EPISTEMOLOGI ZINA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Oleh

13 Pages·2016·0.17 MB·Indonesian

EPISTEMOLOGI ZINA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
Oleh: A.Sarjan

ABSTRAK:
Secara substansial, tulisan ini memuat tentang larangan zina dan implikasinya
dalam hukum keluraga Islam yang meliputi perkawinan dan kewarisan.
Larangan zina dalam al-Qur’an ternyata mengalami pergeseran makna. Yang
dimaksud adalah perzinaan tidak lagi sembunyi, melainkan secara terbuka
terorganisir dan didukung oleh kebijakan. Karena itu perlu dikaji tentang
esensi larangan zina, apakah sebatas coitus atau tidak. Masalah ini
memerlukan penjelasan dengan pendekatan filosofis.

Substantially, this article contains about the prohibition of adultery and its
implications in Islamic family law which covers marriage and inheritance.
Prohibition of adultery in the Qur'an was experiencing a shift in meaning. The
definition of adultery is no longer hidden, but openly organized and supported
by policy. Because it needs to be studied about the essence of the prohibition
of adultery, whether or not limited to coitus. This problem need explanation of
the philosophical approach.

Kata kunci: Zina, anak zina, anak sah, anak tidak sah, perkawinan, waris.

I. PENDAHULUAN

Zina adalah sebuah terma hukum Islam yang menunjukkan pada peristiwa
terjadinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak didahului
dengan akad nikah yang sah. Pada awalnya, terma zina dimaksudkan sebagai
perselingkuhan, baik oleh yang belum kawin maupun yang sudah kawin. Zina dalam
pengertian ini tidak lebih dari penyaluran syahwat libido di luar norma legal yang
ada, sehingga zina dan prostitusi dinilai sebagai penyakit masyarakat. Orang-orang
yang sering berbuat zina adalah orang-orang yang tidak sehat jiwanya karena mereka
menyimpang dari kebenaran.

Kalau ditarik benang merah perzinaan dari tempo dulu hingga sekarang,
ternyata ditemukan berbagai pandangan dan sikap terhadapnya. Saat ini peraktek
perzinaan bukan lagi hal yang tabu, sehingga tidak harus dilakukan lagi sembunyi-
sembunyi, melainkan dengan terang-terangan bahkan teroganisir. Saat ini sudah
banyak orang yang menawarkan diri untuk berhubungan seks secara bertarif. Mereka
itu lantas disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK). Bahkan, bukan hanya
perempuan yang menawarkan dirinya untuk berhubungan seks secara bertarif, namun
juga laki-laki yang disebut gigolo kendatipun yang disebutkan disebut terakhir ini
tidak sepulgar dengan PSK.
1
2

Perzinaan yang terjadi dalam masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia sudah
sangat memperihatinkan. Perzinaan semakin merajalela karena didukung oleh
teknologi dan kebijakan pemerintah (lokalisasi). Saat ini telah berkembang prostitusi
online, terutama di kalangan artis. Begitu juga, kebijakan lokalisasi PSK oleh
pemerintah di berbagai negara.

Lokalisasi pekerja seks komersial tidak lain adalah pemebenaran perzinaan itu
sendiri. Lokalisasi pekerja seks komersial, baik lokal, regional maupun internasional
merupakan sebuah dukungan kebijakan menghidari resiko sekaligus dukungan
penghasilan dengan berzina. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa PSK
menekuni pekerjaannya karena sulitnya lapangan pekerjaan bagi peempuan. Jalan
pintas yang ada adalah menjajakan diri secara komersial dan teroganisir,
menguntungkan dan aman karena dilindungi oleh pemerintah melalui konsep
lokalisasi.

Di Indonesia, hampir semua tempat, terutama di kota-kota besar memilki
lokalisasi perzinaan. Yang masih melekat dalam ingatan bagi masyarakat Indonesia
adalah pembubaran lokalisasi Dolly di Surabaya, dan Kalijodo di jakarta. Kendatipun
lokalisasi tersebut sebuah hal yang berkonotasi negatif, namun banyak pihak yang
mempertahankan keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial karena alasan
ekonomi.

