H. Ahmad Heryawan, Lc Gubernur Jawa Barat MANFAATNyA JAUH LEBIH BESAR BPJS ...

60 Pages·2015·2.7 MB·Indonesian

5
1
0
2
N
U
H
A
T
l
6
0
E
M
U
L
O
V
JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA
By
U A ( J H T) JAMINA
RI T N K
A E
H M
N A
T
A I
N A
N
MI
(
FIGUR A JK
J )
Dr. (HC) H. Ahmad
Heryawan, Lc
Gubernur Jawa Barat
)
J K
MANFAATNyA JAUH A K
M J
LEBIH BESAR (
IN Rp A
A J
R
N E
K
P
BPJS ANDA E N
N A
BPJS Ketenagakerjaan SIU A KA
Cabang Mojokerto N L
P E
E C
PDEALRAI ySATNRAATNE BGAIGIAN R 1 JULI 2015 JAMINA N K E
WISDOM
MAKNA DARI BAJU PUTIH
full
operation
@BPJSTKinfo
BPJS Ketenagakerjaan
Call Center: 500910
PB BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 a1
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
22 BBRRIDIDGGE E V O VLUOMLEU 0M6E 03 wwww.wbpwj.sbkpejstkeenteangaagkaekrejrajaaann.g.goo..iidd www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 3
Halo
[ [email protected] ]
Sahabat bPJS KetenagaKerJaan
K
alau kita mau bicara makna dari jaminan sosial dalam era baru,
selain memberikan perlindungan juga bisa mendekatkan kepada
kesejahteraan. untuk bisa disebut sejahtera, seorang pekerja tentu
selain terlindungi dirinya dari risiko finansial juga mendapatkan
akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu, seperti
kebutuhan perumahan, kebutuhan transportasi, kebutuhan pendidikan dan
bahkan kebutuhan untuk bahan makanan pokok.
Kami berfikir, dalam jaminan sosial selain program-program manfaat inti
sebaiknya juga diikuti dengan manfaat tambahan yang dilekatkan dengan
program inti tersebut. Hal ini dilakukan, kalau kita inginkan jaminan sosial
menjadi sebuah alat untuk juga bisa men-deliver kesejahteraan dasar bagi
para pekerja.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya memperlihatkan keha-
diran negara dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Jadi BPJS
Ketenagakerjaan adalah, salah satu sarana untuk dapat mendorong tercip-
tanya kesejahteraan di masyarakat pekerja.
Dalam kaitan kesejahteraan itu, tentu ada yang disebut dengan kese-
Elvyn G Masassya jahteraan dasar. Tugas BPJS Ketenagakerjaan adalah turut serta dalam
Direktur Utama mendorong agar tercapainya akses kesejahteraan dasar melalui program-
program yang diimplementasikan.
Tetapi diluar itu, fungsi BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pengel o la-
an dana peserta. Dana ini bisa juga digunakan untuk mendorong pertumbuh-
an ekonomi nasional. Sehingga secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi
yang tinggi akan memberikan distribusi pendapatan pada masyarakat yang
juga mendorong terciptanya masyarakat sejahtera.
Jadi, terdapat dua fungsi dan peran besar BPJS Ketenagakerjaan bagi
masyarakat pekerja. Pertama, mewujudkan kesejahteraan dasar melalui
program-program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat-man faat
yang diberikan. Kedua, turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian
dengan mendayagunakan dana yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk
diinvestasikan pada instrumen-instrumen investasi yang bisa mempercepat
terjadinya pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat distribusi pendapatan
dan juga kesempatan bekerja bagi masyarakat secara umum.
Selamat membaca
2 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id wwwwww..bbppjjsskkeetteennaaggaakkeerrjjaaaann..ggoo..iidd BRIDGE VOLUME 06 33
DaFTaR ISI BRIDGE
HALO
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya 3
memperlihatkan keha diran negara dalam upaya
mewujudkan masyarakat sejahtera. Tugas BPJS
Ketenagakerjaan adalah turut serta dalam mendorong
agar tercapainya akses kesejahteraan dasar melalui
program-program yang diimplementasikan.
