Harmonisasi Hukum Adat HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI

14 Pages·2015·0.94 MB·Indonesian

AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI PENGEMBANGAN
HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
Oleh : Abdurrahman*

Abstrak
Indonesia adalah sebuah negara yang menganut pluralisme hukum, ada tiga sistem
hukum yang hidup di negeri ini yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat
(Belanda). Ketiganya merupakan sistem hukum yang membentuk hukum nasional di
Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional diperlukan adanya
harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut. Salah satu langkah yang bisa
dilakukan untuk adalah dengan mengkaji secara mendasar nilai-nilai dasar dari sistem
hukum tersebut. Upaya harmonisasi dapat dilakukan antara hukum adat dan hukum
Islam, keduanya memiliki sifat dasar yang elastis dan memberikan ruang bagi sistem
hukum lainnya untuk saling mengisi. Sistem hukum adat memberikan ruang bagi sistem
hukum Islam untuk saling melengkapi, demikian pula sebaliknya. Harmonisasi antara
hukum adat dan hukum Islam diharapkan akan menjadi bahan bagi pembangunan
hukum nasional di Idnonesia

Key Word: hukum adat, hukum Islam, harmonisasi hukum, hukum nasional

A. Pendahuluan dan Aceh, pengaruh hukum Islam sangat
Bhineka Tunggal Ika adalah kuat sehingga hukum Islam menggantikan
semboyan bagi bangsa Indonesia, ia berarti posisi dari hukum adat yang berlaku
berbeda-beda namun tetap dalam satu sebelumnya. Sementara di wilayah lainnya
ikatan Negara Kesatuan Republik terjadi akulturasi, dialog dan harmoni
Indonesia. Kebhinekaan yang dimaksud antara hukum Islam dan Hukum Adat. Dari
adalah banyaknya suku bangsa yang harmoni hukum ini muncul Theori Receptio
mendiami pulau-pulau di seluruh wilayah In Complexu yang menyatakan bahwa
Indonesia. Selain beraneka ragamnya suku hukum yang berlaku di Indonesia adalah
bangsa dan budaya, kebhinekaan juga hukum Islam untuk orang-orang Islam.2
terjadi pada sistem hukum yang berlaku di Kehadiran Bangsa Eropa membawa
Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki perubahan sistem hukum di Indonesia.
aturan dan norma-norma yang mereka taati Mereka memberlakukan sistem hukum
sejak zaman dahulu kala. Aturan dan norma Barat (civil law) di seluruh wilayah
ini kemudian dikenal dengan istilah Hukum Indonesia yang menjadi daerah jajahannya.
Adat (adatrecht).1 Sejak saat itu hukum Barat menguasai
Selanjutnya, setelah Islam diterima sebagian besar system hukum nasional
secara damai oleh sebagian besar penduduk yang ada di negeri ini. Sementara posisi
Indonesia sehingga sistem hukumnya hukum Islam hanya diberlakukan pada
mewarnai system hukum yang ada. Pada hukum-hukum perdata dan keluarga,
beberapa wilayah seperti Sumatera Barat sedangkan hukum adat tidak mendapat
tempat yang layak. Pada beberapa kasus ia

hanya menjadi pertimbangan dalam
* Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Hidayah Bogor Jurusan Hukum Islam Program memutuskan suatu permsalahan, terutam
Studi Ahwal As-Syakhsiyah
1 Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan
Asas-asas Hukum Adat. (Jakarta: Haji Masagunng. 2Sajuti Thalib, Receptio a Contrario.
1990), hlm. 19 (Jakarta: Bina Aksara. 1985), hlm. 4.