Di samping dukungan lokalisasi tersebut, banyak juga yang menentangnya
karena perbuatan zina terbukti sangat rentan dengan salah satu penyakit HIV/AIDS
yang mematikan. Dua alasan ini memunculkan polemik dan perdebatan tentang
prostitusi dengan segala bentuknya, baik online maupun lokalisasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut berupa larangan keras coitus tanpa akad
nikah dalam Islam dengan coitus bertarif saat ini, baik di lokalisasi maupun di media
sosial, sebuah pertanyaan dalam artikel ini adalah: bagaimana epistemologi larangan
zina jika dikaitkan dengan hukum-hukum keluarga Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan dasar hukum pelarangan zina dalam Islam.

Menurut fuqaha, zina adalah sebuah perbuatan hubungan badan yang tidak
halal, tidak pada tempatnya. Al-Jarjani mengemukakan:
1 ﺔﮭﺒﺷ و ﻚﻠﻣ ﻦﻋ لﺎﺣ ﻰﻓ ءطﻮﻟا : ﺎﻧﺰﻟا

1 Ali bin Muhammad al-Jarjani. Kitab al-Ta’rifat, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t.th), h.
115
3

“ Zina adalah hubungan kelamin (coitus) terhadap bukan milik dan yang serupa
dengannya”.

Coitus antara seorang lak-laki atau beberapa orang laki-laki dengan seorang
atau beberapa perempuan dinyatakan zina jika tidak legal. Legalitas hubungan coitus
menurut al-Jarjani adalah akad nikah dan yang serupa dengannya, yaitu milk al-yamin
(jariyah). Akad nikah berakibat pada munculnya hak menikmati coitus bagi seorang
laki-laki/ suami secara sah dan halal atas seorang perempuan yang telah menjadi
isterinya. Islam melarang seorang laki-laki menanam benihnya pada sembarang
perempuan yang bukan isterinya. Jika terjadi, maka itulah yang disebut zina.

Selain legalitas cuitus dengan akad nikah, dalam Islam ditemukan juga sebab
lain yaitu kehambaan seorang perempuan. Dalam hukum Islam, kehambaan seorang
perempuan atas seseorang disebut dengan “ ﻦﯿﻤﯿﻟا ﻚﻠﻣ “. Dalam al-Qur’an dinyatakan
bahwa seorang perempuan jariyah halal dicampuri oleh tuannya tanpa dengan akad
nikah. Ini adalah sebuah kekhususan coitus dalam Islam di masa silam.

Muhammad Rawwas Qal’aji mengemukakan pengertian zina menurut Islam
sebagai berikut:
2 ﮫﺘﮭﺒﺷو ﻚﻠﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﻟ ﺎﺧ ﺎﻣﺮﺤﻣ ﺎﺟﺮﻓ ﻢﯾﺮﺤﺘﻟﺎﺑ ﻢﻟﺎﻋ رﺎﺘﺨﻣ ﻒﻠﻜﻣ ءطو ﻮھ ﺎﻧﺰﻟا
“ Zina adalah hubungan coitus seorang mukallaf secara sadar, mengetahui keharaman
faraj yang dilarang coitus atasnya, tidak atas dasar kepemilikan atau yang serupa
dengannya”.

Batasan zina yang dikemukakan Muhammad Rawwas Qal’aji senada dengan
yang dikemukakan imam al-Jarjani. Kendati demikian ada hal yang cukup signifikan
dalam definisi kedua tersebut. Yang dimaksud adalah zina di luar isteri atau jariyah
harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan pemahaman bahwa yang disetubuhi itu
adalah perempuan bukan isterinya dan bukan juga sahayanya serta dilakukannya
secara sadar. Implikasi definisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang dipaksa
melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan bukan zina. Demikian juga
perempuan yang diperkosa tidak lantas dinyatakan telah berzina, karena unsur
kesadaran yang penuh tersebut tidak terpenuhi. Penegasan definisi zina yang kedua
bahwa unsur-unsur zina adalah pelakunya sadar dan tahu hubungan seks yang
dilakukan terlarang oleh Islam, akil balig, dan tidak dipaksa atau terpaksa.