Manfaat
20
Food benefit beri Kemudahan Peserta
Main report 8
22
Katiga Investment 26 BPJS Ketenagakerjaan
Lingkungan Kerja Sehat, Indonesia Sejahtera Kick Off 1 Juli 2015
tingkatkan Produktivitas
Pekerja
@BPJSTKInfo
6
36 Pelangi
PP No 85 Tahun 2013
Tatacara Membangun
Kemitraan
WULAN
gurITno
haruS BISa 30
figur
MengaTur
rITMe KerJa
Dr. (hC) h. ahmad heryawan, Lc
Gubernur Jawa Barat
Manfaatnya Jauhh Lebih besar
IVAN
gunawan
MeMBayar gaJI
PegawaI MeleBIhI uMP
Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Kuswahyudi
l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Harri Kuswanda, Hery
Subroto, Maria Emmy Maharjati, aryanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan,
adyan Suseno, ahmad Jauhari l Reporters: Sensagita Trisna Putri l
Designer: Ian Hartato l Photographer: afrianto
alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930,
website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Cover : Full Operation
Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan di unit-unit kerja untuk
Ilustrasi : Program Kerja dimuat di rubrik-rubrik MaJalaH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas
BPJS Ketenagakerjaan maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan
diberikan imbalan yang pantas.
4 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 5
@BPjstkinfo
Membangun Sinergi Untuk
Pelayanan Maksimal
Dalam kurun waktu setahun, sejak start
operasional BPJS Ketenagakerjaan,
pada 1 Januari 2014, dalam kinerjanya
di sektor eksternal —di luar institusi,
Bandan layanan Publik yang
bertransformasi dari Persero itu terus
memperkuat jaringannya melalui kerja
sama dengan institusi /lembaga /
badan pemerintah pusat maupun
daerah, serta pihak swasta lokal
maupun internasional.
S
EBaGaIMaNa yang pernah dikemukakan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani kerja
Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan sama dengan institusi jaminan sosial Jerman, DGuV
Elvyn G Masassya, saat kunjungannya ke dan GIZ Jer untuk pengembangan program Jaminan
Pemerintah Daerah Tk I Sumatera Selatan, Kecelakaan Kerja ”Return to Work” (JKK-RTW).
pada awal trimester akhir tahun lalu, institusi yang untuk proses sertifikasi bertaraf internasional
dipimpinnya dengan intensif menjalin kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan
dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sudah ada 20 National Institute of Disability Management and
Provinsi --dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, yang Research (NIDMaR), Kanada, dalam memberikan
sudah menjalin kerjasama. lisensi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melatih
Kerjasamanya, menurut Elvyn, meliputi kepeser- ”case manager”-nya secara internal melalui program
taan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Provinsi ”Certified Disability Management Program” yang
tersebut, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjan. diakui secara internasional.
Tidak terkecuali PNS dan pekerja formal, tapi juga Demikian pula, di kawasan asia, pada BPJS
masyarakat pekerja informal. Salah satunya, dengan Ketenagakerjaan di dalam menghadapi kebijakan pa-
memasukan syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sar tunggal (MEE) tahun 2015, Para pimpinan institusi
dalam pengurusan dan izin atau perpanjangan izin di jaminan sosial se aSEaN bertemu di Kuala lumpur
Wilayah Pemprov tersebut. Malaysia membicarakan sinergi pelayanan jaminan
Selain tingkat propinsi, BPJS Ketenagakerjaan juga sosial tenaga kerja yang ada di negara di kawasan MEE.
menjalin kerjasama di tingkat Pemerintah Kabupaten BPJS Ketenagakerjaan, pada pertemuan tersebut,
(Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) serta dengan merencanakan kerjasama dengan 25 RS dan unit
Pihak Swasta. upaya menjalin kemitraan dengan para pelayanan kesehatan di kawasan aSEaN. Melalui kerja
stake holder dimaksudkan, agar BPJS Ketenagakerjaan sama tersebut, menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan
sebagai badan layanan publik, dituntut mampu bisa melakukan sinergi lebih optimal dalam pelayanan
melayani masyarakat di seluruh Indonesia, didalam peserta BPJS yang bekerja di luar negeri. ”Terobosan ini
memberikan perlindungan sosial. untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pekerja
Tidak hanya lingkup domestik, BPJS Ketena- yang berada di luar negeri,” jelas Direktur utama BPJS
gakerjaan juga menjalin kemitraan dengan pihak luar Ketenagakerjaan. n
– institusi Internasional. Pada triwulan akhir tahun lalu,
4 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 5
@BPjstkinfo
PP No 85 Tahun 2013
tt aattaa CCaa rraa
MM ee MM bb aa nn gg uu nn
KK ee MM ii tt rraaaa nn
P
upaya kemitraan BPJS Ketenagakerjaan P No 85 ini, meliputi 6 (enam) Bab,
dengan Institusi / lembaga / yang terdiri dari 21 Pasal. Dalam Bab
I mengenai Ketentuan umum, hanya
organisasi lain, baik ditingkat nasional
berisi satu Pasal (1), yang menjelaskan
maupun Internasional, merupakan definisi BPJS, Jam inan Sosial, Pemerintah Pusat
amanah dari Pasal 51 ayat (4) uu dan Pemerintah Daerah. Ke empat pihak yang
terkait dalam PP tersebut.
