EKSPANSI POLITIK KERAJAAN GOWA-TALLO TERHADAP KERAJAAN BIMA ABAD XVII

127 Pages·2012·0.55 MB·Indonesian

1
EKSPANSI POLITIK KERAJAAN GOWA-TALLO TERHADAP
KERAJAAN BIMA ABAD XVII

Muhammad Saleh Madjid
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bima pada abad
ke-XVII bermula dari upaya perluasan wilayah kekuasaan dalam rangkaian
kegiatan perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara. Dalam
perkembangannya, upaya itu disertai juga dengan penyebaran syiar Islam.
Ekspansi tersebut bertepatan pula dengan terjadinya konflik internal di
Kerajaan Bima. Pada abad ini pula, upaya progresif VOC semakin meluas dan
meliputi juga daerah Bima. Hal itu berimplikasi terhadap konstelasi politik
maritim di Kerajaan Bima dan kawasan timur Nusantara pada umumnya.

Kata Kunci: Ekspansi Politik dan Islamisasi

PENDAHULUAN

Sejarah ekspansi kerajaan Gowa-Tallo terhadap kerajaan Bima yang
diuraikan dalam tulisan ini mencoba mengungkapkan pelbagai hal yang terjadi pada
abad ke-17, kaitannya dengan ekspansi politik kerajaan Gowa-Tallo terhadap kerajaan
Bima. Dalam proses ini termasuk pula rangkaian pengislaman (Islamisasi). Oleh sebab
itu, kedua aspek tersebut (ekspansi politik dan islamisasi) dapat dijumpai ketika
hendak mengkaji sejarah Bima. Kendatipun demikian, secara khusus fokus tulisan ini
pada aspek ekspansi politik, namun kehadiran islamisasi sebagai bagian integral tetap
mendapat perhatian pada tahap tertentu di mana keduanya memiliki korelasi dalam
ruang sejarah Bima.
Sejarah Gowa-Tallo pada abad ke-17, sebagaimana dikemukakan Anthony
Reid (1999), telah mencapai kemajuan yang sangat gemilang dalam sejarah Indonesia,
khususnya jaringan perdagangan maritim. Aspek kemaritiman dalam konteks ini
sangat penting, tidak hanya dalam lingkup perkembangan sejarah Gowa-Tallo, tetapi
juga pengaruhnya terhadap daerah lain, antara lain Bima, berkaitan dengan
perkembangan sosial dan politik pada abad ini.
Masuknya Islam di kerajaan Gowa pada abad ke-17 mempengaruhi pula
jalannya ekspansi politiknya ke daerah lain. Di bawah kuasa politik Sultan Alauddin
(raja Gowa yang pertama memeluk Islam) upaya ekspansi politik berjalan seirama
dengan pengislaman, sebagaimana ditegaskan Leodard Andaya (2004), terdapat sebuah
keyakinan bahwa menyebarkan Islam merupakan suatu kewajiban. Menurutnya,
penaklukan wilayah (daerah lain) dilakukan untuk mewujudkan komitmen terhadap
keyakinan itu. Dalam kerangka ini, kerajaan Bima termasuk daerah yang terintegrasi
dalam wilayah ekspansi politik kerajaan Gowa-Tallo.

Humanis, Volume IX Nomor 2, Juli 2008__________________________________________
2 _ ________Ekspansi Politik Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Kerajaan Bima Abad XVII, Muhammad Saleh Madjid