Harmonisasi Hukum Adat ... 233
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
aketika pihak-pihak yang bersengketa hasil dari kesadaran bangsa Indonesia akan
menginginkan hukum adat tersebut menjadi pentingnya hukum utuk menegakan
pedoman hukumnya. keadilan bagi semua warga negara sehingga
Setelah Indonesia Merdeka, secara dengan kata lain bahwa hukum di Indonesia
tegas para pemimpin bangsa ini adalah hasil dari filosofi hidup yang
menyatakan bahwa Negara Indonesia diyakini oleh bangsa ini.
adalah negara hukum3 yang berarti setiap Semua system hukum tersebut
permasalahan harus diselesaikan dengan dilandaskan pada Pancasila sebagai yang
hukum yang berlaku dan disepakati tercantum dalam aleniea ke empat
bersama. Kesepakatan hukum seluruh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
masyarakat Indonesia adalah berupa satu dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan
kesepakatan hukum Nasional yang bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
dilandaskan pada adat dan keyakinan hukum dasar yang dijunjung tinggi dan
agama bangsa Indonesia. dijadikan pedoman dalam bernegara.
System hukum Adat dan system Bagaimana harmoni yang terjadi antara
Hukum Islam adalah bahan bagi system sistem hukum yang ada? Artikel ini akan
Hukum Nasional di wilayah Negara membahas mengenai upaya Harmonisasi
Kesatuan Republik Indonesia. Ia Hukum Adat dan Hukum Islam bagi
didasarkan pada nilai-nilai adiluhung yang pengembangan Hukum Nasional.
menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang
B. Sistem hukum Adat
terangkum dalam rumusan Pancasila dan
Sistem berasal dari bahasa Yunani
UUD Tahun 1945. Menurut Muhammad
yaitu ‘sustema’ yang berasal dari akar kata
Daud Ali adalah Hukum Nasional adalah
‘sunistanai’. Kata ini berkembang menjadi
hukum yang berlaku di satu bangsa atau di
‘histanai’ yang berarti keseluruhan dari
satu negara nasional tertentu.4 Dalam kasus
berbagai. System juga bermakna suatu
Indonesia, hukum nasional adalah hukum
kesatuan yang bersifat kompleks yang
yang dibangun oleh Bangsa Indonesia dan
terdiri dari bagian-bagian yang
berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia
berhubungan satu sama lain dan saling
sebagai pengganti hukum kolonial Belanda.
melakukan kerjasama untuk mencapai satu
Hukum Nasional Indonesia adalah
tujuan pokok dari kesatuan tersebut.5
bentuk harmonisasi dan unifikasi berbagai
Kamus Besar Bahasa Indonesia
system hukum yang ada. Adanya pengaruh
menyebutkan bahwa kata “system”
hukum Adat, hukum Islam dan hukum
bermakna:
kolonial Belanda menjadikan Hukum
1. Perangkat unsur yang secara teratur
Nasional Indonesia merupakan bukti
saling berkaitan sehingga membentuk
kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita
suatu totalitas
bathin dan norma yang hidup dalam
2. Susunan yang teratur dari pandangan,
masyarakat bangsa Indonesia. ia adalah
teori, asas, dan sebagainya

3Undang-undang Dasar Tahun 1945 (setelah
amandemen) Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah

negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).
4Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : 5Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung”:
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di PT Citra Aditya Bhankti), cet. Ke-6, tahun 2006,
Indonesia, hal. 266 hlm. 48.

234 Harmonisasi Hukum Adat ...
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
3. Metode.6 Apabila kita gabungkan antara
pengertian system dan hukum maka dapat
Hukum dipahami sebagai seperangkat
dipahami bahwa sistem hukum adalah
aturan yang bersifat memaksa dan bagi
keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang
yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.
membangun serta menggerakkan hukum
Plato mendefinisikan hukum dengan sistem
sebagai sebuah pranata dalam kehidupan
peraturan-peraturan yang teratur dan
bermasyarakat. Lebih jelasnya bahwa
tersusun baik yang mengikat masyarakat.
hukum adalah seperangkat aturan yang
Sementara E. Utrecht mendefinisikan
saling berkaitan dalam bentuk perintah dan
hukum dengan himpunan petunjuk hidup –
larangan, ia memiliki sifat memaksa dan
perintah dan larangan– yang mengatur tata
bagi yang melanggarnya akan mendapatkan
tertib dalam suatu masyarakat, dan
sanksi dari para penegak hukum
seharusnya ditaati oleh seluruh anggota
(penguasa).
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena
Selanjutnya yang dimaksud dengan
itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut
Sistem Hukum Adat system hukum yang
dapat menimbulkan tindakan oleh
didasarkan kepada nilai-nilai adat di suatu
pemerintah atau penguasa itu.7
komunitas atau masyarakat tertentu yang
Adapun Soerojo Wignjodipoero, S.H.
berasal dari nenek moyangnya dan
menyebutkan bahwa hukum adalah
dilaksanakan secara terus menerus, bagi
himpunan peraturan-peraturan hidup yang
yang melanggarnya akan mendapatkan
bersifat memaksa, berisikan suatu perintah
hukum baik yang bersifat fisik ataupun
larangan atau izin untuk berbuat atau tidak
yang bersifat hukuman sosial.
berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk
Secara etimologi kata “Adat” berasal
mengatur tata tertib dalam kehidupan
dari bahasa Arab yaitu kata ةدﺎﻌﻟا al-‘adat
masyarakat. Lili Rasjidi menyebutkan
yang berarti suatu perilaku yang dilakukan
bahwa hukum bukan sekadar merupakan
secara berulang-ulang sehingga menjadi
norma melainkan juga institusi.8 Sehingga
kebiasaan.9 Dalam bahasa Indonesia makna
menurut beliau hukum berkaitan erat
“Adat” adalah “Aturan (perbuatan dan
dengan para penegak hukum seperti polisi,
sebagaianya) yang lazim diturut atau
hakim, jaksa dan yang lainnya.
dilakukan sejak dahulu kala”.10 Dari term
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli
Adat ini munculah istilah Hukum Adat
tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum
yaitu hukum yang bersumber dari adat dan
adalah seperangkat aturan yang mengatur
budaya suatu masyarakat. Cornelis Van
seluruh sendi kehidupan manusia yang
Vollenhoven menyebutkan bahwa Hukum
bersifat memaksa dan yang melanggarnya
Adat adalah “Keseluruhan aturan tingkah
akan mendapatkan hukuman.
laku positif yang di satu pihak mempunyai

6Anonimous, Kamus Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat

Bahasa) tahun 2008.
7E. Uterecht/Moh. Saleh Djindang, 9Ibnu Mandzur, Lisaan Al-Arab, Maktabah
Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Syamilah Edisi Ketiga.
Penerbit Snar Harapan), tahun 1989, hlm. 3. 10--------------, Kamus Besar Bahasa
8Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Indonesia. (Jakarta : Departemen Pendidikan
(Bandung: Mandar Maju), tahun 2010. Nasional. 2008), hlm. 8.

