ISLAM DAN NEGARA PEMIKIRAN ABU BAKAR BA'ASYIR TENTANG NEGARA ISLAM Skripsi

132 Pages·2010·0.95 MB·Indonesian

ISLAM DAN NEGARA

PEMIKIRAN ABU BAKAR BA’ASYIR TENTANG NEGARA ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
Praga Adidhatama
NIM: 104033201141

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H./2009 M.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul ISLAM DAN NEGARA; PEMIKIRAN ABU
BAKAR BA’ASYIR TENTANG NEGARA ISLAM telah diujikan dalam
sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada 11 Desember 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Pemikiran
Politik Islam.

Jakarta, 11 Desember 2009

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. Hendro Prasetyo, MA. Joharatul Jamilah, M.Si.
NIP: 19640719 199003 1 001 NIP: 19680816 199703 2 002

Anggota,

Dr. Sirodjudin Ali, MA. A. Bakir Ihsan, M.Si.
NIP: 19540605 200112 1 001 NIP: 19720412 200312 1 214

Pembimbing,

M. Zaki Mubarak, M.Si.
NIP: 19730927 200501 1 008
LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (satu) di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Oktober 2009

Praga Adidhatama
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kasih sayang dan karunia tiada terhingga kepada penulis. Shalawat
serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat menyelsaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Islam
dan Negara: Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir Tentang Negara Islam”
Peneliti telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, maka

pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, selaku Rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si., yang telah meluangkan waktu, pikiran
serta memberikan saran dan dukungan kepada peneliti.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar pada Program Studi Pemikiran Politik

Islam, penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.

6. KH. Abu Bakar Ba’asyir sebagai narasumber yang telah meluangkan
waktu diantara kesibukannya dan memberikan informasi langsung kepada
penulis.
7. Teruntuk Ayah dan Ibuku, Mulyadi Muhayar dan Haning Romdiati, yang
tidak pernah berhenti berdoa dan telah memberikan dukungan moril
dan materil selama ini. Kepada Adik penulis, Dinhar Wicaksana, juga
patut mendapat ucapan terima kasih karena doa dan dukungannya.
Untuk mereka semua, penulis persembahkan karya ini.
8. Mas Nono dan Mas Anto, yang telah menemani penulis selama di

Surakarta sehingga dapat menemui narasumber untuk penulisan skripsi ini.

9. Untuk kawan-kawan 348; Aco, Sidik, Osfred, Lala, Iid, Agus, Tedy,
Firman, Dito, Bpk. Faisal, Bpk. Dadang, Bpk. Carsalim.
10. Kawan-kawan Fraksi Pojok: Gusti Ramli, Irwansyah, Sucilawati, Yudi,
Husni, Jabar, Ikbal, Rifki, Baasit, Iin, Zubeir, dan kawan-kawan
PPI angkatan 2004 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasih atas diskusi, dukungan, serta canda dan tawanya kepada
penulis selama berlangsungnya penulisan karya ini.
11. Last but not least, kepada My Lovely Giri Meraksa Yusuf, yang selalu
memotivasi penulis serta pengertiannya sepanjang penyusunan karya ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu
kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi
ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca. Demikian semoga
Allah menerima usaha ini sebagai ‘amal jariyah dan mengampuni kesalahan
dalam karya ini.
Jakarta, 8 November 2009

Penulis,

Praga Adidhatama
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. iii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………... v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…………………………………………… 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………... 8
D. Metode Penulisan……………………………………….... 8
E. Sistematika Penulisan….…………………………………. 9

BAB II KONSEP NEGARA ISLAM
A. Hubungan Agama dan Negara…………………………… 11
B. Relasi Agama dan Negara dalam Islam………………….. 14
1. Pandangan Tokoh Kontra Negara Islam……………... 17
2. Pandangan Tokoh Pro Negara Islam…………………. 23

BAB III ABU BAKAR BA’ASYIR DAN NEGARA ISLAM
A. Riwayat Hidup…………………………………………… 48
B. Latar Belakang Pendidikan………………………………. 50
C. Aktifitas Sosial, Dakwah dan Politik…………………….. 51
1. Hubungan Ba’asyir dengan Negara Islam Indonesia
dan Jamaah Islamiyah………………………………… 61
2. Ba’asyir Bergabung dengan Majelis Mujahidin
Indonesia……………………………………………… 67
3. Keluar dari Majelis Mujahidin Indonesia…………….. 69
D. Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir…………………………….. 72
E. Profil Singkat Pesantren Al-Mukmin,…………………….. 74

BAB IV ISLAM DAN NEGARA; PEMIKIRAN ABU BAKAR
BA’SYIR TENTANG NEGARA ISLAM
a. Pemikiran Abu Bakar Ba’asyir Tentang Negara Islam……..81
1. Negara Islam Dalam Pandangan Ba’asyir……………82
2. Kritik Terhadap Sistem Sekuler……………………….. 84
3. Kritik Terhadap Sistem Demokrasi……………………. 85
4. Kritik Terhadap HAM…………………………………. 89
B. Menegakkan dan Mendakwahkan Dinul Islam……………. 93
1. Aturan Penegakkan Dinul Islam………………………. 94
2. Muamalah Golongan Mukmin dan
Muamalah Golongan Kafir……………………………. 96
3. Cara Pelaksanaan Sistem Syariat……………………. 98
C. Usaha Abu Bakar Ba’asyir Dalam Memperjuangkan
Implementasi Syariat Islam & Negara Islam…………….101