PEMBAHASAN

1. Keadaan Politik Bima Masa Pra-Islam.
Pada akhir abad XVI, setelah Raja Ma Wa’a Ndapa mangkat, terjadi konflik
berkerpanjangan di kalangan keluarga istana. Konflik ini berlanjut hingga awal abad
XVII. Ketika masa pemerintahan Raja Ma Wa’a Ndapa, Kerajaan Bima berhasil
mencapai puncak kejayaan serta mampu menjadikannya sebagai bandar niaga yang
ramai dikunjungi oleh para sudagar, baik dari dalam maupun dari luar Bima. Kejayaan
Kerajaan Bima berlanjut sampai pada masa pemerintahan Raja Ma Ntau Asi Sawo.
Pada masa ini hubungan dengan daerah-daerah luar diperluas. Pada masa ini juga
diadakan hubungan kerja sama Kerajaan Gowa-Tallo serta Kerajaan-kerajaan lainnya
di bagian barat Nusantara.
Setelah wafatnya Raja Ma Wa’a Ndapa, terjadi konflik politik dalam
Kerajaan Bima. Raja Salisi (Ma Ntau Asi Peka) bersama saudaranya, Rato Bumi Jara
Sanggar (putra dari Ruma Ma Wa’a Ndapa dari selirnya), berambisi untuk menjadi
raja. Dalam konteks itu, Salisi melakukan teror terhadap kedua putra mahkota dari
Raja Ruma Ta Ma Ntau Asi Sawo. Berhubung mereka belum memasuki usia dewasa,
maka Tureli Nggampo Manuru Salisi mengangkat dirinya menjadi Raja Bima.
Meskipun langkahnya jelas melanggar ketentuan adat, Raja Salisi tidak
menghiraukannya. Bahkan, secara diam-diam Salisi mengatur siasat untuk
melenyapkan keponakannya (putra mahkota). Ia memerintahkan kepada Bumi Luma
Rasa Na’e untuk menyiapkan acara perburuan di Padang Rumput Mpori Wera. Dalam
kegiatan itu, Salisi bersama keponakannya serta diiringi pejabat Hadat dan Hulu
Balang akan melakukan perburuan. Ketika kegiatan perburuhan berlangsung, Salisi
memerintahkan membakar sekeliling padang rumput Mpori Wera. Kedua putera
mahkota beserta pengawalnya tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan akhirnya
meninggal dunia (Tayeb,1995:107-108).
Salisi juga menyiasati masyarakat dan tokoh Ncuhi yaitu Ncuhi Dara dan
Ncuhi Padolo. Di hadapan rakyat, Salisi menyampaikan berita bahwa kedua Ncuhi
tersebut mendukungnya untuk menjadi raja menggantikan Raja Ruma Ta Mantau Asi
Sawo. Meskipun demikian upaya itu tidak berhasil menarik simpati dan dukungan
rakyat. Upaya selanjutnya ialah Salisi mencoba memalingkan perhatiannya untuk
bekerjasama dengan Belanda, yang dikukuhkan dalam suatu kontrak politik secara
lisan pada tahun 1605 di Ncake (Desa Cenggu). Dalam kontrak itu, pihak Belanda
diwakili oleh Stephen Van Hegen (Ismail,2004:56-57).
Upaya sistematis terus dilakukan oleh Salisi. Kali ini, ia memulai upayanya
untuk menyingkirkan Jena Teke La Kai dari istana. Ada alasan penting sehingga La
Kai menjadi sasaran pengingkirannya. Menurut ketentuan Hadat, setelah meninggalnya
Jena Teke Ma Mbora di Mpori Wera, maka yang berhak menggantikannya ialah La
Kai. Akan tetapi usahanya gagal karena La Kai meninggalkan istana bersama La
Mbila, Bumi Jara Mbojo, dan Manuru Bata atas nasihat dari Rato Waro Bewi. La Kai
menyelamatkan diri menuju ke Desa Teke, kemudian ke Desa Kalodu (Loir, 1999:65-
66).
3
Bersama dengan ketiga pengikutnya, La Kai kemudian menuju Pelabuhan
Sape, mendatangi pedagang dari Luwu dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Pada
saat itu di Pelabuhan Sape sudah berdatangan para padagang dari Luwu, Tallo, Bone
untuk berdagang beserta dengan saudara dari Daeng Mangali di Bugis Sape
(Ismail,2004:51). Dalam perjalanan inilah, La Kai akhirnya memeluk agama Islam dan
berganti nama menjadi Abdul Kahir, diikuti para pengikutnya yakni: Bumi Jara Mbojo
Sape menjadi Awaluddin, Manuru Bata menjadi Sirajuddin, dan La Mbila menjadi
Jalaluddin (Tayeb,1995:111).
Ketika La Kai bersama pengikutnya masih di Pelabuhan Sape, para pejabat
hadat terutama Bumi Jara Sape bersama Bumi Paroko serta kelompok lainnya yang
menentang usaha Raja Salisi, berencana hendak menobatkan La Kai sebagai Jena
Teke. Rencana tersebut akhirnya dapat dilaksakan, antara lain berkat bantuan militer
dari raja Gowa. Sejak saat itu rangkaian usaha yang telah dilakukan Raja Salisi
terputus (gagal), dan kerja sama (hubungan diplomatik) antara Bima dengan Gowa pun
tercapai yang selanjutnya banyak mewarnai dinamika internal kerajaan Bima.
2. Ekspansi dan Islamisasi
Persoalan Islamisasi di Bima tidak dapat dipahami secara parsial dengan
daerah lainnya di Nusantara. Sebab peristiwa itu sudah merupakan fenomena global
yang berlangsung pada abad XVII. Hal ini menurut Azra (2002) hendaknya dipahami
dalam kerangkal lokal dan global Islamisasi, sehingga diperoleh pemahaman yang
utuh dan koneksi yang terbangun dalam kerangka itu. Pada tataran ini penting
dikemukakan konteks dan dinamika politik yang terjadi, dalam hal ini berkaitan
dengan upaya ekspansi politik kerajaan kembar, Gowa Tallo, pada abad XVII.
Pada masa pemerintahan Karaeng Matoayya dan Daeng Manrabia, Kerajaan
kembar Gowa-Tallo menerapkan kebijakan mare’ liberium dan dicetuskannya
semangat Bundu’ Kassallanga (semangat perang Islam). Kebijakan mare liberium erat
kaitannya dengan perluasan wilayah niaga dan menciptakan daya tarik bagi para
saudagar untuk melakukan kegiatan perdagangan maritim di wilayah kuasa Kerajaan
Gowa-Tallo.
Awal abad XVII merupakan momen paling penting dalam perkembangan
hubungan antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan Kerajaan Bima. Pada saat itu Kerajaan
Gowa-Tallo mengambil peran sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara.
Posisi Makassar dalam hal ini tampil sebagai Pelabuhan transito (Poelinggomang,
2004) terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Perubahan
tersebut dijelaskan pula oleh Sartono Kartodirjo, bahwa perkembangan Makassar
sangat ditentukan oleh dua faktor. Pertama, perdamaian dan keamanan yang ada di
Sulawesi Selatan di bawah hegemoni Gowa-Tallo, sehingga memungkinkan aktivitas
perdagangan di Makassar dan sebaliknya, para pedagang Internasional tertarik ke sana
membawa banyak kekayaan. Kedua, kedudukannya sebagai pelabuhan transito sangat
tergantung pada aliran rempah-rempah dari Maluku, Seram, Ambon dan pada produksi
beras serta bahan makanan lainnya yang dibutuhkan sebagai bekal dalam pelayaran
(Kartodirjo, 1993:88).
Humanis, Volume IX Nomor 2, Juli 2008__________________________________________
4 ___ ______Ekspansi Politik Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Kerajaan Bima Abad XVII, Muhammad Saleh Madjid