B. Sisi-sisi pelanggaran zina menurut Islam

Saat ini zina kian marak, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan.
Satu alasan yang dipastikan oleh yang terlibat dengan zina, baik pekerja seks

2 Muhammad Rawwas Qal’aji, Mausu’at Fiqhu Umar bin al-Khattab, (Cetakan 1, tt: tp,
1981), h. 368
4

komersial (PSK) maupun gigolo adalah memenuhi kebutuhan hidup. Sangat boleh
jadi inilah yang mendasari sehinga lahir ide lokalisasi peraktek perzinaan.
Dengan lokalisasi, berbuat zina bukan lagi hal yang tabu dan itu artinya
prostitusi dilindungi berdasarkan hak asasi manusia. Zina yang terjadi saat ini adalah
coitus berbayar dan itu artinya suka sama suka karena telah terjadi transaksi. Berbeda
dengan zina yang terjadi di masa lampau, kebanyakan terjadi secara individual,
tersembunyi. Kalau pun ada yang berbayar, itu pun terjadi secara gelap, tidak terbuka
seperti saat ini. Bagaimana masalah ini sesungguhnya menurut Islam?

Ayat-ayat dan hadis banyak menjelaskan tentang zina dalam berbagai sisi
pelanggaran. Syariat Islam tak ada merestui sedikit pun pelanggaran coitus (zina).
Pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran moral
Dalam surat al-Isra’ (17) ayat 32, Allah Swt. berfirman:
ﻼﯿﺒﺳ ءﺎﺳو ﺔﺸﺣﺎﻓ نﺎﻛ ﮫﻧإ ﺎﻧﺰﻟا اﻮﺑﺮﻘﺗ ﻻو
“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu pebuatan
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.3

Firman Allah Swt tersebut sangat melarang perbuatan zina. Menurut firman
tersebut, Allah menyatakan bahwa zina adalah sesuatu yang keji, di samping zina itu
sebagai jalan hidup yang buruk. Firman Alah Swt. sebenarnya sudah membumi di
kalangan masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan budi
pekerti. Perempuan-perempuan yang banyak berbuat zina dicemoh dengan panggilan
“perempuan jalan”, “pelacur”.

Panggilan-panggilan perempuan pezina tersebut sudah tak kedengaran lagi
diganti dengan nama pekerja seks komersial yang sangat tidak islami. Di kalangan
masyarakat agamis, zina adalah sebuah pelanggaran moral sehingga disebut penyakit
masyarakat.

2. Zina sebagai pelanggaran profesi/ pekerjaan

Modus zina pada saat ini telah bergeser dari sembunyi-sembunyi menjadi
terang-terangan, dari syahwat ke profesi. Perempuan-perempuan banyak menawarkan
diri kepada laki-laki untuk mendapat penghasilan. Dalam dunia prostitusi, zina sudah
tidak tabu lagi sebagai cara mencari penghasilan dengan cara memasang tarif.

Zina bertarif saat ini tidak lagi bersifat individual, melainkan terognisir
dengan mucikari/ germo di kalangan PSK kelas bawah atau manajer di kalangan PSK

3 Khadim al-Haramain al-Syarifain, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Madinah al-Munawarah:
Mujamma’ al- Malik Fahd 1418 H), h. 429
5

kelas atas. Menjajakan diri dengan tarif adalah pelanggaran profesi dalam Islam.
Nabi saw. telah menjelaskan bahwa upah/ mahar pezina adalah salah satu penghasilan
haram berdasarkan sabdanya:
4ﻦھﺎﻜﻟا ناﻮﻠﺧو ﻲﻐﺒﻟا ﺮﮭﻣو ﺐﻠﻜﻟا ﻦﻤﺛ ﻦﻋ ﻰﮭﻧ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ دﻮﻌﺴﻣ ﻰﺑأ ﻦھ
“ Dari Abi Masud, dari Nabi saw, ia melarang memakan harga anjing, upah pelacur
dan upah tukang ramal”.