no 24 Tahun 2011 menganai Badan
Pasal (2 s/d 5), yang menjelaskan sbb: Pasal
Penyelenggara Jaminan Sosial, Di 2, terdiri dari empat ayat, Pertama, menjelaskan
dalam pelaksanaannya, diperlukan tu juan hubungan kerjasama untuk me ningkatkan
kualitas kinerja BPJS, dan ayat Kedua, Ketiga,
petunjuk pelaksanaan yang diatur
serta Keempat, menerangkan yang dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah (PP) no dengan lembaga pe merintah pusat dan dae rah,
85 Tahun 2013, mengenai Tata Cara terkait kerjasama dengan birokrasi pemerintahan.
Pasal 3, terdiri dari dua ayat. Pertama,
hubungan antar lembaga Badan
menjelaskan bidang kerj a sama, meliputi:
Penyelenggara Jaminan Sosial. pelayanan, kelem bagaan, SDM, sistem informasi,
so sialisasi kesadaran dan kepatuhan, serta
6 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 7
@BPjstkinfo
kerjasama lain. Kedua, menjel askan perjanjian, yang dibuat secara tertulis berikan kontribusi (iuran) pada or-
hubungan kerjasama yang dimaksud dalam bentuk nota kesepahaman, ganisasi/lembaga Internasional.
dilaksanakan sesuai dengan ruang kerjasama operasional, atau bentuk Dan, tembusan permohonan pen-
lingkup tugas dan fungsi lembaga lain. Sesuai dengan ketentuan per- daftaran dan salinan bukti pemb ayaran
pemerintah pusat maupun daerah. aturan perundang-undangan. dikirimkan kepada Kementerian luar
Pasal 4, terdiri dari dua ayat. Pada Bagian ketiga, meliputi Pasal Negeri dan Dewan Jaminan Sosial
Pertama dan Kedua, menjelaskan 11 s/d 14, mengenai Kerja Sama BPJS Nasional.
hubungan kerjasama tertuang dal am dengan Organisasi atau lembaga Pada Pasal 18 dan 19, membahas
perjanjian, yang tertulis dalam bentuk lain lN. Pasal 11, menjelaskan para mengenai tata cara pendaftaran
nota kesepahaman, KSO (Operasional), pihak yang menjalin kerjasama, me- keanggotaan BPJS dalam organisasi/
KSF (Fungsional), atau bentuk lain. Dan liputi BPJS dan organisasi/lem ba- lembaga internasional, dengan pro-
pada Pasal 5, hubungan kerjasama ga internasional. Selanjutnya, Pa- sedur, sbb: menyampaikan rencana
dibuat sesuai dengan ketentuan per- sal 12 yang terurai dalam 3 ayat, untuk menjadi anggota organisasi/
aturan perundangan-undangan. menerangkan Hubungan kerjasama lembaga internasional kepada DJSN
Berikutnya, pada Bab III, tentang tertuang dalam perjanjian kerjasama. dengan memuat keterangan : identitas
Tata Cara Hubungan Kerjasama BPJS Perjanjian kerjasama yang dimak- organisasi/lembaga internasional,
dengan organisasi/lembaga lain di sud, ter kait dengan pertukaran infor- mak sud dan tujuan, besar kontribusi,
Dalam Negeri (DN) dan luar Negeri masi, layanan manfaat lintas ne gara, manfaat menjadi anggota, serta ang-
(lN). Dibagi menjadi tiga bagian. pendidikan dan pelatihan, semi nar/ garan dasar/status organisasi yang
Bagian satu, hanya Pasal 6, mengenai lokakarya/pertemuan ilmiah, peman- mengharuskan keang gotaan Ne gara.