Harmonisasi Hukum Adat ... 235
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam d. Menurut Prof. Holleman
keadaan tidak dikodifikasi (adat)”.11 Hukum adat adalah norma-norma
Beberapa sarjana hukum juga telah hukum yang hidup yang disertai sanksi dan
memberikan definisi dari hukum adat, yang jika perlu dapat dipaksakan oleh
diantaranya adalah: masyarakat atau badan-badan yang
bersangkutan.
a. Menurut Prof. Mr. C. Van
Vollenhoven e. Menurut Mr. J.H.P. Bellefroid
Hukum Adat adalah hukum yang Hukum adat adalah sebagai peraturan
tidak bersumber kepada peraturan- hidup yang meskipun tidak diundangkan
peraturan yang dibuat oleh pemerintah oleh Penguasa tetapi dihormati dan ditaati
Hindia Belanda dahulu atau alat-alat oleh rakyat dengan keyakinan bahwa
kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya peraturan-peraturan tersebut berlaku
dan diadakan sendiri oleh kekuasaan sebagai hukum.
Belanda dahulu.12 Aturan-aturan tingkah
f. Menurut Prof. Logemann
laku bagi pribumi dan Timur Asing yang
Hukum adat adalah norma-norma
di satu pihak mempunyai sanksi (maka
pergaulan hidup bersama, yaitu peraturan-
dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak
peraturan tingkah laku yang harus diturut
dikodifikasi (maka dikatakan adat).
oleh segenap warga pergaulan hidup
b. Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn. bersama itu. Norma-norma tersebut
Hukum adat adalah aturan adat yang mempunyai sanksi. Sehingga dapat
mendapat sifat hukum melalui keputusan- dikatakan bahwa norma yang memiliki
keputusan atau penetapan-penetapan sanksi adalah norma hukum.
petugas hukum seperti kepala adat, hakim,
g. Menurut Mr. L.W.C. van den Berg
dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar
Berdasarkan teori receptio in
persengketaan. Ajaran dari Ter Haar ini
complexu, hukum adat adalah sama dengan
terkenal dengan ajaran keputusan
hukum agama yang dianut oleh
(fungsionaris hukum).
sekelompok orang tertentu. Jadi tegasnya
c. Menurut Roelof van Dijk kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu
Hukum adat adalah suatu istilah agama tertentu, maka hukum adat
untuk menunjukkan hukum yang tidak masyarakat yang bersangkutan adalah
dikodifikasi dalam kalangan orang pribumi hukum agama yang dipeluknya itu.
dan Timur Asing. Lebih lanjut untuk
h. Menurut Mr. Is. H. Cassutto.
membedakan antara peraturan-peraturan
Hukum adat adalah segenap aturan-
hukum dari peraturan adat lainnya di
aturan yang dipengaruhi oleh magis dan
pasang kata hukum di depan kata adat.
animisme (pemujaan roh-roh luhur,
Sehingga hukum adat dan adat
hukuman dari kekuatan-kekuatan gaib, dan
bergandengan erat.
sebagainya).

i. Menurut Prof. Kusumadi
11 Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap
Pudjosewojo
Hukum Adat Dewasa Ini. (Surabaya: Airlangga
University Press. Tt) hlm. 15. Hukum adat adalah adat yang telah
12 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan mendapatkan sifat (maupun bentuk) hukum
Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: CV Haji
melalui penetapan (existential moment)
Masagung), cet. Kesembilan, tahun 1990, hlm. 15.

