
Pasal 284 Ayat (2) huruf-a KUHP Penuntut Umum, telah tidak cermat dan
yang oleh Jaksa Penuntut Umum keliru dalam mengutip pasal yang
tidak didakwakan kepada Terdakwa; dijadikan dasar memutus perkara ini
yaitu Pasal 284 Ayat (2) huruf-a KUHP,
b. Bahwa Hakim tingkat pertama dalam karena tidak ada Pasal 284 Ayat (2)
memutus dan menjatuhkan pidana huruf-a KUHP tetapi yang ada adalah
terhadap Terdakwa dalam perkara a Pasal 284 Ayat (2) saja yang mengatur
quo menggunakan dasar Pasal 284 tentang delik aduan dan tenggang waktu
Ayat (2) huruf-a KUHP yang tidak pengaduan dalam pasal ini, sedangkan
didakwakan kepada Terdakwa yang dimaksud oleh Hakim tingkat
tersebut telah salah dalam pertama adalah Pasal 284 Ayat (1) ke-2
menerapkan hukum acara pidana dan huruf a KUHP.
telah melampaui kewenangannya
dalam mengadili dan memutus Berdasarkan uraian pertimbangan
perkara ini karena berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi
182 Kitab Undang-Undang Hukum berpendapat bahwa memori banding dari
Acara Pidana atau KUHAP Terdakwa sepanjang menyangkut hal
(Undang-Undang Republik dimaksud dapat dibenarkan, sehingga
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
tentang Hukum Acara Pidana) Terdakwa FI tidak terbukti secara sah
setelah pemeriksaan perkara dan meyakinkan memenuhi rumusan
dinyatakan selesai dan ditutup maka unsur dalam Dakwaan Tunggal yang
hakim mengadakan musyawarah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
terakhir untuk mengambil keputusan oleh karena itu Terdakwa harus
(Pasal 182 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP), dinyatakan tidak bersalah dan
dan musyawarah tersebut harus dibebaskan dari dakwaan tunggal
didasarkan atas surat dakwaan dan tersebut (Vrijspraak) dan hak Terdakwa
segala sesuatu yang terbukti dalam dalam kemampuan, kedudukan dan
pemeriksaan sidang (Pasal 182 ayat 4 harkat serta martabatnya harus
KUHAP), ini berarti bahwa secara dipulihkan (direhabilitasi), dan dengan
limitatife hakim dalam memutus demikian putusan Pengadilan Negeri
perkara pidana harus didasarkan atas Tanjungkarang tanggal 1 Agustus 2017
surat dakwaan yang didakwakan Nomor: 299/Pid.B/ 2017/PN.Tjk. yang
kepada Terdakwa oleh Jaksa dimintakan banding tersebut tidak dapat
Penuntut Umum. Menurut Doktrin dipertahankan lagi dan harus dibatalkan
perbedaan antara Hakim, Penuntut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili
sendiri perkara ini.