Kerajaan Gowa-Tallo dibawah pemerintahan Raja Gowa-Tallo XIV,
Karaeng Matoaya, atau lebih dikenal dengan Sultan Alauddin, yang memerintah pada
tahun 1593-1639, dan kemudian digantikan Sultan Malikussaid (ayah Sultan
Hasanuddin), mencapai zaman keemasan. Kekuasaanya hampir meliputi seluruh
kawasan timur Nusantara. Pada masa itu juga, agama Islam telah menjadi agama resmi
kerajaan. Dengan demikian hubungan antara ekspansi politik dengan Islamisasi sangat
penting dalam memahami konteks dan dinamika yang berangsung di kawasan timur,
khususnya upaya kerajaan Gowa-Tallo dalam ekspansi politik ke Kerajaan Bima pada
abad XVII.
Peranan Makassar sebagai pusat perdagangan dan bandar niaga menjadi
lebih besar, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan beras. Pelabuhan
Makassar, tidak hanya disinggahi kapal-kapal dan para pedagang dari Nusantara, tetapi
juga berasal dari Cina dan Eropa. Sejalan dengan itu, abad ke 17 merupakan saat di
mana Kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Utara Pulau Jawa mengalami keruntuhan satu
persatu. Keadaan itu merupakan kesempatan dan peluang yang besar bagi Kerajaan
Gowa untuk mengembangkan diri menjadi pusat penyiaran agama Islam dan pusat
perdagangan di kawasan timur Nusantara.
Seiring dengan perkembangan Makassar sebagai pusat perdagangan, maka
upaya ekspansi pun semakin berkembang dalam rangka perluasan daerah penghasil
bahan pangan dalam aktivitas niaga. Menurut Tayeb (1982:23), setelah berkembang
menjadi pusat perdagangan internasional di kawasan timur Nusantara, Makassar tidak
dapat memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat dalam perdagangan. Oleh
sebab itu, maka Kerajaan Gowa mulai mengadakan pengangkutan beras dari Jawa
yakni dari Tuban, Jepara, dan Gresik. Pembelian beras dari Jawa juga belum
mencukupi permintaan dan pula tergantung pada musim dan pelayaran juga. Oleh
sebab itu, Makassar mulai mencari daerah beras yang dekat dan mudah dikuasai.
Hal tersebut di atas adalah salah satu bagi Kerajaan Gowa-Tallo memperluas
daerah kekuasaannya menuju ke selatan yang akan dijadikan sebagai gudang cadangan
beras bagi Makassar. Kegiatan penyiaran Agama Islam juga dilakukan seiring dengan
perluasan daerah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo (dikenal juga dengan sebutan
Kerajaan Makassar). Penyiaran Islam tidak hanya dilakukan di wilayah Sulawesi,
tetapi juga kegiatannya diarahkan ke daerah yang dikuasainya, termasuk dalam hal ini
Kerajaan Bima.
Ketika Kerajaan Bima pada permulan abad XVII menerima pengaruh Islam
dari Kerajaan Gowa-Tallo, keadaan politik dalam kerajaan sedang dilanda kemelut
berupa perebutan kekuasaan antara Raja Salisi dengan La Kai. Kondisi ini
menyebabkan perkembangan politik tidak menentu. Selama berlangsungnya kemelut
itu, La Kai bersama para pengikutnya kemudian memeluk agama Islam. Mereka inilah
yang kemudian melakukan usaha penyebaran Islam di Bima (Madjid, 2006)
Perebutan kekuasaan yang terjadi dalam Kerajaan Bima terdengar oleh Raja
Gowa yang merupakan kerajaan sekutu yang telah lama menjalin hubungan baik
dengan Kerajaan Bima, sejak sebelum keduanya memeluk agama Islam. Dalam
konteks hubungan diplomatik, maka kerajaan Gowa-Tallo merasa perlu membantu
dalam mengatasi kemelut yang melanda kerajaan sekutunya. Raja Salisi yang dianggap
5
tidak sejalan dengan sistem pergantian kekuasaan di Kerajaan Bima dan kurang
mendapat dukungan dari rakyat, menjadi lawan politik La Kai yang ketika itu telah
menjalin hubungan langsung (melalui pengislamannya) dan mendapat dukungan dari
Kerajaan Gowa-Tallo. Dengan demikian Kerajaan Gowa-Tallo terlibat lagsung dalam
kemelut politik dan pergantian kekuasaan.