236 Harmonisasi Hukum Adat ...
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
yang dikeluarkan oleh para petugas hukum dan kesusilaan. Adat adalah endapan
baik di dalam maupun di luar sengketa. kesusilaan dalam masyarakat dan mendapat
Pandangan Kusumadi ini sependapat pengakuan masyarakat. Meskipun berbeda,
dengan Ter Haar, tetapi tidak sepenuhnya tetapi kaidah hukum dan kaidah kesusilaan
sama, karena menurut Kusumadi meskipun memiliki kaitan yang sangat erat. Kaidah
tidak mendapatkan sifat (dan bentuk hukum juga memiliki unsur sanksi dan
hukum) hukum melalui penetapan yang paksaan.14
dikeluarkan oleh para fungsionaris hukum, Dalam ruang lingkup Indonesia maka
hukum adat tetaplah ada dan hidup di Hukum Adat adalah norma dan aturan yang
masyarakat. berlaku di suatu wilayah adat di Indonesia
yang ditaati dan dilaksanakan oleh
j. Menurut Prof. Dr. Supomo S.H.
masyarakatnya, bagi yang melanggar
Hukum adat adalah hukum yang tidak
aturan dan norma ini akan mendapatkan
tertulis (unstatutary law) di dalam
sanksi yang berupa hukuman fisik atau
peraturan legislatif yang meliputi :
hukuman sosial.
1) Hukum yang hidup sebagai konvensi
Berdasarkan pembahasan tersebut
di badan-badan negara (parlemen,
dapat disimpulkan bahwa system hukum
dewan propinsi, dan sebagainya).
adat adalah serangkaian aturan-aturan yang
2) Hukum yang timbul karena putusan-
bersifat mengikat atas suatu komunitas adat
putusan hakim (judge made law).
yang bersifat memaksa dan bagi yang
3) Hukum yang hidup sebagai kebiasaan
melanggarnya akan mendapatkan sanksi.
yang dipertahankan dalam pergaulan
Sanksi tersebut bisa berupa hukuman fisik
baik di kota maupun desa (customary
ataupun hukum sosial seperti dikeluarkan
law).13
dari komunitas tersebut. Hukum adat

k. Menurut Dr. Sukanto terdapat di berbagai suku bangsa di
Hukum adat adalah sebagai kompleks
Indonesia yang memiliki karakteristik
adat-adat yang kebanyakan tidak
tersendiri. Walaupun demikian, ada
dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat
beberapa corak dari hukum adat yang
paksaan, mempunyai sanksi, jadi
membedakannya dengan system hukum
mempunyai akibat hukum.
lainnya yaitu bersifat tradisional,
l. Menurut Prof. M.M. Djojodigoeno keagamaan/religio magis,
Hukum adat adalah hukum yang tidak kebersamaan/komunal, kongkrit dan visual,
bersumber kepada peraturan-peraturan. terbuka dan sederhana, dapat berubah
Pokok pangkal hukum adat adalah ugeran- menyesuaikan keadaan, tidak dikodifikasi,
ugeran dan timbul langsung sebagai dan musyawarah mufakat.15
pernyataan rasa keadilannya dalam
C. Sistem Hukum Islam
hubungan pamrih.
Hukum Islam adalah “Syariat Allah
m. Menurut Prof. Dr. Hazairin ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa
Hukum adat adalah perhubungan dan
persesuaian yang langsung antara hukum 14 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum,
(Jakarta: Bina Aksara), cet. Ke-4 tahun 1985, hlm.

34.
13 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, 15 Soerjono Soekanto, Hukum Adat
(Jakarta: Pradnya Paramitra), cet. Ke-15, tahun Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), cet. Ke-
2000, hlm. 3. 6, tahun 2003, hlm. 125.

