hukum laut PDF
Preview hukum laut
H SERI MONOGRAF VOLUME 3 TAHUN 2015 U K U HUKUM LAUT M L A U INTERNASIONAL T I N T DALAM PERKEMBANGAN E R N A H U KU M LAUT S I O N A L D INTERNASIONAL A L A Tema buku ini merupakan kajian ilmu yang M berhubungan dengan hukum laut internasional P DALAM PERKEMBANGAN E yang sedang marak diperbincangkan akademisi R K hukum dibagian hukum internasional. Kumpulan E teks dalam buku ini berasal dari hasil karya dosen M B pengajar dan mahasiswa pada bagian Hukum A Internasional dan dosen-dosen bagian Hukum N G Editor : Tata Negara. Semoga substansi yang tekandung A dalam buku ini dapat bermanfaat bagi N Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum E d Internasional i t o r : D r . K h a i d i r A n w a r , S .H .,M .H Justice Publisher . Justice Publisher H U KU M LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. (Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.) Hak cipta pada penulis Hak penerbitan pada penerbit Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun Editor : Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit Kutipan Pasal 72 : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012) 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada Jp umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaima- na dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) BP. Justice Publisher 2014 (Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.) Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Jp BP. Justice Publisher 2014 H U KU M LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. HUKUM LAUT INTERNASIONAL Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional Diterbitkan oleh Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 701609 Pesawat 401 Fax. (0721) 709911 www.fh.unila.ac.id email : [email protected] Editor : Dr. Khaidir Anwar,S.H., M.H Desain cover & lay out : Anisa Apriyani _______________________________________________________ Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit. ISBN : 978-602-1071-29-8 Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) _______________________________________________________ HUKUM LAUT INTERNASIONAL/Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, Januari 2015 115 hlm + vi.; 15.5 x 23 cm. H U KU M LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. KATA PENGANTAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL Buku ini dipersembahkan sebagai rasa syukur kami atas Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional dikukuhkannya Dr. Heryandi, S.H., M.H sebagai guru besar pada bidang Diterbitkan oleh Justice Publisher hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tema buku ini merupakan kajian ilmu yang berhubungan dengan hukum laut internasional yang sedang marak diperbincangkan akademisi Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng hukum dibagian hukum internasional. Kumpulan teks dalam buku ini Bandar Lampung 35145 berasal dari hasil karya dosen pengajar dan mahasiswa pada bagian Telp. (0721) 701609 Pesawat 401 Hukum Internasional dan dosen-dosen bagian Hukum Tata Negara. Fax. (0721) 709911 Semoga substansi yang tekandung dalam buku ini dapat bermanfaat bagi www.fh.unila.ac.id email : [email protected] perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Internasional Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Editor : Dr. Khaidir Anwar,S.H., M.H semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam Desain cover & lay out : Anisa Apriyani menyelesaikan monograf ini, semoga Allah SWT membalas budi baik _______________________________________________________ yang diberikan, Amiin Ya Robbal ‘Alamiin. Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, Bandar Lampung, November 2014 rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit. Penulis ISBN : 978-602-1071-29-8 Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) _______________________________________________________ HUKUM LAUT INTERNASIONAL/Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, Januari 2015 115 hlm + vi.; 15.5 x 23 cm. HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN v H U KU M LAUT H U KU M LAUT INTERNASIONAL INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN Editor : Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. DAFTAR ISI Kata Pengantar_____v Daftar Isi_____ vi Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum____1 Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Laut Di Selat Malaka Melly Aida, S.H., M.H. & M Farid Al Rianto____31 Rezim Perizinan Di Bawah Skema Badan Otorita Dasar Laut ( The Authority) Dan Pengaruh Pelaksanaan Pasal 82 Convention On The Law Of Sea 1982 Terhadap Kegiatan Di Luar Landas Kontinen/Outer Continental (OCS) Oleh Kelompok Industri Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. & Very Susan____49 Ganti Rugi Terhadap Tumpahan Minyak Di Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dihubungkan Dengan International Convention On Civil Liability For Oil Damage 1969 Rehulina S.H.,M.H. & T. Jessica Novia Hermanto____69 Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut Dr. Budiyono, S.H., M.H. ____81 Pengaturan Kawasan (The Area) Dalam Hukum Laut Internasional Siti Azizah, S.H.,M.H. & Shinta Wahyu Purnama Sari ___93 vi HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN H U KU M LAUT H U KU M LAUT INTERNASIONAL INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN Editor : Editor : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. DAFTAR ISI PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA Kata Pengantar_____v Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum1 Daftar Isi_____ vi Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum____1 A. Pendahuluan Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Sebagaimana disebutkan dalam UUD Tahun 1945 negara Lingkungan Laut Di Selat Malaka Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.2 Sebelum Melly Aida, S.H., M.H. & M Farid Al Rianto____31 disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan Rezim Perizinan Di Bawah Skema Badan Otorita Dasar Laut ( The negara pantai.3 Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Authority) Dan Pengaruh Pelaksanaan Pasal 82 Convention On Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat The Law Of Sea 1982 Terhadap Kegiatan Di Luar Landas itu mengundangkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Kontinen/Outer Continental (OCS) Oleh Kelompok Industri Perairan Indonesia. 