a. Ekspansi I (1616)
Ekspansi Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bima terkait dengan perluasan
syiar Islam. Dalam BO peristiwa ini disebut ekpedisi yang pertama tahun 1616.
Pembesar Kerajaan Gowa mengirimkan utusannya melalui jalur perdagangan untuk
menyebarkan agama Islam di Bima. Pasukan yang dikirm merupakan orang-orang
Islam yang menyertai Lo’mo Mandalle di dalam menyampaikan agama Islam pada
Raja Bima, yang pada saat itu dibawah pemerintahan Raja Salisi Ma Ntau Asi Peka.
Atas permintaan putra mahkota, La Kai mengajukan permohonan bantuan militer
kepada Raja Gowa untuk menumbangkan Raja Salisi, melalui perantaraan pedagang-
pedagang dari luwu, Gowa, Bone, dan Tallo.
Misi pertama ini tidak berhasil oleh karena ketika pasukan Kerajaan Gowa
berada di perairan bandar Bima maka segenap rakyat Bima lari masuk ke hutan dan
bersembunyi, kemudian pasukan berangkat menuju ke Sape dan mengislamkan La Kai
beserta dengan tiga orang pengikutnya serta orang-orang tua di pesisir Sape kemudian
mereka kembali ke Gowa.
Di dalam catatan harian Raja-raja Gowa-Tallo disebutkan, bahwa
penyerbuan pasukan Gowa adalah untuk memperkuat kedudukan pengaruh Kerajaan
Gowa ke bagian timur Nusantara. Atas dasar itu, kemudian Kerajaan Bima dikuasai
pada tahun 1616 oleh Lo’mo Mandalle seorang panglima armada perang Kerajaan
Gowa (Mattulada,1982:52). Hal ini adalah dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan
Kerajaan Gowa yang mulai mendapat pengaruh dan campur tangan dari pihak VOC.
Dalam keterangan lain disebutkan, bahwa di dalam bulan April 1616, Hulubalang
Kerajaan Gowa, Lomo Mandalle mengepalai sebuah angkatan perang menyeberang ke
Bima dan selanjutnya menaklukkan negeri itu. Dalam penyerbuan ini Lo’mo Mandalle
dikawal oleh sembilan kapal perang (Rasyid,1991:43).