Harmonisasi Hukum Adat ... 237
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
hukum-hukum yang terdapat di dalam Al- pada asalnya menurut bahasa adalah
Qur’an dan As-Sunnah (Syari’ah) serta sumber air yang digunakan untuk minum,
hukum-hukum yang dihasilkan oleh para kemudian digunakan oleh orang-orang
ahli hukum Islam dengan menggunakan Arab dengan arti jalan yang lurus (al-
metode ijtihad (fiqh)”. Kajian mengenai syirath al-mustaqim) yang demikian itu
Hukum Islam seringkali memahami hukum karena tempat keluarnya air adalah sumber
Islam sebagai syariah Islam atau fiqh kehidupan dan keselamatan/kesehatan
Islam, padahal keduanya memiliki badan, demikian juga arah dari jalan yang
perbedaan mendasar. lurus yang mengarahkankan manusia
Hukum Islam adalah dua kata dalam kepada kebaikan, padanya ada kehidupan
bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa jiwa dan pengoptimalan akal mereka19
Arab. Dua kata tersebut terdiri dari kata Kata atau lafadz "syariah" banyak
"hukum" dan "Islam". Kata "hukum" terdapat di dalam Al-Qur'an, misalnya
berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm firmanNya dalam QS Al-Jatsiyah ayat 18:
yang berarti kaidah, norma, ukuran, tolok
ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan ﺎﻬَﻌِْﺒﱠﺗﺎَﻓ ﺮِﻣَْﻷْا ﻦَﻣِّ ﺔٍﻌَﻳﺮِﺷَ ﻰَﻠﻋَ كَﺎَﻨﻠْﻌَﺟَ ﱠﰒُ
untuk menilai tingkah laku atau perbuatan نَﻮﻤَُﻠﻌَْـﻳَﻻ ﻦَﻳﺬِﱠﻟا َءآﻮَﻫَْأ ﻊِْﺒﱠﺘـَﺗَﻻوَ
manusia dan benda.16 M. Hasbi Ash- Kemudian Kami jadikan kamu
berada di atas suatu syariat
Shiddieqy menyatakan bahwa istilah
(peraturan) dari urusan (agama
hukum Islam walaupun berlafadz Arab,
itu), maka ikutilah syariat itu dan
namun telah dijadikan bahasa Indonesia,
janganlah kamu ikuti hawa nafsu
sebagai terjemahan dari Fiqh Islam atau orang-orang yang tidak
Syariat Islam”.17 Pendapat ini menguatkan mengetahui.
teori mengenai bentuk hukum Islam berupa
Makna syariah pada ayat ini adalah
Syariah dan fiqh yang merupakan
peraturan atau cara beragama. Sedangkan
perkembangan kontemporer dari hukum
dalam QS Asy-Syura ayat 13 bermakna
Islam.
memberikan tata cara beragama :
(al-waSryida)r iayha nmge nbuerurat rbtia hjaaslaa na,d adlaikha tدaرkاaﻮnﻟا ﺎﺣًﻮُﻧ ﻪِِﺑ ﻰﺻﱠ وَﺎﻣَ ﻦِ ﻳﺪِّﻟا ﻦَﻣِّ ﻢﻜُ َﻟ عَﺮَﺷَ
pula ءﺎﻤﻟا ﻮﺤﻧyaitu tempat keluarnya (mata) ﻢَﻴﻫِاﺮَـْﺑِإ ﻪِِﺑ ﺎَﻨـﻴْﺻﱠ وَﺎﻣَوَ ﻚَ ﻴَْﻟِإ ﺂَﻨـﻴْﺣَوَْأ يﺬِﱠﻟاوَ
ِ ِ ِ
air.18 Al-Raghib menyatakan syariah اﻮُﻗﺮﱠﻔَـَﺘـَﺗَﻻوَ ﻦَﻳﺪّﻟا اﻮﻤُﻴﻗَ أ نَْأ ﻰﺴَ ﻴﻋوَ ﻰﺳَﻮﻣُوَ
adalah metode atau jalan yang jelas dan ُﷲ ﻪِﻴَْﻟِإ ﻢْﻫُﻮُﻋﺪَْﺗﺎﻣَ ﲔَ ِﻛﺮِﺸْ ﻤُْﻟا ﻰَﻠﻋَ ﺮَـُﺒﻛَ ﻪِﻴِﻓ
terang. Dikatakan: ﺎﺠﮭﻧ ﮫﻟ ﺖﻋﺮﺷ (aku ﺐُ ﻴِﻨُﻳ ﻦﻣَ ﻪِﻴَْﻟِإ يﺪِﻬَْـﻳوَ ُءﺂﺸَ َﻳ ﻦﻣَ ﻪِﻴَْﻟِإ ﱯَِﺘﳚَْ
mensyariatkan padanya sebuah
Dia telah mensyari'atkan bagi
jalan), ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا al-syari'ah bisa pula kamu tentang agama apa yang
bermakna sebuah tempat di tepi pantai. telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh
Manna' Khalil Al-Qathan berkata: Syariat dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang

telah Kami wasiatkan kepada
16 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam :
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu:
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Tegakkanlah agama dan
Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004,
hlm. 44.
17 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah hukum
Islam, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986. hlm. 44. 19 Manna' Khalil Al-Qatan, At-Tasyri' Wa Al-
18 Ibnu Mandzur, Lisan Al-‘Arab Juz VII, Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan, Mesir :
hlm. 86 Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 13.