3. Zina sebagai jarimah (kejahatan)

Dalam al-Qur’an, surat An-Nur (23) ayat 3, Allah Swt. telah menetapkan
sebuah hukum bagi pezina yang belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan
yaitu dengan cambuk 100 kali. Sedangkan dalam hadis, Rasulullah saw. telah
menetapkan hukum rajam bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang sudah
kawin. Dengan demikian konsep lokalisasi pekerja seks komersial sama sekali tidak
ada jalan bagi hukum Islam untuk mentolerirnya. Melokalisir PSK itu sama artinya
membiarkan kejahatan zina terjadi tanpa sanksi.

Hukuman perbuatan zina adalah hukuman had, hak Allah dan rasulnya yang
harus dipenuhi. Karena itu, dalam hukum Islam, menjatuhkan hukuman had bagi
tersangka pezina harus dengan cukup bukti. Bukti-bukti yang diperlukan adalah
kesaksian 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina tersebut. Di samping
itu pengakuan pelaku, meskipun bukti yang satu ini Islam sangat hati-hati
menerimanya. Diterangkan, dari Said bin Masayib sesungguhnya Maiz datang
melapor kepada Umar bi Khattab bahwa dirinya telah melakukan zina, dan Umar
berkata: apakah kamu telah menyampaikan kepada seseorang sebelumku? Maiz
berkata: tidak. Umar berkata rahasiakan perbuatan itu dengan rahasia Allah dan
betobatlah kepada Allah dan janganlah memberitakannya kepada seseorang.5

Bukti lain yang cukup kuat adalah hamilnya seorang perempuan yang belum
menikah, dan lahirnya seorang anak dari seorang perempuan yang telah menikah.
Seorang perempuan yang melahirkan kurang dari enam bulan, maka ia diduga kuat
telah melakukan perzinaan. Menurut riwayat, pernah seorang perempuan melahirkan
dengan masa enam bulan diajukan kepada Umar bin Khattab, kemudian ia hendak
merajamnya. Saudara perempuannya pergi ke Ali dan menyampaikan bahwa Umar
bin Khattab hendak merajamnya. Ali berkata bahwa saudaranya tersebut yang
melahirkan kandungannya pada bulan keenam masih ada alasan (yang perlu
dipertimbangkan). Umar bin Khattab mengutus seseorang kepada Ali menanyakan
alasan apa yang perlu dipertimbangkan tersebut. Ali berkata: Allah berfirman bahwa
sesungguhnya para ibu yang melahirkan hendaklah menyusui anaknya selama dua

4Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jilid 3, (Cetakan 1, t.t: Dar al-fikr, 1990), h. 130
5Lihat Muhammad Rawwas Qal`aji, Op.Cit., h. 371
6

tahun (24 bulan).Kemudian Allah Swt berfirman bahwa sesungguhnya perempuan itu
mengadung dan menyapih selamaa 30 bulan.6

Secara maematik, masa minimal kehamilan adalah : 30-24=6 bulan. Umar bin
Khattab telah paham alasan yang harus dipertimbangakan bagi perempuan yang
melahirkan kandungannya pada bulan keenam tersebut. Sekiranya kurang dari enam
bulan, maka akan dijatuhkan hukuman rajam atasnya.7

4. Zina sebagai pelanggaran kesehatan

Mengambil zina sebagai jalan hidup telah ditegakan oleh Allah Swt sebagai
pilihan yang buruk. Telah disebutkan bahwa orang berzina adalah orang yang
melakukan berbagai pelanggaran sekaligus, yaitu pelanggaran moral, pelanggaran
mencari nafkah, pelanggaran pidana (jarimah hudud) dan pelanggaran hidup bersih
dan sehat. Khusus yang disebut terakhir ini adalah akibat zina yang paling ganas
karena HIV/AIDS merupakan penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya,
bahkan jenis penyakit ini dapat tertularkan kepada pasangan dan orang yang tidak
berbuat zina.

C. Zina dalam hukum keluarga Islam

Salah satu kemaslahatan yang harus dijaga adalah keturunan. Keturunan
adalah hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah yan ditarik dari garis lurus
kebawah dan ke atas serta ke samping. Keturunan dapat terjaga jika silsilah seseorang
jelas siapa laki-laki dan perempuan menjadi orang tuanya.