b. Ekspansi II (1618)
Berbeda dengan perkembangan agama Hindu yang membutuhkan waktu
yang lama dalam proses perkembangannya, perkembangan syiar Islam di Kerajaan
Bima berlangsung dengan cepat, intensif, dan menjadi faktor penentu terjadinya
perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Kerajaan Bima. Termasuk
sistem/struktur pemerintahan. Kekuatan adat yang kukuh membentengi diri dan
pengaruh Hindu yang terlalu jauh, justru lunak dan cocok menerima Islam dengan
konsekwensi terjadinya perubahan-perubahan serta penyesuaian secara fundamental
sesuai dengan tuntutan atau prinsip Islam.
Dalam catatan harian Raja-raja Gowa-Tallo, Lontarak Bilang, disebutkan
bahwa pada 18 Agustus 1618 M bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1037 H, Karaeng
Marowangin yang menjabat Tumailalang Kerajaan Gowa berangkat ke Bima.
Humanis, Volume IX Nomor 2, Juli 2008__________________________________________
6 _ ________Ekspansi Politik Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Kerajaan Bima Abad XVII, Muhammad Saleh Madjid

Sebelumnya, Kerajaan Gowa mengadakan konsolidasi kekuatan, sehingga pada tahun
1618 berhasil menduduki Kerajaan Bima. Kemudian pada tahun 1619 Raja Gowa XIV
menjadikan kerajaan Bima sebagai bagian dari Kerajaan Gowa, bersama dengan
daerah-daerah lainnya yang ada di Sumbawa seperti Tambora, Dompu, Sanggar
(Patunru,1969:24).
Dengan demikian, ekspansi (dalam BO disebut ekspedisi) yang yang
dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo bertujuan untuk memperluas wilayah
kekuasaannya, dan sekaligus menyebarluaskan Islam. Dengan berhasilnya ekpedisi itu,
maka kerajaan Bima secara institusi (politik) menjadi salah satu kerajaan bercorak
Islam di Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1621, La Kai bersama para pejabat
kerajaan Bima memeluk agama Islam (Loir, 1999: xvii).
Integritas kerajaan Bima dengan Kerajaan Gowa-Tallo dalam hal proses
Islamisasi merupakan awal bagi kerajaan Bima dalam proses modernisasi di bawah
naungan Islam, karena seluruh aspek kehidupan dalam kerajan di transformasikan ke
dalam tata laksana kehidupan internal kerajaan Bima. Pada ekspansi yang ke-2 ini
Karaeng Marowangin didampingi langsung Karaeng Tu Mamaliyang Ri Timoro dan
Sultan Alauddin. Setelah berhasil ditaklukan, kerajaan Bima dijadikan sebagai “budak“
Makassar dengan kewajiban membayar upeti setiap tahun (Toda,1986:102).
Di dalam naskah Makassar hubungan kerajaan Gowa dengan kerajaan Bima
dicatat sebagai hubungan antara tuan dan hamba. Hubungan tersebut memperoleh
warna dan fase baru, takkala turun perintah raja Gowa-Tallo yaitu Sultan Alauddin
(Daeng Manrabia) kepada Sultan Abdul Kahir (La Kai) untuk mengawini ipar raja
yaitu puteri dari Daeng Mellu bernama Daeng Sikontu, seorang karaeng dari
Kassuarang yang terletak di dekat Sanrobone. Perintah kawin itu disambut oleh Sultan
Abdul Kahir dengan jawaban merendah dan rasa hormat kepada Sultan Alauddin
dengan mengatakan makkala basung ( saya tidak pantas, takut mendapat kualat sakit
bussung) karena berani menikahi ipar sang raja, pernyataan Sultan Abdul Kahir itu
kemudian dijawab oleh Sultan Alauddin dengan jawaban Inakke assuroko ( sayalah
yang memerintah kamu) (Toda,1986:86).
Dimensi psikologis tersebut menyiratkan ritus promosi penyamaan tingkat
raja di atas diri Abdul Kahir, ditinggikan statusnya dari hubungan antara tuan dan
hamba menjadi setingkat saudara dengan raja Gowa-Tallo. Hal itu dibuktikan dengan
adanya kepercayaan yang diberikan oleh Sultan Alauddin kepada Sultan Abdul Kahir
menjadi panglima perang membantu ekspansi kerajaan Gowa dalam melawan VOC di
perairan Buton sehingga setelah meninggal Sultan Abdul Kahir di berikan gelar
Mambora Di Buton (Loir, 1999: xviii). Serta membendung Kolonialisme dan
Imperialisme yang sedang mengarah kepada monopoli perdagangan yang dilakukan
oleh VOC.
Jiwa merdeka, persaman dan persaudaran yang d miliki oleh kerajaan Gowa-
Tallo dijadikan sebagai sendi pengembangan masyarakat dan penyusunan serta
pengaturan kehidupan politik, sehingga pada saat penyebaran dan pengembangan
agama Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo maka pengaruh kekuasaan
Bangsa Portugis mulai melemah dan kemudian pada akhirnya digantikan oleh Belanda