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………… 105
B. Saran-saran………………………………………………….106

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 108
LAMPIRAN………………………………………………………………. 113
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan tentang relasi agama dan negara masih menjadi satu
pembahasan panjang sampai saat ini dan belum ada kesepakatan akan hubungan
tersebut. Berbagai teori ditawarkan atas relasi agama dan negara yang ditawarkan
masing-masing kelompok, dan mereka akan mempertahankan teori tersebut.
Kelompok-kelompok yang menawarkan konsep ini dibagi menjadi 2
paham kelompok, paham teokrasi serta paham sekuler. Paham teokrasi
berpendapat bahwa negara menyatu dengan agama karena pemerintahan
dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam
masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Sedangkan paham
Sekuler berpendapat, norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan
tidak berdasarkan agama atau firman Tuhan, meskipun norma-norma tersebut
bertentangan dengan Tuhan.
Di dalam lingkup tema Islam sendiri masih terdapat perdebatan tentang
relasi agama, yang dalam hal ini tentang tema Islam dan negara itu sendiri.
Berbagai pendapat itu datang dari kalangan tokoh Islam maupun dari tokoh di luar
Islam yang memiliki persepsi tentang hubungan relasi tersebut.
Melihat pendapat tokoh Marxis, Maxim Rodinson, seperti yang dikutip
oleh Nurcholish Madjid, bahwa agama Islam menawarkan kepada para
pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan. Suatu program yang harus diwujudkan
di muka bumi. Jadi Islam tidak bisa disamakan dengan Kristen atau Budhisme,
sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum
beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga
sebagai suatu masyarakat yang total1.
Tokoh Islam seperti Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Munawir
Sjadzali, menawarkan bahwa peraturan-peraturan politik yang mengatur ke-
tatanegara-an dapat dilakukan oleh cendekiawan, orang ahli dalam negara
tersebut, tetapi dapat juga berasal dari agama. Menurutnya peraturan yang berasal
dari agama melalui utusannya yaitu Rasul-RasulNya dianggap yang terbaik. Oleh
karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja
keamanan dan kesejahteraan di dunia, tetapi juga di akhirat2.
Melihat dari sisi historis Islam, pada saat Islam dipimpin oleh Nabi
Muhammad, perannya bukan hanya sebagai pemimpin agama melainkan juga
pemimpin negara, pendapat Ibnu Taimiyah berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan
bahwa posisi Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan
ajaran (al Kitab) bukan sebagai penguasa. Kalaupun ada pemerintahan, itu
hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah
agama. Dengan kata lain, politik atau negara hanyalah sebagai alat bagi agama
bukan suatu ekstensi dari agama3.

Sedangkan menurut pemikir Islam al-Maududi mempunyai persepsi
sendiri tentang hubungan Islam dan negara dengan disebutnya sistem teo
demokrasi. Teo demokrasi, yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena di

1 Nurcholish Madjid, “Kata pengantar” dalam Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam & Masalah
Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 1996), h. ix.
2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara;Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI
Press, 1995), h.102.
3 Tim ICCE, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
(Jakarta:ICCE UIN, 2003), h. 61.
bawah naunganNya kaum Muslim telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di
bawah pengawasan Tuhan4.
Pendapat ini adalah gambaran dari banyak perbedaan pendapat lainnya
tentang relasi Islam dan negara, yang terjadi di negara-negara Islam tidak
terkecuali di Indonesia. Sejak lengser-nya Soeharto pintu demokrasi terbuka
dalam menjalankan pemerintahan selanjutnya, bagi kalangan Islamis yang melihat
hal ini merupakan suatu kesempatan dalam memperjuangkan idenya untuk
membentuk suatu negara Islam. Banyak gerakan bersifat gerakan Islam non
politik maupun politik di Indonesia yang mengiginkan konsep negara Islam di
aplikasikan di Indonesia melalui pelaksanaan Syariat Islam di dalam peraturan
tata negara Indonesia.
Sejak berdirinya Indonesia, usaha-usaha untuk mendirikan suatu negara
berlandaskan Islam sudah ada. Diawali oleh organisasi yang dinamakan Darul
Islam di Jawa Barat. Gagasan mendirikan Darul Islam, suatu pemerintahan negara
Islam murni secara terang-terangan dengan hukum Islam, sudah dicetuskan oleh
sejumlah pemimpin Islam Jawa Barat selama beberapa waktu. Namun demikian,
baru setelah Perjanjian Renville yang disponsori PBB ditandatangani pada bulan
Januari 1948, lingkungan memberi angin kepada pelaksanaan praktis gagasan
mereka ini5.

Organisasi ini kemudian masuk ke ruang lingkup politik praktis melalui
Partai Sarekat Islam Indonesia. Namun di dalam partai ini pun terjadi perbedaan
pendapat diantara tokoh-tokoh partai yang berimbas pada perpecahan tubuh

4 Abul A’la Al-Maududi, Hukum & Konstitusi; Sistem Politik Islam. Terj. Asep Hikmat
(Bandung: Mizan, 1993), h. 160.
5 George Mc Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik
Indonesia;Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. Nin Bakdi Soemanto (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1995), h 416.