Dalam Islam, keturunan seseorang sah jika ia dapat dinasabkan kepada laki-
laki dan perempuan yang menyebabkannya ia lahir. Dalam Islam dikenal anak sah
dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak dinasabkan kepada seorang laki-laki
sebagai ayahnya dan kepada seorang perempuan sebagai ibunya dengan akad nikah
yang sah.

Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa akad nikah,
maka anak tersebut adalah anak tidak sah. Anak tidak sah hanya memiliki hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Demikian juga anak yang dikandung
atau dilahirkan dan disangkal oleh suami yang pada akhirnya terjadilah li’an (saling
mengutuk), maka lahirlah anak li’an. Anak li’an hanya dinasabkan kepada ibunya
dan keluarga ibunya.

6 Lihat Muhammad Rawwas Qal`aji, Ibid., h. 373
7 Lihat Muhammad Rawwas Qal’aji, Ibid.
7

Anak yang dinasabkan kepada ibu kehilangan hak nasab pokoknya yaitu
nasab kepada ayah sebagai laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak yang
dinasabkan kepada ibunya, secara normatif adalah anak tidak sah. Anak tidak sah
adalah anak yang tidak memmiliki ayah secara hukum, melainkan secara biologis.
Hukum Islam hanya mengakui seseorang anak sah jika hubungan hukum yang terjadi
antara si ayah dengan si ibu adalah legal, yaitu akad nikah yang sah. Ayat dan hadis
menerangkan hal tersebut, di antaranya adalah ayat 233 surat Al-Baqarah (2):

. . . فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﮭﺗﻮﺴﻛو ﻦﮭﻗزر ﮫﻟ دﻮﻟﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋو . . .

“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang
ma’ruf . . .”8

Pada ayat tersebut subyek hukum terdiri atas anak yang dilahirkan, orang
yang dilahirkan anaknya, yaitu ayah/ suami sah si isteri, dan perempuan yang
melahirkan si anak, yaitu ibu/ isteri sah si suami. Dengan perkawinan yang sah/legal
menurut syara/, maka di dalamnya timbul hak dan kewajiban secara bertimbal balik,
tidak terkecuali hak-hak si anak.

Satu kaedah untuk menetapkan keabsahan anak adalah kaedah “firasy”. Firasy
adalah kiasan pada perempuan yang telah melakukan coitus dengan seorang laki-laki.
Menurut Islam, coitus baru dapat dibenarkan jika telah berakad nikah. Tanpa akad
nikah, maka coitus yang terjadi adalah zina karena firasynya (perempuan) tidak sah.
Dalam salah Satu hadisnya, Nabi saw bersabda:

9ﺮﺠﺤﻟا ﺮھﺎﻌﻠﻟو شاﺮﻔﻠﻟ ﺪﻟﻮﻟا ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ةﺮﯾﺮھ ﻰﺑأ ﻦﻋ

“ Anak itu untuk yang empunya tikar, dan bagi pezina hanyalah batu (hukuman rajam
bagi pezina yang sudah kawin)”.

Dengan kaedah firasy, maka sebuah teori muncul bahwa firasy yang sah
menimbulkan nasab yang sah bagi anak. Sebaliknya, firasy yang tidak sah
menimbulkan nasab yang tidak sah bagi anak. Dengan teori tersebut semakin jelas
bahwa menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari
seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan akad nikah dengannya (berzina), maka
anak itu menjadi anak tidak sah.

Perbuatan zina adalah berpotensi melahirkan anak tidak sah, padahal menurut
hukum Islam anak yang ideal adalah anak sah. Anak sah memiliki sejumlah hak yang
timbul demi hukum, yaitu hak nasab dengan ayahnya, hak mendapatkan nafkah, hak

8 Khadim al-Haramain al-syarifain, Op.Cit., h. 57
9Muslim, al-Jami1 al-Sahih, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.171
8

hadanah, hak mendapatkan perwalian dan hak menapatkan warisan dari kedua orang
tuanya (ayah dan ibu).

Anak tidak Sah (anak zina) tidak mendapat hak sesempurna anak sah. Anak
tidak sah hanya mendapatkan hak nasab dari ibunya dan keluarga ibunya, hak
keperdataan lainnya, juga dengan ibu dan keluarga ibunya. Hak perwalian untuk
menikah bagi anak zina perempuan jatuh pada pemerintah (wali hakim).