238 Harmonisasi Hukum Adat ...
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
janganlah kamu berpecah belah ِ ِ
ﻦﻳﺪّﻟا ﻦﻣ ﷲ ﻦﱠﺳ ﺎﻣ ُﺔﻋﺮْﺸّ ﻟاو ُﺔﻌﻳﺮﺸﻟاو
tentangnya. Amat berat bagi
ةﺎﻛﺰﻟاو ﺞﳊاو ةﻼﺼﻟاو مﻮﺼﻟﺎﻛ ﻪﺑ ﺮﻣَأو
orang-orang musyrik agama yang َ
kamu seru mereka kepadanya. ﱪِ ﻟا لﺎﻤﻋَأ ﺮﺋﺎﺳو
ّ
Allah menarik kepada agama itu Segala sesuatu yang ditetapkan
orang yang dikehendaki-Nya dan Allah dari dien (agama) dan
memberi petunjuk kepada diperintahkanNya seperti puasa,
(agama)-Nya orang yang kembali shalat, haji, zakat dan amal
(kepada-Nya). kebaikan lainnya.21
Makna syariah yang serupa Definisi ini seperti yang disebutkan
disebutkan dalam QS. Al-Syura ayat 21 oleh Manna' Al-Qathan yang menyebutkan
Allah berfirman : bahwa syariat secara istilah adalah “Setiap
ِ ِ
ْﱂَ ﺎﻣَ ﻦِ ﻳﺪّﻟا ﻦَﻣّ ﻢُﳍَ اﻮُﻋﺮَﺷَ ْاؤُﺂﻛَﺮَﺷُ ﻢُْﳍَ مَْأ sesuatu yang datang dari Allah ta'ala yang
ﻰَ ﻀِ ﻘَُﻟ ﻞِﺼْ ﻔَْﻟا ُﺔﻤَِﻠﻛَ َﻻﻮَْﻟوَ ُﷲ ﻪِِﺑ نَذْﺄَﻳ disampaikan oleh utusan/RasulNya kepada
ﻢُﻴِﻟَأ بٌ اﺬَﻋَ ﻢُْﳍَ ﲔَ ﻤِِﻟﺎﱠ ﻈﻟا نﱠِإوَ ﻢْﻬُـَﻨـﻴَْـﺑ psyaarari aht amyabnagn yaaw, adl,a nh uDkuiam aNdyaala hd inpaemmabkuaant
Apakah mereka mempunyai
syar'an.22 Mahmud Syalthut mendefinisi-
sembahan-sembahan selain Allah
kan syariah dengan "Sebuah nama untuk
yang mensyariatkan untuk mereka
agama yang tidak diizinkan Allah? tata peraturan dan hukum yang diturunkan
Sekiranya tak ada ketetapan yang oleh Allah ta'ala dalam bentuk ushulnya
menentukan (dari Allah) tentulah dan menjadi kewajiban setiap muslim
mereka telah dibinasakan. Dan
sebagai pedoman dalam berhubungan
sesungguhnya orang-orang yang
dengan Allah dan antar sesama manusia."23
zalim itu akan memperoleh azab
Para intelektual muslim Indonesia
yang amat pedih.
memberikan definisi dari syariah dengan
Berdasarkan beberapa ayat tersebut
beraneka ragam, misalnya Hasbi Ash-
dapat disimpulkan bahwa kata syariah
Shidieqy yang mendefinisikannya dengan
bermakna peraturan, agama dan tata cara
“Segala yang disyariatkan Allah untuk
ibadah. Pengertian ini telah mengarah
kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-
kepada makna secara istilah, karena khitab
Qur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa
dari ayat-ayat tersebut adalah orang-orang
sabda, perbuatan, ataupun taqrirnya”.24
yang beriman agar mereka dapat
Sedangkan M. Ali Hasan menyatakan
merealisasikan syariat tersebut.
bahwa syari'ah adalah : Hukum-hukum
Secara terminologi/istilah, syariat
yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-
adalah “Seperangkat norma yang mengatur
hambaNya (manusia) yang dibawa oleh
masalah-masalah bagaimana tata cara
para nabi, baik menyangkut cara
beribadah kepada Allah ta'ala, serta
bermuamalah dengan sesama manusia”. Al-
Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat 21 Ibnu Mandzur, Lisan Al-‘Arab Juz V, hlm.
86.
adalah apa-apa yang disyariatkan Allah 22 Manna' Khalil Al-Qathan, At-Tasyri' Wa
kepada para hambaNya.20 Ibnu Mandzur Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan, hlm.
14.
menyatakan bahwa syariah adalah :
23 Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah Wa-
Syari'ah, hlm. 73.
24 Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar hukum
20 Al-Fairuz Abady, Al-Qamus Al-Muhith, Islam, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra , 2001.
hlm. 732. hlm. 18.