Ketentuan umum, yang terdiri dari 3 faatan teknologi informasi, pe- Kemudian DJSN akan menyam-
ayat, yang menjelaskan sbb: Pertama, nelitian dan pengembangan penye- paikan usulan rencana tersebut ke
dalam melaksanakan tugas BPJS lenggaraan Jaminan Sosial, dan Kementerian luar Negeri. Selanjutnya
dapat melakukan kerjasama dengan ker ja sama lain yang disepakati. Dan, Kemenlu akan menkoordinasikan ke
lembaga lain. Kedua, tujuan kerjasama perjanjian kerja sama itu akan dibuat KemenKeu, KemenSekneg, Sekab,
dengan maksud meningkatkan kualitas secara tertulis. dan Kementerian teknis terkait.
pelayanan. Ketiga, menguraikan 7 Pada Pasal 13 dan 14, perjanjian Pada Pasal 19, menerangkan bila
tugas utama BPJS Ketenagakerjaan. kerjasama dengan organisasi/lem - tidak mendapat persetujuan dari
Pada Bagian dua, meliputi pasal baga di mancanegara, dilak sa nakan Menteri luar Negeri, BPJS tidak boleh
7 s/d 10, mengenai Kerja Sama BPJS dengan ketentuan, sebagai be ri kut: mendaftarkan menjadi anggota/
dengan lembaga lain di DN. Pasal mengutamakan ke pen ti ng an nasional, lembaga internasional.
7, menjelaskan ada 11 lembaga yang organisasi/lem ba ga di lN memiliki Bagian terakhir Bab V, mengenai
telah ditetapkan sebagai mitra kerja. repu tasi In ter nasional. Perjanjian Ketentuan Peralihan. Hanya terdiri
Selanjutnya menerangkan kerjasama kerjasama ters ebut dilaksanakan secara dari satu pasal (Pasal 20), yang
BPJS dengan lembaga lain, meliputi trans paran, akuntabel, berke adilan menjelaskan perjanjian kerjasama PT
bidang pendaftaran peserta, pemu- dan bermanfaat, serta meningkatkan Jamsostek (Pesero) dengan lembaga
ngutan dan pengumpulan iuran, pe- kual itas pelayanan. Dan, perjanjian pemerintah dan pemerintah daerah,
ngumpulan dan pemutakhiran data kerjasama dilaksanakan sesuai keten- serta dengan organisasi lain di DN/lN
peserta, pembayaran manfaat dan/ tuan peraturan perundang-undangan. sebelum berlaku PP ini, sejak 1 Januari
atau pembiayaan sesuai dengan prog- lantas, Bab IV, mengenai Ke- 2014 pelaksanaannya dilakukan oleh
ram, penyampaian informasi me- anggotaan BPJS dalam organisasi/ BPJS. Demikian pula keanggotaan PT
ngenai penyelenggaraan program lembaga Internasional, yang meli- Jamsostek (Pesero) dalam organisasi/
Jaminan Sosial kepada masyarakat puti lima Pasal. Di awali Pasal 16, lembaga internasional dilanjutkan oleh
dan/atau kerja sama lain. menjelaskan keanggotaan BPJS pada BPJS.
Pasal 8, 9, dan 10, menjelaskan organisasi/lembaga internasional di Dan, terakhir Bab VI, mengenai
bahwa hubungan kerjasama BPJS bidang Jaminan Sosial. Pada Pasal Ketentuan Penutup, hanya satu
dengan organisasi atau lembaga lain 17, mengenai Tata cara pendaftaraan pasal (Pasal 21), menjelaskan Per-
dalam negeri dilaksanakan sesuai keanggotaaan BPJS dalam organisasi/ aturan Pemerintah No 85 Tahun
dengan ruang lingkup tugas dan lembaga internasional, dengan ke- 2013, ini mulai berlaku pada tanggal
fungsi BPJS lembaga lain. Hubungan tentuan ; mengajukan permohonan ditetapkan dan diundangkan pada 19
kerjasama tersebut dituangkan dalam pendaftaran keanggotaan dan mem- Desember 2013. n
6 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 7
Main report
8 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 9
BPJS KETENAGAKERJAAN
KiCK off
1 Juli 2015
Dalam rangka menjalankan amanah
undang-undang (UU), saat full operation
pada 1 Juli 2015, bPJS Ketenagakerjaan
siap melakukan tindakan tegas bagi
perusahaan Indonesia yang membandel
dan masih belum mau menjadi peserta
bPJS Ketenagakerjaan.