Menurut hukum Islam, anak tidak sah ada dua macam yaitu anak zina dan
anak li`an. Menurut fuqaha klasik, anak zina adalah anak yang lahir kurang dari enam
bulan setelah akad nikah dilangsungkan. Demikian juga seorang anak disebut anak
zina jika ibunya dihamili oleh seorang laki-laki.

Menurut sayid Sabiq,10 anak zina adalah anak yang dilahirkan tidak dengan
perkawinan secara syar`i. Pengertian ini meliputi anak yang lahir tidak dengan
perkawinan, yang lebih dikenal dengan anak luar nikah. Dapat juga seorang anak
disebut anak zina jika akad nikah orang tuanya dilakukan setelah terjadi pembuahan
sebelum nikah, dan pembuahan tersebut sudah tua sehingga anak lair kurang dari
enam bulan. Sedangkan anak mula`anah adalah anak yang disangkal nasabnya oleh
seorang suami syar’i.

Menurut sayid Sabiq, anak zina dan anak mula’anah tidak mewaris kepada
ayahnya, melainkan hanya mewaris kepada ibu dan keluarga ibunya. Dengan
demikian, anak zina dan anak li`an dapat mewarisi ibu dan kerabat ibunya, begitu
juga sbaliknya, anak zina dan anak li`an dapat diwarisi oleh ibu dan kerabat ibunya.

Ketentuan hukum seperti tersebut sesuai dengan riwayat yang menyatakan
bahwa seorag laki-laki pernah melakukan li`an terhadap anak yang dikandung oleh
isterinya, sehingga Rasulullah saw menceraikannya dan nasab anak tersebut bagi
isteri.11

Kewarisan anak zina dan anak li’an baru efektif ketika ibu yang melahirkan
telah menjalani pemidanaan. Jika perempuan yang melahirkannya berzina dengan
status belum kawin, maka ia hanya dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali.
Namun, ketika perempuan yang melahirkannya telah dalam status masih kawin, maka
ibunya si anak zina akan dieksekusi mati dengan rajam setelah melahirkan.

10 Sayid Sabiq, Fiqh al-sunnah, Jilid 3, (Cetakan 8, Beirut-Libanon: Dar al-kitab al-`Arabi,
1987), h. 464
9

Seorang anak zina ada dua kemungkinan tentang hubungannya dengan orang
tua tunggalnya, ibunya, yaitu dapat bersama-sama hidup atau dipelihara oleh keluarga
ibunya yang sudah dieksekusi mati i bunya dengan rajam.

Adapun anak li`an mash memiki hak hidup dengan ibunya, kecuali si ibu
meninggal karena penyakit atau sebab lain, bukan karena rajam. Suami isteri yang
telah melakukan li`an akibat penyangkalan nasab si anak oleh ayahnya hanya
berakibat pencabutan hak waris si anak kepada ayahnya. Dengan demikian,
kewarisan anak li`an sama dengan anak zina, karena keduanya kehilangan nasab dari
suami ibu yang melahirkan.. Menurut sayid Sabiq,12 hukum seperti tersebut telah
dianut oleh undang-undang kewarisan Mesir, pasal 47.

Hubungan coitus yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan sangat
berpotensi terjadinya kehamilan seorang perempuan. Kehamilan seorang perempuan
tanpa didahului dengan akad nikah dipastikan telah tejadinya zina. Perempuan hamil
karena zina di samping melanggar hukum perkawinan, juga merupakan aib bagi
sebagian besar masyarakat, baik dipandang dari sisi hukum agama ataupun menurut
adat dan budaya.

Sehbungan dengan potensi kehamilan seorang perempuan di luar nikah, maka
salah satu masalah yang muncul adalah perkara prkawinan wanita hamil di luar nikah
tersebut. Dalam kitabnya, Wahbah al-Zuhaili,13 menerangkan bahwa fukaha telah
sepakat tentang bolehnya perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang
mengahamilinya. Jik anak yang lair dari padanya setelah enam bulan sejak akad
nikahnya , maka anak itu adalah anak sah. Jika anak tersebut lahir kurang dari enam
bulan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang
mengawini ibunya tersebut.