4 Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. & Very Susan____49 Indonesia mencakup laut territorial Indonesia,5 dan perairan pedalaman Ganti Rugi Terhadap Tumpahan Minyak Di Laut Menurut Konvensi Indonesia6. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah Hukum Laut 1982 Dihubungkan Dengan International Convention satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang On Civil Liability For Oil Damage 1969 Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesai telah mengesahkan Rehulina S.H.,M.H. & T. Jessica Novia Hermanto____69 Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan. Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut Dr. Budiyono, S.H., M.H. ____81 Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus Pengaturan Kawasan (The Area) Dalam Hukum Laut Internasional 1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Siti Azizah, S.H.,M.H. & Shinta Wahyu Purnama Sari ___93 Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan 1 Dosen bagian Hukum Internasional 2 UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) 3 Pada saat berlakunya Konvensi I Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tidak mengenal tentang Negara Kepulauan, tapi hanya mengenal negara tak berpantai dan negara pantai. 4 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). 5 Lebarnya 12 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia 6 Yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus yang mengelilingi kepulauan Indonesia. HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN 1 kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)7 yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen.8 Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan,9 serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.10 Di samping itu luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km, yang terbagi atas 3 juta km2 merupakan ZEEI, dan 2 juta km2 merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Menurut penulis11 secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut : 12 7 Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut tidak mengatur tentang zona ekonomi eksklusif. 8 Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958. 9 Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV. 10 Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut. 11 Abdul Muthalib Tahar, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 5-6. 12 Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, Bungai Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, hlm. 155 .”Penggunaan atau pemanfaatan laut nusantara digolongkan dalam kategori penggunaan sebagai berikut : (1) tempat pemukiman (pengembangan daerah pantai dan rekreasi; (2) kepelabuhanan; (3) pelayaran/navigasi; (4) sumber kekayaan (hayati dan nabati, mineral, energy/minyak dan gas bumi); (5) pemasangan kabel, pipa laut dan tempat penimbunan (storage tanks); (6) tempat mengadakan penelitian ilmiah; dan (7) tempat pembuangan sampah dan kotoran”. 2 HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan (1) Sebagai sumber kekayaan alam. perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. di bawah kedaulatan negara Indonesia. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari Eksklusif (ZEE)7 yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang Landas Kontinen.8 Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi tuna). Sumber kekayaan laut lainnya antara lain rumput laut, Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun mutiara, dan lain-lain. Sumberdaya laut demikian disebut 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan,9 serta hak sebagai sumber kekayaan hayati. berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut Selanjutnya mengenai kekayaan alam yang terdapat di daerah territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.10 Di samping itu dasar laut dan tanah di bawahnya, dibedakan menjadi dua, luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km, yang terbagi atas 3 juta yaitu yang terdapat di landas kontinen (yurisdiksi nasional) km2 merupakan ZEEI, dan 2 juta km2 merupakan laut teritorial dan dan di kawasan (the area) berada di luar yurisdiksi nasional. perairan kepulauan Indonesia. Kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut antara lain Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan bahan tambang, seperti batubara, minyak bumi, gas, tembaga, pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas timah, dan bahan polimetalik lain. Kekayaan alam ini disebut kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, sebagai sumber kekayaan non hayati, dan sifatnya tak dapat maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau dibaharui; artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus fungsi yang sangat besar. Menurut penulis11 secara umum fungsi atau akan habis. manfaat laut ini antara lain sebagai berikut : 12 (2) Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. 7 Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut tidak mengatur tentang zona ekonomi eksklusif. Lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara lain 8 Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958. semula belum secara tegas diatur oleh hukum, akan tetapi 9 Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV. sesudah Perang Dunia II masalah lalu lintas kapal asing melalui 10 Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum laut teritorial negara asing diatur oleh hukum laut disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut. internasional, yaitu di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1958 11 Abdul Muthalib Tahar, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 5-6. tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dalam konvensi ini 12 Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, Bungai Rampai Hukum Laut, Binacipta, yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial Bandung, hlm. 155 .”Penggunaan atau pemanfaatan laut nusantara digolongkan dalam kategori penggunaan sebagai berikut : (1) tempat pemukiman (pengembangan daerah pantai dan dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan rekreasi; (2) kepelabuhanan; (3) pelayaran/navigasi; (4) sumber kekayaan (hayati dan nabati, garis pangkal lurus (yang dahulunya merupakan laut lepas). mineral, energy/minyak dan gas bumi); (5) pemasangan kabel, pipa laut dan tempat Setelah disahkannya KHL 1982, hak lintas kapal-kapal asing penimbunan (storage tanks); (6) tempat mengadakan penelitian ilmiah; dan (7) tempat pembuangan sampah dan kotoran”. HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN 3
Description:The list of books you might like