(Mattulada,1982:52). Dengan demikian, usaha yang diambil oleh Kerajaan Gowa-Tallo
7
yaitu penaklukan Kerajaan Bima merupakan usaha untuk menghadapi perang hebat
dengan VOC, dengan cara memperkokoh pengaruh dan kekuasaan keluar Sulawesi
sekaligus juga untuk mengembangkan dan menyebarluaskan agama Islam
(Ilham,2001:42).
Bersamaan dengan usaha Belanda untuk menaklukan kerajaan-kerajaan di
Nusantara, Kerajaan Gowa-Tallo pun berupaya mempertahankan mata rantai
kehormatan, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaran di atas perairan Nusantara.
Gelombang penolakan dan pertikaian antara kerajaan-kerajaan Islam di kawasan timur
Nusantara tidak terlepas dari gelombang penolakan yang terjadi pada kerajaan Gowa-
Tallo yang merupakan kunci dan pintu perdagangan di kawasan timur Nusantara
(Poelinggomang,2004).
Ketika terjadi konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan VOC, sebagai
akibat dari pertentangan itu, maka timbul peperangan di wilayah perdagangan dan
pelayaran yang berbeda dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo. Posisi dan peranan
dari Kerajaan Gowa-Tallo dengan bandar niaga Makassar tidak hanya berperan dari
aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek politik, sosial, dan budaya. Dari aspek
politik, menunjukkan kemampuan pemerintahan Kerajaan Gowa dengan segala
taktiknya serta berwibawa dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya, serta
mampu membuat perkembangan dari berbagai sektor kehidupan, pembuatan perahu,
dan perdagangan (Abduh,1982:27).
Meskipun Kerajaan Gowa-Tallo secara prinsip bukanlah organisasi ekonomi,
namun dengan menguasai seluruh kegiatan ekonomi yang berpusat pada sektor
maritim merupakan bagian dari usaha untuk meraih kekuasaan yang lebih penting dari
ekonomi yaitu kekuatan politik yang tangguh, jika pengaturan politik telah tercapai
yaitu menyangkut kedudukan sebuah kerajaan besar terhadap kerajaan kecil lainnya,
maka segala sesuatu hal termasuk seluruh pengaturan ekonomi akan disesuaikan
dengan kedudukan politik yang dianut oleh Kerajaan Gowa-Tallo (Andaya,2004:58-
59). Hal inilah yang melahirkan pemikiran merkantilisme di Makassar
(Poelinggomang, 2004).
Motivasi ekonomi dan kekuasaan dalam aktivitas niaga inilah yang
menyebabkan bangsa-bangsa di Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris,
berkeinginan untuk memperluas daerah kekuasaannya di seberang lautan. Dalam
konteks itu, maka penguasaan atas Kerajaan Gowa-Tallo yang menjadi pengendali
politik perdagangan maritim di kawasan timur menjadi sasaran utama dan strategis
untuk dikuasai, termasuk pula dalam hal ini Kerajaan Bima oleh Kerajaan Gowa-Tallo
guna memenuhi permintaan komoditi dalam aktivitas niaga (Abduh,1982:27).
Posisi strategis dan perannya dalam mempertahan eksistensi politik di tengah
ancaman kekuatan lain yang hendak menguasai jaringan dan wilayah perdagangan di
kawasan timur, menyebabkan Kerajaan Gowa-Tallo menata diri dan juga melakukan
bebagai upaya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Ekspansi politik ke daerah
seberang, khsusunya ke Kerajaan Bima merupakan suatu upaya mempertahankan
eksistensinya sebagai kekuatan politik yang banyak mengendalikan aktivitas niaga
yang pada saat itu tengah diincar oleh kekuatan asing, yakni VOC yang memaksakan
diri untuk memonopoli kegiatan niaga di kawasan timur Nusantara. Rivalitas dalam
Humanis, Volume IX Nomor 2, Juli 2008__________________________________________
8 _ ________Ekspansi Politik Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Kerajaan Bima Abad XVII, Muhammad Saleh Madjid

perebutan wilayah antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan VOC mengakibatkan
terjadinya konflik politik berkepanjangan sejak tahun 1607 hingga masa pemerintahan
Sultan Muhammad Said (Mattulada,1982:73).
Mengacu pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekspansi politik
Kerajaan Gowa-Tallo yang kedua ini adalah bentuk upaya konsolidasi kekuatan untuk
membendung gerak Kolonialisme (VOC) yang tengah melanda kawasan timur
Nusantara. Upaya konsolidasi ini mendapat sambutan yang baik dari kerajaan-kerajaan
lain yang berada dibawah kekuasaannya.