Adapun perempuan hamil dikawinkan dengan laki-laki yang bukan
mengahmilinya, Wahbh al-Zuhaili kembali menerangkan pendapat fuqaha. Menurut
Hasan al-Basri, hukum perkawinan wanita hamil adalah tidak sah, karena zina
memutus akad nikah.14 Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, perkawinan wanita
hamil boleh, hanya saja suami tidak boleh menggaulinya hingga anak yang
dikandungnya lahir.15 Menurut imam Abu Yusuf dan Zufar, perkawinan wania hamil
karena zina oleh laki-laki lain tidak boleh karena tidak boleh hubungan coitus selama
anak perempan hamil belum lahir. Karena itu, perkawinan perempuan hamil tidak
boleh, karena akad nikah menghalalkan hubungan coitus sejak terjadinya.16

12 Ibid.
13 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 7, (cetakan ke 3, Damaskus: Dar
al-fikr, 1989), h. 148
14 Ibid.
15 Ibid., h. 149
16 Ibid.
10

D.Wanita hamil menurut hukum perkawinan nasional

Dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah, hukum perkawinan nasional
telah menjadikannya sebagai hal yang memerlukan kejelasan hukum. Kompilasi
hukum Islam telah mengatur perkawinan wanita hamil luar nikah pada Pasal 53. Pada
ayat 1 pasal tersebut dinyatakan: “seorang wanita hamil di luar nikah dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Pada ayat 2 diyatakan: “perkawinan
dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu
lebih dahulu kelahiran anaknya”. Pada ayat 3 dinyatakan: dengan dilansungkannya
perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak
yang dikandung lahir.17

Wanita hamil di luar nikah, oleh hukum perkawinan nasional sama sekali
tidak menyatakannya sebagai jarimah/ perbuatan pidana. Pada hal. Dalam hukum
fikih klasik berbuat zina yang ditandai dengan hamil seorang perempuan di luar
nikah adalah perbuatan yang dijatuhi sanksi pidana. Menurut Islam, pezina belum
kawin dihukum cambuk seratus kali, dan bagi pezina yang sudah kawin dihukum
rajam hngga meninggal. Dengan demikian zina dalam Islam adalah sangat berat
resikonya, bukan hanya mengawinkan pelakunya. Bagi prempuan hamil luar nikah,
hukumannya menunggu anak yang dikandungnya sudah lahir.

Penyelesaian kasus kehamilan perempuan di luar nikah dengan hanya
mengawinkannya dengan laki-laki yang mengahamilinya, bukan oleh laki-laki lain,
sudah sesuai dengan kesepakatan pendapat fuqaha. Berhenti sampai di situ, masih
menyisakan penerapan syariat Islam secara normatif, yaitu pemidanaan bagi
pelakunya, walaupu pembuktiannya ekstra hati-hati.

Indonesia belum mengakomodir hukum pemidanaan bagi pezina karena
peradilan agama hanya mengangani hukum keluarga Islam sebagai kasus perdata.
Zina sebagai perbuatan pidana, oleh hukum pidana Indonesia dinyatakan sebagai
delik aduan, tidak disanksi jika perempuan tak mengadukannya ke pengadilan. Lagi
pula, menurut kitab undang-undang hukum pidana, zina adalah jika kedua pelakunya
sudah kawin atau salah satunya atas dasar suka sama suka, bukan karena perkosaan.

Kehamilan seorang perempuan di luar nikah dari sisi hukum syara’ adalah hal
yang memiliki masalah yang kompleks. Kehamilan akibat berzina setidaknya ada dua
masalah hukum yang pokok, yaitu penerapan sanksi jarimah dan tentang kebsahan
anak yang lair daripadanya. Masalah yang disebut terakhir ini juga ternyata
ditemukan ijtihad ulama di dalamnya. Menurut teori klasik tentang keabsahan anak
adalah apakah anak itu lahir sekurang-kurangnya enam bulan sejak akad nikah
terjadi, ataukah kurang dari enam bulan. Jika lahir kurang dari enam bulan sejak akad

17 Tim redaksi, Hukum Keluarga, (Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 244