HELMI ABDULLAH-FSH

165 Pages·2002·17.26 MB·Indonesian

PENERAPAN PRINSIP ARBITRASE DI INDONESIA DALAM STUDI SENGKETA
KEPEMILIKAN TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MNC TV)
(Analisis Putusan MA No. 862 K/Pdt/2013)

SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
Helmi Abdullah
1111048000077

Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1436 H / 2015 M

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya
dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam selalu terhatur bagi junjungan
Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya menyadari
bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan
sampai penyusunan skripsi ini, bukanlah hal yang yang mudah bagi saya untuk
menyelesaikan skripsi ini . oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada:
1) Bpk. Dr. Asep Saefudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
fasilitas perkuliahan dan menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas.
2) Bpk. Dr. Asep Syarifudin Hidayat, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membimbing
perkuliahan hingga penulis bisa menyandang gelar Sarjana Hukum.
3) Bpk. Dr. Alfitra, SH, MH, selaku dosen pembimbing I yang telah
membimbing karya tulis ilmiah saya berupa skripsi sampai dengan lulus ujian
munaqosyah.
4) Bpk. Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH, selaku Panitera Muda Perdata yang
telah memberikan data-data pendukung skripsi ini.
5) Pimpinan Perpustakaan FSH UIN Jakarta, Perpustakaan Utama UIN Jakarta,
Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta dan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi
perpustakaan.
6) Seluruh teman-teman seperjuangan di LDK Syahid, KKN Care-122, HIJAR
PUI, Pemuda PUI, CIDES UIN Jakarta dan Keluarga Besar Ilmu Hukum UIN
Jakarta yang telah memberikan dukungan dan doa yang berarti bagi penulisan
skripsi ini.
Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Ciputat, 10 Juni 2015

Helmi Abdullah
i
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang akuisisi yang dilakukan oleh PT. Berkah
Karya Bersama terhadap PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia ditinjau dari
hukum arbitrase, yang sampai skripsi ini selesai dibuat masih belum selesai
perkaranya. Lembaga arbitrase mempunyai kompetensi absolut dalam menangani
perkara yang dalam perjanjiannya memuat bahwa cara penyelesaian sengketa
dilakukan dengan cara arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak
akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan
undang-undang (pasal 11 ayat 2 undang-undang arbitrase dan APS). Namun pihak
Sri Hardiyanti alias Tutut sebagai pemilik perusahaan yang di akuisisi merasa
akuisisi ini tidak sah dan menggugat ke pengadilan agar kepemilikan Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI) atau sekarang disebut MNC TV agar kembali menjadi
milik mereka. Disisi lain, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah
mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pihak Hary Tanoe sebagai
pemilik sah TPI (MNC TV). Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan
lembaga pengadilan ini dengan tetap menerima perkara yang berklausula arbitrase
menjadikan putusannya batal demi hukum.
Kata kunci : Prinsip Arbitrase, Akuisisi, Sengketa Kepemilikan TPI
Daftar Pustaka : Dari tahun 1997 sampai 2012
Pembimbing : Dr. Alfitra, S.H, M.H

ii
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
ABSTRAK ……………....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …........................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 7
D. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu ................................................. 8
E. Kerangka Konseptual …………….................................................... 9
F. Metode Penelitian ............................................................................. 10
G. Sistematika penulisan ....................................................................... 12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE
A. Arbitrase di Indonesia ........................................................................ 15
B. Pinsip-Prinsip Arbitrase ..................................................................... 19
C. Pengaturan Arbitrase Dalam Dunia Penyiaran .................................. 23
D. Gugatan Perkara Yang Didalamnya Terdapat Klausula Arbitrase ... 25
E. Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase ............................................... 28
BAB III EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG
BERLAWANAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
A. Pelanggaran Lembaga Pengadilan Terhadap Prinsip-Prinsip Arbitrase
........................................................................................................... 30
B. Yurisprudensi Pembatalan Putusan Arbitrase .................................. 32
C. Ketidakpastian Hukum Putusan Arbitrase ........................................ 34

iii
BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS YURIDIS SENGKETA
KEPEMILIKAN TPI
A. Kasus Posisi ...................................................................................... 41
B. Analisis Yuridis ................................................................................. 49
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 55
B. Saran .................................................................................................. 56

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 58

LAMPIRAN

iv
1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Arbitrase menjadi favorit para pelaku bisnis untuk penyelesaian sengketa
dibanding lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dibanding yang lain.
Alternative Dispute Resolution hanya didasarkan pada consensus atau mufakat
para pihak, sedangkan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat
memutus (adjudicative).1 Harapannya akan lebih memuaskan para pihak karena
(secara teori) prosesnya lebih cepat, hemat biaya dan konfidensial. Namun dalam
praktiknya, banyak pihak yang tidak terpenuhi harapannya tersebut. Hal ini
sebenarnya sudah dapat diminimalisir karena pada saat berlakunya undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian
Sengketa, masalah-masalah yang ada dalam 615 sampai dengan Pasal 651 Rv,
Pasal 377 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) , dan Pasal 705 Rechtsreglement
Buistengewesten (RBg), dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Bahkan
dibandingkan dengan pengaturan dalam arbitrase The United Nations Commission
on International Trade Law (UNCITRAL) 1985 (Model Law) yang terdiri atas 36
Pasal, undang-undang No. 30/1999 yang terdiri dari 82 Pasal tersebut telah lebih
luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase.2

1 Takdir Rahmadi, Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Jakarta:
Rajawali Press, 2011) h.11
2 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006) h.18
2

Institusi arbitrase ini sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk
menyelesaikan sengeta di luar pengadilan. Masih ada beberapa alternative
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, meskipun tidak sepopuler lembaga
abitrase, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta, peradilan mini
(mini trial), ombudsman, pengadilan kasus kecil (small claim court) dan peradilan
adat.3
Masalah-masalah yang timbul kemudian adalah banyaknya prinsip-prinsip
arbitrase yang tidak diindahkan oleh para stakeholder. Misalnya dalam Model
Law di bagian ketentuan umum (General Provision) tentang prinsip pembatasan
intervensi pengadilan atau limited court involevement yang telah diatur di dalam
Pasal 11 ayat (2) undang-undang Arbitrase dan APS, yaitu:
“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan
didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang”
dalam kenyataannya Pengadilan Negeri tetap menerima perkara yang didalamnya
telah mengikat para pihak dengan perjanjian berklausula arbitrase. Terlihat dalam
beberapa yurisprudensi Pengadilan negeri yang memutus perkara bertentangan
dengan prinsip tersebut diantaranya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor:
012 K/N/1999 yang memenangkan PT Enindo sebagai pemohon pailit terhadap
PT. Putra putri sebagai termohon pailit. Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak
berwenang untuk memeriksa sengketa yang terdapat klausul arbitrase di
dalamnya. Asumsinya, hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga yang

3 Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo persada,
2000) h.33-60