c. Ekspansi III (1625)
Abad ke XVI-XVII, situasi politik Nusantara menjadi panas, sehingga dapat
dikatakan bahwa abad tersebut merupakan pertarungan antara kekuatan jiwa merdeka
yang dipancarkan oleh ajaran Islam melawan kebangkitan raja-raja mutlak menuju
kepada kebinasaan (Mattulada,1982:45). Hal itu tampak dalam hubungan antara VOC
dengan Kerajaan Bima yang berada dalam wilayah konsolidasi kekuatan Kerajaan
Gowa-Tallo setelah ekspansi (ekpedisi dalam BO) yang ketiga dalam tahun 1625.
Dalam rangka monopoli kekuasan di kawasan timur Nusantara yang penting
bagi kegiatan perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana serta produk-produk
lainnya di Kepulauan Nusa Tenggara, maka Belanda membutuhkan teman koalisi dari
kerajaan pribumi yang terletak pada jalur lalu lintas laut yang bebas dari halangan akan
persaingan dengan Portugis dan kontrol dari kerajaan Gowa. Posisi dan kedudukan
Kerajaan Bima yang strategis itu makin berarti.
Setelah benteng Panakkukang dikuasai, Belanda semakin tegang dalam
menghadapi setiap kemungkinan pukulan balasan dan konsolidasi kekuatan Kerajaan
Gowa-Tallo yang lebih besar. Karena itu, VOC kemudian mengambil tindakan
terhadap kerajaan-kerajaan bawahan Kerajaan Gowa-Tallo yakni dengan
menjadikannya menjadi sekutu atau langsung dikuasai (Toda,1999:89). Sebagai sebuah
kekuatan politik besar di kawasan timur, Kerajaan Gowa-Tallo berupaya
mempertahankan eksistensinya. Pada bagian lain, VOC tetap pada pendirianya untuk
melakukan monopoli dagang. Akibtanya, terjadi konflik antara kedua kekuatan
tersebut dan mewarnai dinamika kegiatan pelayaran dan perdagangan maritim di
kawasan timur Nusantara pada abad XVII.

PENUTUP

Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Kerajaan Bima dan kerajaan-kerajaan
lainnya di Kepulauan Nusa Tenggara terkait dengan konsep perluasan wilayah
kekuasaan yang dianut. Pada awalnya Kerajaan Gowa-Tallo menganut prinsip mare
liberium dalam rangka upaya mencari nafkah melalui laut, yakni aktivitas pelayaran
dan perdagangan maritim. Usaha itu kemudian mengalami perluasan orientasi seiring
dengan masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Gowa-Tallo.
Setelah berhasil mengislamkan kerajaan-kerajaan di jazirah selatan pulau
Sulawesi, maka selanjutnya upaya penyebaran syiar Islam ditujukan kepada daerah
seberang lautan ke arah selatan yakni Kerajaan Bima. Dengan demikian tampak
9
adanya korelasi antara perluasan ruang usaha (perdagangan) dengan perluasan syiar
Islam. Namun, usaha itu berbenturan dengan kepentingan ekonomi VOC yang pada
masa itu sangat ekspansif di kawasan timur dalam rangka monopoli perdagangan
rempah-rempah, yang menjadi ciri khas perdagangan maritim terutama pada abad
XVII. Hal itu menyebabkan kompetisi antara Kerajaan Gowa dengan VOC. Kompetisi
dan konflik tersebut berimplikasi pada eksistensi Kerajaan Bima yang mana termasuk
salah satu daerah penghasil komoditi perdagangan dan posisinya yang strategis dalam
lalu lintas pelayaran Nusantara. Akhir dari kompetisi itu maka tampil sebagai
pemenangnya ialah Kerajaan Gowa, dan sejak itu pula Bima mejadi daerah
kekuasaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. 1982, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan
Kolonialisme Di Sulawesi Selatan, Jakarta. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: Jakarta.
Andaya Y. Leonard. 2004, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad
XVII, Makassar: Ininnawa.
Azra, Azyumardi. 2002, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, Bandung:
Mizan.
Ilham, Muhammad. 2001, Islam dan Perubahan Sosial di Gowa pada abad XVII (Studi
Tentang Perkembangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan
Sosial). Thesis program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar,
Makassar.
Ismail, M. Hilir, 2004, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah
Nusantara, Mataram: Lengge.
Kartodirdjo, Sartono. 1993, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari
Emporium sampai Imperium, Jakarta: Gramedia.
Loir, Henri Chambert, St Maryam R. Salahuddin. 1999. BO Sangaji Kai: Catatan
Kerajaan Bima (Naskah Dan Dokumen Nusantara Seri XVIII). Jakarta:
Ecole Francaise d’Extreme Orient dan Yayasan Obor Indonesia.
Mattulada. 1982, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah, Ujung
Pandang: Berita Utama-Bhakti Baru.
Patunru, Daeng Abdul Razak.1989, Sejarah Gowa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi
Selatan Dan Tenggara:Ujung Pandang.
Poelinggomang L. Edward. 2004, Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan
Perdagangan Maritim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Rasyid, Darwas.1991, Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan
Dari Abad Ke XIV-XIX, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional:
Ujung Pandang.
Tayeb, Abdullah.1995, Sejarah Bima Dana Mbojo. Jakarta: Harapan Nusa PGRI.
Toda, N Dami. 1999, Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi, Ende: Nusa
Indah.