D
IREKTuR utama Bad an Penyel enggara Jam inan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan, Elvyn G Mas assya mengatakan,
BPJS‎ Ketena gakerjaan akan beroperasi secara penuh (full
operation) pada 1 Juli 2015. Dengan mulainya hal itu, BPJS
Ketenagakerjaan (BPJS TK) akan menargetkan peningkatan‎ pengelolaan
dana melebihi tahun 2014. “untuk pengelolaan dana‎ per 31 Desember
2014 lalu mencapai Rp 187,3 triliun, dan untuk tahun 2015 kita berani
pasang target untuk kelola dana menjadi Rp 220,2 triliun,” ucapnya.
Meningkatnya dana kelolaan tersebut, lanjut Elvyn, sesuai den gan
target peningkatan pe nambahan jumlah kepesertaan yang juga akan
menngkat di tahun ini. Dimana jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
pada 2014 mencapai 16,9 juta tenaga kerja, baik sektor formal maupun
non formal. untuk tahun ini, jumlah kepesertaan ditargetkan menjadi 20,2
8 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 9
Main report
juta pek erja. “Dengan beroperasinya pe nuh BPJS publik, hingga saat ini, dalam implementasi
TK maka nanti PNS, TNI dan Polri akan otomatis program-programnya masih mengacu kepada
menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan,” undang-undang (uu) Nomor 3 Tahun 1992.
tegasnya. “Kita berharap ini akan bisa segera selesai pada
untuk mendukung kerja yang optimal, kesempatan pertama, mudah-mudahan sebelum
hingga saat ini, BPJS TK masih menunggu beroperasi penuh di Juli 2015,” imbuhmya.
beberapa per aturan pemerintah (PP) yang Selain regulasi yang bersifat tataran makro,
saat ini masih di Kementerian Hukum dan HaM artinya dalam bentuk uu, peraturan pemerintah,
(Kemenkumham) untuk men dukung beroperasi- peraturan presiden dan keputusan presiden,
nya penuh BPJS per 1 Juli 2015. “Harapannya BPJS TK juga menyiapkan regulasi-regulasi yang
pada kuar tal pertama 2015 peraturan pemerin- bersifat mengikat badan yang disebut dengan
tah itu sudah selesai,” tutur Elvyn. peraturan BPJS Ketenagakerjaan, peraturan
Menurut Elvyn, dalam aspek regulasi, BPJS direksi, keputusan direksi, dan ketentuan-ke-
TK bekerja dan beraktifitas berdasarkan uu tentuan prose dur lainnya yang disiapkan oleh
Nomor 24 Tahun 2011, lalu berdasarkan enam internal BPJS Ketenagakerjaan.
peraturan pemerintah, tiga peraturan presiden Selain itu, guna menindaklanjuti Pasal 6, 7
dan satu keputusan presiden. “Masih ada lebih dan 8 dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
kurang tiga lagi peraturan pem erintah yang 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
sedang dikaji dan kita tunggu, yaitu menyangkut Sanksi administratif dalam Penyelenggaraan
per aturan pemerintah terkait progr am Jaminan Jaminan So sial yang dapat dilakukan oleh BPJS
Kecelakaan Kerja, Jam inan Kematian dan Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat
peraturan pemerintah terkait Jaminan Hari Tua melakukan pengenaan sanksi administrasi.
serta Jaminan Pensiun,” ungkap Elvyn. “Sanksi yang bisa kami kenakan sendiri, yakni
Elvyn menambahkan, BPJS TK masih teguran tertulis, denda, dan terakhir adalah
menunggu peraturan pemerintah tersebut, perusahaan tersebut tidak mendapatkan
karena meskipun sudah berstatus badan hukum pelayanan publik tertentu”, jelas Elvyn.
10 BRIDGE VOLUME 06 www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id BRIDGE VOLUME 06 11