Harmonisasi Hukum Adat ... 239
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
mengerjakannya yang disebut far'iyah berbentuk masyarakat sosial. Atau
amaliyah (cabang-cabang amaliyah) dan pengetahuan tentang hukum-hukum
untuk itulah fiqh dibuat, atau yang syari’at yang berkaitan dengan perbuatan
menyangkut petunjuk beri'tiqad yang dan perkataan mukallaf (mereka yang
disebut ashliyah i'tiqadiyah (pokok sudah terbebani menjalankan syari’at
keyakinan), dan untuk itu para ulama agama), yang diambil dari dalil-dalilnya
menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid). yang bersifat terperinci, berupa nash-nash
Kata syariah juga bermakna “Semua yang al Qur’an dan As sunnah serta yang
disyariatkan Allah untuk kaum muslimin bercabang darinya yang berupa ijma’ dan
baik melalui Al-Qur'an maupun melalui ijtihad.
sunnah rasul.25 Beberapa ulama’ mendeskripsikan
Selain syariah, bentuk dari hukum ilmu fiqih sebagai berikut, Prof. Dr. TM
Islam adalah Fiqh. Kata Fiqh secara Hasbi ash Shidieqy: Fiqih merupakan suatu
etimologi adalah ﻢﮭﻔﻟا mengerti, faham. kumpulan ilmu yang sangat besar
Sebagaimana firman Allah ta’ala: pembahasannya, yang mengumpulkan
نَﻮﻬُﻘَﻔَْـﻳ نَودُﺎﻜََﻳ ﻻَ مِﻮْﻘَْﻟٱ ءِٓﻻَﺆُﻫَٰٓ لِﺎﻤََﻓ berbagai ragam jenis hukum Islam dan
ِ bermacam aturan hidup, untuk keperluan
ﺚﻳﺪﺣ
ً َ
seseorang, golongan dan masyarakat
Maka mengapa orang-orang itu
umum. Jadi secara umum ilmu fiqih itu
(orang munafik) hampir-hampir
tidak memahami pembicaraan dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih
sedikitpun?” QS. An Nisa: 78 sangat luas, yaitu membahas masalah-
masalah hukum Islam dan peraturan-
Ayat ini mengandung makna fiqh
peraturan yang berhubungan dengan
secara bahasa yaitu pemahaman seseorang
kehidupan manusia. Ust. Abdul Hamid
atas sesuatu. Nabi Muhammad shallallahu
Hakim: “Fiqih menurut bahasa adalah
‘alaihi wa sallam dalam sebuah haditsnya
faham, maka tahu aku akan perkataan
bersabda:
ٌﺔﱠﻨِﺌﻣَ ﻪِِﺘَﺒْﻄﺧُ ﺮَﺼَ ِﻗوَ ﻞِﺟُﺮﱠﻟا ِةﻼﺻَ لَﻮُﻃ نﱠِإ emnegnkuaruu,t isatritlianhy ai alafha hmamen geatkahuu”.i hu“kFuiqmih-
ﻪِﻬِﻘِْﻓ ﻦْ ﻣِ hukum agama Islam dengan cara atau
Sesungguhnya panjangnya shalat
jalannya ijtihad”.
dan pendeknya khutbah seseorang,
Daud Ali mencatat bahwa hukum
merupakan tanda akan kepaham-
Islam adalah seperangkat tingkah laku yang
annya. HR. Muslim dan Ahmad
mengatur tentang hubungan seorang
Maka, fiqh secara bahasa adalah
manusia dengan Tuhan, sesama manusia
pemahaman akan sesuatu, baik pemahaman
dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah
itu secara mendalam ataupun hanya
ta'ala”.26 Adapun Hasbi Ash-Shidieqy
pemahaman yang terbatas. Sedangkan
menyatakan bahwa hukum Islam adalah
definisi fiqih secara terminologi, ialah suatu
“Hukum-hukum yang bersifat umum dan
ilmu yang mempelajari bermacam-macam
kulli yang dapat diterapkan dalam
syari’at atau hukum Islam dan berbagai
macam aturan hidup bagi manusia, baik
yang bersifat individu maupun yang

26 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam :
25 M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 5. Indonesia, hlm. 40.

240 Harmonisasi Hukum Adat ...
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
pkeornkdeimsi bdaanng saintu ashi umkausmy araIksalat mda n mmaesnau.2r7u t ﻦِ ﻋَ ضْ ﺮِﻋَْأوَ فِ ﺮ ُْﻌْﻟﭑِﺑ ﺮْﻣُْأوَ ﻮَﻔْﻌَْﻟٱ ﺬِﺧُ
Kesimpulannya adalah bahwa sistem ﲔَ ِﻠﻬَِﳉْٰ ٱ
hukum Islam adalah seperangkat aturan Jadilah Engkau Pema’af dan
berupa perintah dan larangan yang suruhlah orang mengerjakan yang
ma’ruf, serta berpalinglah dari
didasarkan kepada Al-Qur’an dan As-
pada orang-orang yang bodoh.
Sunnah sebagai sumber hukum Islam.
Q.S. al-A’raf [6]: 199
Aturan ini bersifat memaksa dan apabila
Dengan demikian eksistensi hukum
ada yang melanggarnya maka akan
Adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum
diberikan sanksi berupa ancaman hukuman
yang dipertimbangkan dalam menetapkan
di dunia dan juga hukuman di akhirat. Ia
suatu hukum, selama tidak bertentangan
bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits
dengan nilai-nilai Islam.29 Apabila dikaji
dalam bentuk syariah Islam dan hukum-
lebih mendalam maka akan diketahui
hukum yang digali oleh para ulama
bagaimana Islam memberikan ruang bagi
mujtahidin dari kedua sumber hukum Islam
adat dan hukum adat untuk berkembang
tersebut dalam bentuk Fiqh Islam.
dan menyelaraskan diri dengan hukum
D. Eksistensi Adat dalam Hukum Islam
Islam. harmoni antara kedua sistem hukum
Sebagai sistem hukum yang bersifat
ini akan menghasilkan satu sistem hukum
universal, hukum Islam akomodatif
nasional yang tangguh sehingga akan
terhadap system hukum yang berlaku di
mampu mengatasi setiap permasalahan
suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum
hukum yang ada.
Islam memberikan ruang bagi hukum Adat
E. Eksistensi Hukum Islam dalam
untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat,
Hukum Nasional
tentunya dengan syarat tidak bertentangan
Hukum Islam adalah system hukum
dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti
yang dilaksanakan oleh mayoritas
dengan penerimaan Islam terhadap Adat
penduduk Indonesia yang beragama Islam.
atau ‘Urf sebagai bagian dari adilatul
ahkam (dalil hukum).28 Bukti bahwa Ia memiliki kedudukan yang strategis
dalam system hukum Nasional di
hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam
Indonesia. Eksistensinya diakui dalam
adalah sabda Nabi Muhammad Shalallahu
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal
Alaihi Wasalam :
29 ayat 2. Selain itu hukum Islam juga
ﻦﺴﺣ ﷲ ﺪﻨﻋ ﻮﻬﻓ ﺎﻨﺴﺣ نﻮﻤﻠﺴﳌا ﻩآر ﺎﻣ
termasuk living law yaitu hukum yang
Sesungguhnya yang dianggap
hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat.
ummat Islam baik, maka di sisi
Eksistensi hukum Islam dalam
Allah juga akan dianggap baik.
Hukum nasional juga tercermin dari
H.R. Ahmad.
kontribusinya dalam pengembangan hukum
Merujuk kepada makna Adat yang
Nasional. Adanya berbagai Undang-undang
sama dengan ‘Urf dalam Islam maka Allah
yang bermuatan hukum Islam menjadi
ta’ala berfirman :
bukti pengakuan Negara atas system
hukum ini. Di antara undang-undang yang
27 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah hukum

