DISERTASI ANALISIS NORMATIF-FILOSOFIS HUKUM ISLAM ATAS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Oleh : Nur Fatoni, M.Ag. NIM. 085113039 Promotor: Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A. Co Promotor: Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D. PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2015 ii iii iv PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nur Fatoni, NIM. 085113039, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi ini: 1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan disertasi ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini. Semarang, 20 Mei 2015 Penulis, Nur Fatoni NIM: 085113039 v MOTTO Semua urusan ditentukan oleh niatnya vi PERSEMBAHAN Penulis persembahkan Disertasi ini untuk kedua orang tua penulis Bapak H. Mahfud Zaenudin (alm) & Ibu Hj. Ulfah. Beliau berdua sangat berharap putranya dapat meraih jenjang pendidikan tertinggi (S.3) dan menjadi manusia yang berguna, meskipun beliau berdua bukan sarjana. vii ABSTRAK ANALISIS NORMATIF-FILOSOFIS HUKUM ISLAM ATAS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH Jual beli dipakai dalam transaksi lembaga keuangan syari’ah untuk menghindari sistem bunga. Uang dan jangka waktu pengembalian menjadi standar perhitungan bunga. Sistem bunga di Indonesia dirombak oleh fatwa DSN-MUI dengan menerapkan akad jual beli dikombinasi dengan mekanisme lembaga keuangan. Persoalan hukum dan moral menjadi hal penting dalam perumusan jual beli di bank syari’ah, mengingat masih ada kekhawatiran melekatnya sistem bunga dalam jual beli di bank syari’ah. Hal tersebut berarti jual beli menurut fatwa DSN-MUI masih dikhawatirkan mengandung riba. Permasalahan yang penulis angkat adalah 1. Bagaimana DSN-MUI merumuskan akad jual beli untuk mereformasi sistem riba, bagian mana yang adopsi pemikiran ulama’ klasik dan bagian mana hasil ijtihad DSN-MUI. 2. Bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli menurut analisis normatif dan filosofis. Kegelisahan dalam permasalahan tersebut muncul sejalan dengan adanya “kejanggalan” penggunaan akad jual beli pada transaksi bank syari’ah. Apakah inovasi fatwa mampu menghindari substansi riba dan mampu memenuhi tujuan transaksi jual beli?. Dalam tradisi fikih, merespons persoalan kemodernan dimungkinkan digunakan akad baru (gairu musammah). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Islam normatif. Fokus penelitiannya adalah kajian teks (kepustakaan).Sumber data berupa fatwa DSN- MUI tahun 2000-2006. Sumber kepustakaan lain adalah kitab-kitab dan buku tentang jual beli dan prinsip transaksi dalam Islam. Data dari sumber tersebut digali dengan kajian pustaka. Ia adalah data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah para pengurus harian DSN-MUI dan dokumen DSN-MUI yang belum dipublikasi. Data dari sumber primer dan sekunder digali dengan cara wawancara dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis normatif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini hendak memberi kritik terhadap konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, DSN-MUI mengadopsi pemikiran ulama’ klasik tentang jual beli untuk mengatur transaksi pembiayaan pembelian barang. DSN-MUI ingin menegaskan konsep jual beli dalam transaksi bank syari’ah. DSN-MUI juga melakukan ijtihad tat}biqi> untuk memudahkan konsep jual beli beroperasi di bank syari’ah. Kedua, fatwa DSN-MUI tentang jual beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif, meskipun ada ketidaksesuaian dalam akad salam dan istis}na’> . Fatwa DSN-MUI tentang jual beli kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad. viii ABSTRACT Islamic Law Normative-Philosophical Analysis on Fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) on Buying-Selling transaction in Sharia Banks. Buying-selling activity is used in the transaction of Sharia financial institutions to avoid the interest system. Money and repayment period have become interest calculation standard. The interest system in Indonesia is overhauled by the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) by applying the buying-selling akad combined with the mechanism of financial institutions. Legal and moral issues become important aspects in buying-selling formulation in Sharia banks, since there is a worry about the attachment of interests system in buying-selling transaction in sharia banks. This means that buying-selling transaction based on fatwa of National Sharia Board– Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) is containing usury. The statements of problems of the study are to find out 1) How the National Sharia Board– Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) formulates buying-selling akad to reform the usury system, which one is adopting the thought of classical ulema and ijtihad of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI). 2) How the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN- MUI) on buying-selling transaction based on normative and philosophical analysis is. The anxiety and problem arising are in line with the “suspicious” use of buying-selling akad in sharia bank transactions. This study is questioning whether or not fatwa innovation could avoid usury substance and meet the objectives of buying-selling transaction. In fiqh tradition, it is possible to use new akad (gairu musammah) to respond the issues of modernity. This study is a normative Islamic law one. The study focuses on the literary texts. The sources of data are the fatwas of National Sharia Board– Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) in the years of 2000-2006. Other literature sources are gained from books of buying-selling and transaction principles in Islam. Those data are then explored through literature review as secondary data. The primary sources of data are daily officials of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) and their unpublished documents. Those primary and secondary data are gained and explored through interview and documentation study. The approach employed in this study is normative philosophical approach and the data analysis used is descriptive analysis one. This study criticizes the buying-selling concept in the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI). The results of the study found two things. Firstly, the National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) adopted the classical ulema’s thought on buying-selling to regulate the finance transaction of goods purchasing. The National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) emphasized on buying-selling concept in sharia banks transaction. The National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) also made Ijtihad ix Tatbiqi to facilitate the operation of buying-selling concept in sharia banks. Secondly, the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) on buying-selling appeared to be in accordance with the concept of fiqh normatively, although there was a discrepancy in the akad of salam and istisna’. The fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN- MUI) on buying-selling was less attention to the buying-selling philosophy, because buying-selling was reduced in the transaction of fund provision to purchase goods with multi-akad institutions. x
Description: