Gerakan Sosial Islam Radikal

154 Pages·2013·0.6 MB·Indonesian

Bersama Bergerak
Riset Aktivis Islam di Dua Kota

Bersama Bergerak
Riset Aktivis Islam di Dua Kota
Tim PUSHAM UII
Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Bersama Bergerak: Riset Aktivis Islam di Dua Kota -- Tim
PUSHAM UII, PUSHAM UII: Yogyakarta, Oktober 2009
120 Halaman, i-xxxiii, 14 x 21
ISBN 978-979-1097-80-1
Cetakan Pertama, Oktober 2009
Tim Riset dan Penulis:
Laode Arham, Mohammad Syafi’i, Muhammad Zuhdan,
Supriyanto Abdi, Nurdayad, Kelik Sugiharto, Eman Sulaiman.
Editor:
Dian Yanuardi & Supriyanto Abdi
Perancang sampul:
Aditya R. (Didit)
Layouter: Darmawan
Diterbitkan oleh:
PUSHAM UII
Jeruk Legi RT 13 RW 35 Gang Bakung No. 517A
Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telp. 0274-452032, Faks. 0274-452158
E-mail [email protected], [email protected]
Website: www.pushamuii.org
Cetak oleh:
Nailil Printika
Telp. 0274-7422 761
Daftar Isi
1. Pendahuluan 1
2. Konteks Gerakan Islam Radikal 25
3. Wacana dan Persepsi Islam Radikal
tentang HAM 45
4. Gerakan Sosial Islam Radikal 77
5. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi 99
Daftar Pustaka 109
Biodata Para Penulis 117
vi
Kata Pengantar
Dalam suatu seminar,1 seorang Komisaris Polisi
(Kompol) yang berasal dari satuan Detasemen
Khusus 88 Anti Teror (terkenal dengan sebutan Densus
88), sebagai salah satu narasumber, menyatakan
bahwa polisi sudah mengantisipasi akan adanya
‘serangan balik balas-dendam dari para teroris’ sebagai
balasan terhadap dieksekusi-matinya tiga orang
terpidana dalam kasus bom Bali2 – meskipun yang
bersangkutan dan intelejen serta polisi pada umumnya
1 Seminar Keamanan & Hak Asasi Manusia itu diselenggarakan oleh
PusHAM UII Yogyakarta di Hotel Santika Yogyakarta, 3 Septem-
ber 2009.
2 Terpidana mati terkait dengan bom Bali adalah Amrozi, Mukhlas,
dan Imam Samudra. Hukuman mati akhirnya dilaksanakan setelah
ditunda-tunda beberapa waktu. Publik, termasuk para korban yang
masih hidup dan keluarga korban cukup puas atas eksekusi mati itu,
meskipun ada pembela hak asasi manusia (human rights defender)
yang menentang hukuman mati, termasuk hukuman mati terhadap
pelaku pemboman. Di pihak lain terdapat sekelompok orang yang
justru menganggap dan memperlakukan ketiga terpidana sebagai
‘mujahid’, orang-orang yang mati syahid karena berjihad.
vii
mengaku tidak tahu kapan tepatnya aksi balas dendam
itu terjadi —; dan serangan-balik itu menjadi
kenyataan, menurutnya, ketika terjadi ledakan bom
di dua hotel di kawasan Mega Kuningan, Jakarta.3
Kompol Densus 88 itu seolah hendak menegaskan
kembali pernyataan Boulding [1994] bahwa ‘tindak
kekerasan4 dapat melahirkan kekerasan baru,’5 yakni:
3 Bom meledak di hotel Ritz Carlton dan J.W. Mariot pada hari Jum’at
tanggal 17 Juli 2009.
4 Joan Bondurrant, seorang tokoh utama di dalam non-kekerasan,
menakrifkan kekerasan sebagai ‘the willful application of force in
such a way that it is intentionally injurious to the person or group
against whom it is applied‘ (‘penerapan kekuatan yang sengaja dengan
cara sedemikian rupa bahwa kekerasan itu dimaksudkan menciderai
seseorang atau kelompok terhadap siapa hal (tindakan) itu
dikenakan). Cidera dipahami untuk memasukkan kesakitan psikologis
dan juga fisikal’ [Bondurrant, Conquest of Violence, p. 9 ; juga Paul
Wehr, Heidi Burgess, Guy Burgess, Justice Without Violence, Boulder
& London, Lynne Rienner Publisher, 1994, p. 9]. Doug Bond
mendefinisikan kekerasan secara lebih sempit sebagai ‘use of physi-
cal force against another’s body, against that person’s will, and that is
expected to inflict physical injury or death upon that person’
(‘penggunaan kekuatan fisikal terhadap badan seseorang, berten-
tangan dengan keinginan orang itu, dan hal itu diharapkan [ditu-
jukan]) untuk menyebabkan penderitaan cidera fisikal atau kematian
atas orang itu’). Definisi ini agaknya memasukkan cidera fisikal dan
juga penghancuran kepemilikan, yang dimasukkan di dalam definisi
lain tentang kekerasan [lihat: Doug Bond, Nonviolent Direct Ac-
tion and the Diffusion of Power, dalam Wehr et.al., Justice Without
Violence, Boulder & London, Lynne Rienner Publisher, 1994, pp. 59-
79]. Istilah kekerasan itu dekat sekali dengan makna kosakata ‘agresi’,
yaitu ‘tindakan/perbuatan permusuhan yang dimaksudkan untuk
menyakiti orang atau sasaran, seringkali merupakan hasil dari
frustrasi.’ Istilah ini juga mengacu pada nafsu atau kecederungan
untuk melakukan tindakan menyakiti [Theodorson & Theodorson,
A Modern Dictionary of Sociology, New York, Thomas Y. Crowell,
1969,8].
5 Pernyataan ini sayup-sayup mengingatkan kembali pada pernyataan
Soebandrio di dalam Mahkamah Militer Luar Biasa yang digelar
viii
kekerasan bom Bali melahirkan eksekusi mati
terpidana pelakunya, yang ditanggapi dengan
kekerasan bom J.W. Mariot dan Ritz Carlton yang
mengakibatkan 9 orang meninggal dan 53 orang luka,
dan pada gilirannya memunculkan penyergapan yang
mematikan Ibrohim di Temanggung, yang disangka
oleh polisi sebagai salah satu orang yang terlibat di
dalam peristiwa bom di kedua hotel itu, meski belum
dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan
pengadilan. Pelaku tindak kekerasan dalam peristiwa
yang dipaparkan itu disatu pihak adalah yang
disangka dan/atau dianggap sebagai teroris, yang,
masih menurut Kompol Densus 88, digerakkan (atau
dimotivasi) oleh ajaran agama yang bersifat radikal
dan oleh karena itu dianggapnya sebagai salah (atau
sesat), sehingga tindakan teror itu disebutnya sebagai
‘religious terrorism’ – dan oleh karena itu, lanjutnya,
Densus 88 (dan polisi) telah menyusun rencana
tindakan ‘deradikalisasi (atas agama yang dianggap
radikal)’ —. Tindakan teror di dalam terorisme adalah
tindakan melawan hukum positif, yakni bertentangan
dengan UU No. 15/2003, serta termasuk dalam
kategori perbuatan ‘extraordinary crime’ (‘kejahatan luar
biasa’). Sedangkan dipihak lain, pelaku tindak
kekerasan kedua (eksekusi mati terpidana kasus bom
Bali setelah diadili lewat proses pengadilan, penem-
bakan dalam penyergapan tersangka teroris bom Mega
oleh pihak Orde Baru ketika mengadili yang bersangkutan atas dasar
tuduhan terlibat di dalam apa yang disebut Orde Baru sebagai
Pemberontakan G.30S/PKI pada tahun 1965. Soebandrio membuat
pernyataan terkenal, yakni: ‘Teror dibalas dengan teror.’
ix