Humanis, Volume IX Nomor 2, Juli 2008__________________________________________
10 _ __Pendidikan sebagai Lembaga Otomotif untuk Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia... Imam Suyitno

PENDIDIKAN SEBAGAI LOKOMOTIF UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM KONSEP OTONOMI DAERAH

IMAM SUYITNO
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Dewasa ini tantangan yang dihadapi bangsa indonesia semakin
kompleks dan global, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tofler (1999)
mensinyalir bahwa manusia kini sedang hidup dalam alam kehidupan
komunikasi dan informasi. Transparansi kehidupan global seolah
mengisyaratkan bahwa, kini dunia seakan mengecil bagaikan desa dunia yang
nyaris tanpa batas, ini bisa terjadi karena derasnya arus informasi yang
menyebar ke setiap denyut nadi kehidupan manusia. Di bidang pendidikan
tugas berat yang harus dilakukan adalah mempersiapkan anak didik untuk
dapat dan siap hidup dalam lingkungan yang serba dinamis dan penuh
kompetitif sebagai konsekuensi logis tindakan komunikasi dan informasi yang
tidak mengenal batas ruang dan waktu. Tugas berat yang harus dilakukan
pemerintah, sekolah, guru, orang tua, maupun siswa adalah membebaskan diri
dari belenggu kemiskinan ilmu pengetahuan, baik yang bersinggungan dengan
intelektualitas, emosionalitas, kreativitas, yang kemudian dapat beradaptasi
dengan lingkungan baik lokal, regional, nasional, maupun global.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia kini menghadapi dua masalah besar sekaligus,
Rosyada 2004: 8) yakni persoalan internal dan eksternal. Secara internal sedang
dilakukan berbagai penataan dan resrtukturisasi strategi pengembangan yang jauh lebih
tepat, akurat, dan akselaratif, secara aksternal berbagai tantangan dan peluang justru
menunggu peningkatan tersebut agar mereka kompetitif karena pasar negara-negara
utara akan diserbu ramai-ramai oleh tenaga muda energik dan berbakat dari belahan
selatan, Amerika Latin, Afrika yang sudah menunjukkan global world-viewnya secara
agresif dan efektif, begitu juga dengan tenaga muda dan beberapa negara di timur jauh.
Skill dan keterampilan hakekatnya merupakan hak semua anak didik, artinya
semua siswa berhak memperoleh keterampilan, dan skill guna memasuki pasar tenaga
kerja, seperti halnya mereka juga berhak memasuki perguruan tinggi. Sehingga,
paradigma yang pemisahan program pendidikan menengah sebagai persiapan untuk
memasuki perguruan tinggi, sebagai pendidikan akademik, serta pendidikan
keterampilan guna memasuki pasar tenaga kerja abad 21 sudah tidak relevan
lagi,mengingat semua outcome pendidikan akan memasuki pasar tenaga kerja, dan
menuntut skill serta keterampilan yang memadai (Haas, 1994:21). Keluaran pendidikan
harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai jenjang dan basis keahlian atau
keterampilannya, agar dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif dan