Islam, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986. hlm. 44.
28 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami, 29 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh,
(Damaskus: Darul Fikr. 1986) hlm. 828. (Kairo: Darul hadits. 2003) hlm. 79.

Harmonisasi Hukum Adat ... 241
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM
secara eksplisit menggunakan hukum Islam tepung dengan kue, hukum Islam adalah
adalah : tepung yang menjadi bahan bagi “kue”
1. UU No 2 thn 1989 tentang sistem hukum nasional.
pendidikan Nasional.
F. Eksistensi Hukum Adat dalam
2. Undang-undang no 7 thn 1989
Hukum Nasional
tentang peradilan agama.
Hukum Adat sebagaimana disebutkan
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
sebelumnya adalah system hukum yang
dalam Intruksi Presiden Nomor I
berupa norma dan aturan yang
thn 1991
dilaksanakan oleh masayarakat secara
4. Undang-undang tentang Penge-
turun-temurun. System hukum ini telah ada
lolaan Zakat
sejak zaman dahulu kala, adapun
5. Undang-undang tentang Perbank-
penyebutan istilah hukum Adat disebutkan
an Syariah
pertama kali oleh Christian Snouck
6. Dan berbagai perda syariah
Hurgronje dalam penelitiannya di Aceh
Karena itu secara eksistensial, yang kemudian dipublikasikan dalam
kedudukan hukum Islam dalam hukum bukunya De Acheher. Theory ini
Nasional merupakan sub sistem dari hukum sebenarnya ingin membantah teori rereptio
Nasional. Oleh karenanya maka hukum in complexu yang diramu oleh L.W.C. van
Islam juga mempunyai peluang untuk den Berg yang berpendapat bahwa hukum
memberikan sumbangan dalam rangka Islam berlaku untuk orang Islam tanpa
pembentukan dan pembaharuan hukum membedakan apakah mereka merupakan
Nasional, meskipun harus diakui problema muslim yang taat atau bukan.
dan kendalanya yang belum pernah usai. Hazairin sering menyebut teori
Secara sosiologis kedudukan hukum Islam receptie sebagai teori iblis, yaitu makhluk
di Indonesia melibatkan kesadaran halus iblis yang mempunyai tabiat
keberagaman bagi masyarakat, penduduk menyesatkan manusia dengan tipu
yang sedikit banyak berkaitan pula dengan muslihatnya.30 Salah satu sebabnya adalah
masalah kesadaran hukum baik norma karena teori ini mematikan hukum Islam
agama maupun norma hukum selalu sama- secara perlahan-lahan. Merujuk pada teori
sama menuntut ketatan. ini maka seolah-olah hukum Islam hanya
Dengan demikian jelaslah bahwa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
hubungan antara hukum Islam dan hukum apabila mereka menghendakinya. Ini sangat
nasional sangat erat. Keduanya sama-sama bertentangan dengan nilai-nilai hukum
menuntut ketaatan dan kepatuhan dari Islam yang merupakan kewajiban bagi
warga masyarakat. Keduanya harus seluruh umat Islam untuk menjalankannya.
dikembangkan secara searah dan serasi dan Sehingga bukan karena mau atau tidak mau
tidak dibiarkan saling bertentangan. Tentu melaksanakan, namun merupakan
saja butuh para ahli hukum Islam untuk kewajiban kredo bagi seluruh umat Islam
merumuskan harmoni antara keduanya, untuk melaksanakan seluruh isi hukumnya.
hukum Islam yang menjadi bahan bagi Perkembangan hukum Islam di
hukum nasional dan hukum nasional yang Indonesia dapat dilihat dari konteks
menerima nilai-nilai hukum Islam. apabila
diibaratkan hubungan keduanya seperti 30 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang
Hukum, (Jakarta : Bina Aksara. 1985 ) hlm.

242 Harmonisasi Hukum Adat ...